Peraturan Menteri Nomor 17-prt-m-2015 Tahun 2015 tentang KOMISI IRIGASI

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
2. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
3. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
4. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
5. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
6. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
7. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
8. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan pada suatu daerah irigasi tertentu.
9. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
10. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
11. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
12. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
13. Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
14. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas

saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya. 15. Petak tersier adalah kumpulan petak sawah yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui satu jaringan irigasi tersier. 16. Perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi. 17. Gabungan petani pemakai air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi. 18. Induk petani pemakai air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi. 19. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian. 20. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian. 21. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian. 22. Komisi irigasi provinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah provinsi, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi pada provinsi, dan wakil komisi irigasi kabupaten/kota yang terkait. 23. Komisi irigasi antarprovinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkait, wakil komisi irigasi provinsi yang terkait, wakil perkumpulan petani pemakai air, dan wakil pengguna jaringan irigasi di suatu daerah irigasi lintas provinsi. 24. Komisi irigasi kabupaten/kota adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah kabupaten/kota, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten/kota.

25. Dinas adalah instansi pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang membidangi irigasi.
26. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
27. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
28. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi, dan mempertahankan kelestariannya.
29. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
30. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
31. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil

dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 32. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 33. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi: a. kedudukan, wilayah kerja, tugas dan fungsi komisi irigasi; b. susunan organisasi, keanggotaan, dan tata kerja komisi irigasi; c. hubungan kerja antarkomisi irigasi; dan d. pembiayaan.

(1) Komisi irigasi provinsi berkedudukan di ibukota provinsi. (2) Komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan keputusan gubernur dan berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada gubernur.

Komisi irigasi provinsi mempunyai wilayah kerja yang meliputi: a. daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi yang meliputi daerah irigasi yang luasnya 1000 ha sampai dengan 3000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota; dan b. daerah irigasi strategis nasional dan daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha yang bersifat lintas kabupaten/kota, baik yang sudah ditugas-pembantuankan maupun yang belum ditugas- pembantuankan dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah provinsi.

(1) Pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, komisi irigasi provinsi membantu gubernur dengan tugas: a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi; b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian, dan keperluan lainnya; c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan; d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air; e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, prioritas pemeliharaan, dan prioritas rehabilitasi;

f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi; g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi; h. memberikan masukan kepada gubernur mengenai penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan; i. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, kebanjiran, dan akibat bencana alam lain; j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi; k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan l. melaporkan kepada gubernur hasil program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun kegiatan. (2) Pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, komisi irigasi provinsi membantu gubernur dengan tugas: a. mengusulkan rencana rumusan kebijakan kepada Menteri untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi; b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lain; c. merekomendasikan usulan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada Menteri; d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air; e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada Menteri; f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada Menteri;

g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi; h. memberikan masukan kepada gubernur atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan; i. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, kebanjiran, dan akibat bencana alam lain; j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi; k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan l. melaporkan hasil kegiatan kepada gubernur mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama satu tahun.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, komisi irigasi provinsi menyelenggarakan fungsi koordinasi antara pemerintah daerah provinsi, komisi irigasi kabupaten/kota yang mempunyai daerah irigasi lintas kabupaten/kota, perkumpulan petani pemakai air pada tingkat daerah irigasi dengan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lain pada provinsi yang bersangkutan.

(1) Komisi irigasi antarprovinsi apabila dipandang perlu dapat dibentuk atas kesepakatan para gubernur yang bersangkutan pada sistem irigasi lintas provinsi. (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Pusat. (3) Komisi irigasi antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di salah satu ibukota provinsi yang disepakati dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara bergiliran.

Komisi irigasi antarprovinsi mempunyai wilayah kerja pada daerah irigasi lintas provinsi, baik yang sudah ditugas-pembantuankan maupun yang belum ditugas-pembantuankan kepada provinsi yang bersangkutan.

