Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2014 tentang PELAKSANAAN PENGADAAN ALAT UTAMA SISTEM PERSENJATAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan:

1. Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disebut Alutsista TNI adalah alat peralatan utama beserta pendukungnya yang merupakan suatu sistem senjata yang memiliki kemampuan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI.

2. Pengadaan Alutsista TNI adalah kegiatan untuk memperoleh Alutsista TNI yang pentahapannya didahului dari perencanaan kebutuhan sampai diterimanya Alutsista TNI yang berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

3. Anggaran Devisa adalah salah satu jenis anggaran yang digunakan untuk belanja luar negeri dengan menggunakan valuta asing (valas) yang berasal dari rupiah murni.

4. Commonality adalah kesamaan karakteristik sesuai dengan keperluan operasional maupun pemeliharaan yang melekat pada Alutsista TNI.

5. Direktif Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Direktif PA adalah petunjuk tertulis dari PA tentang pelaksanaan pengadaan Alutsista TNI baik bersifat umum maupun khusus untuk kegiatan pengadaan Alutsista TNI tertentu sesuai kebutuhan, dalam rangka pelaksanaan Strategi Pertahanan.

6. Embargo adalah pelarangan secara parsial atau lengkap dari perdagangan dan perdagangan dengan sebuah negara tertentu, dalam rangka untuk mengisolasi.

7. Industri Pertahanan Nasional adalah industri nasional baik Badan Usaha Milik Nasional Industri Pertahanan/Badan Usaha Milik Nasional Industri Strategis, atau Badan Usaha Milik Swasta yang produknya baik secara mandiri maupun konsorsium/Kerja Sama Operasional atas penilaian pemerintah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan.

8. Jaminan Penawaran adalah jaminan berupa Bank garansi yang dikeluarkan oleh Bank milik Pemerintah INDONESIA dan wajib diserahkan oleh pihak Penyedia Alutsista kepada Panitia Pengadaan sebesar l% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen) dari nilai total HPS.

9. Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) adalah jaminan berupa Bank garansi yang dikeluarkan oleh Bank milik Pemerintah INDONESIA dan wajib diserahkan oleh pihak Penyedia Alutsista Militer kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebesar 5% (lima persen) dari total harga kontrak jual beli.

10. Jaminan Uang Muka (Advance Payment Guarantee) adalah jaminan berupa Bank garansi yang dikeluarkan oleh Bank milik Pemerintah INDONESIA dan diserahkan oleh pihak Penyedia Alutsista kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebesar uang muka sebagaimana tercantum dalam kontrak.

11. Jaminan Pemeliharaan adalah jaminan berupa Bank garansi yang dikeluarkan oleh Bank milik Pemerintah INDONESIA sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Jaminan Pelaksanaan diserahkan oleh pihak Penyedia Alutsista kepada Pejabat Pembuat Komitmen atas jaminan kualitas hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sebagaimana ditetapkan dalam kontrak.

12. Kelaikan adalah suatu kondisi yang menyatakan terpenuhinya peraturan atau persyaratan keselamatan serta fungsi asasi.

13. Keadaan Kahar adalah keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, bencana sosial, pembajakan, pemogokan kebakaran gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi.

14. Kontrak Pengadaan Alutsista TNI yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Alutsista TNI.

15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab penggunaaan anggaran.

16. Kreditor Swasta Asing adalah lembaga keuangan asing, lembaga keuangan nasional, dan lembaga non keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik INDONESIA yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah berdasarkan perjanjian pinjaman tanpa jaminan dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor.

17. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat dengan Pokja ULP, adalah kelompok kerja yang terdiri atas personel yang bersertifikat ahli pengadaan, berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia Alutsista TNI.

18. Lembaga Penjamin Kredit Ekspor adalah lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebut dipegunakan untuk membeli barang/jasa dari Negara bersangkutan yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik INDONESIA.

19. Letter of Credit (L/C) adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh Bank INDONESIA untuk pengadaan melalui fasilitas PLN atau Bank Pemerintah untuk pengadaan dengan anggaran devisa, sebagai sarana pembayaran dari PPK kepada penyedia Alutsista TNI.

20. Letter of Appointment adalah surat penunjukan yang dikeluarkan oleh pejabat Principal untuk menunjuk perwakilannya di INDONESIA, yang wajib disahkan oleh Notaris Publik di negara asal Penyedia Alutsista dan diketahui Atase Pertahanan RI atau pejabat Kedutaan RI yang ditunjuk di negara Principal atau negara akreditasinya.

21. Loan proposal adalah surat penawaran untuk pendanaan suatu proyek yang menggunakan fasilitas Kredit Ekspor yang disampaikan oleh Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank yang berisi penawaran jumlah pinjaman, persyaratan pinjaman dan pendanaannya serta cara dan waktu pembayarannya.

22. Organisasi Induk adalah organisasi pengadaan yang mempunyai kewenangan untuk menentukan kebijakan, pengawasan dan pengendalian serta melaksanakan proses pengadaan Alutsista TNI.

23. Pakta Integritas (Integrity Pact) adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan dan Penyedia Alutsista yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), dalam pelaksanaan pengadaan Alutsista.

24. Pagu adalah angka yang tercantum dalam otorisasi anggaran dan merupakan batas tertinggi yang diperkenankan untuk digunakan dalam Pengadaan Alutsista TNI.

25. Pengguna Alutsista TNI adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa Milik Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA.

26. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut dengan PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pertahanan dalam hal ini adalah Menteri Pertahanan.

27. Penyedia Alutsista TNI adalah industri pertahanan dan industri Alutsista dalam negeri serta pabrikan di luar negeri yang terpercaya.

28. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Alutsista TNI dengan cara menunjuk langsung kepada l (satu) Penyedia.

29. Pemilihan Khusus adalah pemilihan Penyedia Alutsista TNI yang dilakukan dengan membandingkan penawaran, sekurang-kurangnya 2 (dua) penawaran dari Penyedia Alutsista TNI yang diundang dan dilakukan evaluasi kualifikasi.

30. Pelimpahan wewenang (power of attorney) adalah suatu pendelegasian wewenang dari pejabat yang berhak mengeluarkannya (manajemen perusahaan di luar negeri) kepada seseorang untuk melaksanakan negosiasi dan/atau menandatangani dokumen kontrak untuk kepentingan pihak Penyedia Alutsista Militer. Surat pelimpahan wewenang atau power of attorney harus disahkan oleh notaris di negara asal barang atau negara Penyedia Alutsista Militer.

31. Perjanjian pinjaman (Loan/Credit Agreement) adalah suatu perjanjian pinjaman antara Pemerintah

dalam hal ini Kemkeu sebagai peminjam (Borrower) dengan pihak Bank (Lender) yang memberikan pinjaman untuk mendukung suatu Pengadaan Alutsista dari pinjaman luar negeri sebagaimana dialokasikan dalam Kredit Ekspor. 32. Pinjaman Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat dengan PDN adalah setiap pinjaman oleh pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu sesuai dengan masa berlakunya. 33. Pinjaman Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PLN adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. 34. Sertifikasi adalah proses kegiatan yang dimulai pada saat pemohon (applicant) mengajukan permohonan (aplikasi) sampai dengan penerbitan atau pengeluaran suatu bukti tanda lulus (Sertifikat) komoditi militer. 35. Short list adalah daftar penyedia Alutsista TNI yang merupakan hasil seleksi oleh panitia pengadaan terhadap calon-calon penyedia potensial yang diundang untuk menyampaikan penawaran pada pengadaan dengan metode Pemilihan Khusus. 36. Surat Permintaan Pembayaran selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar. 37. Surat Kuasa Pembebanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

(KPPN) Khusus Jakarta VI yang berisi pembebanan porsi foreign content pinjaman untuk persyaratan pembukaan L/C di Bank INDONESIA. 38. Surat Perintah Membayar selanjutnya disingkat SPM adalah surat yang diterbitkan oleh Kapusku Kemhan yang berisi nilai uang muka yang akan dibayarkan kepada pihak Penyedia Alutsista. 39. Surat Pernyataan Barang Impor (SP) adalah Surat Pernyataan Barang Impor yang formatnya ditentukan oleh Menteri Keuangan dalam rangka pembebasan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) lainnya untuk barang-barang milik Kemhan/TNI. 40. Transfer of Technology (ToT) adalah proses mentransfer keterampilan, pengetahuan, teknologi, metode manufaktur, sampel manufaktur dan fasilitas antara Pembeli/Pengguna dan Penjual serta antar lembaga lain untuk memastikan bahwa perkembangan ilmiah dan teknologi dapat diakses dengan jangkauan yang lebih luas dari pengguna yang kemudian dapat lebih mengembangkan dan memanfaatkan teknologi menjadi produk baru, proses, aplikasi, bahan atau jasa. 41. Tim Evaluasi Spesifikasi teknis yang disebut Tim Evaluasi Spektek adalah tim yang dibentuk oleh KPA U.O Pengguna untuk melaksanakan analisa dan evaluasi atas spesifikasi teknis yang perlu divalidasi, serta membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Spesifikasi Teknis. 42. Tim Evaluasi Pengadaan (TEP) adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri Pertahanan selaku PA untuk memberikan rekomendasi berkaitan dengan kewenangan PA dalam rangka MEMUTUSKAN calon pemenang, dan dapat dilaksanakan oleh UO sesuai kebutuhan. 43. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah salah satu tingkatan dalam organisasi pengelola program dan anggaran dalam lingkungan fungsi pertahanan yang membawahi beberapa Satuan Kerja dan/atau Komando Utama. 44. Uji Coba/Uji Litbang adalah model atau produk bertujuan untuk mengetahui apakah produk yang dibuat layak digunakan atau tidak. 45. Uji Fungsi/Uji Terima adalah pengujian yang dilakukan terhadap suatu peralatan untuk menentukan berfungsinya peralatan tersebut sesuai dengan buku petunjuknya/instruction manual book atau spesifikasi teknis.

