Peraturan Menteri Nomor 2-per-m-kominfo-03-2011 Tahun 2011 tentang SERTIFIKASI RADIO ELEKTRONIKA DAN OPERATOR RADIO

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi, dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Telekomunikasi Khusus dalam Dinas Bergerak Pelayaran atau Telekomunikasi Pelayaran adalah telekomunikasi yang dipergunakan dalam dinas bergerak pelayaran.
3. Dinas Bergerak Pelayaran adalah suatu dinas bergerak antara stasiun- stasiun radio pantai dengan stasiun-stasiun radio kapal, atau antar stasiun- stasiun radio kapal, atau antar stasiun-stasiun radio komunikasi yang ada diatas kapal, stasiun radio sekoci penolong bermotor dan stasiun-stasiun rambu radio petunjuk posisi darurat.
4. Stasiun Radio adalah satu atau beberapa pesawat pemancar atau pesawat penerima atau suatu gabungan dari pesawat-pesawat pemancar dan pesawat-pesawat penerima termasuk alat perlengkapan yang diperlukan di suatu tempat untuk menyelenggarakan suatu dinas komunikasi radio. www.djpp.kemenkumham.go.id

2011, 132 4 5. Stasiun Radio Pantai adalah stasiun radio darat dalam dinas bergerak pelayaran. 6. Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) adalah sistem keselamatan dan marabahaya pelayaran global. 7. Sertifikat Kewenangan adalah keterangan atau bukti diri seseorang sebagai tanda kewenangan untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai radio elektronika dan/atau operator radio sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 8. Sertifikat Radio Elektronika adalah keterangan atau bukti diri seseorang sebagai tanda kewenangan untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai radio elektronika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Sertifikat Operator Radio adalah keterangan atau bukti diri seseorang sebagai tanda kewenangan untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai operator radio sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Radio Elektronika dan/atau Operator Radio adalah setiap orang yang memiliki pengetahuan, dan/atau keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan di bidangnya untuk melakukan kegiatan operasional komunikasi radio pelayaran (maritim) di kapal dan/atau stasiun pantai. 11. Kurikulum dan Silabus adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. 12. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Radio Elektronika dan/atau Operator Radio (REOR) adalah lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang radio elektronika dan operator radio. 13. Instansi terkait adalah Instansi yang memiliki kewenangan di bidang perhubungan laut. 14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan spektrum frekuensi radio. 15. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan spektrum frekuensi radio. www.djpp.kemenkumham.go.id

2011,132 5

(1) Setiap pengoperasian alat dan perangkat telekomunikasi khusus pada Stasiun Dinas Bergerak Pelayaran (Maritime Mobile Service) dan Stasiun Dinas Bergerak Satelit Pelayaran (Maritime Mobile-Satellite Service) harus dioperasikan oleh Radio Elektronika dan/atau Operator Radio yang telah memiliki Sertifikat Kewenangan. (2) Sertifikat Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Sertifikat Radio Elektronika:

1. Sertifikat Radio Elektronika Kelas II (Second Class Radio Electronic Certificate).
2. Sertifikat Radio Elektronika Kelas I (First Class Radio Electronic Certificate). b. Sertifikat Operator Radio:
3. Sertifikat Operator Terbatas (Restricted Operator’s Certificate).
4. Sertifikat Operator Umum (General Operator’s Certificate).
5. Sertifikat Operator Stasiun Radio Pantai (Coast Station Operator’s Certificate) (3) Sertifikat Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperoleh seseorang setelah mengikuti Diklat REOR dan dinyatakan lulus Ujian Negara Sertifikasi REOR yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal.

