Peraturan Menteri Nomor 17-permen-kp-2014 Tahun 2014 tentang PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PERIKANAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perikanan.
2. Pengawasan Perikanan adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terciptanya tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
3. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
4. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
5. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk www.djpp.kemenkumham.go.id

melakukan pengangkutan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP. 6. Sistem Pemantauan Kapal Perikanan yang selanjutnya disingkat SPKP adalah salah satu bentuk sistem pengawasan di bidang penangkapan dan/atau pengangkutan ikan, yang menggunakan peralatan pemantauan kapal perikanan yang telah ditentukan. 7. Kapal perikanan adalah kapal perahu, dan/atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan. 8. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistim bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. 9. Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. 10. Pengolahan ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia. 11. Unit Pengolahan Ikan yang selanjutnya disingkat UPI adalah tempat yang digunakan untuk mengolah ikan, baik yang dimiliki oleh perorangan, kelompok maupun badan usaha. 12. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk mengangkut ikan hidup. 13. Usaha pembenihan ikan adalah kegiatan usaha di bidang perikanan yang berupa pembiakan ikan yang dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol, mulai dari pemeliharaan induk, pemijahan dan/atau penetasan telur, pemeliharaan larva sampai dengan ukuran benih tertentu untuk tujuan komersial. 14. Pakan ikan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun tidak yang diberikan pada ikan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak. 15. Obat ikan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mencegah dan/atau mengobati penyakit ikan, membebaskan gejala penyakit, www.djpp.kemenkumham.go.id

atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmasetik, premiks, probiotik dan obat alami. 16. Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan system zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. 17. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat WPP-NRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif INDONESIA. 18. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. 19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan. 20. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. Pengawas Perikanan; b. tata cara pelaksanaan tugas; c. tindak lanjut hasil pengawasan; d. pelaporan; dan e. pembinaan.

(1) Pengawasan perikanan dilakukan oleh Pengawas Perikanan. (2) Pengawas Perikanan bertugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. (3) Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. (4) Menteri dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendelegasikan kepada Direktur Jenderal.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi: a. pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b; b. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan c. sehat jasmani dan rohani. (2) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berasal dari pegawai negeri sipil pada Kementerian, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota. (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang disusun oleh Direktur Jenderal bersama dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Pemberhentian Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dilakukan apabila Pengawas Perikanan: a. telah dialihtugaskan dari bidang pengawasan perikanan; b. mengundurkan diri sebagai Pengawas Perikanan; c. tidak cakap dalam menjalankan tugasnya; d. menyalahgunakan wewenang dalam menjalankan tugas dan fungsinya; e. telah ditetapkan sebagai terdakwa; f. berhalangan tetap; atau g. diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.

Pengangkatan dan pemberhentian Pengawas Perikanan yang berasal dari pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota dilakukan oleh Direktur Jenderal berdasarkan usulan dari Kepala Dinas provinsi atau kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

(1) Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat diangkat menjadi pejabat fungsional pengawas perikanan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pengangkatan pejabat fungsional Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang- undangan.

(1) Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tugas harus dilengkapi dengan surat tugas dari atasan langsung. (2) Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tugas harus menggunakan: a. pakaian dinas; dan b. atribut. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melaksanakan tugas di: a. WPP-NRI; b. kapal perikanan; c. pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk; d. pelabuhan tangkahan; e. sentra kegiatan perikanan; f. area pembenihan ikan; g. area pembudidayaan ikan; h. UPI; dan/atau i. kawasan konservasi perairan.

(1) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di WPP-NRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan terhadap: a. penangkapan ikan; b. pembudidayaan ikan dan pembenihan ikan; c. pengangkutan dan distribusi keluar masuk ikan; d. perlindungan jenis ikan; e. terjadinya pencemaran akibat perbuatan manusia; www.djpp.kemenkumham.go.id

f. pemanfaatan plasma nutfah; dan g. penelitian dan pengembangan perikanan. (2) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. patroli pengawasan; dan b. pemantauan pergerakan kapal perikanan. (3) Patroli pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan untuk: a. mencegah terjadinya kegiatan perikanan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan, dan tidak diatur serta kegiatan yang merusak sumber daya ikan dan lingkungannya; b. memeriksa kelengkapan dan keabsahan izin pemanfaatan plasma nutfah; c. memeriksa tingkat pencemaran akibat perbuatan manusia; d. memeriksa kelengkapan dan keabsahan izin penelitian dan pengembangan perikanan; dan e. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. (4) Pemantauan pergerakan kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk: a. mengetahui posisi, pergerakan, dan aktivitas kapal perikanan; b. mendeteksi kepatuhan operasional kapal perikanan; dan c. penyelamatan (save and rescue) terhadap kapal perikanan yang menghadapi masalah di laut. (5) Jika dalam patroli pengawasan terdapat kapal perikanan yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau membahayakan keselamatan kapal pengawas perikanan dan/atau awak kapal perikanan, Pengawas Perikanan dapat melakukan tindakan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan terhadap: a. kapal penangkap ikan; b. kapal pengangkut ikan; c. kapal pengolahan ikan; d. kapal latih perikanan; www.djpp.kemenkumham.go.id

e. kapal penelitian/eksplorasi perikanan; dan f. kapal pendukung operasi penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan. (2) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. memeriksa kelengkapan dan keabsahan SIPI dan/atau SIKPI, Surat Laik Operasi, dan Surat Persetujuan Berlayar; b. memeriksa kelengkapan dan keabsahan izin penelitian dan pengembangan perikanan; c. memeriksa peralatan dan keaktifan SPKP; d. memeriksa kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan/atau alat bantu penangkapan ikan; e. memeriksa kesesuaian komposisi anak buah kapal perikanan dengan Crew List; f. memeriksa keberadaan pemantau di atas kapal penangkap atau kapal pengangkut ikan untuk ukuran dan alat penangkapan ikan tertentu; g. memeriksa kesesuaian penanganan ikan di atas kapal perikanan; h. memeriksa kesesuaian ikan hasil tangkapan dengan alat penangkapan ikan; i. memeriksa kesesuaian jenis dan jumlah ikan yang diangkut; j. memeriksa kesesuaian pelabuhan muat/singgah bagi kapal pengangkut ikan hasil tangkapan dengan SIKPI; k. memeriksa kesesuaian pelabuhan muat/singgah dan check point terakhir bagi kapal pengangkut ikan hasil budidaya dengan SIKPI; l. memeriksa kesesuaian daerah penangkapan ikan dengan SIPI; dan m. memeriksa penerapan log book penangkapan ikan.

(1) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di pelabuhan perikanan, pelabuhan lainnya yang ditunjuk, pelabuhan tangkahan, dan sentra kegiatan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan terhadap: a. kapal yang akan melakukan kegiatan perikanan; b. kapal perikanan saat memasuki pelabuhan perikanan, pelabuhan lainnya yang ditunjuk, pelabuhan tangkahan, dan sentra kegiatan perikanan; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

c. kapal perikanan yang melakukan pembongkaran dan/atau memuat ikan hasil tangkapan atau ikan hasil budidaya. (2) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. menerbitan SLO; b. melakukan verifikasi pendaratan ikan dalam rangka penerbitan SHTI; c. memeriksa distribusi ikan impor; d. memeriksa kesesuaian jumlah dan jenis ikan dengan alat tangkap yang digunakan; e. memeriksa kesesuaian pelabuhan pangkalan dengan SIPI atau SIKPI; dan f. memeriksa kesesuaian jumlah dan jenis ikan hidup hasil budidaya.

(1) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di area pembenihan ikan dan area pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f dan huruf g dilakukan terhadap: a. lokasi pembenihan dan/atau pembudidayaan ikan; b. sarana dan prasarana pembenihan dan/atau pembudidayaan ikan; c. jenis ikan yang dibudidayakan; dan d. pakan ikan dan obat ikan.

(2) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan di bidang pembudidayaan; b. memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan; c. memeriksa kesesuaian penggunaan pakan ikan dan obat ikan yang terdaftar sesuai dengan klasifikasinya; dan d. memeriksa kesesuaian pembudidayaan ikan hasil rekayasa genetika dengan dokumen pembudidayaan.

(1) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di UPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h dilakukan terhadap: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. persyaratan kelayakan UPI; b. bahan baku dan asal bahan baku pengolahan ikan; c. ikan impor; d. bahan tambahan makanan; e. bahan penolong dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan; dan f. produk hasil pengolahan ikan. (2) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan di bidang pengolahan hasil perikanan yang terdiri dari Izin Pengolahan dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP); b. memeriksa kesesuaian dan keabsahan sertifikat penerapan HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points); c. memeriksa kesesuaian produk hasil pengolahan ikan dengan HC (Health Certificate); dan d. memeriksa distribusi dan kesesuaian peruntukan ikan impor.

(1) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i dilakukan terhadap: a. pemanfaatan kawasan konservasi; dan b. pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan. (2) Pelaksanaan tugas pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap kegiatan: a. pariwisata alam perairan; b. penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan; dan c. penelitian dan pendidikan. (3) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap kegiatan: a. penelitian dan pengembangan; b. pengembangbiakan jenis ikan dan genetik ikan; c. perdagangan jenis ikan dan genetik ikan; d. aquaria jenis ikan dan genetik ikan; e. pertukaran jenis ikan dan genetik ikan; dan f. pemeliharaan jenis ikan dan genetik ikan untuk kesenangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan: a. memeriksa kesesuaian rencana pemanfaatan kawasan konservasi perairan dengan zona yang ditetapkan; b. memeriksa kelengkapan dan keabsahan izin sesuai dengan pemanfaatannya; dan c. memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan pemanfaatan. (5) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan: a. memeriksa kelengkapan dan keabsahan izin kesesuaian pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan; dan b. memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan untuk pemanfaatan jenis dan genetik ikan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis pelaksanaan tugas pengawasan perikanan di WPP-NRI, kapal perikanan, pelabuhan perikanan, pelabuhan lainnya yang ditunjuk dan/atau pelabuhan tangkahan dan sentra kegiatan perikanan, area pembenihan ikan, area pembudidayaan ikan, UPI, dan kawasan konservasi perairan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Jika dalam pelaksanaan pengawasan perikanan ditemukan atau patut diduga adanya tindak pidana perikanan dan adanya bukti permulaan yang cukup, Pengawas Perikanan wajib menindaklanjuti dengan menyerahkan kepada penyidik di bidang perikanan untuk diproses lebih lanjut. (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk diserahkannya kapal dan/atau orang di pelabuhan tempat perkara tersebut untuk diproses lebih lanjut. (3) Jika dalam pelaksanaan pengawasan perikanan di WPP-NRI terdapat dugaan terjadinya pencemaran akibat perbuatan manusia, pengawas perikanan melaporkan kepada: a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, untuk pencemaran akibat kegiatan perikanan; dan b. penyidik instansi terkait, untuk pencemaran akibat selain kegiatan perikanan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pengawas Perikanan yang melakukan kegiatan pengawasan perikanan wajib membuat laporan dan dokumentasi hasil pelaksanaan tugas kepada koordinator POS/Kepala Satker/Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. (2) Koordinator POS/Kepala Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rekapitulasi dan analisis hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan serta melaporkan kepada Kepala UPT. (3) Kepala UPT Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melakukan rekapitulasi, analisis dan kompilasi hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan serta melaporkan kepada Direktur Jenderal. (4) Direktur Jenderal berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila ditemukan adanya pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif, menyampaikan rekomendasi kepada pejabat pemberi izin untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pembinaan dilakukan oleh Direktur Jenderal, gubernur, dan bupati/wali kota, yang meliputi pembinaan teknis dan pembinaan administrasi. (2) Pembinaan teknis terhadap Pengawas Perikanan dilakukan oleh Direktur Jenderal. (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui: a. peningkatan kemampuan teknis pengawas; b. sosialisasi; dan c. supervisi. (4) Pembinaan administrasi terhadap Pengawas Perikanan yang berasal dari Pemerintah Daerah, dilakukan oleh: a. Gubernur dan/atau pejabat yang ditunjuk; b. Bupati/wali kota dan/atau pejabat yang ditunjuk. (5) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) serendah- rendahnya menjabat Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perikanan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 April 2014 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id