Pasal 39

(1) Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota melakukan monitoring untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektifitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pelayanan sosial lanjut usia. (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pelayanan sosial lanjut usia. (3) Monitoring dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pelayanan sosial lanjut usia.