(1) Pelaksanaan Diklat REOR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan oleh Lembaga Diklat yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Lembaga Diklat Pemerintah atau Lembaga Diklat yang berbadan hukum INDONESIA; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

2011, 132 6 b. mendapatkan rekomendasi penyelenggaraan Diklat dari Direktur Jenderal. (2) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Lembaga Diklat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan dilengkapi persyaratan administrasi dan perlengkapan teknis termasuk sarana dan prasarana sebagai berikut: a. akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, yang di dalam Anggaran Dasar pendiriannya mencantumkan bidang penyelenggaraan Diklat REOR; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. mempunyai instruktur yang berpengalaman sekurang-kurangnya 6 (enam) orang; d. menyediakan seluruh peralatan dan perangkat pendidikan; e. tempat yang tetap untuk menyelenggarakan Diklat; dan f. mempunyai fasilitas kepustakaan sebagai sarana Diklat. (3) Direktur Jenderal melakukan evaluasi persyaratan administrasi dan perlengkapan teknis termasuk sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lokasi Lembaga Diklat REOR. (4) Lembaga Diklat REOR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (5) Lembaga Diklat REOR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan Diklat REOR per semester kepada Direktur Jenderal. (6) Direktur Jenderal membentuk Tim untuk melakukan evaluasi terhadap penerapan kurikulum dan silabus, dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan Diklat REOR. (7) Tata cara evaluasi terhadap penerapan kurikulum dan silabus, dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan Diklat REOR diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Setelah mengikuti Diklat REOR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), setiap calon peserta Ujian Negara Sertifikasi REOR melalui Lembaga www.djpp.kemenkumham.go.id

2011,132 7 Diklat mendaftarkan diri kepada Panitia Ujian Negara Sertifikasi REOR dengan menyerahkan dokumen persyaratan sebagai berikut : a. formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang telah diisi lengkap; b. foto copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) dan sertifikat keterampilan (proficiency certificate) GMDSS dari lembaga asal Diklat yang telah dilegalisir; c. foto copy ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir; d. foto copy akte kelahiran atau akte tanda kenal lahir; e. surat keterangan berbadan sehat, memiliki pendengaran baik, dan tidak buta warna yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah; f. berbicara lancar dan tidak gagap; g. berkelakuan baik yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Republik INDONESIA; h. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dengan latar belakang putih; i. bagi peserta yang mengulang agar melampirkan foto copy daftar nilai yang telah diperoleh dari hasil ujian sebelumnya dan melampirkan surat keterangan/pengantar dari lembaga Diklat asal. (2) Peserta Ujian Negara Sertifikasi REOR dikenakan biaya yang besarnya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penyelenggaraan Ujian Negara Sertifikasi REOR dilaksanakan oleh Panitia Ujian Negara Sertifikasi REOR yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (2) Panitia Ujian Negara Sertifikasi REOR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Direktorat Jenderal dan instansi terkait.

Biaya penyelenggaraan Ujian Negara Sertifikasi REOR dibebankan kepada Anggaran Direktorat Jenderal.

Tata tertib dan tata cara penilaian hasil Ujian Negara Sertifikasi REOR diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal. www.djpp.kemenkumham.go.id

2011, 132 8

Panitia Ujian Negara Sertifikasi REOR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyampaikan laporan penyelenggaraan Ujian Negara Sertifikasi REOR kepada Direktur Jenderal dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Sertifikat Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal. (2) Sertifikat Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa laku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. (3) Permohonan perpanjangan Sertifikat Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan: a. dokumen asli Sertifikat Radio Elektronika dan/atau Operator Radio yang telah dimiliki; b. foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang warna putih menggunakan kemeja dan berdasi; c. surat keterangan dari perusahaan tempat bekerja; dan d. foto copy buku pelaut yang masih berlaku dengan kelengkapan penyijilan (sign on dan sign off) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, untuk Sertifikat Radio Elektronika. (4) Dalam hal Sertifikat Kewenangan hilang atau rusak, pemegang Sertifikat Kewenangan dapat mengajukan permohonan permintaan duplikat atau salinan yang dilegalisir oleh Direktur Jenderal dengan melampirkan: a. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian

setempat untuk sertifikat kewenangan yang hilang atau foto copy untuk sertifikat kewenangan yang rusak; b. foto copy berita acara sumpah; c. foto copy daftar nilai kelulusan; d. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang warna putih menggunakan kemeja dan berdasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

2011,132 9 (5) Sertifikat Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku apabila dalam kurun waktu 5 (lima) tahun berturut-turut tidak digunakan pemegang Sertifikat Kewenangan untuk bekerja dibidangnya.

