Peraturan Menteri Nomor 140-pmk-010-2009 Tahun 2009 tentang PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pembiayaan Ekspor INDONESIA, yang selanjutnya disingkat LPEI adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor INDONESIA.
2. Pembinaan dan Pengawasan adalah proses pembinaan dan pengawasan LPEI sesuai ketentuan UNDANG-UNDANG tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor INDONESIA.
3. Pemerintah adalah pemerintah negara Republik INDONESIA.
4. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik INDONESIA.
5. Dewan Direktur adalah Dewan Direktur LPEI sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor INDONESIA.
6. Pembiayaan adalah kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang disediakan oleh LPEI.
7. Penjaminan adalah pemberian fasilitas jaminan untuk menanggung pembayaran kewajiban keuangan pihak terjamin dalam hal pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban perikatan kepada krediturnya.
8. Asuransi adalah pemberian fasilitas berupa ganti rugi atas kerugian yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti.
9. Prinsip Syariah adalah pokok-pokok aturan berdasarkan hukum Islam yang dijadikan landasan dalam pembuatan perjanjian antara LPEI dan pihak lain dalam menjalankan kegiatan Pembiayaan Ekspor Nasional.
10. Akad Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (‘amil, mudharib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan

kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pihak pertama kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. 11. Akad Musyarakah adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing- masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing 12. Akad Murabahah adalah akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. 13. Akad Salam adalah akad Pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati. 14. Akad Istishna’ adalah akad Pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (mustashni’) dan penjual atau pembuat (shani’). 15. Akad Qardh adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. 16. Akad Ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. 17. Akad Ijarah Muntahiyah bit Tamlik adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. 18. Akad Hawalah adalah akad pengalihan hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.

19. Akad Wakalah adalah akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.

20. Akad Kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan (kafil) bertanggung jawab atas pembayaran kembali hutang yang menjadi hak penerima jaminan (makful).

21. Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan di lembaga keuangan atau bisnis syariah yang bertugas mengawasi kegiatan usaha perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

22. Akad Mudharabah Musytarakah adalah bentuk Akad Mudharabah dimana pengelola dana (mudharib) menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama usaha.

23. Akad Jualah adalah akad dimana pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas pengadaan dana yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.

24. Transaksi Derivatif adalah suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai dari instrumen yang mendasari, seperti suku bunga, nilai tukar komoditi, ekuitas dan indeks baik yang diikuti pergerakan atau tanpa pergerakan dana/instrumen, yang dilakukan dalam rangka lindung nilai (hedging).

25. Batas Maksimum Transaksi Derivatif yang selanjutnya disebut dengan BMTD adalah persentase maksimum transaksi derivatif yang diperkenankan terhadap modal LPEI.

26. Modal adalah modal LPEI sebagaimana dimaksud dalam pengaturan rasio kecukupan modal.

27. Tagihan Derivatif adalah tagihan karena potensi keuntungan dari suatu perjanjian/kontrak transaksi derivatif (selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan), termasuk potensi keuntungan karena mark to market dari transaksi spot yang masih berjalan.

28. Aktiva adalah Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif yang dilaksanakan secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah.

29. Aktiva Produktif adalah penanaman dana LPEI untuk memperoleh penghasilan.

30. Aktiva Non Produktif adalah aset LPEI selain Aktiva Produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih, rekening antar kantor dan suspense account.

31. Tagihan Akseptasi adalah tagihan yang timbul sebagai akibat akseptasi yang dilakukan terhadap wesel berjangka.

32. Transaksi Rekening Administratif adalah kewajiban komitmen dan kontinjensi yang antara lain meliputi penerbitan jaminan, letter of credit, standby letter of credit, fasilitas pembiayaan yang belum ditarik dan/atau kewajiban komitmen dan kontinjensi lain.

33. Sertifikat Bank INDONESIA yang selanjutnya disebut SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek.

34. Agunan Yang Diambil Alih yang selanjutnya disebut AYDA adalah aktiva yang diperoleh LPEI, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan dalam hal peminjam tidak memenuhi kewajibannya kepada LPEI.

35. Rekening Antar Kantor adalah tagihan yang timbul dari transaksi antar kantor yang belum diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.

36. Suspense Account adalah akun yang tujuan pencatatannya belum teridentifikasi sehingga tidak dapat direklasifikasi dalam akun yang seharusnya.

37. Penyisihan Penghapusan Aktiva yang untuk selanjutnya disebut PPA adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas Aktiva.

38. Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan yang selanjutnya disebut BMPP adalah persentase maksimum

penanaman dana dalam bentuk pembiayaan, penempatan, dan tagihan akseptasi yang diperkenankan terhadap modal LPEI. 39. Pelampauan BMPP adalah selisih lebih antara persentase BMPP yang diperkenankan dengan persentase penanaman dana terhadap modal LPEI pada saat tanggal laporan dan tidak termasuk Pelanggaran BMPP sebagaimana dimaksud pada angka 40. 40. Pelanggaran BMPP adalah selisih lebih antara persentase BMPP yang diperkenankan dengan persentase penanaman dana terhadap modal LPEI pada saat penanaman dana. 41. Retensi Sendiri adalah bagian dari jumlah uang ganti rugi atas kerugian atau fasilitas jaminan untuk setiap risiko yang menjadi tanggungan sendiri tanpa didukung reasuransi atau penjaminan ulang. 42. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mengumpulkan, mencari, mengolah, dan mengevaluasi data dan informasi mengenai kegiatan LPEI, yang bertujuan untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran laporan periodik, menilai kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku serta memastikan bahwa laporan periodik sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Dewan Direktur merupakan organ tunggal LPEI yang terdiri dari: a. seorang anggota Dewan Direktur yang ditetapkan sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif; dan b. paling banyak 9 (sembilan) orang anggota Dewan Direktur sebagai Direktur Non Eksekutif.

(1) Dewan Direktur bertugas merumuskan dan MENETAPKAN kebijakan serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional LPEI.

(2) Kegiatan Operasional LPEI dilakukan oleh Direktur Eksekutif dan dibantu paling banyak 5 (lima) orang Direktur Pelaksana.

