Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENYEMPURNAAN ORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN AGAMA

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Instansi Vertikal Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

2. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang dari organisasi induknya.

3. Tugas Teknis Operasional adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama di bidang pembinaan, pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama.

4. Tugas Teknis Penunjang adalah kegiatan teknis yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama.

5. Klasifikasi adalah penyusunan bersistem di kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan dalam bentuk model.

6. Model adalah pola yang didapat dari hasil perhitungan berdasarkan kriteria, yaitu jumlah penduduk, peserta didik pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, lembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, rumah ibadat, letak geografis, dan tuntutan pelaksanaan peraturan perundang- undangan.

7. Pola adalah pemilahan bersistem berdasarkan kelompok atau golongan.

8. Kanwil Kemenag adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

9. Kankemenag adalah Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. www.djpp.kemenkumham.go.id

10. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tingkat kecamatan.

(1) Jenis organisasi di bawah Kementerian Agama terdiri atas: a. Instansi Vertikal; dan b. UPT. (2) Pembentukan dan penyempurnaan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan dasar, prinsip, persyaratan, dan prosedur yang ditetapkan.

Pembentukan dan penyempurnaan organisasi instansi vertikal dan UPT dilakukan atas dasar: a. penyesuaian terhadap struktur organisasi tingkat pusat; b. tuntutan pelaksanaan peraturan perundang-undangan; c. pemekaran wilayah baru; dan d. penyesuaian terhadap volume dan beban kerja.

Pembentukan dan penyempurnaan organisasi instansi vertikal dan UPT dilakukan melalui: a. penataan struktur, perumusan tugas dan fungsi, serta perumusan tata kerja organisasi yang disebabkan adanya perubahan kondisi lingkungan strategis organisasi; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. perubahan atau penambahan organisasi instansi vertikal dan UPT yang disebabkan oleh pengembangan tugas dan fungsi, dan beban kerja organisasi; dan c. pembentukan organisasi instansi vertikal dan UPT yang disebabkan oleh pengembangan wilayah/daerah dan/atau tugas baru serta peralihan atau relokasi suatu kelembagaan.

Pembentukan dan penyempurnaan organisasi instansi vertikal dan UPT dilakukan atas prinsip: a. pembagian habis tugas; b. pengelompokan tugas yang homogen; c. pendelegasian wewenang; d. sederhana; e. efisiensi dan efektivitas; f. fungsional; dan g. fleksibilitas.

Bentuk instansi vertikal Kementerian Agama terdiri atas: a. Kanwil Kemenag; dan b. Kankemenag.

Tugas Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. kesekretariatan; b. pendidikan madrasah; c. pendidikan diniyah, pondok pesantren, dan pendidikan keagamaan Islam lainnya; d. pendidikan agama Islam; e. pembinaan haji dan umrah; f. pelayanan haji; g. pengelolaan dana haji; h. urusan agama Islam dan pembinaan syariah i. penjaminan produk halal; j. penerangan agama Islam; k. pemberdayaan zakat; l. pemberdayaan wakaf; m. urusan agama Kristen; n. pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen; o. urusan agama Katolik; p. pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Katolik; q. urusan agama Hindu; r. pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Hindu; s. urusan agama Buddha; t. pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Buddha; u. urusan agama Konghucu; v. pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Konghucu; dan w. kerukunan umat beragama.

Klasifikasi Kanwil Kemenag dan Kankemenag ditetapkan berdasarkan kriteria yang menggambarkan beban kerja dan besaran organisasi instansi vertikal. www.djpp.kemenkumham.go.id

Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi: a. jumlah penduduk; b. jumlah peserta didik pendidikan madrasah, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan; c. jumlah lembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; d. jumlah rumah ibadah; e. unsur strategis dan kesejarahan; f. letak geografis; dan g. tuntutan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Petunjuk teknis tentang penetapan klasifikasi, rumusan penghitungan bobot kriteria, dan penetapan Model Kanwil Kemenag dan Kankemenag ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.

