Peraturan Menteri Nomor 218-pmk-05-2013 Tahun 2013 tentang SISTEM AKUNTANSI UTANG PEMRINTAH

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Akuntansi Utang Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAUP adalah serangkaian prosedur manual dan terkomputerisasi yang meliputi pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi dan operasi utang pemerintah.

2. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/sub sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

3. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku besar, dan/atau data lainnya.

4. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan, dan pelaporan keuangan pemerintah.

5. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

6. Utang Bunga adalah biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar yang harus diakui dan dicatat pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari Kewajiban yang berkaitan. www.djpp.kemenkumham.go.id

7. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

8. Amortisasi adalah alokasi sistematis dari premium atau diskonto selama umur utang pemerintah.

9. Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value), karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.

10. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

11. Premium adalah jumlah selisih lebih antara present value dengan maturity value, karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.

12. Tunggakan adalah jumlah Kewajiban terutang karena ketidakmampuan entitas membayar pokok utang dan/atau bunganya sesuai jadwal.

13. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.

14. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

15. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

16. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan Pembiayaan, sisa lebih/kurang Pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

17. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

18. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan yang www.djpp.kemenkumham.go.id

menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. 19. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN meliputi surat utang negara dan surat berharga syariah negara. 20. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik INDONESIA sesuai dengan masa berlakunya. 21. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN atau dapat disebut sukuk negara adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. 22. Selisih Kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda. 23. Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat UABUN adalah unit akuntansi pada Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat unit akuntansi pembantu bendahara umum negara dan melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh unit akuntansi pembantu bendahara umum negara.

(1) SAUP merupakan sub sistem dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA BUN). (2) SAUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan Laporan Keuangan berupa LRA, Neraca, dan CaLK. (3) SAUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU), yang diintegrasikan dengan sistem analisis dan manajerial utang. (4) SAUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan modul sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Dalam rangka pelaksanaan SAUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DJPU membentuk unit akuntansi yang terdiri atas: a. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (UAP BUN); dan b. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA BUN). www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen DJPU bertindak sebagai UAKPA BUN. (2) UAKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. memproses Dokumen Sumber transaksi keuangan atas penerimaan dan pengeluaran utang, pembayaran bunga dan biaya utang lainnya. b. menyampaikan Laporan Keuangan beserta ADK setiap bulan kepada UAP BUN. (3) Dokumen Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dirinci lebih lanjut sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari: a. LRA; dan b. Neraca. (5) Setiap bulan, UAKPA BUN melakukan Rekonsiliasi atas Laporan Keuangan dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Pinjaman dan Hibah. (6) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).

(1) DJPU bertindak sebagai UAP BUN dan Entitas Pelaporan. (2) UAP BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan: a. penggabungan Laporan Keuangan UAKPA BUN; b. penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAP BUN berdasarkan hasil penggabungan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAP BUN sebagaimana dimaksud pada huruf b beserta ADK kepada UABUN setiap triwulanan, semesteran dan tahunan. (3) Setiap semesteran dan tahunan, UAP BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Rekonsiliasi atas Laporan Keuangan dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, DJPB. (4) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam BAR. www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Setiap semesteran dan tahunan, UAP BUN menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada UABUN berupa LRA, Neraca, dan CaLK.

(1) DJPU membuat Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) atas Laporan Keuangan hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) setiap semesteran dan tahunan. (2) Statement of Responsibility sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan bahwa: a. pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai; dan b. akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. (3) Statement of Responsibility sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam Laporan Keuangan hasil Rekonsiliasi. (4) Bentuk dan isi Statement of Responsibility sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai format sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut: a. Kewajiban jangka pendek, apabila pembayaran Kewajiban dilakukan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan; b. Kewajiban jangka panjang, apabila pembayaran Kewajiban dilakukan dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. (2) DJPU selaku Entitas Pelaporan tetap mengklasifikasi Kewajiban jangka panjang, meskipun Kewajiban dimaksud jatuh tempo dan akan www.djpp.kemenkumham.go.id

diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, dalam hal: a. jangka waktu pembayaran Kewajiban periode sebelumnya dilakukan dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan; b. Entitas Pelaporan bermaksud mendanai kembali (refinance) Kewajiban yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai Kewajiban jangka panjang; dan c. tujuan dilakukannya refinance sebagaimana dimaksud pada huruf b, didukung adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing) atau penjadualan kembali terhadap pembayaran yang diselesaikan sebelum Laporan Keuangan disetujui.

(1) Utang pemerintah dapat bersumber dari: a. dalam negeri; dan b. luar negeri. (2) Utang yang bersumber dari dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berasal dari penerbitan SBN, pinjaman dari Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan pinjaman dari Pemerintah Daerah. (3) Utang yang bersumber dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari pemberi pinjaman luar negeri.

(1) Utang diakui pada saat kas dan/atau setara kas diterima dan/atau pada saat utang timbul. (2) Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi pada saat: a. tanggal setelmen untuk SBN; b. tanggal penarikan yang tercantum dalam dokumen penarikan (notice of disbursement) untuk pinjaman luar negeri.

(1) Mata uang yang digunakan dalam penyajian Laporan Keuangan Entitas Pelaporan adalah mata uang rupiah. (2) Dalam hal penyusunan Laporan Keuangan terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing, maka mata uang asing dimaksud dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank INDONESIA (BI) pada tanggal pelaporan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Selisih Kurs timbul karena terdapat perbedaan nilai tukar mata uang rupiah dengan mata uang asing yang mempengaruhi nilai kekayaan bersih. (2) Selisih Kurs sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat terjadi pada saat: a. transaksi setelah pengakuan awal yang melibatkan penggunaan mata uang asing; dan b. pelaporan pos moneter dari mata uang asing ke dalam mata uang rupiah.

(1) Utang pemerintah dicatat sebesar nilai nominal pada saat penarikan. (2) Utang pemerintah dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. (3) Utang pemerintah dalam mata uang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibukukan sesuai ketentuan berikut: a. penarikan dalam mata uang asing yang langsung digunakan untuk membayar dalam mata uang yang sama, dibukukan dalam rupiah dengan kurs tengah BI pada tanggal transaksi; b. penarikan dalam mata uang asing yang langsung digunakan untuk membayar transaksi dalam rupiah, dibukukan dengan kurs transaksi dari BI pada tanggal transaksi; c. penarikan dalam mata uang asing yang sesuai dengan komitmennya dalam mata uang asing yang diterima dalam rekening milik Bendahara Umum Negara (BUN), dibukukan dengan kurs tengah BI bersangkutan; d. penarikan dalam mata uang asing yang tidak sesuai dengan komitmennya dalam mata uang yang diterima dalam rekening milik BUN, dibukukan dengan kurs transaksi. (4) Utang Bunga atas utang pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. (5) Utang Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berasal dari utang pemerintah baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. (6) Utang Bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar, diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari Kewajiban yang berkaitan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(7) Nilai yang dicantumkan dalam Laporan Keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang, merupakan jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. (8) Selisih Kurs yang terjadi karena perbedaan kurs antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan, menyebabkan adanya penambahan atau pengurangan ekuitas dana periode berjalan. (9) Tunggakan atas pinjaman pemerintah disajikan dalam bentuk daftar umur (aging schedule) kreditur pada CaLK sebagai bagian pengungkapan Kewajiban.

(1) Penyelesaian utang dalam mata uang asing menggunakan kurs transaksi pada saat pembayaran. (2) Penyelesaian utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sekaligus atau cicilan. (3) Sekuritas utang pemerintah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena: a. adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit (call feature) dari sekuritas; atau b. memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya, maka perbedaan yang timbul antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netto nya harus diungkapkan pada CaLK sebagai bagian dari pos Kewajiban yang berkaitan. (4) Dalam hal harga perolehan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3): a. sama dengan nilai tercatat (currying amount), maka penyelesaian Kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah Kewajiban dan ekuitas dana yang berhubungan. b. tidak sama dengan carrying amount, maka selain penyesuaian jumlah Kewajiban dan ekuitas dana yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga diungkapkan pada CaLK.

(1) Penghapusan utang dapat dilakukan dengan cara: a. sukarela; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. bersyarat; c. penjadualan kembali (rescheduling). (2) Penghapusan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur baik sebagian maupun seluruhnya atas jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya. (3) Penghapusan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pembatalan dengan syarat tertentu tagihan oleh kreditur kepada debitur baik sebagian maupun seluruhnya atas jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya. (4) Penghapusan dengan rescheduling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pembatalan tagihan oleh kreditur kepada debitur dengan menimbulkan utang baru dalam bentuk perjanjian formal di antara keduanya.

Terhadap pembayaran utang pemerintah dilakukan pencatatan sebagai berikut: a. dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing dimaksud dicatat dengan menjabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal transaksi; b. dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing dimaksud dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh mata uang asing dimaksud; c. dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:

1. transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;
2. transaksi dalam mata uang asing lainnya berkenaan dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal transaksi.

(1) Biaya yang berhubungan dengan utang merupakan biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang; b. Amortisasi atas Diskonto atau Premium yang terkait dengan pinjaman; c. Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, biaya komitmen (commitment fee), biaya manajemen (management fee), premi asuransi (insurance premium), dan sebagainya; d. perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sepanjang perbedaan dimaksud diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

(1) Utang pemerintah harus disajikan di dalam Neraca sesuai carrying amount. (2) Nilai tercatat merupakan nilai nominal Kewajiban dikurangi atau ditambah Diskonto atau Premium yang belum dilakukan Amortisasi. (3) Diskonto dan Premium, dilakukan Amortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama umur utang. (4) Untuk meningkatkan kegunaan analisis, CaLK harus menyajikan informasi sebagai berikut: a. jumlah saldo Kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman; b. jumlah saldo Kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; c. bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku; d. konsekuensi dilakukannya penyelesaian Kewajiban sebelum, jatuh tempo; e. perjanjian restrukturisasi utang yang meliputi:

1. pengurangan pinjaman;

2. modifikasi persyaratan utang;

3. pengurangan tingkat bunga pinjaman;

4. pengunduran jatuh tempo pinjaman; www.djpp.kemenkumham.go.id

5. pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan 6) pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan. f. Jumlah Tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur. g. Biaya pinjaman yang meliputi:

6. perlakuan biaya pinjaman;

7. jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan 3) tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

(1) DJPU selaku Entitas Pelaporan mengungkapkan Kewajiban yang dirinci ke dalam setiap pos utang yang mencakup jumlah yang akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. (2) Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk menyajikan informasi yang lebih baik.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.05/2008 tentang Sistem Akuntansi Utang Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 31 Desember 2013 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id