Peraturan Menteri Nomor 152-pmk-05-2011 Tahun 2011 tentang PENERAPAN TREASURY NOTIONAL POOLING PADA REKENING LAINNYA

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Uang Negara adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Negara.
2. Rekening Lainnya adalah rekening pada Bank Umum/badan lainnya yang dibuka oleh Bendahara Umum Negara/ Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja sesuai tugas dan fungsinya yang digunakan untuk menampung Uang Negara sesuai ketentuan, yang tidak ditampung dalam Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran milik Bendahara Umum Negara/ Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja.
3. Treasury Notional Pooling adalah sistem yang digunakan untuk mengetahui posisi saldo konsolidasi dari seluruh rekening bendahara pengeluaran, rekening bendahara penerimaan, dan rekening lainnya milik Bendahara Umum Negara/Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja yang terdapat pada seluruh Kantor Cabang Bank Umum/badan www.djpp.kemenkumham.go.id

lainnya yang bersangkutan tanpa harus melakukan perpindahan dana antar rekening. 4. Kas Negara adalah tempat penyimpanan Uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. 5. Remunerasi adalah imbalan jasa atas penempatan Uang Negara pada rekening pemerintah pada Bank Umum/badan lainnya berupa bunga dan/atau jasa giro. 6. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 7. Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat, yang selanjutnya disebut Kuasa BUN Pusat, adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan.

(1) Saldo seluruh Uang Negara pada Rekening Lainnya di Bank Umum/badan lainnya pada setiap akhir hari dikonsolidasikan dengan melaksanakan Treasury Notional Pooling. (2) Pelaksanaan Treasury Notional Pooling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Kantor Pusat Bank Umum/badan lainnya, tempat Rekening Lainnya dibuka. (3) Terhadap saldo Uang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan Remunerasi dari Bank Umum/badan lainnya. (4) Rekening Lainnya yang termasuk dalam Treasury Notional Pooling tidak lagi mendapat jasa giro. (5) Rekening Lainnya yang tidak termasuk dalam Treasury Notional Pooling tetap mendapatkan jasa giro dan disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Besaran Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bank Umum/badan lainnya dengan Kuasa BUN Pusat.

(1) Pejabat yang mengelola Rekening Lainnya melakukan penarikan uang sesuai dengan kebutuhan pada jam operasional Bank Umum/badan lainnya. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pejabat yang mengelola Rekening Lainnya tidak diperkenankan melakukan penarikan uang di luar jam operasional Bank Umum/badan lainnya.

Pelaksanaan Treasury Notional Pooling pada Bank Umum/badan lainnya dituangkan dalam perjanjian antara Pimpinan Bank Umum/badan lainnya dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat.

(1) Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara memantau besaran saldo konsolidasi seluruh Rekening Lainnya. (2) Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara memastikan ketepatan waktu pembayaran dan kebenaran perhitungan Remunerasi atas saldo konsolidasi seluruh Rekening Lainnya. (3) Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan rekonsiliasi dengan Bank Umum/badan lainnya atas Remunerasi Rekening Lainnya setiap 3 (tiga) bulan sekali. (4) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam sebuah Berita Acara Rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan Bank Umum/badan lainnya. (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut: a. jumlah Rekening Lainnya beserta perubahannya; b. rekapitulasi saldo dan perhitungan jasa giro Rekening Lainnya; dan c. jumlah Remunerasi yang harus dibayarkan dan batas waktu pembayaran.

(1) Perhitungan besaran dan pembayaran Remunerasi atas saldo Uang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), serta ketentuan mengenai sanksi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kuasa BUN Pusat dan Bank Umum/badan lainnya peserta Treasury Notional Pooling yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang ditandatangani oleh Kuasa BUN Pusat dan Pimpinan Bank Umum/badan lainnya yang terkait. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan disetorkan setiap bulan ke Kas Negara.

Pelaksanaan Treasury Notional Pooling dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan menggunakan sistem informasi yang dapat memantau saldo harian semua Rekening Lainnya.

(1) Pelaksanaan Treasury Notional Pooling pada Rekening Lainnya dilakukan secara bertahap. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Treasury Notional Pooling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2011 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id