Pasal 9

(1) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dijual atau dipindahtangankan dengan ketentuan: a. kendaraan bermotor tersebut telah digunakan selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai pembebasan bea masuk atas impor kendaraan bermotor perwakilan negara asing; atau www.djpp.kemenkumham.go.id

b. kendaraan bermotor tersebut secara meyakinkan terbukti tidak dapat dipergunakan lagi sebelum jangka waktu 3 (tiga) tahun. (1a) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan oleh kondisi khusus, dapat diberikan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri. (2) Keputusan mengenai pemberian izin penjualan atau pemindahtanganan kendaraan bermotor diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan ketentuan: a. untuk penjualan atau pemindahtanganan kendaraan bermotor yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerbitan keputusan dimaksud dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Kementerian Luar Negeri. b. untuk penjualan atau pemindahtanganan kendaraan bermotor yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), penerbitan keputusan dimaksud dilakukan berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri. (3) Pembelian atau pengimporan kendaraan bermotor baru oleh dan untuk Kantor Perwakilan Negara Asing sebagai pengganti kendaraan bermotor yang telah dijual atau dipindahtangankan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas kendaraan bermotor yang dijual atau dipindahtangankan dilunasi.

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 17 November 2011 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 17 November 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SJAMSUDDIN www.djpp.kemenkumham.go.id