Bentuk UPT Kementerian Agama terdiri atas: a. Balai Besar seperti Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran dan Perguruan Tinggi Agama Negeri di lingkungan Kementerian Agama; b. Balai seperti Balai Diklat Keagamaan, Balai Litbang Agama, dan Kantor Misi Haji INDONESIA; dan c. Loka seperti Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Kedudukan UPT berada di bawah Direktorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, atau Badan. www.djpp.kemenkumham.go.id

UPT bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dari organisasi induknya yang secara prinsip tidak bersifat pembinaan dan tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan publik.

Selain KUA, lingkup UPT tidak dibatasi wilayah administrasi pemerintahan dan sifat kegiatannya dapat melampaui wilayah administrasi pemerintahan tertentu.

Kriteria pembentukan UPT ditetapkan berdasarkan: a. kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan; b. ruang lingkup dan jangkauan pelayanan; c. volume/beban kerja; dan d. koordinasi dan hubungan kerja dengan instansi pemerintah dan/atau lembaga lainnya.

(1) Persyaratan pembentukan organisasi instansi vertikal: a. Kanwil Kemenag:

1. peraturan perundang-undangan tentang pembentukan provinsi;
2. rekomendasi gubernur; dan
3. kelengkapan administrasi yang meliputi, antara lain: data penduduk, data pendidikan, dan data keagamaan. www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Kankemenag:

1. peraturan perundang-undangan tentang pembentukan kabupaten/kota;
2. rekomendasi bupati atau walikota; dan
3. kelengkapan administrasi yang meliputi, antara lain: data penduduk, data pendidikan, dan data keagamaan. (2) Persyaratan penyempurnaan organisasi instansi vertikal: a. Kanwil Kemenag:
4. surat usulan penyempurnaan organisasi Kanwil Kemenag dari Kepala Kanwil Kemenag yang bersangkutan;
5. hasil analisis dan evaluasi organisasi; dan
6. kelengkapan administrasi yang meliputi, antara lain: data penduduk, data pendidikan, dan data keagamaan. b. Kankemenag:
7. surat usulan penyempurnaan organisasi Kankemenag dari Kepala Kanwil Kemenag yang bersangkutan;
8. hasil analisis dan evaluasi organisasi; dan
9. kelengkapan administrasi yang meliputi, antara lain: data penduduk, data pendidikan, dan data keagamaan.

(1) Persyaratan pembentukan organisasi UPT a. Perguruan Tinggi Agama Negeri

1. surat usulan pembentukan Perguruan Tinggi Agama Negeri dari Direktur Jenderal; dan
2. kelengkapan administrasi yang meliputi, antara lain: data proyeksi calon mahasiswa, data pendidikan, dan data keagamaan. b. Lajnah dan Balai
3. surat usulan pembentukan Lajnah atau Balai dari Kepala Badan; dan
4. kelengkapan administrasi yang meliputi, antara lain: data pegawai dan tenaga teknis keagamaan, data pendidikan, dan data keagamaan. www.djpp.kemenkumham.go.id

c. KUA

1. surat usulan pembentukan KUA dari Direktur Jenderal Bimas Islam;
2. peraturan perundang-undangan tentang pembentukan kecamatan;
3. rekomendasi bupati atau walikota; dan
4. kelengkapan administrasi yang meliputi, antara lain: data penduduk, data pendidikan, dan data keagamaan. d. Madrasah Negeri
5. surat usulan pembentukan Madrasah Negeri dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam; dan
6. kelengkapan administrasi yang meliputi, antara lain: data proyeksi calon siswa, data pendidikan, dan data keagamaan. (2) Persyaratan penyempurnaan organisasi UPT a. Perguruan Tinggi Agama Negeri
7. surat usulan penyempurnaan Perguruan Tinggi Agama Negeri dari Direktur Jenderal;
8. hasil analisis dan evaluasi organisasi; dan
9. kelengkapan administrasi yang meliputi, antara lain: data proyeksi calon mahasiswa, data pendidikan, dan data keagamaan. b. Lajnah dan Balai
10. surat usulan penyempurnaan Lajnah atau Balai dari Kepala Badan;
11. hasil analisis dan evaluasi organisasi; dan
12. kelengkapan administrasi yang meliputi, antara lain: data pegawai dan tenaga teknis keagamaan, data pendidikan, dan data keagamaan.

Prosedur pembentukan/penyempurnaan organisasi instansi vertikal: a. Kanwil Kemenag

1. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Induk mengajukan usulan pembentukan/ penyempurnaan organisasi Kanwil Kemenag dilengkapi www.djpp.kemenkumham.go.id

dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. 2. Menteri Agama cq Sekretaris Jenderal Kementerian Agama melalui Biro Organisasi dan Tata Laksana melakukan pembahasan, analisis, dan evaluasi serta melakukan verifikasi dengan cara visitasi dan observasi data lapangan. 3. Menteri Agama menyampaikan usulan pembentukan/penyempurnaan organisasi Kanwil Kemenag kepada MenPAN-RB untuk dibahas dan mendapat persetujuan. 4. MenPAN-RB menerbitkan surat rekomendasi persetujuan yang ditujukan kepada Menteri Agama. 5. Menteri Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama tentang pembentukan/penyempurnaan organisasi Kanwil Kemenag yang selanjutnya diundangkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA oleh Kementerian Hukum dan HAM. b. Kankemenag

1. Kepala Kankemenag Kabupaten atau Kota Induk mengajukan usulan pembentukan/penyempurnaan organisasi Kankemenag dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
2. Menteri Agama cq Sekretaris Jenderal Kementerian Agama melalui Biro Organisasi dan Tata Laksana melakukan pembahasan, analisis, dan evaluasi serta melakukan verifikasi dengan cara visitasi dan observasi data lapangan.
3. Menteri Agama menyampaikan usul pembentukan/penyempurnaan organisasi Kankemenag kepada MenPAN-RB untuk dibahas dan mendapat persetujuan.
4. MenPAN-RB menerbitkan surat rekomendasi persetujuan yang ditujukan kepada Menteri Agama.
5. Menteri Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama tentang pembentukan/penyempurnaan organisasi Kankemenag yang selanjutnya diundangkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA oleh Kementerian Hukum dan HAM. www.djpp.kemenkumham.go.id

Prosedur pembentukan/penyempurnaan organisasi UPT: a. Perguruan Tinggi Agama Negeri

1. Direktur Jenderal mengajukan usulan pembentukan/penyempurnaan organisasi perguruan tinggi agama negeri dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
2. Menteri Agama cq Sekretaris Jenderal Kementerian Agama melalui Biro Organisasi dan Tata Laksana melakukan pembahasan, analisis, dan evaluasi serta melakukan verifikasi dengan cara visitasi dan observasi data lapangan.
3. Menteri Agama menyampaikan usulan pembentukan/penyempurnaan organisasi perguruan tinggi agama negeri kepada MenPAN-RB untuk dibahas bersama dengan unit terkait.
4. MenPAN-RB menyiapkan rancangan Peraturan

tentang pembentukan/ penyempurnaan perguruan tinggi agama negeri. 5. Setelah Peraturan

tentang pembentukan/penyempurnaan perguruan tinggi agama negeri terbit, Menteri Agama menyampaikan usulan penetapan organisasi dan tata kerja perguruan tinggi agama negeri kepada MenPAN-RB untuk dibahas bersama unit terkait. 6. MenPAN-RB menerbitkan surat rekomendasi persetujuan yang ditujukan kepada Menteri Agama tentang organisasi dan tata kerja perguruan tinggi agama negeri. 7. Menteri Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama tentang organisasi dan tata kerja perguruan tinggi agama negeri yang selanjutnya diundangkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA oleh Kementerian Hukum dan HAM. b. Lajnah dan Balai

1. Kepala Badan mengajukan usulan pembentukan/penyempurnaan organisasi lajnah dan balai dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. www.djpp.kemenkumham.go.id

2. Menteri Agama cq Sekretaris Jenderal Kementerian Agama melalui Biro Organisasi dan Tata Laksana melakukan pembahasan, analisis, dan evaluasi serta melakukan verifikasi dengan cara visitasi dan observasi data lapangan.