Dalam hal Ketua Dewan Direktur berhalangan, maka tugas dan wewenang Ketua Dewan Direktur dilakukan oleh salah satu anggota Dewan Direktur Non Eksekutif yang ditunjuk oleh Dewan Direktur.

(1) Dalam hal anggota Dewan Direktur menjalani pemeriksaan dalam perkara tindak pidana kejahatan sebagai tersangka/terdakwa yang mengakibatkan terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, yang bersangkutan wajib mengajukan permintaan untuk non aktif kepada Menteri. (2) Dalam hal permintaan untuk non aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, Menteri dapat MEMUTUSKAN status non aktif kepada yang bersangkutan. (3) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang direktur non aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dewan Direktur menunjuk anggota Dewan Direktur lainnya untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut. (4) Anggota Dewan Direktur yang berstatus non aktif dapat diaktifkan kembali oleh Menteri dalam hal proses pemeriksaan sudah selesai dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.

(1) Kegiatan usaha LPEI meliputi: a. Pembiayaan; b. Penjaminan; c. Asuransi; dan d. Jasa konsultasi.

(2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah. (3) Kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. Pembiayaan bagi hasil dengan Akad Mudharabah, Akad Musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; b. Pembiayaan dengan Akad Murabahah, Akad Salam, Akad Istishna’, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; c. Pembiayaan dengan Akad Qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; d. Pembiayaan penyewaan dengan Akad Ijarah, Akad Ijarah Muntahiyah bit Tamlik, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; e. penerimaan kuasa dalam rangka pengambilalihan hutang piutang atau kegiatan lain dengan Akad Hawalah, Akad Wakalah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan/atau f. Penjaminan dengan Akad Kafalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. (4) Dalam melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, LPEI wajib: a. membuka unit kerja khusus; b. mengalokasikan modal tersendiri; c. melakukan pembukuan secara terpisah; d. menunjuk Dewan Pengawas Syariah; dan e. tunduk pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama INDONESIA.

Pasal 7

LPEI wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, penerapan manajemen risiko, dan prinsip mengenal nasabah dalam setiap kegiatannya.

(1) Untuk membiayai kegiatannya, LPEI hanya dapat memperoleh dana dari: a. penerbitan surat berharga; b. pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang yang bersumber dari:

1. pemerintah asing;
2. lembaga multilateral;
3. bank serta lembaga keuangan dan pembiayaan, baik dari dalam maupun luar negeri;
4. Pemerintah; dan/atau c. hibah. (2) Selain memperoleh dana dari sumber-sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPEI hanya dapat membiayai kegiatannya dengan sumber pendanaan dari penempatan dana oleh Bank INDONESIA.

(1) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diperoleh berdasarkan Prinsip Syariah. (2) Akad yang digunakan dalam pendanaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Akad Mudharabah, Akad Mudharabah Musytarakah, Akad Ijarah, Akad Murabahah, Akad Qardh, dan Akad Jualah atau akad-akad lain sesuai penetapan Menteri.

(1) LPEI wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola tagihan dan/atau kewajiban yang timbul dari Transaksi Derivatif. (2) Transaksi Derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rangka lindung nilai (hedging).

(1) BMTD untuk setiap pihak lawan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Modal. (2) BMTD dihitung berdasarkan risiko Transaksi Derivatif yang terdiri dari Tagihan Derivatif ditambah Potential Future Credit Exposure. (3) Dalam menghitung nilai risiko Transaksi Derivatif, LPEI dapat melakukan saling hapus (set-off) sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. merupakan instrumen sejenis; b. memiliki transaksi yang mendasari (underlying transaction) yang sejenis; c. memiliki valuta yang sama; d. dilakukan dengan pihak lawan (counterparty) yang sama; e. mempunyai jangka waktu yang sama; dan f. diatur dalam perjanjian para pihak (netting agreement) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan mengenai pelampauan, penyelesaian pelanggaran dan pelampauan, serta pelaporan BMPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 57 berlaku pula bagi BMTD.

(1) Direktur Eksekutif wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas Aktiva senantiasa baik.

(2) Penilaian kualitas Aktiva dilakukan terhadap Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif.

(3) Direktur Eksekutif yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a.

(1) LPEI wajib MENETAPKAN kualitas yang sama terhadap: a. 1 (satu) peminjam dengan beberapa rekening yang berbeda; dan/atau b. 1 (satu) peminjam yang dibiayai oleh beberapa kreditur untuk membiayai proyek yang sama. (2) Dalam hal terdapat perbedaan kualitas Aktiva Produktif, kualitas Aktiva Produktif yang digunakan adalah yang paling rendah. (3) LPEI dapat MENETAPKAN kualitas Aktiva Produktif yang berbeda, dalam hal: a. penetapan kualitas Aktiva Produktif menggunakan faktor risiko negara (country risk) Republik INDONESIA; b. penetapan kualitas Aktiva Produktif yang telah dihapus tagih; c. pembiayaan sampai dengan jumlah Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah); dan/atau d. peminjam memiliki beberapa proyek yang berbeda dengan pemisahan arus kas (cash flow) yang tegas dari masing-masing proyek. (4) Penyesuaian kualitas Aktiva Produktif dilakukan paling kurang setiap 3 (tiga) bulan, yaitu untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember.

(1) LPEI wajib MENETAPKAN kriteria peminjam yang wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit kantor akuntan publik termasuk aturan mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan tersebut. (2) Kewajiban peminjam untuk menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam perjanjian antara LPEI dan peminjam. (3) Kualitas Aktiva Produktif dari peminjam yang tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diturunkan satu tingkat dan dinilai paling tinggi kurang lancar.