(1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi Pengadaan Alutsista TNI yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN.

(2) Pengadaan Alutsista TNI yang dananya bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (l), mencakup Alutsista yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah. (3) Ketentuan Pengadaan Alutsista TNI yang dananya baik sebagian atau seluruhnya berasal dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri ini. (4) Apabila terdapat perbedaan antara Peraturan Menteri ini dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri, para pihak dapat menyepakati tata cara Pengadaan yang akan dipergunakan.

Pelaksanaan Pengadaan Alutsista TNI dilakukan melalui pemilihan Penyedia Alutsista TNI.

Pengadaan Alutsista TNI dalam Peraturan Menteri ini meliputi: a. Alutsista Luar Negeri; dan b. Alutsista Dalam Negeri.

(1) Pengadaan Alutsista TNI wajib menggunakan produksi dalam negeri. (2) Dalam hal Alutsista TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dipenuhi oleh Industri Pertahanan Dalam Negeri, pengadaan produk luar negeri dapat dilaksanakan melalui proses langsung antar pemerintah atau kepada pabrikan.

(1) Setelah Rencana Kerja dan Anggaran Kemhan dan TNI disetujui oleh DPR, setiap Satker di lingkungan Kemhan dan TNI dapat memulai proses Pengadaan Alutsista TNI sebelum DIPA tahun anggaran berikutnya disahkan dan berlaku efektif. (2) Biaya proses dalam rangka pengadaan Alutsista TNI sebelum DIPA tahun anggaran berikutnya disahkan dan berlaku efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) untuk jenis belanja modal dan belanja barang dialokasikan dalam belanja modal dan belanja barang tahun anggaran berjalan. (3) Biaya proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila tidak dialokasikan pada tahun anggaran berjalan, biaya proses

pengadaan dapat dialokasikan pada DIPA tahun anggaran berjalan dengan melakukan revisi DIPA.

(1) Setiap materiil kontrak hasil Pengadaan Alutsista TNI harus menggunakan kodifikasi materiil sistem Nomor Sediaan Nasional (NSN). (2) Terhadap materiil kontrak yang mempunyai tingkat resiko keselamatan tinggi, teknologi tinggi, biaya tinggi atau pekerjaan kompleks harus dilaksanakan sertifikasi kelaikan.

Pengadaan Alutsista TNI menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. efisien; b. efektif; c. transparan dalam pengelolaan anggaran; d. menjamin kerahasiaan; e. bersaing; f. adil/tidak diskriminatif; dan g. akuntabel.

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Alutsista TNI harus mematuhi etika sebagai berikut: a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Alutsista TNI; b. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; c. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;

d. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Alutsista TNI; e. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Alutsista TNI; f. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan g. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Alutsista TNI.

(1) Susunan, tugas pokok dan kewenangan Organisasi Induk sebagai berikut: a. Susunan Organisasi Induk:

1. Pengguna Anggaran : Menteri Pertahanan

2. Kuasa Pengguna Anggaran: a) UO Kemhan : Sekretaris Jenderal Kemhan b) UO Mabes TNI : Panglima TNI c) UO Angkatan : Kepala Staf Angkatan

3. Pengawas Fungsi Pertahanan : Inspektur Jenderal Kemhan

4. Pengendali Fungsi Strategi : Dirjen Strahan Kemhan Pertahanan

5. Pengendali Fungsi Anggaran : Dirjen Renhan Kemhan Pertahanan

6. Pengendali Fungsi : Dirjen Kuathan Kemhan Pemenuhan Kebutuhan Kekuatan Pertahanan

7. Pengendali Fungsi : Dirjen Pothan Kemhan PenguasaanTeknologi Pertahanan

8. Pengendali Fungsi Penelitian : Kabalitbang Kemhan dan Pengembangan Pertahanan

9. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): a) UO Kemhan : Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan dan sesuai Keputusan PA; b) UO Mabes TNI : sesuai Keputusan KPA; dan c) UO Angkatan : sesuai Keputusan KPA.

10. Tim pendukung PPK ditetapkan oleh PPK. (2) Tugas pokok dan kewenangan Organisasi Induk: a. menentukan kebijakan program Pengadaan dan Rencana Kebutuhan Alutsista TNI untuk kepentingan Pertahanan Negara; b. melaksanakan pengawasan dan monitoring pelaksanaan Pengadaan Alutsista TNI; c. melaksanakan pengendalian pelaksanaan Pengadaan Alutsista TNI; dan d. melaksanakan proses pengadaan Alutsista TNI.

(1) Organisasi Pengadaan Alutsista TNI untuk Pengadaan melalui Penyedia Alutsista TNI terdiri atas: a. PA/KPA; b. PPK; c. ULP (Unit Layanan Pengadaan); dan d. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. (3) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat sebagaimana disebut pada ayat (1) tidak terikat tahun anggaran. (4) PPK dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengadaan Alutsista TNI. (5) Tim pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengadaan Alutsista TNI sebagaimana tercantum pada ayat (4) dibentuk sesuai dengan kebutuhan yaitu: a. Tim Evaluasi Pengadaan; b. Tim Commander/Commodore Inspection; c. Tim Evaluasi Spektek;

d. Tim Perumus Kontrak; e. Tim Kelaikan; f. Tim Pre-shipment Inspection; g. Tim Uji Fungsi/Uji terima; dan h. Tim Tenaga Ahli. (6) Penentuan keperluan Tim Pendukung sebagaimana disebut pada ayat (5) ditentukan pada saat perencanaan kebutuhan agar tidak membebani anggaran pengadaan Alutsista atau atas pertimbangan kompleksitas Pengadaan Alutsista.

(1) Menteri Pertahanan merupakan PA yang mempunyai kewenangan atas penggunaan anggaran pengadaan Alutsista TNI di lingkungan Kemhan dan TNI. (2) PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut: a. MENETAPKAN Rencana Umum Pengadaan; b. MENETAPKAN PPK; c. MENETAPKAN ULP/Panitia Pengadaan; d. MENETAPKAN Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; e. MENETAPKAN Tim Evaluasi Pengadaan (TEP) dan Commander/Commodore Inspection; f. MENETAPKAN:

1. pemenang untuk pengadaan Alutsista TNI dengan nilai di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
2. pelimpahan kewenangan penetapan pemenang kepada KPA melalui DIPA/KOM dengan nilai di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). g. mengawasi pelaksanaan anggaran; h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Alutsista TNI.

(1) Atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau rentang kendali organisasi di lingkungan Kemhan dan TNI, PA menunjuk beberapa KPA. (2) PA menunjuk KPA pada UO Kemhan dan TNI sebagai berikut: a. Sekjen Kemhan sebagai KPA pada UO Kemhan; b. Panglima TNI sebagai KPA pada UO TNI; c. Kasad sebagai KPA pada UO TNI AD; d. Kasal sebagai KPA pada UO TNI AL; dan e. Kasau sebagai KPA pada UO TNI AU. (3) Penunjukan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat ex- officio; (4) Penunjukan KPA tidak terikat tahun anggaran; (5) KPA bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang berada dalam penguasaannya kepada PA; (6) KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA yang ditetapkan berdasarkan DIPA/KOM; (7) KPA menerima pelimpahan kewenangan penetapan pemenang dari PA melalui DIPA/KOM untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

(1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: a. MENETAPKAN rencana pelaksanaan Pengadaan Alutsista TNI yang meliputi: l. Spesifikasi Teknis Alutsista TNI; 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 3. rancangan Kontrak. b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Alutsista TNI; c. menandatangani Kontrak; d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Alutsista TNI;

e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak; f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Alutsista TNI kepada PA/KPA; g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Alutsista TNI kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan; h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Alutsista TNI. (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dalam hal diperlukan, PPK dapat: a. mengusulkan kepada PA/KPA: l. perubahan paket pekerjaan; dan/atau 2. perubahan jadwal kegiatan pengadaan; b. MENETAPKAN tim pendukung kecuali TEP dan Commander/ Commodore Inspection; c. MENETAPKAN tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan d. MENETAPKAN besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Alutsista TNI.

(1) PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Alutsista TNI. (2) Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki integritas; b. memiliki disiplin tinggi; c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas; d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN; e. menandatangani Pakta Integritas; f. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan; dan g. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Alutsista TNI kecuali Pejabat setingkat Eselon I dan II.

(3) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah: a. berpendidikan paling kurang Sesko Angkatan bagi personel dari TNI atau Strata 1 dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan; b. memiliki pengalaman atau terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Alutsista TNI; dan c. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya. (4) Dalam hal tidak ada personel yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan pada ayat (2) huruf g dikecualikan untuk PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan eselon II di Kemhan dan TNI.

PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Alutsista TNI apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN.

(1) UO Kemhan dan TNI diwajibkan mempunyai ULP yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan di bidang Pengadaan Alutsista TNI. (2) ULP pada UO Kemhan dan TNI dibentuk oleh Menhan, Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan. (3) Perangkat organisasi ULP ditetapkan sesuai kebutuhan yang paling kurang terdiri atas: a. kepala; b. sekretariat; c. staf pendukung; dan d. kelompok kerja.

(1) Pemilihan Penyedia Alutsista TNI dalam ULP dilakukan oleh kelompok kerja. (2) Anggota kelompok kerja berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

(3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer).

(1) Anggota kelompok kerja ULP memenuhi persyaratan: a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; b. memahami pekerjaan yang akan diadakan; c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP yang bersangkutan; d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan; e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pejabat yang menetapkannya sebagai anggota ULP; f. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Alutsista TNI sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan g. menandatangani Pakta Integritas. (2) Tugas pokok dan kewenangan ULP meliputi: a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Alutsista TNI; b. MENETAPKAN Dokumen Pengadaan; c. MENETAPKAN besaran nominal Jaminan Penawaran; d. menilai kualifikasi Penyedia Alutsista TNI melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; e. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; f. khusus untuk ULP: l. menjawab sanggahan; 2. MENETAPKAN Penyedia Alutsista TNI untuk Pelelangan Khusus atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Alutsista yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); 3. menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Alutsista TNI kepada PPK; dan 4. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Alutsista TNI. g. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi; dan h. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Alutsista TNI kepada PA/KPA.

(3) Tugas pokok dan kewenangan Kepala ULP meliputi: a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP; b. menyusun program kerja dan anggaran ULP; c. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/ jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan; d. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Alutsista kepada PA/KPA; e. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP; f. menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing Kelompok Kerja ULP; dan g. mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN. (4) Selain tugas pokok dan kewewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), dalam hal diperlukan Kelompok Kerja ULP dapat mengusulkan kepada PPK: a. perubahan HPS; b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan berdasarkan uji relevansi spektek oleh Tim Uji Spektek; dan/atau c. Tim Pendukung yang diperlukan. (5) Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP berasal dari Personel TNI/PNS, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya. (6) Dalam hal Pengadaan Alutsista TNI bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, ULP dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari pegawai negeri atau swasta. (7) Anggota ULP dilarang duduk sebagai: a. PPK; b. pengelola keuangan; dan c. APIP, terkecuali menjadi anggota ULP untuk Pengadaan Alutsista TNI yang dibutuhkan instansinya.

(1) PA/KPA MENETAPKAN Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

(2) Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berasal dari TNI/PNS, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya. (3) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; b. memahami isi kontrak; c. memiliki kualifikasi teknis; d. menandatangani Pakta Integritas; dan e. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan. (4) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk: a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Alutsista TNI sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak; b. menerima hasil Pengadaan Alutsista TNI setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. (5) Dalam hal pemeriksaan Alutsista TNI memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim Uji Fungsi/Uji terima untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. (6) Tim Uji Fungsi/Uji terima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh PA/KPA.

(1) Tim Evaluasi Pengadaan (TEP) ditetapkan oleh PA untuk Pengadaan Alutsista diatas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) yang berasal dari anggaran yang dipusatkan (PDN dan PLN) serta Bangtekindhan. (2) Tugas pokok dan kewenangan TEP: a. menerima paparan hasil pelaksanaan pengadaan oleh ULP; b. mengevaluasi dan membuat laporan kepada PA; dan c. memberikan saran kepada PA tentang pelaksanaan pengadaan oleh ULP. (3) TEP tidak perlu menandatangani Pakta Integritas. (4) Dalam hal anggota TEP tidak hadir maka dapat menunjuk pejabat lain di jajarannya.

(1) Commander/Commodore Inspection ditetapkan oleh PA/KPA untuk Pengadaan Alutsista strategis. (2) Tugas pokok dan kewenangan Commander/Commodore Inspection: a. melaksanakan kunjungan langsung ke Manajemen Penyedia Alutsista dan ke pabrikan pembuat Alutsista. b. mengawasi pelaksanaan kontrak; c. melakukan koordinasi kepada pimpinan manajemen Penyedia dan Pabrikan pembuat Alutsista untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kontrak. d. membuat laporan kepada PA; e. memberikan saran kepada PA tentang hal-hal menonjol yang memerlukan keputusan PA terkait pelaksanaan kontrak.

(1) Tim Evaluasi Spektek ditetapkan oleh PPK untuk Pengadaan Alutsista TNI yang memerlukan Uji Relevansi Spektek. (2) Spektek yang memerlukan Uji Relevansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. susunan spektek yang telah berumur di atas l (satu) tahun; atau b. susunan spektek yang menurut pendapat keahlian pembina teknis perlu divalidasi. (3) Permintaan Uji Relevansi Spektek diajukan oleh Pembina Teknis pengguna melalui Aslog Angkatan atau atas usulan ULP kepada PPK untuk Spektek yang telah berumur di atas l (satu) tahun. (4) Untuk UO Kemhan dan Mabes TNI, PPK atas usulan ULP mengajukan usulan Uji Relevansi Spektek ke Pembina Teknis melalui Aslog Angkatan. (5) Susunan Tim Evaluasi Spektek diketuai oleh Pembina Teknis pengguna dengan anggota sesuai dengan kebutuhan Uji Relevansi Spektek. (6) Tugas pokok dan kewenangan Tim Evaluasi Spektek : a. melaksanakan Uji Relevansi Spektek dihadapkan pada perkembangan teknologi terkini dan kesesuaian dengan Operational Requirement;

b. melaksanakan analisa terhadap kemungkinan penggunaan produk dalam negeri; dan c. membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Spesifikasi Teknis. (7) Hasil Uji Relevansi Spektek disetujui oleh Aslog Angkatan untuk ditetapkan oleh PPK sebagai dokumen pengadaan.

(1) Tim Perumus Kontrak Pengadaan Alutsista yang bersifat kompleks ditetapkan oleh PPK. (2) Tim Perumus Kontrak dapat mengundang pejabat terkait sesuai kepentingan materi dalam perumusan kontrak. (3) Tugas pokok dan kewenangan Tim Perumus Kontrak: a. merumuskan draft kontrak awal yang akan digunakan oleh Pokja ULP; b. merumuskan kontrak Pengadaan antara Kemhan/TNI dengan Penyedia Alutsista TNI, sesuai dengan Berita Acara Hasil Evaluasi dari Pokja ULP dan kesepakatan lebih lanjut dengan penyedia Alutsista TNI; c. bersama Penyedia Alutsista TNI memaraf tiap halaman draft akhir kontrak; d. bersama Penyedia Alutsista TNI memaparkan hasil rumusan kontrak kepada PPK dan pejabat terkait materi kontrak sebelum penandatanganan kontrak oleh PPK; dan e. mendokumentasikan bahan paparan setelah di paraf oleh PPK, Tim Perumus dan penyedia Alutsista TNI.

(1) Penyedia Alutsista TNI dalam pelaksanaan Pengadaan Alutsista TNI wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha; b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Alutsista; c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Alutsista dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di

lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Alutsista TNI yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Alutsista TNI; f. dalam hal Penyedia Alutsista TNI akan melakukan kemitraan, Penyedia Alutsista TNI harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; g. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Alutsista TNI; i. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 2l, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. j. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak; k. tidak masuk dalam Daftar Hitam; l. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan m. menandatangani Pakta Integritas. (2) Penyedia Alutsista TNI yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/ Jasa.

(1) Dalam hal sifat dan lingkup kegiatan Pengadaan Alutsista TNI terlalu luas, atau jenis keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan tidak dapat dilakukan oleh l (satu) Penyedia Alutsista TNI, maka dalam pelaksanaan Pengadaan Alutsista TNI: a. diberikan kesempatan yang memungkinkan para Penyedia Alutsista TNI saling bergabung dalam suatu konsorsium atau bentuk kerja sama lain; dan/atau b. diberikan kesempatan yang memungkinkan Penyedia Alutsista TNI atau konsorsium Penyedia Alutsista TNI untuk menggunakan tenaga ahli asing.

(2) Tenaga ahli asing sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b, digunakan sepanjang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dimiliki dan untuk meningkatkan kemampuan teknis guna menangani kegiatan atau pekerjaan.

(1) PA/KPA menyusun Rencana Umum Pengadaan Alutsista TNI sesuai dengan perencanaan kebutuhan dan anggaran yang tersedia. (2) Rencana Umum Pengadaan Alutsista TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan dan anggaran Pengadaan Alutsista TNI yang akan dibiayai oleh APBN. (3) Rencana Umum Pengadaan Alutsista TNI meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term of Reference (TOR). b. menyusun dan MENETAPKAN rencana penganggaran untuk Pengadaan Alutsista TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2); c. MENETAPKAN kebijakan umum tentang:

1. pemaketan pekerjaan;
2. cara Pengadaan Alutsista TNI; dan
3. pengorganisasian Pengadaan Alutsista TNI. (4) KAK atau TOR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat: a. analisis/kajian kebutuhan Alutsista TNI; b. operational requirement (persyaratan operasional) berdasarkan analisis/kajian kebutuhan; c. spesifikasi teknis Alutsista TNI yang akan diadakan; d. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan; e. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan; dan f. waktu pelaksanaan yang diperlukan. (5) KAK atau TOR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dokumen yang menjadi acuan pelaksanaan pengadaan.

(1) Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Alutsista TNI untuk Tahun Anggaran berikutnya atau Tahun Anggaran yang akan datang, harus diselesaikan pada Tahun Anggaran yang berjalan.

(2) Kemhan/TNI menyediakan biaya untuk pelaksanaan pemilihan Penyedia Alutsista TNI yang dibiayai dari APBN, yang meliputi: a. honorarium personel organisasi Pengadaan Alutsista TNI termasuk tim teknis, tim pendukung dan staf proyek; b. biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Alutsista TNI; dan c. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Alutsista TNI. (3) Kemhan/TNI menyediakan biaya untuk pelaksanaan pemilihan Penyedia Alutsista TNI yang pengadaannya akan dilakukan pada Tahun Anggaran berikutnya. (4) Kemhan/TNI dapat mengusulkan besaran Standar Biaya Umum (SBU) terkait honorarium bagi personel organisasi pengadaan, sebagai masukan/pertimbangan dalam penetapan SBU oleh Menteri Keuangan.

(1) PA/KPA melakukan pemaketan Alutsista TNI dalam Rencana Umum Pengadaan Alutsista TNI kegiatan dan anggaran Kemhan dan TNI. (2) Dalam melakukan pemaketan Alutsista TNI, PA/KPA dilarang menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak objektif.

(1) PA/KPA tidak mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Alutsista TNI di Kemhan/TNI secara terbuka tetapi dapat mengundang penyedia yang menurut hasil penelitian/kajian dianggap memenuhi kualifikasi dan kompeten untuk menjadi penyedia Alutsista TNI. (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditujukan langsung kepada alamat penyedia Alutsista atau perwakilannya di INDONESIA bagi Penyedia Alutsista Luar Negeri.

(1) Untuk menentukan materiil Alutsista TNI perlu adanya pengkategorian yang disusun berdasarkan kegunaan Alutsista TNI. (2) Pengkategorian Alutsista TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. alat utama; b. alat pendukung; c. suku cadang; dan d. jasa pemeliharaan dan perbaikan Alutsista TNI. (3) Rincian lebih lanjut dalam pengkategorian Alutsista TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pelaksanaan pengadaan memerlukan dokumen pendukung yang merupakan produk dari proses perencanaan kebutuhan dan proses penganggaran. (2) Dokumen pendukung yang berasal dari proses perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. analisis/kajian kebutuhan Alutsista TNI; b. operational requirement (persyaratan operasional) berdasarkan analisis/kajian kebutuhan; c. spesifikasi teknis Alutsista TNI yang akan diadakan; d. besarnya total perkiraan harga; e. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan; f. waktu pelaksanaan yang diperlukan; dan g. hasil Studi Kelayakan Alutsista TNI. (3) Dokumen pendukung yang berasal dari proses penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah DIPA/dokumen otorisasi anggaran. (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan prasyarat dilaksanakannya proses pemilihan Penyedia. (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b. disiapkan oleh U.O Mabes TNI. (6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selain huruf b. disiapkan oleh U.O Pengguna.

(1) Referensi Pengadaan disiapkan oleh PA/KPA. (2) Referensi Pengadaan Alutsista TNI terdiri dari:

a. Direktif PA; b. Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2); c. Surat Penetapan Sumber Pembiayaan untuk pengadaan Alutsista TNI menggunakan fasilitas PLN dari Kreditor Swasta Asing dan Lembaga Penjamin Kredit Ekspor; d. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pinjaman Dalam Negeri untuk pengadaan Alutsista TNI menggunakan fasilitas PDN; e. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/dokumen otorisasi anggaran untuk pengadaan Alutsista TNI menggunakan fasilitas Devisa dan Rupiah Murni; dan f. Data-data lainnya yang dapat mendukung pelaksanaan pengadaan Alutsista TNI. (3) Penyiapan Referensi Pengadaan harus selesai paling lambat akhir bulan pertama tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan Referensi Pengadaan Alutsista TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c dan d untuk proses paralel pinjaman, KPA UO Kemhan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan Republik INDONESIA untuk pengadaan sebagai berikut : a. PLN dengan metode Penunjukan Langsung; b. PLN dengan sumber pinjaman dari Kreditor Swasta Asing (KSA), Bilateral dan Multilateral; dan c. Pinjaman Dalam Negeri.

(1) Pokja ULP dalam MENETAPKAN metode pemilihan penyedia mengacu pada Spesifikasi Teknis sesuai Referensi Pengadaan dan/atau Direktif PA. (2) Metode pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah:

a. Penunjukan Langsung; b. Pemilihan Khusus; atau c. Pembelian Langsung (3) Penunjukan Langsung dilaksanakan dalam hal: a. keberadaan penyedia tunggal; b. keperluan commonality; atau c. keadaan tertentu yang menyangkut pertahanan negara termasuk strategi pertahanan, kerahasiaan dan percepatan untuk penanganan keadaan darurat. (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c. Ditetapkan oleh PA dan menjadi bagian tertulis pada Direktif PA. (5) Dalam hal Direktif PA mengamanatkan digunakannya produk dari perusahaan tertentu maka metode pemilihan penyedia yang digunakan adalah Penunjukan Langsung. (6) Dalam hal Direktif PA mengamanatkan digunakannya produk Industri Pertahanan Dalam Negeri tanpa menyebutkan produk/perusahaan tertentu pemilihan penyedia dilaksanakan sebagai berikut: a. apabila penyedia tunggal dilaksanakan Penunjukan Langsung; dan b. apabila penyedia tidak tunggal dilaksanakan Pemilihan Khusus dengan mengundang, mengevaluasi dan memilih Industri Dalam Negeri yang potensial; (7) Pembelian Langsung dilaksanakan dalam hal kebutuhan mendesak yaitu kondisi pada saat Negara Kesatuan

mendapatkan ancaman baik dari dalam maupun luar negeri yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR untuk dapat mengatasi ancaman secara efektif. (8) Pembelian Langsung dilaksanakan terhadap Alutsista yang sudah tersedia.

(1) Dokumen Pengadaan terdiri dari Dokumen Pemilihan dan Dokumen Kualifikasi. (2) Dalam Dokumen Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditambahkan klausul bahwa proses pengadaan dan/atau kontrak dapat dibatalkan apabila alokasi anggaran dibatalkan/berubah/tidak disetujui.

(1) Penyusunan Dokumen Pengadaan Alutsista TNI paling tidak terdiri dari: a. dokumen kualifikasi, meliputi:

1. petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi;
2. formulir isian kualifikasi;
3. instruksi kepada peserta, termasuk tata cara penyampaian dokumen kualifikasi;
4. lembar data kualifikasi;
5. pakta integritas; dan
6. tata cara evaluasi kualifikasi. b. dokumen pemilihan untuk Penunjukan Langsung dan Pemilihan Khusus, isi dokumen paling sedikit meliputi:
7. undangan;
8. instruksi Kepada Peserta;
9. rancangan kontrak:
10. spesifikasi teknis, dan data pendukung
11. bentuk surat penawaran;
12. bentuk jaminan;
13. pagu anggaran; dan
14. contoh-contoh formulir yang perlu diisi. (2) Penyusunan Dokumen Pengadaan Alutsista TNI harus selesai selambat-lambatnya akhir bulan ketiga tahun anggaran berjalan.

(1) Kelengkapan dokumen kualifikasi bagi penyedia dari dalam negeri yaitu: a. Pakta Integritas; b. akte pendirian perusahaan dan perubahannya; c. surat izin usaha sesuai dengan bidangnya; d. NPWP; e. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh;

f. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) g. Surat Pajak Tahunan (SPT); h. Surat Keterangan Domisili Perusahaan; i. neraca perusahaan tahun terakhir; j. data pengalaman perusahaan; k. data peralatan dan perlengkapan perusahaan; l. data tenaga ahli perusahaan; m. surat pernyataan tidak pailit; n. perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut, apabila peserta melaksanakan kemitraan; dan o. sertifikat kemampuan dan persyaratan khusus sesuai kebutuhan kontrak. (2) Salinannya/fotokopi dokumen tersebut pada ayat (l) harus diserahkan kepada Panitia Pengadaan dengan menunjukkan aslinya bagi calon penyedia yang dinyatakan lulus kualifikasi.

(1) Kelengkapan dokumen kualifikasi bagi penyedia dari luar negeri terdiri atas: a. Pakta Integritas. b. Article of Association atau Article of Incorporation; c. Business License; d. pernyataan tertulis bahwa perusahaan penyedia tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut atau dalam proses bangkrut atau tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya; e. data perusahaan terdiri atas:

1. pengalaman perusahaan dalam minimal waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
2. tenaga ahli;
3. peralatan dan perlengkapan; dan
4. fasilitas perusahaan.

f. Power of Attorney untuk pihak yang ditunjuk sebagai perwakilan untuk mengikuti Pemilihan Khusus dan Penunjukan langsung; g. Letter of Appointment apabila ditunjuk sebagai distributor/ perwakilan pabrikan (manufacturer); h. surat pernyataan yang berisikan: l. pemerintah Republik INDONESIA bebas menggunakan materiil kontrak yang dibeli tanpa ada batasan/persyaratan tertentu; 2. pemerintah negara Penyedia menjamin terbitnya export license; dan 3. pemerintah negara Penyedia menjamin tidak akan mengembargo materiil kontrak yang akan diadakan. i. sertifikat kemampuan dan persyaratan khusus sesuai kebutuhan kontrak; dan j. perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahan yang mewakili kemitraan tersebut. (2) Salinannya/fotokopi dokumen tersebut pada ayat (l) harus diserahkan kepada Panitia Pengadaan dengan menunjukkan aslinya bagi calon penyedia yang dinyatakan lulus kualifikasi.

(1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (l) huruf d, huruf f, huruf g wajib diendorse oleh Atase Pertahanan Republik INDONESIA dan disahkan oleh Notaris Publik di negara Penyedia, setelah ditetapkan atau ditunjuk sebagai pemenang/penyedia. (2) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (l) huruf h wajib disahkan oleh pejabat terkait atau diendorse oleh Atase Pertahanan Negara Penyedia/pabrikan di INDONESIA, setelah ditetapkan atau ditunjuk sebagai pemenang/penyedia. (3) Kegagalan dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dan ayat (2) dapat berakibat dibatalkannya penetapan pemenang/penyedia dan beralih ke calon pemenang berikutnya.

(1) Dalam hal penyedia luar negeri memerlukan perwakilan (representatif) berupa Badan Usaha yang berkedudukan di INDONESIA, maka Badan Usaha tersebut harus memiliki: a. Pakta Integritas; b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); c. akte pendirian perusahaan dan perubahannya;

d. Letter of Appoinment dengan minimal masa berlaku sampai pelaksanaan penyerahan materiil kontrak; e. pernyataan/pengakuan tertulis bahwa perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; f. surat keterangan bahwa salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam Daftar Hitam; dan g. surat keterangan domisili. (2) Salinannya/fotokopi dokumen tersebut harus diserahkan dengan menunjukkan aslinya bagi perwakilan penyedia yang penyedianya dinyatakan lulus. (3) Dalam hal penyedia lulus kualifikasi, sementara perwakilan tidak dapat memenuhi kelengkapan dokumen tersebut pada ayat (l), maka Panitia Pengadaan segera menyampaikan kepada penyedia yang bersangkutan dan dapat menyarankan penggantian perwakilan apabila tetap diperlukan oleh penyedia.

(1) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Alutsista TNI disusun dan ditetapkan oleh PPK dengan mengacu harga perkiraan Alutsista sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) huruf d serta memperhatikan dinamika yang terjadi dengan ketentuan sebagai berikut: a. ULP mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK; b. nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia; c. HPS ditetapkan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi; d. HPS digunakan sebagai: l. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya; 2. dasar untuk MENETAPKAN batas tertinggi penawaran yang sah kecuali Pengadaan dimana peserta yang memasukkan penawaran harga kurang dari 3 (tiga); dan

3. dasar untuk MENETAPKAN besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh persen) nilai total HPS. e. penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi: l. harga pasar setempat yaitu harga Alutsista TNI dilokasi Alutsista TNI diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Alutsista TNI;
4. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
5. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggung jawabkan;
6. daftar biaya/tarif Alutsista TNI yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
7. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
8. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank INDONESIA;
9. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
10. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer’s estimate);
11. norma indeks; dan/atau l0. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. f. penyusunan HPS untuk pengadaan internasional dapat menggunakan informasi harga Alutsista TNI di luar negeri; dan g. HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar. (2) Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Alutsista TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (l) bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian Negara.

(1) Penyedia Alutsista TNI menyerahkan Jaminan kepada Panitia Pengadaan/PPK untuk memenuhi kewajiban sebagaimana

dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak Alutsista TNI. (2) Jaminan atas Pengadaan Alutsista TNI terdiri atas: a. Jaminan Penawaran:

1. Jaminan Penawaran diberikan oleh Penyedia Alutsista TNI pada saat memasukkan penawaran, yang besarnya antara l% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari total Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

2. Jaminan Penawaran berlaku sampai dengan diterbitkannya jaminan pelaksanaan serta dikembalikan kepada Penyedia Alutsista TNI setelah PPK menerima Jaminan Pelaksanaan untuk efektif Kontrak. Apabila masa berlaku jaminan penawaran habis sebelum diterbitkannya jaminan pelaksanaan, maka penyedia Alutsista wajib memperpanjang masa berlakunya; dan

3. Jaminan Penawaran tidak diperlukan dalam hal Penyedia Alutsista TNI dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung. b. Jaminan Uang Muka:

4. Jaminan Uang Muka diberikan oleh Penyedia Alutsista TNI sebelum pembayaran Uang Muka;

5. besarnya Jaminan Uang Muka adalah senilai Uang Muka yang diterimanya; dan

6. Pengembalian Jaminan Uang Muka diperhitungkan secara proporsional pada setiap tahapan pembayaran. c. Jaminan Pelaksanaan:

7. Jaminan Pelaksanaan diminta PPK kepada Penyedia Alutsista TNI diberikan setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum efektif Kontrak Alutsista TNI;

8. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut: a) untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai total HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak; atau b) untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh persen ) dari nilai total HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan 50% ( lima puluh persen) dari nilai total HPS.

9. Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontraksampai serah terima Alutsista TNI;

10. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah penyerahan Alutsista TNI dan ditukar dengan Jaminan Pemeliharaan sesuai dengan masa garansi/warranty; dan

11. Jaminan Pelaksanaan dapat berlaku sebagai Jaminan Pemeliharaan dengan ketentuan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sampai dengan berakhirnya masa garansi/warranty. d. Jaminan Pemeliharaan:

12. besaran nilai Jaminan Pemeliharaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Jaminan Pelaksanaan;

13. dalam hal jaminan pelaksanaan berlaku sebagai jaminan pemeliharaan maka masa berlakunya jaminan pelaksanaan harus diperpanjang sampai dengan masa garansi/warranty selesai; dan

14. Jaminan Pemeliharaan dikembalikan setelah l4 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai. e. Jaminan Sanggahan Banding;

15. peserta yang mengajukan Sanggahan Banding wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengajuan Sanggahan Banding;

16. Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 2 ‰ (dua perseribu) dari nilai total HPS atau paling tinggi sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah). (3) Jaminan atas Pengadaan Alutsista TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bank Pemerintah RI.

(1) Pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dilaksanakan dengan penilaian kualifikasi secara prakualifikasi, penyampaian penawaran l (satu) sampul, yang berisi dokumen administrasi, teknis, dan harga serta evaluasi penawaran. (2) Evaluasi Penawaran dilaksanakan sebagai berikut: a. evaluasi dokumen administrasi dengan cara menyatakan penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi atau tidak memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan; dan

b. evaluasi dokumen teknis dan harga dengan menggunakan sistem nilai. (3) Sistem nilai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah: a. dalam penilaian spesifkasi teknis, panitia menentukan item penilaian yang bersifat Mandatory (wajib dipenuhi) dan bersifat preferensi; b. pembobotan Nilai Teknis antara 50% s.d 75% tergantung dari kompleksitas pengadaan setelah memenuhi persyaratan Mandatory; c. pembobotan Nilai Harga antara 50% s.d. 25% tergantung kompleksitas pengadaan; dan d. pembobotan Nilai Teknis dapat terdiri dari pembobotan terhadap penilaian spesifikasi teknis Alutsista, waktu penyerahan (delivery time), Transfer of Technology, Local Content, operational/combat proven, kapabilitas teknis penyedia, warranty dan hal-hal terkait teknis lainnya. Proporsi pembobotan penilaian teknis secara rinci ditentukan menurut pertimbangan Panitia Pengadaan. (4) Penentuan metode pengadaan dan garis besar pembobotan penilaian dicantumkan dalam dokumen pengadaan disampaikan sebelumnya pada saat pemberian penjelasan (aanwijzing).

(1) Penunjukan Langsung dilakukan terhadap calon penyedia terpilih sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3). (2) Mekanisme penunjukan langsung dilaksanakan dengan: a. undangan kepada calon penyedia terpilih; b. pengambilan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Pemilihan; c. pemasukan Dokumen Kualifikasi; d. evaluasi dan pembuktian kualifikasi; e. pemberitahuan hasil evaluasi kualifikasi; f. pemberian penjelasan (aanwijzing) sesuai dokumen pengadaan; g. pemasukan Dokumen Penawaran dalam l (satu) sampul yang berisi: dokumen teknis dan harga kepada Panitia Pengadaan h. evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga untuk mendapatkan harga yang wajar serta dapat dipertanggung-jawabkan;

i. khusus untuk pengadaan Alutsista TNI melalui PLN dengan pendanaan dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE), melibatkan perwakilan dari Kementerian Keuangan Republik INDONESIA untuk menilai Loan Proposal; j. pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran; k. khusus untuk pengadaan Alutsista TNI di UO Kemhan dengan nilai pagu diatas 100 (seratus) miliar rupiah sebelum penetapan dilaksanakan sidang TEP; l. penetapan penyedia; m. khusus untuk pengadaan Alutsista TNI melalui PLN, hasil penetapan penyedia disampaikan secara tertulis ke Kementerian Keuangan

melalui Surat Konfirmasi Pengadaan Alutsista TNI (SKPBJ) untuk proses paralel pinjaman. n. pemberitahuan kepada penyedia; dan o. PPK menerbitkan SPPBJ dan segera mempersiapkan proses Kontrak. (3) apabila hasil evaluasi dinyatakan tidak memenuhi syarat, Panitia Pengadaan mengundang penyedia lain. (4) Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, memuat : a. nama dan alamat penyedia; b. Nomor Pokok Wajib Pajak; c. unsur-unsur yang dievaluasi; d. harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negoisasi; e. keterangan lain yang dianggap perlu; dan f. tanggal dibuatnya berita acara.

(1) Pemilihan Khusus dilakukan dengan membandingkan penawaran, paling sedikit 2 (dua) penawaran dari Penyedia Potensial Alutsista TNI yang diundang. (2) Penyedia Potensial Alutsista TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah penyedia yang diidentifikasi melalui : a. pengalaman pengadaan sejenis sebelumnya; b. hasil laporan kunjungan pameran/promosi; c. Hasil presentasi penyedia Alutsista TNI; d. studi kepustakaan (internet, jurnal, media masa dan lain-lain); dan e. informasi lain yang relevan.

(3) Pemilihan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dilaksanakan dengan cara: a. Pemilihan Khusus tanpa Reverse Auction b. Pemilihan Khusus dengan Reverse Auction (4) Panitia pengadaan dapat melaksanakan pemilihan khusus dengan Reverse Auction dalam hal: a. pengadaan jenis Alutsista yang belum pernah dimiliki; b. keterbatasan referensi pengadaan; dan/atau c. ada indikasi terdapat harga lebih rendah dari data otentik yang diperoleh Panitia Pengadaan. (5) Pemilihan khusus tanpa Reverse Auction sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: a. undangan kepada peserta terpilih; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Pemilihan; c. pemasukan dokumen kualifikasi; d. evaluasi dan pembuktian kualifikasi; e. pemberian penjelasan f. pemasukan Dokumen Penawaran dalam l (satu) sampul yang berisi: dokumen administrasi, teknis dan harga kepada Panitia Pengadaan; g. pembukaan Dokumen Penawaran; h. Berita Acara Hasil Pembukaan Dokumen Penawaran yang di tandatangani oleh Panitia Pengadaan dan perwakilan calon penyedia yang hadir; i. evaluasi dan klarifikasi penawaran teknis dan harga; j. khusus untuk pengadaan Alutsista TNI melalui PLN dengan pendanaan dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE), melibatkan perwakilan dari Kementerian Keuangan Republik INDONESIA untuk menilai proposal pinjaman; k. pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran, dengan muatan:

1. nama dan alamat penyedia;

2. Nomor Pokok Wajib Pajak;

3. unsur-unsur yang dievaluasi;

4. harga penawaran terkoreksi;