Komisi irigasi antarprovinsi membantu para gubernur di daerah yang bersangkutan dengan tugas: a. mengusulkan rencana rumusan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi kepada Menteri; b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lain; c. mengusulkan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada Menteri; d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air untuk diteruskan kepada Menteri; e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada Menteri; f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada Menteri; g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi; h. memberikan masukan kepada gubernur atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan; i. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, kebanjiran, dan akibat bencana alam lain; j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi; k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan l. melaporkan hasil kegiatan kepada para gubernur yang bersangkutan mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, komisi irigasi antarprovinsi menyelenggarakan fungsi koordinasi antara pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkait, wakil komisi irigasi

provinsi yang terkait, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi dengan wakil pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lain pada provinsi yang bersangkutan.

(1) Komisi irigasi kabupaten/kota dibentuk dengan keputusan bupati/walikota dan berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota. (2) Komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

Komisi irigasi kabupaten/kota mempunyai wilayah kerja yang meliputi: a. daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab kabupaten/kota yang meliputi daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha; b. daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi yang meliputi daerah irigasi yang luasnya 1000 ha sampai dengan 3000 ha yang berada dalam satu kabupaten/kota yang sudah ditugas-pembantuankan dari pemerintah dareah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota; c. daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat yang meliputi daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha dan daerah irigasi strategis nasional yang berada dalam satu kabupaten/kota, baik yang sudah ditugas- pembantuankan maupun yang belum ditugas-pembantuankan dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota; dan d. daerah irigasi desa.

(1) Pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, komisi irigasi kabupaten/kota membantu bupati/walikota dengan tugas: a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi; b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;

c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan; d. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi; e. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air; f. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi; g. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi; h. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi; i. memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan; j. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, kebanjiran, dan akibat bencana alam lain; k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi; l. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan m. melaporkan hasil kegiatan kepada bupati/walikota mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun. (2) Pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, komisi irigasi kabupaten/kota membantu bupati/walikota dengan tugas: a. mengusulkan rumusan rencana kebijakan kepada gubernur untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi; b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;

c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada gubernur; d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air untuk diteruskan kepada gubernur; e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada gubernur; f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada gubernur; g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi untuk diteruskan kepada gubernur; h. memberikan masukan kepada bupati/walikota, atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan; i. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, kebanjiran, dan akibat bencana alam lain; j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi; k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan l. melaporkan hasil kegiatan kepada bupati/walikota, mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun. (3) Pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, komisi irigasi kabupaten/kota membantu bupati/walikota dengan tugas: a. mengusulkan rumusan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi kepada Menteri; b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi bagi pertanian serta keperluan lainnya;

c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada Menteri; d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air untuk diteruskan kepada Menteri; e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada Menteri; f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada Menteri; g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi; h. memberikan masukan kepada bupati/walikota, atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan; i. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, kebanjiran, dan akibat bencana alam lainnya; j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi; k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan l. melaporkan hasil kegiatan kepada bupati/walikota mengenai program dan progres, masukan-masukan yang diperoleh serta kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, komisi irigasi kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah kabupaten/kota, perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dengan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya pada kabupaten/kota yang bersangkutan.

(1) Pengurus komisi irigasi terdiri atas: a. ketua; b. ketua harian; c. sekretaris; d. ketua bidang bila diperlukan; dan e. anggota. (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah provinsi. (3) Ketua harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh kepala dinas yang membidangi irigasi. (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. sekretaris I yang dijabat oleh kepala sub-dinas yang membidangi pengembangan dan pengelolaan irigasi; dan b. sekretaris II yang dijabat oleh kepala sub-dinas atau kepala seksi yang membidangi pemanfaatan air pada dinas pertanian. (5) Ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diketuai oleh wakil/unsur nonpemerintah dari wakil/unsur perkumpulan petani pemakai air atau pengguna jaringan irigasi lain. (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dikelompokkan sesuai dengan kelompok bidang yang diperlukan dan disepakati. (7) Komisi irigasi dapat dibantu oleh tenaga ahli yang sudah berpengalaman dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi. (8) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diusulkan oleh ketua komisi irigasi dan ditetapkan oleh gubernur.