(1) Kualitas Pembiayaan ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagai berikut: a. prospek usaha; b. kinerja (performance) peminjam; dan c. kemampuan membayar. (2) Penilaian terhadap prospek usaha meliputi komponen- komponen sebagai berikut: a. potensi pertumbuhan usaha; b. kondisi pasar dan posisi peminjam dalam persaingan; c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja; d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan e. upaya yang dilakukan peminjam dalam rangka memelihara lingkungan hidup. (3) Penilaian terhadap kinerja peminjam meliputi komponen- komponen sebagai berikut: a. perolehan laba; b. struktur permodalan; c. arus kas; dan d. sensitivitas terhadap risiko pasar. (4) Penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi komponen-komponen sebagai berikut: a. ketepatan pembayaran pokok dan bunga, atau margin/bagi hasil/fee untuk kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah;

b. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan peminjam; c. kelengkapan dokumentasi Pembiayaan; d. kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan; e. kesesuaian penggunaan dana; dan f. kewajaran sumber pembayaran kewajiban. (5) Penilaian kualitas Pembiayaan ditetapkan menjadi: a. Lancar; b. Dalam Perhatian Khusus; c. Kurang Lancar; d. Diragukan; atau e. Macet. (6) Pedoman penilaian kualitas pembiayaan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.

(1) Penilaian faktor kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a untuk Pembiayaan dengan Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah mengacu pada ketepatan pembayaran angsuran pokok dan/atau pencapaian rasio antara Realisasi Pendapatan (RP) dengan Proyeksi Pendapatan (PP). (2) Penghitungan RP dan PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rata-rata akumulasi selama periode Pembiayaan berdasarkan analisis kelayakan usaha dan arus kas masuk nasabah. (3) LPEI dapat mengubah PP berdasarkan kesepakatan dengan nasabah apabila terdapat perubahan atas kondisi ekonomi makro, bisnis, pasar dan politik yang mempengaruhi usaha nasabah. (4) RP dan PP merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian Pembiayaan dengan Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah.

(1) Kualitas penempatan dana dalam bentuk surat berharga, termasuk surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah, yang diterbitkan oleh:

a. Pemerintah; b. Bank INDONESIA; c. pemerintah negara donor; atau d. lembaga keuangan multilateral; ditetapkan Lancar. (2) Pemerintah negara donor dan lembaga keuangan multilateral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (investment grade). (3) Kualitas penempatan dana dalam bentuk surat berharga selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diakui berdasarkan nilai pasar ditetapkan memiliki kualitas Lancar sepanjang memenuhi persyaratan: a. aktif diperdagangkan di bursa efek; b. terdapat informasi nilai pasar secara transparan; c. kupon, imbalan atau kewajiban lain yang sejenis dibayar dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai perjanjian; dan d. belum jatuh tempo. (4) Kualitas penempatan dana dalam bentuk surat berharga, termasuk surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah, yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) huruf a dan/atau huruf b atau surat berharga yang diakui berdasarkan harga perolehan ditetapkan sebagai berikut: a. Lancar, apabila:

1. termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (investment grade);
2. kupon, atau kewajiban lain yang sejenis dibayar dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai perjanjian; dan
3. belum jatuh tempo. b. Kurang Lancar, apabila:
4. termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (investment grade);
5. terdapat penundaan pembayaran kupon atau

kewajiban lain yang sejenis, bagi hasil/marjin/fee; dan 3. belum jatuh tempo, atau

1. memiliki peringkat paling kurang 1 (satu) tingkat di bawah kategori yang layak untuk investasi (investment grade);
2. tidak terdapat penundaan pembayaran kupon atau kewajiban lain yang sejenis; dan
3. belum jatuh tempo. c. Macet, apabila Surat Berharga tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b. (5) Kategori yang layak untuk investasi (investment grade) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada peringkat surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam satu tahun terakhir.

(1) Kualitas penempatan dalam bentuk simpanan rupiah atau valuta asing pada Bank INDONESIA ditetapkan Lancar. (2) Kualitas penempatan dalam bentuk simpanan pada bank dalam dan/atau luar negeri ditetapkan sebagai berikut: a. Lancar, apabila:

1. bank penerima penempatan memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan

2. tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga. b. Kurang Lancar, apabila:

3. bank penerima penempatan memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan

4. terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 5 (lima) hari kerja. c. Macet, apabila:

5. bank penerima penempatan memiliki rasio KPMM kurang dari ketentuan yang berlaku;

6. bank penerima penempatan telah ditetapkan dan diumumkan sebagai bank dengan status dalam pengawasan khusus (special surveillance) atau bank telah dikenakan sanksi pembekuan seluruh kegiatan usaha;

7. bank penerima penempatan ditetapkan sebagai bank dalam likuidasi; dan/atau

8. terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 5 (lima) hari kerja.

(1) Penempatan dalam bentuk simpanan dengan Prinsip Syariah terdiri dari: a. Surat Berharga Pasar Uang Syariah; dan b. penempatan dalam bentuk lain. (2) Kualitas penempatan Surat Berharga Pasar Uang Syariah ditetapkan sebagai berikut: a. Lancar, apabila memenuhi persyaratan:

1. terdapat informasi tentang surat berharga tersebut secara transparan;

2. telah diterima imbalan dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai akad; dan

3. belum jatuh tempo. b. Macet, apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a. (3) Kualitas penempatan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut: a. Lancar, apabila:

4. bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan

5. memenuhi persyaratan: a) tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok untuk Akad Qardh; b) dapat ditarik setiap saat untuk giro berdasarkan Akad Wadiah; atau c) tidak terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi dan/atau bagi hasil deposito berdasarkan Akad Mudharabah atau Akad Murabahah. b. Kurang lancar, apabila:

6. bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan

7. memenuhi persyaratan: a) terdapat tunggakan pembayaran pokok sampai dengan 5 (lima) hari kerja untuk Akad Qardh; b) tidak dapat ditarik sampai dengan 5 (lima) hari kerja untuk giro berdasarkan Akad Wadiah; atau c) terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi dan/atau bagi hasil sampai dengan 5 (lima) hari kerja untuk deposito dengan Akad Mudharabah atau Akad Murabahah. c. Macet, apabila:

8. bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM kurang dari ketentuan yang berlaku;

9. bank yang menerima penempatan telah ditetapkan dan diumumkan sebagai bank dengan status dalam pengawasan khusus (special surveillance) atau bank telah dikenakan sanksi pembekuan seluruh kegiatan usaha;

10. bank yang menerima penempatan ditetapkan sebagai bank dalam likuidasi; dan/atau

11. memenuhi persyaratan: a) terdapat tunggakan pembayaran pokok untuk Akad Qardh lebih dari 5 (lima) hari kerja;

b) tidak dapat ditarik saat jangka waktu lebih dari 5 (lima) hari kerja untuk giro berdasarkan Akad Wadiah; atau c) terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi dan/atau bagi hasil lebih dari 5 (lima) hari kerja untuk deposito berdasarkan Akad Mudharabah atau Akad Murabahah.

Kualitas Tagihan Akseptasi ditetapkan berdasarkan: a. ketentuan kualitas penempatan dalam bentuk simpanan di bank apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah bank; atau b. ketentuan kualitas Pembiayaan apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah peminjam.

Kualitas Tagihan Derivatif dalam rangka melakukan lindung nilai (hedging) ditetapkan berdasarkan: a. ketentuan penetapan kualitas penempatan dalam bentuk simpanan di bank apabila pihak lawan transaksi (counterparty) adalah bank; atau b. ketentuan kualitas Pembiayaan apabila pihak lawan transaksi (counterparty) adalah bukan bank.

(1) Kualitas penyertaan modal yang dinilai berdasarkan metode biaya (cost method) ditetapkan sebagai berikut: a. Lancar, apabila penerima penyertaan modal (investee) memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian kumulatif; b. Kurang Lancar, apabila penerima penyertaan modal (investee) mengalami kerugian kumulatif sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari modal penerima penyertaan modal (investee); c. Diragukan, apabila penerima penyertaan modal (investee) mengalami kerugian kumulatif lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari modal penerima penyertaan modal (investee); atau d. Macet, apabila penerima penyertaan modal (investee) mengalami kerugian kumulatif lebih dari 50% (lima

puluh persen) dari modal penerima penyertaan modal (investee). (2) Kerugian kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit. (3) Kualitas penyertaan modal yang dinilai berdasarkan metode ekuitas (equity method) ditetapkan Lancar.

Kualitas penyertaan modal sementara ditetapkan sebagai berikut: a. Lancar, apabila belum melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun; b. Kurang Lancar, apabila telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun namun belum melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun; c. Diragukan, apabila telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun namun belum melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun; atau d. Macet, apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun atau belum ditarik kembali meskipun perusahaan peminjam telah memiliki laba kumulatif.

Kualitas Transaksi Rekening Administratif ditetapkan berdasarkan: a. ketentuan penetapan kualitas penempatan dalam bentuk simpanan di bank apabila pihak lawan transaksi (counterparty) adalah bank; b. ketentuan penetapan kualitas Pembiayaan apabila pihak lawan transaksi (counterparty) adalah peminjam.

(1) Bagian dari Aktiva Produktif yang dijamin dengan agunan tunai ditetapkan memiliki kualitas Lancar. (2) Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. deposito di bank, setoran jaminan dan/atau emas; b. SBI, Sertifikat Bank INDONESIA Syariah, Surat Utang Negara, Sukuk, dan/atau surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank INDONESIA; c. jaminan Pemerintah dan pemerintah asing yang termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (investment grade); dan/atau d. standby letter of credit sesuai dengan Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) atau International Standby Practices (ISP) yang diterbitkan oleh bank berperingkat sampai dengan 200 Banker’s Almanac atau Export Credit Agency (ECA) yang termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (investment grade). (3) Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa;

b. jangka waktu pemblokiran paling kurang sama dengan jangka waktu Aktiva Produktif; c. memiliki pengikatan hukum yang kuat (legally enforceable); dan d. disimpan pada LPEI dan / atau bank pemerintah. (4) Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. bersifat tanpa syarat (unconditional) dan tidak dapat dibatalkan (irrevocable);

b. harus dapat dicairkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diajukannya klaim, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok atau bunga; dan c. mempunyai jangka waktu paling kurang sama dengan jangka waktu Aktiva Produktif.

LPEI wajib mengajukan klaim pencairan agunan tunai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah peminjam wanprestasi (event of default) berdasarkan penetapan LPEI.

Penetapan kualitas hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk: a. Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan b. Pembiayaan dan penempatan dana kepada peminjam dengan lokasi kegiatan usaha berada di daerah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.

Aktiva Non Produktif meliputi AYDA, Rekening Antar Kantor, dan Suspense Account.

(1) LPEI wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA.

(2) LPEI wajib mendokumentasikan upaya penyelesaian AYDA. (3) Pada saat pengambilalihan agunan, LPEI wajib melakukan penilaian kembali terhadap AYDA untuk MENETAPKAN net realizable value. (4) Penetapan net realizable value sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh penilai eksternal. (5) Penilai eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah perusahaan penilai yang memenuhi syarat: a. tidak merupakan pihak terkait dengan peminjam LPEI; b. melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh institusi yang berwenang; c. menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang; d. memiliki izin usaha dari institusi yang berwenang untuk beroperasi sebagai perusahaan penilai; dan e. tercatat sebagai anggota asosiasi yang diakui oleh institusi yang berwenang.

(1) Kualitas AYDA yang dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: a. Lancar, apabila AYDA dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun; b. Kurang Lancar, apabila AYDA dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; c. Diragukan, apabila AYDA dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; atau d. Macet, apabila AYDA dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun. (2) AYDA yang tidak dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), ditetapkan memiliki kualitas satu tingkat di bawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) LPEI wajib melakukan upaya penyelesaian Rekening Antar Kantor dan Suspense Account. (2) Kualitas Rekening Antar Kantor dan Suspense Account ditetapkan sebagai berikut: a. Lancar, apabila Rekening Antar Kantor dan Suspense Account tercatat dalam pembukuan LPEI sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari; atau b. Macet, apabila Rekening Antar Kantor dan Suspense Account tercatat dalam pembukuan LPEI lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.

(1) LPEI wajib membentuk PPA terhadap Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif. (2) PPA terdiri dari: a. cadangan umum dan cadangan khusus untuk Aktiva Produktif; dan b. cadangan khusus untuk Aktiva Non Produktif. (3) Cadangan umum ditetapkan paling kurang sebesar 1% (satu persen) dari Aktiva Produktif yang memiliki kualitas Lancar. (4) Pembentukan cadangan umum dikecualikan untuk Aktiva Produktif dalam bentuk: a. surat berharga yang diterbitkan Pemerintah; b. SBI; c. Surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah negara donor; d. Surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan multilateral; dan e. bagian Aktiva Produktif yang dijamin dengan agunan tunai.

(5) Cadangan khusus ditetapkan paling rendah sebesar: a. 5% (lima persen) dari Aktiva dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan; b. 15% (lima belas persen) dari Aktiva dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan; c. 50% (lima puluh persen) dari Aktiva dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan/atau d. 100% (seratus persen) dari Aktiva dengan kualitas Macet setelah dikurangi nilai agunan. (6) Kewajiban untuk membentuk PPA tidak berlaku bagi Aktiva Produktif untuk transaksi sewa berupa pembiayaan dengan Akad Ijarah atau transaksi sewa dengan perpindahan hak milik berupa pembiayaan dengan Akad Ijarah Muntahiyah bit Tamlik. (7) LPEI wajib membentuk penyusutan/amortisasi untuk transaksi sewa, dengan ketentuan sebagai berikut: a. pembiayaan dengan Akad Ijarah disusutkan/diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan LPEI bagi aktiva yang sejenis; atau b. pembiayaan dengan Akad Ijarah Muntahiyah bit Tamlik disusutkan sesuai dengan masa sewa. (8) Penggunaan nilai agunan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan untuk Aktiva Produktif. (9) Pembentukan PPA untuk Aktiva Produktif dalam bentuk pembiayaan dengan Akad Murabahah, Akad Salam, dan Akad Istishna’ mempergunakan angka saldo harga perolehan atau saldo harga pokok.

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPA ditetapkan sebagai berikut: a. Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek atau termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (investment grade) dan diikat secara gadai; b. kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia;

c. resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang; d. mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan hak tanggungan; e. pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek; dan/atau f. tanah, rumah tinggal dan gedung yang diikat dengan hak tanggungan.

(1) Agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 kecuali huruf a wajib: a. dilengkapi dengan dokumen hukum yang sah; b. diikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan hak preferensi bagi LPEI; dan c. dilindungi asuransi dengan klausula yang memberikan hak kepada LPEI untuk menerima uang pertanggungan dalam hal terjadi pembayaran klaim. (2) Perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan asuransi terhadap agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memenuhi syarat sebagai berikut: a. memenuhi ketentuan tingkat kesehatan sesuai yang ditetapkan institusi yang berwenang; dan b. bukan merupakan pihak terkait dengan LPEI atau kelompok peminjam.

(1) Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPA ditetapkan sebagai berikut: a. Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek atau termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (investment grade), ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai yang tercatat di bursa efek pada akhir bulan;

b. tanah, gedung, rumah tinggal, mesin yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah, pesawat udara, kapal laut, kendaraan bermotor, persediaan, dan resi gudang, ditetapkan paling tinggi sebesar:

1. 70% (tujuh puluh persen) dari penilaian, apabila penilaian dilakukan dalam 18 (delapan belas) bulan terakhir;
2. 50% (lima puluh persen) dari penilaian, apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui jangka waktu 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan;
3. 30% (tiga puluh persen) dari penilaian, apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan namun belum melampaui 30 (tiga puluh) bulan; atau
4. 0% (nol persen) dari penilaian, apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) bulan. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penilai eksternal.

(1) Direktur Eksekutif wajib menyampaikan laporan kualitas aktiva sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini paling lama setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya. (2) Direktur Eksekutif yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah tanggal 15 (lima belas) sampai dengan akhir bulan berikutnya dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan. (3) Dalam hal LPEI belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir bulan berikutnya dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

(1) Dalam memberikan Pembiayaan dan penempatan dana, LPEI wajib memperhatikan BMPP. (2) LPEI dilarang membuat suatu perikatan atau perjanjian atau MENETAPKAN persyaratan yang mewajibkan LPEI untuk memberikan Pembiayaan yang akan mengakibatkan terjadinya Pelanggaran BMPP. (3) BMPP unit kerja syariah mengacu kepada BMPP LPEI.

BMPP kepada pihak terkait ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Modal.

(1) LPEI dilarang memberikan perlakuan yang berbeda dalam penanaman dana kepada pihak terkait. (2) Penanaman dana kepada pihak tidak terkait, untuk keuntungan pihak terkait, digolongkan sebagai penanaman dana kepada pihak terkait.

(1) Pihak terkait meliputi: a. anggota Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana LPEI; b. perusahaan/badan dimana LPEI bertindak sebagai pengendali; c. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horisontal maupun vertikal dari anggota Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana pada LPEI; dan

d. perusahaan/badan dimana Dewan Direktur dan/atau Direktur Pelaksana LPEI

bertindak sebagai pengendali. (2) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d adalah LPEI, Dewan Direktur dan/atau Direktur Pelaksana, atau perusahaan/badan secara langsung atau tidak langsung: a. memiliki secara sendiri atau bersama-sama 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan/badan lain; b. memiliki hak opsi atau hak lainnya yang menyebabkan kepemilikan secara sendiri atau bersama-sama 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan/badan lain; c. melakukan kerjasama pengendalian perusahaan/badan lain; d. melakukan kerjasama dalam mengendalikan perusahaan/badan (acting in concert), sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya yang menyebabkan kepemilikan secara sendiri atau bersama-sama 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan/badan lain; e. memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui mengangkat dan/atau memberhentikan anggota Komisaris dan/atau Direksi perusahaan/badan lain; f. memiliki kemampuan untuk menentukan (controlling influence) kebijakan operasional atau kebijakan strategi perusahaan/badan lain; g. mengendalikan 1 (satu) atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan/badan lain; dan/atau h. melakukan pengendalian terhadap pengendali di perusahaan/badan lain.

(1) BMPP kepada 1 (satu) peminjam ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Modal. (2) BMPP kepada kelompok peminjam ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Modal.

(1) Peminjam digolongkan sebagai kelompok peminjam apabila: a. peminjam merupakan pengendali peminjam lain; b. 1 (satu) pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa peminjam (common ownership); c. peminjam memiliki ketergantungan keuangan (financial interdependence) dengan peminjam lain; d. peminjam menerbitkan jaminan (guarantee) untuk mengambil alih dan atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban peminjam lain dalam hal peminjam lain tersebut gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi) kepada LPEI; dan/atau e. Direksi, Komisaris, dan/atau pejabat eksekutif peminjam menjadi Direksi dan/atau Komisaris pada peminjam lain. (2) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2).

Bagian Keempat

Perhitungan BMPP

Paragraf 1

Pembiayaan

Pasal 44 (1) BMPP untuk Pembiayaan dihitung berdasarkan baki debet. (2) Peminjam untuk pengambilalihan tagihan dalam rangka anjak piutang atau pembelian pembiayaan dengan persyaratan tanpa janji untuk membeli kembali (without recourse) adalah pihak yang berkewajiban untuk melunasi piutang.

(3) Peminjam untuk pengambilalihan dalam rangka anjak piutang atau pembelian pembiayaan dengan persyaratan janji untuk membeli kembali (with recourse) adalah pihak yang menjual tagihan/pembiayaan. (4) Baki debet untuk pengambilalihan dalam rangka anjak piutang atau pembelian pembiayaan dihitung berdasarkan harga beli.

BMPP untuk penempatan dalam bentuk surat berharga dihitung berdasarkan harga beli.

BMPP untuk Tagihan Akseptasi dihitung sebesar nilai wesel yang diaksep.

(1) Transaksi Rekening Administratif berupa jaminan (guarantee), letter of credit (L/C), standby letter of credit (SBLC), atau instrumen serupa lainnya ditetapkan sebagai Pembiayaan kepada pemohon (applicant). (2) BMPP untuk Transaksi Rekening Administratif dihitung sebesar nilai yang telah diterbitkan (outstanding). (3) Jaminan untuk peminjam dan/atau kelompok peminjam yang diterima LPEI dari bank dan/atau pihak lain tidak diperhitungkan sebagai pengurang Pembiayaan.

(1) Pelampauan BMPP dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: a. penurunan Modal; b. perubahan nilai tukar;

c. perubahan nilai wajar; d. penggabungan usaha dan/atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan atau kelompok peminjam; dan/atau e. perubahan ketentuan. (2) Pelampauan BMPP dihitung berdasarkan nilai yang tercatat pada tanggal laporan.

(1) LPEI wajib menyusun dan menyampaikan rencana tindak (action plan) untuk penyelesaian Pelanggaran dan/atau Pelampauan BMPP. (2) Action plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling kurang langkah-langkah untuk penyelesaian Pelanggaran dan/atau Pelampauan BMPP serta target waktu penyelesaian. (3) Target waktu penyelesaian ditetapkan sebagai berikut: a. untuk Pelanggaran BMPP paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal action plan disetujui oleh Menteri. b. untuk Pelampauan BMPP ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal action plan disetujui oleh Menteri. (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak tercapai, LPEI dapat melakukan perubahan action plan dengan persetujuan Menteri.

(1) Action plan untuk penyelesaian atas Pelanggaran dan Pelampauan BMPP harus diterima Menteri paling lama 1 (satu) bulan sejak terjadinya Pelanggaran dan Pelampauan BMPP.

(2) Menteri memberikan persetujuan action plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari sejak action plan diterima.

(3) LPEI wajib menyampaikan laporan pelaksanaan action plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan setelah realisasi action plan.

(1) Ketentuan BMPP tidak berlaku untuk: a. Pembiayaan yang dilakukan setelah memperoleh persetujuan Menteri; b. pembelian surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah, Sertifikat Bank INDONESIA, surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah negara donor, dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan multilateral; c. Pembiayaan yang dijamin oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; d. Pembiayaan yang dijamin dengan:

1. agunan dalam bentuk agunan tunai berupa giro, deposito, tabungan, setoran jaminan dan/atau emas; atau
2. agunan berupa Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah, Bank INDONESIA, pemerintah negara donor, atau lembaga keuangan multilateral. e. Pembiayaan kepada peminjam yang dijamin oleh:
3. bank berperingkat sampai dengan 200 Banker’s Almanac; atau
4. Export Credit Agency (ECA) yang termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (investment grade). (2) Pemerintah negara donor dan/atau lembaga keuangan multilateral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (investment grade). (3) Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari pemilik agunan; b. bersifat tanpa syarat (unconditional) dan tidak dapat dibatalkan (irrevocable); c. jangka waktu pemblokiran paling kurang sama dengan jangka waktu Pembiayaan atau penempatan dana; dan d. memiliki pengikatan hukum yang kuat (legally enforceable). (4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berbentuk standby letter of credit sesuai dengan Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) atau International Standby Practices (ISP) yang berlaku; b. bersifat tanpa syarat (unconditional) dan tidak dapat dibatalkan (irrevocable); c. harus dapat dicairkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diajukan klaim, termasuk pencairan sebagian; dan d. mempunyai jangka waktu paling kurang sama dengan jangka waktu Pembiayaan.

Pengambilalihan (negosiasi) wesel ekspor berjangka dikecualikan dari perhitungan BMPP sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. wesel ekspor berjangka yang diterbitkan atas dasar Usance Letter of Credit sesuai dengan Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) yang berlaku dan diterbitkan atau dikonfirmasi oleh bank berperingkat sampai dengan 200 dalam Banker’s Almanac; dan b. telah diaksep oleh bank.

Pengecualian dari perhitungan BMPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d angka 2 dan huruf e ditetapkan paling tinggi: a. 90% (sembilan puluh persen) dari Modal untuk Pembiayaan kepada pihak terkait; b. 80% (delapan puluh persen) dari Modal untuk Pembiayaan kepada peminjam yang merupakan pihak tidak terkait; dan c. 75% (tujuh puluh lima persen) dari Modal untuk Pembiayaan kepada kelompok peminjam yang merupakan pihak tidak terkait.

(1) Penyertaan Modal Sementara untuk mengatasi kegagalan Pembiayaan dikecualikan dari perhitungan BMPP. (2) Dalam hal terdapat Pembiayaan baru yang diberikan kepada perusahaan dimana LPEI melakukan Penyertaan Modal Sementara, Pembiayaan baru tersebut diperhitungkan dalam BMPP.

Pemberian Pembiayaan dengan pola kemitraan inti-plasma dimana perusahaan inti menjamin Pembiayaan yang diberikan kepada plasma dikecualikan dari pengertian kelompok peminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sepanjang: a. Pembiayaan diberikan dengan pola kemitraan; b. perusahaan inti bukan merupakan pihak terkait dengan LPEI; c. plasma bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi dengan inti; d. plasma memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan inti sebagai bagian dari produksi perusahaan inti; dan e. perjanjian Pembiayaan dengan plasma dilakukan oleh LPEI secara langsung dengan plasma.

(1) BMPP kepada 1 (satu) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditetapkan sebesar 25%(dua puluh lima persen) dari Modal. (2) BUMN dan BUMD tidak diperlakukan sebagai kelompok peminjam.

(1) LPEI wajib menyampaikan laporan BMPP secara bulanan dengan benar dan lengkap kepada Menteri paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya. (2) Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini. (3) Direktur Eksekutif yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah tanggal 15 (lima belas) sampai dengan akhir bulan berikutnya dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan. (4) Dalam hal LPEI belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir bulan berikutnya dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

(1) LPEI wajib memelihara rasio kecukupan Modal paling rendah sebesar 8% (delapan persen). (2) Rasio kecukupan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbandingan antara Modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko. (3) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari: a. modal inti; b. modal pelengkap; dan c. modal pelengkap tambahan.

(4) Aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: a. Aktiva tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit; dan b. Aktiva tertimbang menurut risiko untuk risiko pasar. (5) LPEI wajib menyampaikan laporan rasio kecukupan Modal secara bulanan dengan benar kepada Menteri paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya. (6) Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan rasio kecukupan Modal ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini. (7) Direktur Eksekutif yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah tanggal 15 (lima belas) sampai dengan akhir bulan berikutnya dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan. (8) Dalam hal LPEI belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan akhir bulan berikutnya dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

(1) Dalam hal rasio kecukupan Modal LPEI menjadi berkurang dari 8% (delapan persen), Direktur Eksekutif: a. dilarang melakukan kegiatan Pembiayaan, Asuransi, dan/atau Penjaminan baru yang menyebabkan menurunnya rasio kecukupan Modal; dan b. wajib menyusun rencana tindak pemenuhan rasio kecukupan Modal. (2) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disampaikan kepada Menteri paling lama 15 (lima belas) hari sejak pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Menteri memberikan persetujuan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari sejak rencana tindak diterima. (4) Pemenuhan rasio kecukupan Modal dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal rencana tindak disetujui oleh Menteri.

(1) LPEI wajib mengelola dan memelihara posisi devisa neto secara keseluruhan maupun neraca paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Modal. (2) Posisi devisa neto secara keseluruhan adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari: a. selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing; ditambah dengan b. selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam rupiah.

(1) Perhitungan posisi devisa neto dilakukan pada setiap akhir hari dengan menggunakan kurs reuters jam 16.00 WIB pada hari yang bersangkutan. (2) Dalam hal kurs reuters untuk valuta asing tertentu tidak tersedia, LPEI hanya dapat menggunakan crossing rate pada waktu yang sama dengan kurs reuters.

Posisi devisa neto dihitung secara gabungan yaitu mencakup seluruh kantor cabang LPEI di dalam maupun di luar negeri.

(1) Direktur Eksekutif wajib menyampaikan laporan posisi devisa neto pada akhir hari kerja setiap bulan kepada Menteri. (2) Dalam hal terjadi pelanggaran atau pelampauan posisi devisa neto, LPEI wajib menyampaikan laporan kepada Menteri paling lama 3 (tiga) hari kerja berikutnya.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya periode laporan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini. (4) Direktur Eksekutif yang belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tanggal 5 (lima) setelah berakhirnya periode laporan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.

(1) Dalam melakukan aktivitas Asuransi dan Penjaminan, LPEI harus memiliki retensi sendiri untuk setiap penutupan risiko. (2) Retensi sendiri untuk aktivitas Asuransi dan Penjaminan LPEI masing-masing ditetapkan paling tinggi sebesar 2,5 ‰ (dua koma lima permil) dari Modal. (3) Setiap penutupan Asuransi atau Penjaminan yang nilai retensinya melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperoleh dukungan reasuransi.

Jumlah retensi sendiri untuk seluruh aktivitas Asuransi dan Penjaminan LPEI ditetapkan paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari Modal.

(1) LPEI wajib membentuk cadangan yang terdiri dari: a. cadangan atas premi Asuransi dan fee Penjaminan yang belum merupakan pendapatan; dan b. estimasi klaim retensi sendiri.

(2) Besarnya cadangan atas premi Asuransi dan fee Penjaminan yang belum merupakan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung secara proporsional selama jangka waktu pertanggungan Asuransi atau Penjaminan. (3) Pembentukan estimasi klaim retensi sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. untuk estimasi atas klaim yang masih dalam proses penyelesaian, dihitung berdasarkan estimasi yang wajar atas klaim yang sudah terjadi dan sudah dilaporkan tetapi masih dalam proses penyelesaian, berikut biaya jasa penilai kerugian, dikurangi dengan beban klaim yang akan menjadi bagian penanggung ulang; dan b. untuk estimasi atas klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (Incurred But Not Reported atau IBNR), dihitung berdasarkan estimasi yang wajar atas klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan dengan menggunakan metode rasio klaim, berikut biaya jasa penilai kerugian, dikurangi dengan beban klaim yang akan menjadi bagian penanggung ulang.

(1) LPEI wajib menyampaikan kepada Menteri: a. Laporan Keuangan Bulanan; b. Laporan Kegiatan Usaha Semesteran; c. Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit oleh kantor akuntan publik; dan d. Hal-hal lain yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha atau keadaan keuangan LPEI. (2) Laporan keuangan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib disampaikan paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

(3) Laporan kegiatan usaha semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah periode semester berakhir. (4) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib disampaikan paling lama 4 (empat) bulan sejak tahun buku berakhir. (5) Hal-hal lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak hal-hal lain tersebut ditemukan. (6) Unit kerja syariah wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d secara terpisah. (7) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan ini. (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun berdasarkan ketentuan standar akuntansi keuangan syariah yang berlaku. (9) Direktur Eksekutif yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah tanggal 15 (lima belas) sampai dengan akhir bulan berikutnya dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan. (10) Dalam hal LPEI belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan akhir bulan berikutnya dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). (11) Direktur Eksekutif yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah 1 (satu) bulan sampai dengan akhir bulan kedua setelah periode semester berakhir dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan. (12) Dalam hal LPEI belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan akhir bulan kedua setelah periode semester

berakhir dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). (13) Direktur Eksekutif yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c setelah 4 (empat) bulan sampai dengan akhir bulan kelima setelah tahun buku berakhir dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan. (14) Dalam hal LPEI belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan akhir bulan kelima setelah tahun buku berakhir dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). (15) Dalam hal LPEI belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melampaui batas waktu 5 (lima) hari kerja sejak hal-hal lain tersebut ditemukan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

(1) Dalam rangka meningkatkan transparansi, LPEI wajib membuat laporan tahunan. (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup: a. informasi umum, yang meliputi antara lain:

1. organ LPEI;
2. perkembangan usaha LPEI;
3. strategi dan kebijakan Dewan Direktur; dan
4. laporan Dewan Direktur, b. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdiri dari:
5. neraca;
6. laporan laba rugi;
7. laporan perubahan ekuitas;
8. laporan arus kas; dan
9. catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang Komitmen dan Kontinjensi, c. opini dari kantor akuntan publik; d. seluruh aspek pengungkapan (disclosure) sebagaimana diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku;

e. jenis risiko dan potensi kerugian (risk exposure) yang dihadapi LPEI serta praktek manajemen risiko yang diterapkan LPEI; dan f. informasi lain. (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat untuk 1 (satu) tahun buku dan disajikan paling kurang dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya.

(1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) wajib disampaikan kepada Menteri dan paling kurang kepada: a. menteri yang membidangi perdagangan; b. menteri yang membidangi perindustrian; c. menteri yang membidangi pertanian; d. Bank INDONESIA; e. Yayasan Lembaga Konsumen INDONESIA (YLKI); f. lembaga pemeringkat di INDONESIA; g. 2 (dua) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan; dan h. 2 (dua) majalah ekonomi dan keuangan, paling lama 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir. (2) Direktur Eksekutif yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 5 (lima) bulan sampai dengan akhir bulan keenam setelah tahun buku berakhir dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan. (3) Dalam hal LPEI belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir bulan keenam setelah tahun buku berakhir dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). (4) Dalam surat pengantar penyampaian laporan tahunan kepada Menteri, LPEI melaporkan juga mengenai penyampaian laporan tahunan kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) LPEI harus menginformasikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada home page LPEI paling lama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) LPEI harus mengumumkan laporan keuangan yang telah diaudit dan informasi keuangan lain melalui media massa elektronik dan paling sedikit 2 (dua) media massa cetak yang memiliki peredaran luas secara nasional, paling lama tanggal 30 April tahun berikutnya. (2) Direktur Eksekutif yang mengumumkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah tanggal 30 April sampai dengan akhir bulan kelima setelah tahun buku berakhir dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan. (3) Dalam hal LPEI belum mengumumkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir bulan kelima setelah tahun buku berakhir dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). (4) Laporan keuangan dan informasi keuangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. neraca; b. laporan laba rugi; c. laporan perubahan ekuitas; d. komitmen dan kontinjensi; e. PPA untuk Aktiva Produktif yang telah dibentuk dibandingkan dengan PPA untuk Aktiva Produktif yang wajib dibentuk; f. perhitungan rasio kecukupan Modal; dan g. rasio keuangan lainnya. (5) Bukti pengumuman laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan kepada Menteri paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal publikasi.

(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LPEI. (2) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan Pemeriksaan. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilakukan: a. secara berkala paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun; dan/atau b. setiap waktu bila diperlukan. (2) Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersifat lengkap yang meliputi kebenaran aspek substansi laporan periodik dan kepatuhan terhadap ketentuan UNDANG-UNDANG yang mengatur tentang LPEI beserta peraturan pelaksanaannya. (3) Pemeriksaan setiap waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila: a. berdasarkan hasil analisis atas laporan periodik, patut diduga bahwa penyelenggaraan kegiatan LPEI menyimpang dari ketentuan UNDANG-UNDANG yang mengatur tentang LPEI dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; dan/atau b. berdasarkan penelitian atas keterangan yang didapat atau surat pengaduan yang diterima oleh Menteri, patut diduga bahwa penyelenggaraan kegiatan LPEI

menyimpang dari ketentuan UNDANG-UNDANG yang mengatur tentang LPEI dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

(1) Anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana yang menyebabkan LPEI tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 8, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 ayat (1), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (2), Pasal 49, Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 51 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 58 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 59 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 68 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk: a. Surat Peringatan Kesatu, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan; b. Surat Peringatan Kedua, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan; dan c. Surat Peringatan Ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana yang melakukan pelanggaran.

(4) Dalam hal jangka waktu Surat Peringatan Ketiga berakhir dan anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana yang bersangkutan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka: a. anggota Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif yang bersangkutan dapat diberhentikan oleh Menteri berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor INDONESIA; atau b. Direktur Pelaksana dapat diberhentikan oleh Dewan Direktur berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Dewan Direktur.

(1) Pegawai LPEI yang menyebabkan LPEI tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 8, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 ayat (1), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (2), Pasal 49, Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 51 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 58 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 59 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 68 dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian. (2) Sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk peringatan lisan yang bersifat pembinaan. (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:

a. Surat Peringatan Kesatu, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan; b. Surat Peringatan Kedua, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan; dan c. Surat Peringatan Ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan. (4) Dalam hal jangka waktu Surat Peringatan Ketiga berakhir dan pegawai yang bersangkutan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pegawai yang bersangkutan dapat diberhentikan. (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur sistem kepegawaian LPEI.

Apabila tidak diatur lain, maka ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku juga untuk seluruh kegiatan usaha atau transaksi berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Agustus 2009 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ANDI MATTALATTA

ket: Lampiran Peraturan ini dapat dilihat di www.djpp.depkumham.go.id

atau www.depkeu.go.id