3. Menteri Agama menyampaikan usulan pembentukan/penyempurnaan organisasi lajnah dan balai kepada MenPAN-RB untuk dibahas bersama dengan unit terkait dan mendapat persetujuan.

4. MenPAN-RB menerbitkan surat rekomendasi persetujuan yang ditujukan kepada Menteri Agama tentang pembentukan/penyempurnaan organisasi lajnah dan balai.

5. Menteri Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama tentang pembentukan/penyempurnaan organisasi lajnah dan balai yang selanjutnya diundangkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA oleh Kementerian Hukum dan HAM. c. KUA

6. Direktur Jenderal Bimas Islam mengajukan usulan pembentukan KUA dilengkapi dengan persyaratan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

7. Menteri Agama cq Sekretaris Jenderal Kementerian Agama melalui Biro Organisasi dan Tata Laksana melakukan pembahasan, analisis, dan evaluasi serta melakukan verifikasi dengan cara visitasi dan observasi data lapangan.

8. Menteri Agama menyampaikan usulan pembentukan KUA kepada MenPAN-RB untuk dibahas bersama dengan unit terkait dan mendapat persetujuan.

9. MenPAN-RB menerbitkan surat rekomendasi persetujuan yang ditujukan kepada Menteri Agama tentang pembentukan KUA.

10. Menteri Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama tentang pembentukan KUA yang selanjutnya diundangkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA oleh Kementerian Hukum dan HAM. d. Madrasah Negeri

11. Direktur Jenderal Pendidikan Islam mengajukan usulan pembentukan madrasah negeri dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud www.djpp.kemenkumham.go.id

dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. 2. Menteri Agama cq Sekretaris Jenderal Kementerian Agama melalui Biro Organisasi dan Tata Laksana melakukan pembahasan, analisis, dan evaluasi serta melakukan verifikasi dengan cara visitasi dan observasi data lapangan. 3. Menteri Agama menyampaikan usulan pembentukan madrasah negeri kepada MenPAN-RB untuk dibahas bersama dengan unit terkait dan mendapat persetujuan. 4. MenPAN-RB menerbitkan surat rekomendasi persetujuan yang ditujukan kepada Menteri Agama tentang pembentukan madrasah negeri. 5. Menteri Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama tentang pembentukan madrasah negeri yang selanjutnya diundangkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA oleh Kementerian Hukum dan HAM.

(1) Tindak lanjut pembentukan/penyempurnaan organisasi dilakukan dengan: a. pengisian dan penataan jabatan struktural dan fungsional dengan pendayagunaan pegawai yang ada dan/atau dengan pengangkatan pegawai baru; b. inventarisasi dan serah terima sarana prasarana; c. perencanaan anggaran; dan d. perencanaan sarana perkantoran yang berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi kerja terkait. (2) Pembinaan organisasi diarahkan pada terciptanya organisasi yang dinamis dan berdaya saing tinggi melalui proses pengembangan budaya kerja organisasi, kebijakan, ketatalaksanaan, dan akuntabilitas kinerja organisasi untuk menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang terjadi. (3) Evaluasi organisasi dengan melakukan analisis tentang kondisi dan permasalahan yang dihadapi organisasi untuk dapat mengetahui unsur-unsur dalam organisasi yang memerlukan perbaikan, perubahan, dan penyempurnaan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Agama ini, maka Keputusan Menteri Agama Nomor 551 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyempurnaan Organisasi di lingkungan Kementerian Agama Pusat, Instansi Vertikal Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama Kecamatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2011 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, SURYADHARMA ALI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id