5. keterangan lain yang dianggap perlu; dan

6. tanggal dibuatnya berita acara. l. Berita Acara Hasil Pengadaan ditandatangani oleh Panitia Pengadaan; m. penetapan pemenang; n. khusus untuk pengadaan Alutsista TNI melalui PLN hasil penetapan penyedia disampaikan secara tertulis ke Kementerian Keuangan

melalui Surat Konfirmasi Pengadaan Alutsista TNI (SKPBJ) untuk proses paralel pinjaman. o. pemberitahuan pemenang; dan p. penunjukan Penyedia. (5) Pemilihan Khusus dengan Reverse Auction sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: a. undangan kualifikasi kepada peserta yang terindikasi mampu; b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Pemilihan; c. pemasukan dokumen kualifikasi; d. evaluasi dan pembuktian kualifikasi; e. penetapan hasil kualifikasi; f. pemberitahuan hasil kualifikasi; g. sanggahan kualifikasi; h. undangan pengadaan; i. pengambilan dokumen; j. pemberian penjelasan; k. pemasukan Dokumen Penawaran; l. pembukaan Dokumen Penawaran; m. klarifikasi dan negosiasi dengan para penyedia; n. pemasukan Dokumen Penawaran setelah klarifikasi dan negosiasi, jumlah pemasukan Dokumen Penawaran ulang, klarifikasi dan negosiasi ulang serta batasan waktu pemasukan Dokumen Penawaran ditentukan oleh panitia; o. panitia dapat memberitahukan Dokumen Penawaran setelah verifikasi dan negosiasi dari salah satu penyedia kepada penyedia lain untuk kepentingan negosiasi; p. evaluasi dokumen penawaran;

q. pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran, dengan muatan:

1. nama dan alamat penyedia;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. unsur-unsur yang dievaluasi;
4. harga penawaran terkoreksi;
5. proses negosiasi dan klarifikasi;
6. keterangan lain yang dianggap perlu; dan
7. tanggal dibuatnya berita acara. r. penetapan pemenang; s. khusus untuk pengadaan Alutsista TNI melalui PLN, hasil penetapan penyedia disampaikan secara tertulis ke Kementerian Keuangan

melalui Surat Konfirmasi Pengadaan Alutsista TNI (SKPBJ) untuk proses paralel pinjaman. t. pemberitahuan pemenang; u. sanggahan; dan v. penunjukan Penyedia.

(1) Pembelian Langsung dilakukan terhadap calon penyedia yang paling mampu memenuhi secara efektif kebutuhan mendesak. (2) Mekanisme pembelian langsung yang dilaksanakan oleh pejabat yang mendapat kuasa dari PA/KPA meliputi: a. MENETAPKAN penyedia yang paling mampu memenuhi kebutuhan mendesak; b. melaporkan kepada PA/KPA calon penyedia, spektek dan harga serta kondisi lain yang menyertainya dan dianggap perlu; dan c. pembuatan Berita Acara Pembelian Langsung. (3) Setelah proses pembelian langsung selesai dilaksanakan pejabat yang mendapat kuasa membuat laporan kepada PA/KPA.

(1) Pengadaan dengan pagu di atas Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) untuk pengadaan yang berasal dari dana anggaran dipusatkan (PLN/PDN) dan Bantekindhan, penetapan pemenang oleh Menteri Pertahanan selaku PA setelah melalui evaluasi Tim Evaluasi Pengadaan (TEP).

(2) Pengadaan dengan pagu di atas Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) untuk pengadaan yang berasal dari dana anggaran Devisa dan Rupiah Murni, penetapan pemenang oleh KPA sesuai pelimpahan wewenang melalui DIPA/KOM. (3) Penetapan pemenang atas pengadaan Alutsista TNI dengan nilai paling tinggi Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) untuk pengadaan yang berasal dari dana anggaran Devisa dan Rupiah Murni penetapan pemenang oleh Panitia Pengadaan.

(1) Dalam hal Penyedia Alutsista TNI yang telah menerima Surat Penunjukan Penyedia Alutsista TNI mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku, pengunduran diri tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh PPK. (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dengan ketentuan bahwa Jaminan Penawaran Penyedia Alutsista TNI yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada kas negara. (3) Dalam hal Penyedia Alutsista TNI yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima, Penyedia Alutsista TNI dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan Pengadaan Alutsista TNI diinstansi Kementerian Pertahanan dan TNI selama 2 (dua) tahun.

(1) Penyusunan kontrak pengadaan Alutsista TNI pada dasarnya berpedoman pada Standar Dokumen Pengadaan Alutsista TNI Pemerintah (Standard Bidding Document), namun dalam hal diperlukan pengaturan kontraktual yang belum terdapat dalam Standard Bidding Document dapat dibuat klausul khusus. (2) Klausul khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (l) diantaranya tentang : a. kodifikasi materiil sistem NSN; b. kelaikan materiil;

c. angkutan dan asuransi, yang meliputi diantaranya persyaratan perusahaan jasa angkutan dan asuransi serta pembentukan Tim Pengawas Negosiasi Angkutan dan Asuransi; d. Pembebasan bea masuk dan pajak-pajak lainnya (penggunaan SP); e. Mekanisme pemeriksaaan, pengujian dan penerimaan materiil kontrak yang mengakomodasikan mekanisme sampai dengan tingkat Satuan Pemakai. f. Pengepakan dan tanda-tanda; g. kerahasiaan; h. alih teknologi (transfer of technology); i. sertifikat kemampuan dan kondisi khusus sesuai kebutuhan kontrak; dan j. Jaminan Pemeliharaan. (3) Jika diperlukan dalam kontrak juga dapat dilampirkan beberapa dokumen terkait diantaranya : a. Surat pelimpahan wewenang (Power of Attorney); dan b. Pernyataan tentang export license, embargo dan penggunaan materiil kontrak dari penyedia. (4) Perjanjian/Kontrak diupayakan mencantumkan persyaratan penggunaan Standar Militer INDONESIA atau standar lain yang berlaku dan/atau standar internasional yang setara dan ditetapkan oleh instansi terkait yang berwenang.

(1) PPK melalui Tim Perumus Kontrak menyempurnakan rancangan Kontrak Pengadaan Alutsista TNI untuk ditandatangani. (2) PPK dan Penyedia Alutsista TNI menandatangani Kontrak setelah: a. memperoleh pendapat ahli hukum Kontrak untuk pengadaan Alutsista TNI yang kompleks dan/atau dengan pagu/nilai di atas 100 (seratus) miliar rupiah; dan b. Penyedia Alutsista TNI menyerahkan Jaminan Pelaksanaan. (3) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Alutsista TNI atas nama Penyedia Alutsista TNI adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Alutsista TNI, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

(4) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Alutsista TNI, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Alutsista TNI.

(1) Pengadaan Alutsista TNI produk Industri Pertahanan Dalam Negeri dilakukan dengan kontrak jangka panjang yang dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih. (2) Kontrak jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus diselesaikan sampai akhir masa kontrak dan seluruh prosesnya wajib dievaluasi secara berkala oleh Pengguna. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada KKIP dan ditembuskan kepada DPR paling sedikit l (satu) kali dalam l (satu) tahun.

(1) Sebelum penandatanganan kontrak penyedia menyerahkan jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dan huruf c. (2) Khusus untuk pengadaan dengan menggunakan fasilitas PLN yang diperkirakan masa berlaku kontraknya memerlukan waktu yang lama terkait dengan penyelesaian perjanjian pinjaman dan pencairan dana bertanda bintang di DPR RI, jaminan pelaksanaan dapat diserahkan sebelum pembukaan L/C. (3) Kontrak dengan anggaran Rupiah Murni diefektifkan dengan penandatanganan oleh PPK dan Penyedia. (4) Kontrak dengan anggaran Devisa diefektifkan dengan penandatanganan oleh PPK dan Penyedia serta pembukaan L/C di Bank Pemerintah Republik INDONESIA. (5) Kontrak dengan anggaran PDN diefektifkan dengan : a. penandatanganan kontrak; b. penandatanganan perjanjian pinjaman; dan c. uang muka telah diterima Penyedia atau kondisi/prasyarat lain sesuai kesepakatan PPK dan Penyedia. (6) Kontrak dengan pendanaan PLN diefektifkan dengan :

a. penandatanganan kontrak; b. penandatanganan perjanjian pinjaman; c. Ijin pencairan dana bertanda bintang di DPR RI; dan d. Pembukaan L/C di Bank INDONESIA dan/atau Uang Muka telah diterima Penyedia. (7) Penandatanganan kontrak harus dilaksanakan selambat-lambatnya : a. akhir bulan keenam tahun anggaran berjalan untuk pengadaan perbaikan/pemeliharaan/suku cadang dan penambahan bekal; dan b. akhir bulan kesembilan tahun anggaran berjalan untuk pengembangan kekuatan Alutsista TNI. (8) Pembukaan L/C di Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Dirjen Renhan Kemhan mengajukan surat pencairan tanda bintang kepada Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan untuk memproses penyelesaian pembayaran uang muka dan pembebanan pinjaman luar negeri, dengan persyaratan : l) dokumen kontrak; 2) dokumen loan/credit agreement; dan 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang diterbitkan oleh KPA U.O Kemhan. b. PPK U.O Kemhan mengajukan permohonan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Dirjen Renhan Kemhan setelah menerima Jaminan Uang Muka dari Penyedia. c. Dirjen Renhan Kemhan menerbitan Keputusan Otorisasi Menteri (KOM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Kuasa Pembebanan (SKP) kepada Kapusku Kemhan; d. berdasarkan surat Dirjen Renhan Kemhan, Kapusku Kemhan menerbitkan surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Kuasa Pembebanan (SKP) kepada Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Jakarta VI; e. KPPN Khusus Jakarta VI menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan SKP kepada Bank INDONESIA; f. Kapusku Kemhan membuat surat permohonan aplikasi pembukaan L/C kepada Bank INDONESIA, setelah terbitnya SP2D dan SKP dari KPPN Khusus Jakarta VI, dengan melampirkan kelengkapan dokumen terkait;

g. perpanjangan L/C dapat dilakukan apabila : l) PPK U.O Kemhan menyetujui permohonan perpanjangan L/C berdasarkan pertimbangan yang layak dan wajar, meliputi : a) pekerjaan tambahan yang disepakati oleh kedua belah pihak; b) perubahan desain yang disepakati oleh kedua belah pihak; c) perpanjangan waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak; atau d) keadaan kahar (force majeure). 2) Penyedia Alutsista TNI telah membayar denda terhadap keterlambatan pengiriman materiil kontrak karena kesalahan Penyedia Alutsista TNI; dan 3) perpanjangan waktu pelaksanaan telah dituangkan dalam amandemen kontrak. h. permohonan perpanjangan L/C diajukan oleh PPK U.O Kemhan atas permintaan Penyedia Alutsista TNI kepada Dirjen Renhan Kemhan selanjutnya diteruskan kepada Kapusku Kemhan; dan i. Kapusku Kemhan meneruskan permohonan perpanjangan L/C ke Bank INDONESIA. (9) Prosedur penyelesaian L/C atas pengadaan Alutsista TNI yang berasal dari luar negeri sesuai DIPA/KOM UO Mabes TNI/Angkatan diatur oleh UO Mabes TNI/Angkatan. a. PPK mengajukan surat permintaan pembayaran untuk pembukaan L/C kepada Pa Pekas dengan persyaratan: l) dokumen kontrak; 2) jaminan pelaksanaan; dan 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang diterbitkan oleh KPA U.O Mabes TNI/Angkatan. b. PPK U.O Mabes TNI/Angkatan mengajukan permohonan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pa Pekas setelah menerima Jaminan Uang Muka dari Penyedia. (l0) Kontrak harus sudah efektif paling lambat: a. akhir bulan ketujuh tahun anggaran berjalan untuk pengadaan perbaikan/ pemeliharaan/suku cadang dan penambahan bekal; dan b. akhir bulan kesepuluh tahun anggaran berjalan untuk pengembangan kekuatan Alutsista TNI.

(1) Dalam hal terjadi keadaan kahar atau adanya perkembangan teknologi dan perubahan administrasi, PPK bersama Penyedia Alutsista TNI dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi: a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak; b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan; c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau d. mengubah jadwal pelaksanaan. (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan dengan ketentuan: a. tidak melebihi l0% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal; dan b. tersedianya anggaran. (3) Harga Satuan Dalam Kontrak adalah pasti dan tetap, kenaikan/perubahan harga satuan tidak dibenarkan setelah Kontrak mulai efektif. (4) Penyedia Alutsista TNI dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang Spesialis.

(1) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia Alutsista TNI memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lama l4 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan

pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tidak termasuk Keadaan Kahar, hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak. (3) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi. (4) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak.

(1) PPK dapat MEMUTUSKAN Kontrak secara sepihak apabila: a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak:

1. berdasarkan penelitian PPK. Penyedia barang/jasa tidak akan mampu penyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; dan 2 setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya . b. penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; c. penyedia barang/jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang dan/atau. d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dinyatakan benar oleh instansi yg berwenang. (2) Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa: a. jaminan Pelaksanaan dicairkan; b. sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau jaminan uang muka dicairkan; c. penyedia barang/jasa membayar denda keterlambatan; dan d. penyedia barang/jasa dimasukan dalam daftar hitam.

(1) Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam Penyediaan Alutsista TNI, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat. (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Sebelum pelaksanaan pemeriksaan dan penerimaan Alutsista TNI serta sesuai yang ditetapkan dalam kontrak, uji fungsi/uji terima dilaksanakan oleh Penyedia dan disaksikan serta dievaluasi oleh Tim Uji Fungsi/Uji Terima yang ditetapkan PPK. (2) Uji fungsi/uji terima dilaksanakan berdasarkan protocol test yang sudah ditetapkan dalam kontrak dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim Uji Fungsi/Uji Terima dan Penyedia yang dilaporkan kepada PPK. (3) Pelaksanaan uji fungsi/uji terima Alutsista TNI dapat menggunakan fasilitas, sarana prasarana, peralatan dan personel pendukung Unit Organisasi Pengguna.

(1) Pemeriksaan dan penerimaan Alutsista TNI dilaksanakan sesuai yang ditetapkan dalam kontrak, pemeriksaan dan penerimaan Alutsista TNI dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa dan Penerima yang ditunjuk oleh PPK dan disaksikan oleh Penyedia. (2) Pemeriksaan dan Penerimaan dilaksanakan untuk mencocokkan spesifikasi secara visual, jumlah, kelengkapan, sertifikat yang menyertai sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Hasil pemeriksaan dan penerimaan Alutsiata TNI dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan Penerima serta Penyedia yang dilaporkan kepada PPK. (3) Dalam keadaan tertentu, untuk kepentingan efesiensi dan efektifitas, apabila diperlukan Tim Pemeriksa dan Penerima dapat bertindak sebagai Tim Uji fungsi/terima, yang penetapannya dilaksanakan oleh PPK. (4) Pelaksanaan penerimaan dan pemeriksaan Alutsista TNI dapat menggunakan fasilitas, sarana prasarana, peralatan dan personel pendukung Unit Organisasi Pengguna.

(1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) atau sesuai dengan tahapan sebagaimana yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia

Alutsista TNI mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan. (2) PPK menyampaikan hasil penerimaan materiil kontrak kepada pengguna untuk ditindaklanjuti dalam SIMAK BMN dengan menggunakan Surat Penyerahan Materiil Kontrak yang materinya harus sudah masuk dalam obyek pemeriksaan dan pengujian materiil kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (2) huruf e. (3) Penyedia Alutsista TNI mengganti Jaminan Pelaksanaan menjadi Jaminan Pemeliharaan setelah penerimaan akhir. (4) Setelah masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, PPK mengembalikan Jaminan Pemeliharaan/uang retensi kepada Penyedia Alutsista TNI. (5) Masa garansi diberlakukan sesuai kesepakatan para pihak dalam Kontrak.

Penyedia Alutsista TNI wajib menjamin ketersediaan purna jual terhadap materiil yang telah diadakan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

(1) Bagan Alur pengadaan Alutsista TNI merupakan tahapan yang menggambarkan proses dari pra-persiapan pengadaan sampai dengan penyerahan hasil pengadaan. (2) Bagan Alur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan ini.

(1) Dalam hal ada Direktif PA untuk percepatan, maka pengadaan Alutsista TNI dapat dilaksanakan melalui mekanisme percepatan. (2) Percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dilaksanakan dengan pra syarat: a. pengadaan Alutsista TNI yang menggunakan fasilitas PLN, kegiatan perencanaan kebutuhan telah masuk Blue Book/Green Book Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas); atau

b. pengadaan Alutsista TNI yang menggunakan PDN dan Devisa kegiatan perencanaan kebutuhan telah masuk dalam Rencana Strategis atau Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga; dan c. sebelum proses pemilihan penyedia dibuat kesepahaman tertulis dengan calon penyedia terhadap kemungkinan ketidaksesuaian Dokumen Anggaran dengan Dokumen Perencanaan, atas ketidaksesuaian tersebut tidak ada kewajiban apapun dari pihak Kemhan/TNI terhadap calon penyedia. (3) Mekanisme percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah sebagai berikut : a. tahap Pra-Persiapan:

1. setelah tersedianya data pendukung, dan tercantumnya kegiatan pada Renstra/RKA-KL/Blue Book/Green Book serta tersedianya personel Panitia Pengadaan, maka proses langsung menuju ke tahap persiapan yaitu pembentukan Panitia Pengadaan yang dilakukan secara paralel dengan proses : a) penurunan DIPA untuk Rupiah Murni termasuk Devisa; b) penetapan Sumber Pembiayaan dari Kementerian Keuangan Republik INDONESIA untuk PLN; dan c) dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan untuk PDN.
2. proses sebagaimana dimaksud pada angka l) di atas dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan Republik INDONESIA sampai kontrak efektif.
3. referensi pengadaan yang disiapkan oleh KPA untuk mekanisme percepatan terdiri dari: a) Direktif PA; b) data pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2); dan c) Blue Book/Green Book/Renstra/RKAKL. b. tahap Persiapan, proses pelaksanaannya sama dengan Tata Cara Pengadaan Alutsista TNI di atas, namun tanpa menunggu terbitnya dokumen anggaran; c. tahap Pemilihan Penyedia, proses pelaksanaannya sama dengan Tata Cara Pengadaan Alutsista TNI di atas; d. tahap Penyusunan dan Aktifasi Kontrak, proses pelaksanaannya sama dengan Tata Cara Pengadaan Alutsista TNI di atas, dengan pengefektifan kontrak dilaksanakan setelah terbitnya otorisasi anggaran; dan

e. tahap Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan, proses pelaksanaannya sama dengan Tata Cara Pengadaan Alutsista TNI di atas. (4) Batasan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 37, Pasal 48 dan Pasal 53 terhitung mulai berlaku sejak terpenuhinya pra syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali terdapat hal-hal di luar kewenangan Panitia Pengadaan. (5) Pada proses percepatan tetap diwajibkan adanya jaminan-jaminan sesuai Peraturan Menteri ini, jaminan pelaksanaan diberikan sebelum tandatangan kontrak kecuali pengadaan Alutsista TNI yang menggunakan PLN yang diberikan sebelum pembukaan L/C.