(1) Keanggotaan komisi irigasi provinsi terdiri atas: a. wakil pemerintah daerah provinsi; b. wakil perkumpulan petani pemakai air pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota; c. wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lain; dan d. wakil komisi irigasi kabupaten/kota yang mempunyai daerah irigasi lintas kabupaten/kota. (2) Keanggotaan komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dipilih secara proporsional dan dilakukan dengan prinsip keterwakilan dari daerah irigasi yang berada di hulu, tengah, hilir, serta luas daerah irigasi dan dilakukan berdasarkan tingkat jaringan irigasi teknis, semi teknis, dan sederhana. (3) Wakil pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. wakil sekretariat daerah provinsi; b. wakil dinas teknis yang membidangi irigasi; c. wakil dinas teknis yang membidangi pertanian; d. wakil lembaga/badan yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah; dan e. wakil dinas teknis lain yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi. (4) Wakil perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipilih oleh anggota secara demokratis untuk diusulkan dan ditetapkan oleh gubernur. (5) Untuk pemerataan peningkatan keikutsertaan anggota dari perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pergantian wakil perkumpulan petani pemakai air selambat-lambatnya setiap 3 (tiga) tahun melalui pemilihan secara demokratis. (6) Wakil kelompok pengguna jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas anggota kelompok bersangkutan yang dipilih oleh anggota kelompoknya secara demokratis untuk diusulkan dan ditetapkan oleh gubernur. (7) Wakil komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diusulkan oleh setiap komisi irigasi kabupaten/kota dengan jumlah 2

(dua) orang tiap komisi irigasi kabupaten/kota dari unsur pemerintah dan nonpemerintah yang dipilih secara demokratis dan diusulkan oleh bupati/walikota untuk ditetapkan oleh gubernur.

(1) Jumlah anggota komisi irigasi provinsi sedapat mungkin dibatasi agar komisi dapat berjalan secara efektif dan efisien. (2) Jumlah anggota dari unsur pemerintah dan unsur nonpemerintah berimbang.

(1) Hak anggota komisi irigasi provinsi: a. mendapatkan informasi tentang masalah yang berhubungan dengan kegiatan komisi irigasi dan informasi terkait lainnya; b. menyampaikan aspirasi dan pendapat; c. mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai anggota pengurus; d. ikut dalam proses pengambilan keputusan; e. mempunyai hak suara yang sama; dan f. dipilih sebagai wakil komisi irigasi dalam dewan sumber daya air provinsi. (2) Kewajiban anggota komisi irigasi provinsi: a. mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang berlaku; b. melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya; c. menghadiri rapat komisi irigasi dan kegiatan lain; d. menaati semua kesepakatan yang telah ditetapkan dan menjadi kebijakan komisi irigasi; dan e. menyampaikan aspirasi lembaga yang diwakilinya.

(1) Komisi irigasi dalam pelaksanaan tugasnya difasilitasi oleh sekretariat komisi irigasi yang dipimpin oleh kepala sekretariat.

(2) Kepala sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua komisi irigasi melalui sekretaris komisi irigasi. (3) Kepala sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh ketua atas usulan ketua harian dan bekerja secara penuh waktu. (4) Pelaksanaan kegiatan sekretariat dilakukan di kantor sekretariat yang berada di lingkungan kantor dinas yang membidangi irigasi. (5) Staf sekretariat dapat terdiri atas pegawai yang berasal dari dinas yang membidangi pembangunan daerah, dinas irigasi, dan/atau yang membidangi pertanian.

(1) Susunan organisasi sekretariat komisi irigasi ditetapkan oleh ketua harian komisi irigasi. (2) Sekretariat komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi komisi irigasi; b. memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber yang diperlukan oleh komisi irigasi; dan c. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan. (3) Sekretariat komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif berada di bawah instansi yang membidangi irigasi. (4) Uraian tugas setiap jabatan pada sekretariat komisi irigasi diatur lebih lanjut oleh ketua harian komisi irigasi.

(1) Komisi irigasi bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada waktu menjelang musim hujan dan menjelang musim kemarau yang dihadiri oleh seluruh anggota komisi irigasi dan dipimpin oleh ketua komisi irigasi. (2) Tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan ditetapkan oleh ketua komisi irigasi. (3) Dalam melakukan persidangan, ketua komisi irigasi dapat mengundang narasumber tertentu dari instansi pemerintah, unsur perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan unsur masyarakat terkait.

(1) Pengurus komisi irigasi terdiri atas: a. ketua; b. ketua harian; c. sekretaris; d. ketua bidang bila diperlukan; dan e. anggota. (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh kepala badan perencanaan pembangunan daerah provinsi secara bergantian. (3) Ketua harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh kepala dinas yang membidangi irigasi. (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. sekretaris I yang dijabat oleh kepala subdinas yang membidangi pengembangan dan pengelolaan irigasi; dan b. sekretaris II yang dijabat oleh kepala subdinas atau kepala seksi yang membidangi pemanfaatan air pada dinas pertanian. (5) Ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diketuai oleh wakil/unsur nonpemerintah dari wakil/unsur perkumpulan petani pemakai air atau pengguna jaringan irigasi lain. (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dikelompokkan sesuai dengan kelompok bidang yang diperlukan dan disepakati. (7) Apabila diperlukan, komisi irigasi dapat dibantu oleh tenaga ahli yang sudah berpengalaman dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi. (8) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diusulkan oleh ketua komisi irigasi dan ditetapkan oleh gubernur.

(1) Keanggotaan komisi irigasi antarprovinsi terdiri atas:

a. wakil pemerintah daerah kabupaten/kota terkait; b. wakil perkumpulan petani pemakai air pada daerah irigasi lintas provinsi; c. wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lintas provinsi; dan d. wakil komisi irigasi provinsi yang terkait. (2) Keanggotaan komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dipilih secara proporsional dan dilakukan dengan prinsip keterwakilan dari daerah irigasi yang berada di hulu, tengah, hilir, serta luas daerah irigasi dan dilakukan berdasarkan tingkat jaringan irigasi teknis, semi teknis, dan sederhana. (3) Wakil pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. wakil sekretariat daerah kabupaten/kota; b. wakil dinas teknis kabupaten/kota yang membidangi irigasi; c. wakil dinas teknis kabupaten/kota yang membidangi pertanian; d. wakil lembaga/badan kabupaten/kota yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah; dan e. wakil dinas teknis kabupaten/kota lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi. (4) Wakil perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipilih oleh anggota secara demokratis untuk diusulkan dan ditetapkan oleh gubernur. (5) Untuk pemerataan peningkatan keikutsertaan anggota dari perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pergantian wakil perkumpulan petani pemakai air selambat-lambatnya setiap 3 (tiga) tahun melalui pemilihan secara demokratis. (6) Wakil kelompok pengguna jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas anggota kelompok bersangkutan yang dipilih oleh anggota kelompoknya secara demokratis untuk diusulkan dan ditetapkan oleh gubernur. (7) Wakil komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diusulkan oleh setiap komisi irigasi kabupaten/kota dengan jumlah 2 (dua) orang tiap komisi irigasi kabupaten/kota dari unsur pemerintah dan nonpemerintah yang dipilih secara demokratis diusulkan oleh bupati/walikota untuk ditetapkan oleh gubernur.

(1) Jumlah anggota komisi irigasi antarprovinsi sedapat mungkin dibatasi agar komisi dapat berjalan secara efektif dan efisien. (2) Jumlah anggota dari unsur pemerintah dan unsur nonpemerintah berimbang.

(1) Hak anggota komisi irigasi antarprovinsi: a. mendapatkan informasi tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan komisi irigasi dan informasi terkait lainnya; b. menyampaikan aspirasi dan pendapat; c. mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai anggota pengurus; d. ikut dalam proses pengambilan keputusan; e. mempunyai hak suara yang sama; dan f. dipilih sebagai wakil komisi irigasi dalam dewan sumber daya air antarprovinsi. (2) Kewajiban anggota komisi irigasi antarprovinsi: a. mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku; b. melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya; c. menghadiri rapat-rapat komisi irigasi dan kegiatan lain; d. menaati semua kesepakatan yang telah ditetapkan dan menjadi kebijakan komisi irigasi; dan e. menyampaikan aspirasi lembaga yang diwakilinya.

(1) Pelaksanaan tugas komisi irigasi difasilitasi oleh sekretariat komisi irigasi yang dipimpin oleh kepala sekretariat. (2) Kepala sekretariat secara adminsitratif bertanggung jawab kepada ketua komisi irigasi melalui sekretaris komisi irigasi.

(3) Kepala sekretariat ditetapkan oleh ketua atas usulan ketua harian dan bekerja secara penuh waktu. (4) Pelaksanaan kegiatan sekretariat dilakukan di kantor sekretariat yang berada di lingkungan kantor dinas yang membidangi irigasi. (5) Staf sekretariat dapat terdiri atas pegawai yang berasal dari dinas yang membidangi pembangunan daerah, irigasi, dan/atau pertanian.

(1) Susunan organisasi sekretariat komisi irigasi ditetapkan oleh ketua harian komisi irigasi. (2) Sekretariat komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi komisi irigasi; b. memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber yang diperlukan oleh komisi irigasi; dan c. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan. (3) Sekretariat komisi irigasi secara administratif berada di bawah instansi yang membidangi irigasi. (4) Uraian tugas setiap jabatan pada sekretariat komisi irigasi diatur lebih lanjut oleh ketua harian komisi irigasi.

(1) Komisi irigasi bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada waktu menjelang musim hujan dan menjelang musim kemarau yang dihadiri oleh seluruh anggota komisi irigasi dan dipimpin oleh ketua komisi irigasi. (2) Tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan ditetapkan oleh ketua komisi irigasi. (3) Dalam melakukan persidangan, ketua komisi irigasi dapat mengundang narasumber tertentu dari instansi pemerintah, unsur perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan unsur masyarakat terkait.

(1) Pengurus komisi irigasi terdiri atas: a. ketua; b. ketua harian; c. sekretaris; d. ketua bidang bila diperlukan; dan e. anggota. (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh kepala badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. (3) Ketua harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh kepala dinas yang membidangi irigasi. (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. sekretaris I yang dijabat oleh kepala subdinas yang membidangi pengembangan dan pengelolaan irigasi; dan b. sekretaris II yang dijabat oleh kepala subdinas atau kepala seksi yang membidangi pemanfaatan air pada dinas pertanian. (5) Ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diketuai oleh wakil/unsur nonpemerintah dari wakil/unsur perkumpulan petani pemakai air atau pengguna jaringan irigasi lainnya. (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dikelompokkan sesuai dengan kelompok bidang yang diperlukan dan disepakati. (7) Apabila diperlukan, komisi irigasi dapat dibantu oleh tenaga ahli yang sudah berpengalaman dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi. (8) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diusulkan oleh ketua komisi irigasi dan ditetapkan ditetapkan oleh bupati/walikota.

(1) Keanggotaan Komisi irigasi kabupaten/kota terdiri atas: a. wakil pemerintah daerah kabupaten/kota; b. wakil perkumpulan petani pemakai air pada daerah irigasi kabupaten/kota; c. wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya; dan

(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dipilih secara proporsional dan dengan prinsip keterwakilan dari daerah irigasi hulu, tengah, hilir, luas daerah irigasi, dan tingkatan jaringan irigasi teknis, semi teknis, dan sederhana. (3) Wakil pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. wakil sekretariat daerah kabupaten/kota; b. wakil dinas teknis yang membidangi irigasi; c. wakil dinas teknis yang membidangi pertanian; d. wakil lembaga/badan yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah;dan e. wakil dinas teknis lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi. (4) Wakil perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipilih oleh anggota secara demokratis untuk diusulkan dan ditetapkan oleh bupati/walikota. (5) Untuk pemerataan peningkatan keikutsertaan anggota dari perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pergantian wakil perkumpulan petani pemakai air selambat-lambatnya setiap 3 (tiga) tahun melalui pemilihan secara demokratis. (6) Wakil kelompok pengguna jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas anggota kelompok bersangkutan yang dipilih oleh anggota kelompoknya secara demokratis untuk diusulkan dan ditetapkan oleh bupati/walikota. (7) Wakil komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diusulkan oleh masing-masing komisi irigasi kabupaten/kota dengan jumlah 2 (dua) orang tiap komisi irigasi kabupaten/kota dari unsur pemerintah dan nonpemerintah yang dipilih secara demokratis diusulkan oleh bupati/walikota untuk ditetapkan oleh bupati/walikota.

(1) Jumlah anggota komisi irigasi provinsi sedapat mungkin dibatasi, agar komisi dapat berjalan secara efektif dan efisien. (2) Jumlah anggota dari unsur pemerintah dan unsur nonpemerintah berimbang.

(1) Hak anggota komisi irigasi kabupaten/kota: a. mendapatkan informasi tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan komisi irigasi dan informasi terkait lainnya; b. menyampaikan aspirasi dan pendapat; c. mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai anggota pengurus; d. ikut dalam proses pengambilan keputusan; e. mempunyai hak suara yang sama; dan f. dipilih sebagai wakil komisi irigasi dalam dewan sumber daya air kabupaten/kota. (2) Kewajiban anggota komisi irigasi kabupaten/kota: a. mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku; b. melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya; c. menghadiri rapat-rapat komisi irigasi dan kegiatan lain; d. menaati semua kesepakatan yang telah ditetapkan dan menjadi kebijakan komisi irigasi; dan e. menyampaikan aspirasi lembaga yang diwakilinya.

(1) Pelaksanaan tugas komisi irigasi difasilitasi oleh sekretariat komisi irigasi yang dipimpin oleh kepala sekretariat. (2) Kepala sekretariat secara adminsitratif bertanggung jawab kepada ketua komisi irigasi melalui sekretaris komisi irigasi. (3) Pelaksanaan kegiatan sekretariat dilakukan di kantor sekretariat yang berada di lingkungan kantor dinas yang membidangi irigasi. (4) Staf sekretariat dapat terdiri atas pegawai yang berasal dari dinas yang membidangi pembangunan daerah, irigasi, dan/atau pertanian.

(1) Susunan organisasi sekretariat komisi irigasi ditetapkan oleh ketua harian komisi irigasi.

(2) Sekretariat komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi komisi irigasi; b. memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber yang diperlukan oleh komisi irigasi; dan c. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan. (3) Sekretariat komisi irigasi secara administratif berada di bawah instansi yang membidangi irigasi. (4) Uraian tugas setiap jabatan pada sekretariat komisi irigasi diatur lebih lanjut oleh ketua harian komisi irigasi.

(1) Komisi irigasi bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada waktu menjelang musim hujan dan menjelang musim kemarau, yang dihadiri oleh seluruh anggota komisi irigasi dan dipimpin oleh ketua komisi irigasi. (2) Tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan ditetapkan oleh ketua komisi irigasi. (3) Dalam melakukan persidangan, ketua komisi irigasi dapat mengundang narasumber tertentu dari instansi pemerintah, unsur perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan unsur masyarakat terkait.

(1) Prosedur pemilihan anggota komisi irigasi dari unsur pemerintah dan nonpemerintah dilakukan melalui langkah-langkah: a. gubernur atau bupati/walikota masing-masing membentuk panitia persiapan pembentukan komisi irigasi provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri atas:

1. ketua merangkap anggota;
2. sekretaris merangkap anggota; dan 3) anggota yang sekurang-kurangnya terdiri atas wakil dari badan perencanaan pembangunan daerah, dinas teknis yang membidangi irigasi, dan dinas yang membidangi pertanian.

b. panitia persiapan sebagaimana dimaksud pada huruf a membuat rencana kerja pembentukan komisi irigasi dan proses pemilihannya dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak panitia persiapan ditetapkan. (2) Penetapan anggota komisi irigasi dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf e dan Pasal 30 ayat (3) huruf e dilakukan melalui: a. pengidentifikasian dinas/instansi terkait dengan pengelolaan irigasi oleh panitia persiapan untuk dipertimbangkan sebagai anggota komisi irigasi; dan b. pengusulan dinas/instansi sebagaimana dimaksud huruf a kepada gubernur atau bupati/walikota untuk ditetapkan sebagai anggota komisi irigasi. (3) Penetapan anggota komisi irigasi dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat huruf b dan huruf c dan Pasal 30 ayat huruf b dan huruf c dilakukan melalui: a. penetapan jumlah anggota komisi irigasi dari unsur nonpemerintah; b. pemberitahuan kepada perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A) dan kepada wakil pengguna jaringan irigasi lain agar mengadakan pertemuan untuk memilih calon anggota; c. pemberitahuan dilengkapi dengan pedoman umum, tata cara pemilihan, dan jumlah anggota masing-masing unsur; d. pemilihan anggota dari unsur nonpemerintah difasilitasi oleh panitia persiapan antara lain berupa penyelenggaraan pertemuan; e. hasil pemilihan calon anggota dari unsur nonpemerintah dibuatkan berita acara yang memuat identitas P3A/GP3A/IP3A dan memuat pengguna jaringan irigasi lain yang disepakati menjadi wakil dalam komisi irigasi; f. berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf e ditandatangani oleh peserta untuk disampaikan kepada panitia persiapan; dan g. panitia persiapan menyampaikan rancangan penetapan komisi irigasi kepada gubernur atau bupati/walikota masing-masing sesuai dengan kewenangannya.

(1) Anggota komisi irigasi dari unsur pemerintah dan nonpemerintah dinyatakan berhenti apabila: a. mengundurkan diri; b. meninggal dunia; dan

c. ditarik oleh organisasi yang diwakilinya. (2) Anggota komisi irigasi yang dinyatakan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diadakan penggantian antarwaktu.

(1) Hubungan kerja antarkomisi irigasi kabupaten/kota dengan komisi irigasi provinsi dan komisi irigasi antarprovinsi bersifat konsultatif dan koordinatif. (2) Hubungan kerja antarkomisi irigasi provinsi dan komisi irigasi kabupaten/kota dengan dewan sumber daya air provinsi, kabupaten/kota, dan wilayah sungai bersifat konsultatif dan koordinatif.

(1) Seluruh biaya yang diperlukan untuk kegiatan komisi irigasi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan pada satuan kerja di tempat sekretariat komisi irigasi berada. (2) Sekretariat menyiapkan rencana kebutuhan biaya operasional komisi irigasi untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku di daerah masing-masing. (3) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional komisi irigasi dilakukan oleh sekretariat melalui satuan kerja di tempat sekretariat komisi irigasi berada.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini: a. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai komisi irigasi yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini; dan b. komisi irigasi daerah provinsi komisi irigasi antarprovinsi dan komisi irigasi daerah kabupaten/kota yang telah dibentuk dan ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2015 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

M. BASUKI HADIMULJONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

YASONNA H. LAOLY