Calon pemegang Sertifikat Kewenangan wajib mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pemegang Sertifikat Radio Elektronika dan/atau Operator Radio berwenang menyelenggarakan dinas bergerak pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktorat Jenderal melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Diklat REOR yang diselenggarakan oleh Lembaga Diklat REOR.

(1) Lembaga Diklat REOR yang terbukti tidak menerapkan kurikulum dan silabus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) atau tidak mengirimkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender untuk setiap peringatan. (2) Dalam hal Lembaga Diklat REOR telah diperingatkan 3 (tiga) kali berturut-turut dan tidak ditindaklanjuti, maka Lembaga Diklat dimaksud dilarang menyelenggarakan Diklat REOR. (3) Calon pemegang Sertifikat Kewenangan yang tidak mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak akan diberikan Sertifikat Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). www.djpp.kemenkumham.go.id

2011, 132 10

Lembaga Diklat REOR harus melaporkan penyelenggaraan Diklat REOR yang dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diberlakukannya Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2011 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, TIFATUL SEMBIRING Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR xxxx www.djpp.kemenkumham.go.id

2011,132 11 LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR : 02/PER/M.KOMINFO/03/2011 TANGGAL : 3 Maret 2011 FORMULIR PENDAFTARAN MENGIKUTI UJIAN NEGARA SERTIFIKASI RADIO ELEKTRONIKA DAN/ATAU OPERATOR RADIO (REOR) (Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 61/Dirjen/2008) Pilih satu dan beri tanda check ( √) untuk ujian negara yang diikuti : ( ) Sertifikat Radio Elektronika Kelas I - Radio Electronic Certificate I (REC – I) ( ) Sertifikat Radio Elektronika Kelas II - Radio Electronic Certificate II (REC – II) ( ) Sertifikat Operator Umum - General Operator’s Certificate (GOC) ( ) Sertifikat Operator Terbatas - Restricted Operator’s Certificate (ROC) ( ) Sertifikat Operator Stasiun Radio Pantai - Coast Station Operator’s Certificate (CSOC) Yang bertanda tangan di bawah ini saya : Nama lengkap : …………………………………………………. Alamat tempat tinggal : …………………………………………………. Tempat dan tanggal lahir : …………………………………. . . . . . . . . . . . . Kewarganegaraan : …………………………………………………. Lembaga pendidikan : …………………………………………………. Program yang diikuti : Reguler (400 jam) / Umum (132 jam) *) Periode pendidikan : ................................ s.d. ..................................... dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti Ujian Negara Sertifikasi Radio Elektronika dan/atau Operator Radio (REOR) yang akan diselenggarakan di ………................................. pada tanggal .................................. s.d. ..................................... ..............................., …..……… 20.... Pemohon, Materai Rp 6.000,00 ………………………………… *) coret yang tidak perlu. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TIFATUL SEMBIRING www.djpp.kemenkumham.go.id

2011, 132 12 LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR : 02/PER/M.KOMINFO/03/2011 TANGGAL : 7 Maret 2011 LAPORAN PENYELENGGARAAN UJIAN NEGARA SERTIFIKASI RADIO ELEKTRONIKA DAN/ATAU OPERATOR RADIO (REOR) ANGKATAN ....... TAHUN ANGGARAN ......... TANGGAL ....... S.D........ ........ ........ DI ........................................ I. DASAR

1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 61/DIRJEN/2008 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Untuk Sertifikasi Operator Radio Umum dan Sertifikasi Operator Radio Terbatas Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) bagi Pemilik Sertifikat Keahlian Pelaut Ahli Nautika/ANT;
2. Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: 89/Dirjen/1991 dan Nomor: DL.21/7/19-91 tentang Persyaratan Perwira Radio Elektronika dan Operator Radio;
3. Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: ............................................. II. MAKSUD DAN TUJUAN Pelaksanaan Ujian Negara bagi pemilik sertifikat Keahlian Pelaut dimaksudkan sebagai implementasi dari diberlakukannya ketentuan Internasional tentang Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS), dengan tujuan memberikan kesempatan kepada para Mualim untuk melengkapi keahlian sebagai Operator di Kapal, sesuai dengan ketentuan Internasional yang diatur pada STCW 1978 dan telah diubah dengan Amandemen 2010. www.djpp.kemenkumham.go.id