(1) Pelaksana pengadaan Alutsista TNI dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun. (2) PPK wajib melaporkan secara berkala realisasi Pengadaan Alutsista TNI kepada PA/KPA. (3) Dalam hal batasan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) tidak dapat terpenuhi, maka KPA segera melaporkan kepada PA permasalahan penyebabnya dan memberikan saran solusinya. (4) Dalam hal batasan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) atau Pasal 48 ayat (3) tidak dapat terpenuhi, maka Panitia Pengadaan segera melaporkan kepada KPA permasalahan penyebabnya dan memberikan saran solusinya. (5) Dalam hal batasan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (6) atau Pasal 53 ayat (8) tidak dapat terpenuhi, maka PPK U.O Kemhan segera melaporkan kepada PA, PPK U.O Mabes TNI/Angkatan segera melaporkan kepada KPA U.O Mabes TNI/Angkatan permasalahan penyebabnya dan memberikan saran solusinya. (6) Laporan sabagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) ditembuskan kepada Wamenhan dan Irjen U.O terkait. (7) Wamenhan melaksanakan pengendalian dan pengawasan pengadaan Alutsista TNI pada skema pembiayaan dan skema pengadaan. (8) Pedoman kerja untuk pengendalian dan pengawasan pengadaan Alutsista TNI sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) akan diatur tersendiri.

Inspektorat wajib melakukan pengawasan terhadap PPK dan Panitia Pengadaan di lingkungan Kementerian Pertahanan/TNI dan melakukan audit termasuk : a. pre-audit hasil evaluasi penawaran dengan obyek audit terutama penilaian kualifikasi, evaluasi penawaran, negosiasi dan kesiapan melaksanakan sidang TEP; dan b. pre-audit sebelum penandatanganan kontrak dengan obyek audit terutama kewajaran harga, kesesuaian spesifikasi teknis dan kelengkapan/akurasi klausul kontrak.

(1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Alutsista TNI yang dapat dikenakan sanksi adalah: a. berusaha mempengaruhi Panitia Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Alutsista TNI lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Alutsista TNI, sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain; c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Alutsista TNI yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan; d. mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Panitia Pengadaan; e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab; dan

f. berdasarkan hasil pemeriksaan, apabila pelaksanaan Pasal 54 ayat (4) ditemukan adanya pengalihan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain. (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dikenakan sanksi berupa: a. sanksi administratif; b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; c. gugatan secara perdata; dan/atau d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang. (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh PPK/Panitia Pengadaan sesuai dengan ketentuan. (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh PA/KPA setelah mendapat masukan dari PPK/Panitia Pengadaan sesuai dengan ketentuan. (5) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a sampai dengan huruf g, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (6) Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang dan dimasukkan dalam Daftar Hitam. (7) Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Alutsista TNI, maka Panitia Pengadaan: a. dikenakan sanksi administrasi; b. dituntut ganti rugi; dan/atau c. dilaporkan secara pidana.

(1) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (l) huruf f, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi finansial. (2) Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (l), Penyedia Alutsista TNI yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar l/l000 (satu perseribu) dari harga Kontrak atau bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan.

(1) Kementerian Pertahanan dapat membuat Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b, yang memuat identitas Penyedia Alutsista TNI yang dikenakan sanksi oleh Kementerian Pertahanan.

(2) Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (l), memuat daftar Penyedia Alutsista TNI yang dilarang mengikuti Pengadaan Alusista TNI pada Kementerian Pertahanan/TNI. (3) Kementerian Pertahanan menyerahkan Daftar Hitam kepada LKPP untuk dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional. (4) Daftar Hitam Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimutakhirkan setiap saat dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional.

Dalam proses pengadaan Alutsista TNI yang memerlukan kerahasian sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (3) huruf c dilaksanakan sebagai berikut : a. Kebutuhan kerahasiaan proses harus tercantum pada Direktif PA dengan menjelaskan alasan dan batasan sampai kapan kerahasiaan diperlukan; b. Kerahasiaan atas pengadaan Alutsista ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dengan menjelaskan alasan dan batasan sampai kapan kerahasiaan diperlukan; c. Calon penyedia yang ditunjuk harus memenuhi syarat Security Clearence; d. tahap pemilihan penyedia, penyusunan dan aktifasi kontrak serta tahap penyerahan dan penerimaan hasil pekerjaan dilaksanakan secara rahasia dan masing-masing tahap dibuat Berita Acara; dan e. kebutuhan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan keseluruhan tahap sebagaimana dimaksud pada huruf b. harus tetap memenuhi prinsip-prinsip efisien, efektif dan akuntabel.

(1) Pengadaan Alutsista TNI produk luar negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Alutsista TNI belum atau tidak bisa dibuat di dalam negeri; b. mengikutsertakan partisipasi Industri Pertahanan; c. kewajiban alih teknologi; d. jaminan tidak adanya potensi embargo, kondisionalitas politik dan hambatan penggunaan Alutsista TNI dalam upaya

mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara; dan e. kandungan local dan/atau offset paling rendah 35% (tiga puluh lima persen). 2) Dalam pelaksanaan Pengadaan Alutsista TNI diupayakan agar Penyedia Alutsista TNI dalam negeri bertindak sebagai Penyedia Alutsista TNI utama, sedangkan Penyedia Alutsista TNI asing dapat berperan sebagai sub Penyedia Alutsista TNI sesuai dengan kebutuhan. (3) Pengadaan pekerjaan terintegrasi yang terdiri atas bagian atau komponen dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor; b. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri; dan c. Penyedia diwajibkan membuat daftar barang Alutsista TNI yang diimpor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran. (4) Penyedia Alutsista TNI yang melaksanakan Pengadaan Alutsista TNI yang diimpor langsung, semaksimal mungkin menggunakan jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan yang ada di dalam negeri serta harus dilengkapi dengan dokumen sertifikat asli atau sertifikat pabrik yang dikeluarkan oleh pabrik yang memproduksi. (5) berdasarkan hasil pemeriksaan apabila pelaksanaan Penggunaan Alutsista TNI Produksi Luar Negeri ditemukan adanya ketidaksesuaian, maka Penyedia Alutsista TNI dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).

(1) Pengadaan jasa angkutan dan asuransi dilaksanakan oleh penyedia Alutsista TNI untuk pengadaan Alutsista yang tidak dialokasikan

anggaran jasa angkutan dan asuransi. PPK melaksanakan pengawasan terhadap pemilihan penyedia jasa angkutan dan asuransi. (2) Pengadaan jasa angkutan dan asuransi dilaksanakan oleh PPK untuk pengadaan Alutsista yang menggunakan alokasi anggaran jasa angkutan dan asuransi tersendiri. (3) Ketentuan penggunaan penyedia jasa angkutan dan asuransi pada ayat (1) dan ayat (2) sedapat mungkin menggunakan perusahaan jasa angkutan dan asuransi Dalam Negeri. (4) Proses pemilihan dan penetapan perusahaan jasa angkutan dan asuransi ditetapkan dengan Peraturan tersendiri. (5) Proses pemilihan dan penetapan perusahaan jasa angkutan dan asuransi ditetapkan dengan Peraturan tersendiri dengan melibatkan Mabes TNI/Angkatan

(1) Kementerian Pertahanan dan TNI menyediakan biaya melalui APBN, yang digunakan untuk pelaksanaan Pengadaan Alutsista TNI yang meliputi: a. honorarium personel organisasi Pengadaan Alutsista TNI; b. biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Alutsista TNI; c. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Alutsista TNI; d. kekuatan personel yang mendapatkan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing UO dalam melaksanakan Pengadaan Alutsista TNI; e. besaran index honorarium personel sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a mengikuti Standar Biaya yang dikeluarkan oleh Kemenkeu; f. honorarium personel yang sudah termasuk dalam klausul kontrak tidak boleh menerima honor sesuai yang tercantum dalam Standar Biaya Kemenkeu; dan

g. usulan besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a dimasukan bersama-sama dengan usulan kegiatan pengadaan Alutsista TNI dalam RKA-KL. (2) Besaran Standar Biaya Alutsista TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diajukan oleh Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan.

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan yang telah ada dan/atau akan dijabarkan lebih lanjut oleh Unit Organisasi tidak boleh bertentangan dan harus disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri ini. (2) Selama Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pembentukan ULP belum diterbitkan atau ULP belum dibentuk maka istilah ULP atau Pokja ULP dalam Peraturan Menteri ini diartikan sebagai Panitia Pengadaan. (3) Pengadaan Alutsista TNI yang memanfaatkan metode Foreign Military Sales (FMS) diatur dalam Peraturan Menteri. (4) Perencanaan Kebutuhan Alutsista TNI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengadaan Alutsista TNI diatur dalam Peraturan Menteri. (5) Penetapan pelaksana kegiatan Pengadaan Alutsista TNI diatur dalam Perencanaan Kebutuhan sebagai bahan untuk permintaan anggaran Pengadaan Alutsista TNI.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 34 Tahun 20ll tanggal 30 Desember 20ll tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Alutsista TNI di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 April 2014 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN

PENGKATEGORIAN ALAT UTAMA SISTEM SENJATA TENTARA NASIONAL INDONESIA A. ALAT UTAMA

1. Kendaran Khusus a. Tank; b. Panser; c. Kendaraan angkut tank; d. Kendaraan penarik meriam; e. Kendaraan patroli khusus; f. Truk/bagian dari truk tempur, angkut pasukan, angkut logistik dan angkut hewan; g. Kendaraan penarik radar kendaraan komando; h. Kendaraan taktis (Rantis); i. Kendaraan Patroli Beroda Dua dengan Kapasitas Silinder di Atas 350 Cc; j. Kendaraan penarik peluru kendali; k. Perlengkapan dan suku cadang kendaraan di atas.
2. Senjata a. Senjata Infanteri ringan (perorangan); b. Senjata Infanteri berat (kelompok); c. Senjata Artileri; d. Senjata Kavaleri; e. Senjata peluru kendali; f. Sistem senjata udara; g. Sistem senjata kapal;
3. Amunisi a. Infanteri, Artileri, Kavaleri; b. Ranjau, Bom, Roket, Peluru Kendali berikut peluncurnya; c. Bahan peledak amunisi, peralatan arsenal; d. Torpedo, amunisi sista udara, amunisi senjata khusus, amunisi kaliber kecil.
4. Pesawat Terbang a. Fixed Wings, Rotary Wings; b. Pesawat tanpa awak.
5. Alat Berat khusus
6. Penjinak Bahan Peledak a. Metal Detector; b. Demolition Set;