Peraturan Menteri Nomor 19-pmk-010-2012 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 199/PMK.010/2008 TENTANG INVESTASI DANA PENSIUN

(1) Pengurus menyampaikan kepada Menteri c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan: a. daftar investasi bulanan; b. laporan investasi tahunan; dan c. hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan.

(2) Penyampaian daftar investasi bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak berlaku bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja yang pada akhir periode pelaporan memiliki total investasi kurang dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). (3) Penyampaian hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak berlaku bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. selama tahun buku, investasi Dana Pensiun hanya berupa tabungan, deposito berjangka, deposito on call, sertifikat deposito, Sertifikat Bank INDONESIA, dan/atau Surat Berharga Negara; dan b. pada akhir tahun buku, total investasi Dana Pensiun kurang dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). (4) Dihapus. (5) Dihapus. 2. Pasal 25 dihapus. 3. Ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

(1) Daftar investasi bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari setelah akhir periode yang dilaporkan. (2) Hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c disampaikan paling lama 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku Dana Pensiun. (3) Dana Pensiun yang tidak diwajibkan menyampaikan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), harus menyampaikan laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b paling lama 2 (dua) bulan setelah akhir tahun buku Dana Pensiun. (4) Dalam hal batas akhir penyampaian daftar investasi bulanan, hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan, dan laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.

4. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) diubah serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

(1) Penyampaian daftar investasi bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk dokumen fisik (hard copy) dan format digital yang disediakan oleh Biro Dana Pensiun Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. (2) Penyampaian daftar investasi bulanan, laporan investasi tahunan, dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. diserahkan langsung ke kantor Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; b. dikirim melalui kantor pos secara tercatat; atau c. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman/titipan. (3) Dalam hal daftar investasi bulanan, laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan dikirim melalui kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan, tanggal penyampaian laporan adalah tanggal pengiriman dalam tanda bukti pengiriman. 5. Bab VIII dihapus.

Pasal II

1. Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 40A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Piutang negara yang timbul dari pengenaan sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan penyampaian laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini dikategorikan sebagai piutang macet yang pengurusannya dilimpahkan/diserahkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 2. Pasal 41 dihapus 3. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2012 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN