Pasal 124
BAB 7 — PERLENGKAPAN ADMINISTRASI
Bahan/dokumen yang dipergunakan dalam penataan keanggotaan DPRD Kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran, meliputi : a. UNDANG-UNDANG tentang pembentukan kabupaten/kota pemekaran; b. Peraturan Daerah tentang pembentukan kecamatan atau desa/kelurahan pemekaran; c. Keputusan KPU tentang penataan jumlah dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota induk, serta penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran; d. Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di KPU Kabupaten Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2009 yang telah disahkan oleh KPU Kabupaten induk (Model DB DPRD Kabupaten/Kota); e. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten tahun 2009 yang telah disahkan oleh KPU Kabupaten induk (Model DB 1 DPRD Kabupaten/Kota); f. Rincian perolehan suara sah calon Anggota DPRD Kabupaten dan suara tidak sah di KPU Kabupaten induk dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten tahun 2009 yang telah disahkan oleh KPU Kabupaten induk (Lampiran Model DB 1 DPRD Kabupaten/Kota); g. Berita Acara tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu tahun 2009 yang telah disahkan oleh KPU Kabupaten induk (Model EB DPRD Kabupaten/Kota); h. Penghitungan Suara Dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 yang telah disahkan oleh KPU Kabupaten induk (Model EB 1 DPRD Kabupaten/Kota); i. Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2009 yang telah disahkan oleh KPU Kabupaten induk (Model EB 3 DPRD Kabupaten/Kota); www.djpp.kemenkumham.go.id
j. Daftar Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pemilu Tahun 2009 yang telah disahkan oleh KPU Kabupaten induk (Model EB 3.1 DPRD Kabupaten/Kota); k. Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPRD Kabupaten induk tahun 2009 setiap daerah pemilihan yang telah disahkan oleh KPU Kabupaten induk; l. Keputusan Gubernur tentang peresmian keanggotaan DPRD Kabupaten induk hasil Pemilu tahun 2009.