2011,132 13 III. PENYELENGGARAAN UJIAN Ujian Negara Sertifikasi Radio Elektronika dan/atau Operator Radio Angkatan ……. tahun Anggaran …….. telah diselenggarakan di …….., pada tanggal …… s.d …….. ……. ………. Peserta ujian berjumlah ……… orang peserta. IV. MATERI UJIAN NEGARA PROGRAM …………… JAM PELAJARAN, yaitu :

1. Teknik Radio;
2. Perjanjian Internasional;
3. Peraturan Radio;
4. Bahasa Inggris;
5. Service Documents;
6. Teleponi Radio;
7. GMDSS;
8. Pancasila;
9. Teknik Listrik;
10. IBT;
11. Teknik Navigasi. V. HASIL UJIAN Peserta Lulus Mengulang Tidak Lulus …… Orang ……. Orang …… Orang …… Orang Presentase kelulusan : ………% Berdasarkan hasil evalusi pada pelaksanaan ujian periode tersebut, kegagalan peserta pada materi : ………………………………... www.djpp.kemenkumham.go.id

2011, 132 14 VI. Demikian yang dapat kami laporkan, selanjutnya mohon perkenan Bapak Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika untuk dapat melantik dan mengambil sumpah para lulusan Ujian Negara Sertifikasi REOR dimaksud. ………………, ……. …….. ……….. KETUA PANITIA UJIAN NEGARA SERTIFIKASI REOR, ……………………………… MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TIFATUL SEMBIRING www.djpp.kemenkumham.go.id

2011,132 15 LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR : 02/PER/M.KOMINFO/03/2011 TANGGAL : 27 April 2011 SUMPAH ATAU JANJI CALON PEMEGANG SERTIFIKAT KEWENANGAN SAUDARA-SAUDARA PARA LULUSAN UJIAN NEGARA RADIO ELEKTRONIKA DAN OPERATOR RADIO, SEBELUM ACARA PENGAMBILAN SUMPAH INI DIMULAI, TERLEBIH DAHULU SAYA INGIN MENANYAKAN KEPADA SAUDARA-SAUDARA BERSEDIAKAH SAUDARA MENGUCAPKAN SUMPAH/JANJI MENURUT AGAMA YANG SAUDARA ANUT? ………............................................................................... (BERSEDIA) TIRUKAN SAYA………………............................................................................................ UNTUK YANG BERAGAMA ....................................................................…… ISLAM “DEMI ALLAH, SAYA BERSUMPAH” KRISTEN “SAYA BERJANJI” KATOLIK “SAYA BERJANJI” HINDU “OM ATAH PARAMAWISESA, SAYA BERSUMPAH” BUDHA “DEMI SANG HYANG ADI BUDHA, SAYA BERSUMPAH” www.djpp.kemenkumham.go.id

2011, 132 16 SEMUANYA……................................................................................................

1. BAHWA SAYA/ OLEH SEBAB APAPUN JUGA/ DENGAN JALAN APAPUN JUGA/ TIDAK AKAN MEMBERITAHUKAN KEPADA SIAPAPUN JUGA/ SEGALA TULIS MENULIS DAN PERCAKAPAN- PERCAKAPAN/ YANG KARENA JABATAN SAYA/ SEBAGAI RADIO ELEKTRONIKA/OPERATOR RADIO/ DAPAT SAYA KETAHUI/ ATAU RAHASIA-RAHASIA YANG DIPERCAYAKAN KEPADA SAYA/ ATAU SAYA KETAHUI/, KECUALI KEPADA SESEORANG/ YANG KARENA KEWAJIBANNYA/ UNTUK MEMINTANYA/ HARUS SAYA MEMBERITAHUKANNYA.
2. BAHWA SAYA AKAN TUNDUK DAN TAAT/ KEPADA UNDANG-UNDANG/ SERTA PERATURAN PEMERINTAH/ TENTANG PELAKSANAAN DINAS KOMUNIKASI RADIO YANG SUDAH ADA/ DAN YANG AKAN DIADAKAN KEMUDIAN. …………………., ……………..… 20.... N O. JABATAN PARAF MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TIFATUL SEMBIRING
3. KARO HUKUM www.djpp.kemenkumham.go.id