Pasal 48

(1) LKS Asing yang tidak mempunyai izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) atau tidak mempunyai izin teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa : a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau c. denda administratif. (2) LKS Asing yang tidak melaporkan kergiatannya secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa : a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara dari kegiatan; c. denda administratif; dan/atau d. pencabutan izin.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.