Peraturan Menteri Nomor 142-pmk-010-2009 Tahun 2009 tentang MANEJEMEN RISIKO LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik INDONESIA.

2. Lembaga Pembiayaan Ekspor INDONESIA yang selanjutnya disingkat LPEI adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor INDONESIA.

3. Dewan Direktur adalah Dewan Direktur LPEI sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor INDONESIA.

4. Direktur Eksekutif adalah anggota Dewan Direktur yang diangkat Menteri untuk menjalankan kegiatan operasional LPEI.

5. Direktur Pelaksana adalah direktur yang diangkat oleh Dewan Direktur untuk membantu Direktur Eksekutif dalam menjalankan kegiatan operasional LPEI.

6. Pembiayaan adalah kredit dan/atau Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang disediakan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor INDONESIA.

7. Risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian.

8. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari kegiatan usaha.

(1) LPEI wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif. (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup:

a. pengawasan aktif Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif; b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko; c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mencakup: a. Risiko kredit; b. Risiko pasar; c. Risiko likuiditas; d. Risiko operasional; e. Risiko hukum; f. Risiko reputasi; g. Risiko stratejik; dan h. Risiko kepatuhan.

LPEI wajib MENETAPKAN wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Tugas Dewan Direktur paling kurang meliputi:

a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; dan b. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(1) Tugas Direktur Eksekutif paling kurang meliputi: a. menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif; b. melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh LPEI secara keseluruhan; c. mengevaluasi dan MEMUTUSKAN transaksi yang memerlukan persetujuan Direktur Eksekutif; d. mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi; e. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko; f. memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan g. melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:

1. keakuratan metodologi penilaian Risiko;

2. kecukupan implementasi sistem informasi manajemen; dan

3. ketepatan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko.

(2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Eksekutif harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas LPEI dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko LPEI.

Kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b paling kurang memuat: a. penetapan Risiko yang terkait dengan produk dan transaksi; b. penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko; c. penentuan limit dan penetapan toleransi Risiko; d. penetapan penilaian peringkat Risiko; e. penyusunan rencana darurat (contingency plan) dalam kondisi terburuk (worst case scenario); dan f. penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko.

(1) Prosedur dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b wajib disesuaikan dengan tingkat Risiko yang akan diambil (risk appetite) terhadap Risiko LPEI. (2) Prosedur dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat: a. akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas; b. pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala; dan c. pendokumentasian atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b secara memadai. (3) Penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencakup: a. limit secara keseluruhan; b. limit per jenis Risiko; dan

c. limit per aktivitas tertentu yang memiliki eksposur Risiko.

(1) LPEI wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terhadap seluruh faktor-faktor Risiko (risk factors) yang bersifat material. (2) Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung oleh: a. sistem informasi Manajemen Risiko yang tepat waktu; dan b. laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan, kinerja, dan eksposur Risiko LPEI.

(1) Pelaksanaan proses pengendalian Risiko wajib digunakan untuk mengelola Risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha LPEI.

(2) Dalam melaksanakan fungsi pengendalian Risiko pasar dan Risiko likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c, LPEI paling kurang menerapkan Assets and Liabilities Management (ALMA).

(1) Sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, paling kurang

mencakup laporan atau informasi mengenai: a. eksposur Risiko; b. kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta penetapan limit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8; dan c. realisasi pelaksanaan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan. (2) Laporan atau informasi yang dihasilkan sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara rutin oleh Direktur Eksekutif kepada Dewan Direktur.

LPEI wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi LPEI.

(1) Pelaksanaan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling kurang mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi. (2) Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memastikan: a. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan atau ketentuan intern LPEI; b. tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu; c. efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional; dan d. efektivitas budaya Risiko (risk culture) pada organisasi LPEI secara menyeluruh.

(1) Sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d paling kurang mencakup: a. kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha LPEI; b. penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan penetapan limit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8; c. penetapan jalur pelaporan dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian; d. pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional dan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian; e. struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha LPEI; f. pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu; g. kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan LPEI terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. kaji ulang yang efektif, independen, dan obyektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional LPEI; i. pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi Manajemen Risiko; j. dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan dan temuan audit, serta tanggapan atas hasil audit; dan k. verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan- kelemahan yang bersifat material dan tindakan untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

(2) Penilaian terhadap sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh satuan kerja audit intern (SKAI).

Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LPEI wajib membentuk: a. komite pemantau Risiko; b. komite manajemen Risiko; dan c. satuan kerja manajemen Risiko.

(1) Komite pemantau Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri dari: a. 1 (satu) orang anggota Dewan Direktur sebagai ketua; b. 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko sebagai anggota; dan c. 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan sebagai anggota. (2) Komite pemantau Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko usaha dalam hubungannya dengan Pembiayaan Ekspor Nasional yang diberikan oleh LPEI paling kurang dengan melakukan: a. evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan; dan b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja Manajemen Risiko.

(1) Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b paling kurang terdiri dari Direktur Pelaksana dan pejabat satu tingkat di bawah Direktur Pelaksana.

(2) Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b bertugas memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif atas: a. penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko; b. perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan; dan c. penetapan (justification) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (irregularities).

(1) Satuan kerja Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c harus independen terhadap satuan kerja operasional (risk-taking unit) dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern. (2) Satuan kerja Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab langsung kepada Direktur Eksekutif atau kepada Direktur Pelaksana yang ditugaskan secara khusus. (3) Tugas satuan kerja Manajemen Risiko paling kurang meliputi: a. memantau pelaksanaan strategi Manajemen Risiko; b. memantau posisi Risiko secara keseluruhan (composite), per jenis Risiko dan per jenis aktivitas serta melakukan stress testing;

c. mengkaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko; d. mengkaji usulan aktivitas dan/atau produk baru; e. mengevaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur Risiko; f. memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional (risk taking unit) sesuai kewenangan yang dimiliki; dan g. menyusun dan menyampaikan laporan profil/komposisi Risiko kepada Direktur Eksekutif atau Direktur Pelaksana yang ditugaskan secara khusus.

Satuan kerja operasional (risk taking unit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) wajib menginformasikan eksposur Risiko yang melekat pada satuan kerja yang bersangkutan kepada satuan kerja Manajemen Risiko secara berkala.

(1) Dalam rangka pengelolaan Risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru, LPEI wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis. (2) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi: a. sistem dan prosedur (standard operating procedures) dan kewenangan dalam pengelolaan produk dan aktivitas baru; b. identifikasi seluruh Risiko yang terkait dengan produk dan aktivitas baru; c. masa uji coba metode pengukuran dan pemantauan Risiko terhadap produk dan aktivitas baru;

d. sistem informasi akuntansi untuk produk dan aktivitas baru; dan e. analisa aspek hukum untuk produk dan aktivitas baru.

LPEI wajib mengungkapkan Risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b kepada nasabah.

(1) LPEI wajib menyampaikan laporan profil Risiko kepada Menteri. (2) Laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember. (3) Laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan sejak periode laporan berakhir. (4) Direktur Eksekutif yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah akhir bulan sampai dengan bulan kedua sejak periode laporan berakhir dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan. (5) Dalam hal LPEI belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan bulan kedua sejak periode laporan berakhir dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disampaikan kepada Menteri c.q. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan alamat Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2 - 4, Jakarta Pusat 10710.

(1) Direktur Eksekutif wajib menyampaikan laporan setiap penerbitan produk dan aktivitas baru kepada Dewan Direktur. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak produk dan aktivitas baru dimaksud efektif dilaksanakan.

Menteri dapat melakukan penilaian terhadap penerapan Manajemen Risiko pada LPEI.

LPEI wajib menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan penerapan Manajemen Risiko kepada Menteri.

(1) Anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana yang: a. menyebabkan LPEI tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 2, Pasal 4 Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 26; atau b. tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk: a. Surat Peringatan Kesatu, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan;

b. Surat Peringatan Kedua, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan; dan c. Surat Peringatan Ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana yang melakukan pelanggaran. (4) Dalam hal jangka waktu Surat Peringatan Ketiga berakhir dan anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana yang bersangkutan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka: a. anggota Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif yang bersangkutan dapat diberhentikan oleh Menteri berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor INDONESIA; atau b. Direktur Pelaksana dapat diberhentikan oleh Dewan Direktur berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Dewan Direktur.

(1) Pegawai LPEI yang menyebabkan LPEI tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 2, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 17 ayat (2), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, dan Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian. (2) Sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk peringatan lisan yang bersifat pembinaan. (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk: a. Surat Peringatan Kesatu, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan;

b. Surat Peringatan Kedua, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan; dan c. Surat Peringatan Ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan. (4) Dalam hal jangka waktu Surat Peringatan ketiga berakhir dan pegawai yang bersangkutan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pegawai yang bersangkutan dapat diberhentikan. (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur sistem kepegawaian LPEI.

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2009 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA