Peraturan Menteri Nomor 13-prt-m-2012 Tahun 2012 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
2. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
3. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
4. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
5. Aset Irigasi adalah jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
6. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
7. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkapnya.
8. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.
9. Pengelolaan Aset Irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna

mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan Pengelolaan Aset Irigasi seefisien mungkin. 10. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 11. Pemerintah provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah provinsi lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 12. Pemerintah kabupaten/kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 13. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 14. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 15. Instansi pusat adalah instansi pusat yang membidangi pembinaan pengelolaan sumber daya air. 16. Unit Pelaksana Teknis adalah organisasi yang bersifat mandiri yang mempunyai tugas tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air. 17. Dinas adalah instansi pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang membidangi irigasi. 18. Petani Pemakai Air adalah semua petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi, termasuk irigasi pompa yang meliputi pemilik sawah, penggarap sawah, penyakap sawah, pemilik kolam ikan yang mendapat air irigasi, dan badan usaha di bidang pertanian yang memanfaatkan air irigasi. 19. Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah Petani Pemakai Air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh Petani Pemakai Air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi. 20. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan Petani Pemakai Air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan Petani Pemakai Air.

21. Komisi irigasi provinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah provinsi, wakil perkumpulan Petani Pemakai Air tingkat Daerah Irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi pada provinsi, dan wakil komisi irigasi kabupaten/kota yang terkait.
22. Komisi irigasi antarprovinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten/kota yang terkait, wakil komisi irigasi provinsi yang terkait, wakil perkumpulan Petani Pemakai Air, dan wakil pengguna jaringan irigasi di suatu Daerah Irigasi lintas provinsi.
23. Komisi irigasi kabupaten/kota adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten/kota, wakil perkumpulan Petani Pemakai Air tingkat Daerah Irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten/kota.
24. Pengelola Jaringan Irigasi Lainnya adalah badan usaha, badan sosial, dan perseorangan.

(1) Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah, pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Masyarakat Petani, dan Pengelola Jaringan Irigasi Lainnya dalam melaksanakan Pengelolaan Aset Irigasi. (2) Pedoman ini bertujuan agar para pengelola irigasi mampu melaksanakan Pengelolaan Aset Irigasi secara efektif dan efisien serta berkelanjutan.

(1) Pengelolaan Aset Irigasi dalam pedoman ini meliputi Pengelolaan Aset Irigasi permukaan dan irigasi air bawah tanah. (2) Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pengelolaan aset/barang milik negara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penatausahaan barang milik negara.

(3) Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Aset Irigasi,Pemerintah Desa danPengelola Jaringan Irigasi Lainnya memberikan data Aset Irigasi dan laporan pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi kepada: a. Unit Pelaksana Teknis untuk Daerah Irigasi yang berada pada wilayah sungai yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah; b. dinas Provinsi untuk Daerah Irigasi yang berada pada wilayah sungai yang menjadi wewenang dan tanggung jawabPemerintah Provinsi; dan c. dinas Kabupaten/Kota untuk Daerah Irigasi yang berada pada wilayah sungai yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota. (4) Pemerintah Desa danPengelola Jaringan Irigasi Lainnya membantu Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dalam melakukan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi yang menjadi tanggung jawabnya pada setiap tahun secara berkelanjutan.

(1) Inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi kegiatan pengumpulan data dan registrasi Aset Irigasi. (2) Inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi. (3) Inventarisasi Aset Irigasi pada Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh Aset Irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap Daerah Irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi pada setiap Daerah Irigasi. (4) Inventarisasi Aset Irigasi pada pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi pada setiap Daerah Irigasi. (5) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan data sekunder dan penelusuran jaringan irigasi. (6) Penelusuran Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder melibatkan partisipasi perkumpulan petani pemakai air.

(1) Inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mulai dilakukan setelah Aset Irigasi selesai dikembangkan sebagian atau seluruhnya. (2) Berdasarkan inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun laporan inventarisasi Aset Irigasi pada setiap akhir tahun yang bersangkutan. (3) Inventarisasi Aset Irigasi dan penyusunan laporan inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Pedoman Teknis Inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pedoman teknis inventarisasi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilengkapi dengan pengkodean untuk Sistim Informasi Pengelolaan Aset Irigasi. (2) Pengkodean untuk Sistim Informasi Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Kode Kabupaten/Kota; b. Kode Wilayah Sungai; c. Kode Aset Irigasi; dan (3) Dalam hal terjadi perubahan terhadap kode Kabupaten/Kota dan kode wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, kode Kabupaten/Kota dan kode wilayah sungai disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Selain pengkodean untuk Sistim Informasi Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pedoman teknis dilengkapi dengan Formulir Isian dan Petunjuk Pengisian sebagaimana tercantum pada Lampiran I Bagian D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Pengkodean untuk Sistim Informasi Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum pada Lampiran I Bagian A sampai dengan Lampiran I Bagian C yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan dengan penyusunan rencana Pengelolaan Aset Irigasi. (2) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan Aset Irigasi sesuai tingkat layanan. (3) Penyusunan rencana Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Daerah Irigasi. (4) Rencana Pengelolaan Aset Irigasi meliputi rencana pengelolaan aset jaringan irigasi dan rencana pengelolaan aset pendukung pengelolaan irigasi.

(5) Rencana Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun untuk jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahun dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali. (6) Rencana Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi rencana: a. pengamanan aset; b. pemeliharaan aset; c. rehabilitasi aset; d. peningkatan aset; e. pembaharuan atau penggantian aset; dan/atau f. penghapusan aset. (7) Dalam hal terjadi bencana, alih fungsi lahan irigasi, dan pertimbangan teknis lainnya, dapat dilakukan perubahan rencana pengelolaan aset Jaringan Irigasi. (8) Rencana pengelolaan aset Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk perkiraan kebutuhan biaya.

(1) Rencana pengelolaan aset Pendukung Pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) meliputi rencana: a. pembentukan dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan kebutuhan; b. peningkatan kemampuan juru, penjaga pintu air dan petugas operasi bendung serta pengembangan organisasi ranting/pengamat; c. pemberdayaan dan pengaturan kembali penempatan tenaga- tenaga pengelola Jaringan Irigasi yang berada di lapangan; d. pembangunan, peningkatan, perbaikan, pembaruan, dan/atau penghapusan bangunan kantor, rumah jaga dan bangunan lainnya yang diperlukan untuk kegiatan Pengelolaan Jaringan Irigasi; e. penambahan, perbaikan, penggantian, dan/atau penghapusan peralatan dan perlengkapan yang ada sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai target tingkat pelayanan yang ditetapkan; dan f. pengamanan fisik, penyelesaian permasalahan, pengamanan dokumen penguasaan lahan/tanah sebagai aset pendukung pengelolaan irigasi.

(2) Dalam melaksanakan perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi pada Daerah Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab: a. Pemerintah, Unit Pelaksana Teknis berkoordinasi dengan Komisi Irigasi antar provinsi, atau Komisi Irigasi provinsi, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan; b. Provinsi, dinas Provinsi berkoordinasi dengan Komisi Irigasi provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan; dan c. Kabupaten/Kota, dinas Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Komisi Irigasi kabupaten/kota. (3) Dalam menyusun perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab: a. Pengelola Jaringan Irigasi Lainnya, melaporkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melalui dinas; dan b. Perkumpulan Petani Pemakai Air atau Pemerintah Desa berkoordinasi dengan Komisi Irigasi yang bersangkutan dan melaporkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melalui dinas.

(1) Penyusunan rencana Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mulai dilakukan setelah berfungsinya sebagian jaringan irigasi atau seluruhnya. (2) Penyusunan rencana Pengelolaan Aset Irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi melalui pertemuan konsultasi masyarakat. (3) Penyusunan rencana Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi Pemerintah yang membidangi pengelolaan jaringan irigasi. (4) Dalam hal Pengelolaan Aset Irigasi menjadi tanggungjawab Pengelola Jaringan Irigasi Lainnya atau perkumpulan petani pemakai air, penyusunan rencana Pengelolaan Aset Irigasi dilakukan secara berkelanjutan oleh Pengelola Jaringan Irigasi Lainnya atau perkumpulan petani pemakai air yang bersangkutan. (5) Penyusunan rencana Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan Pedoman Teknis Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pedoman teknis perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dilengkapi dengan: a. Contoh lampiran Pengelolaan aset irigasi sebagaimana tercantum pada Lampiran II Bagian A; dan b. Contoh Hasil Perhitungan Kinerja Sistem Irigasi dan Daftar Prioritas Penanganan Aset sebagaimana tercantum pada Lampiran II Bagian B; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Rencana Pengelolaan Aset Irigasi paling sedikit memuat: a. tingkat pelayanan saat perencanaan dilakukan dan tingkat pelayanan yang akan dicapai sebagai sasaran Pengelolaan Aset Irigasi; b. rencana kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai tingkat layanan pada aset Jaringan Irigasi; c. rencana kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai tingkat layanan pada aset pendukung pengelolaan irigasi; d. prioritas pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Aset Irigasi; dan e. perkiraan biaya Pengelolaan Aset Irigasi yang diperlukan. (2) Tingkat pelayanan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diukur atas dasar kinerja sistem irigasi, yang terdiri atas unsur: a. kondisi prasarana; b. ketersediaan air; c. indeks pertamanan; d. sarana penunjang; e. organisasi personalia; f. dokumentasi; dan g. perkumpulan petani pemakai air.

(1) Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan berdasarkan rencana Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

(2) Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan fisik dan nonfisik. (3) Pelaksanaan kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk: a. mengamankan; b. memelihara; c. merehabilitasi; d. meningkatkan; e. memperbaharui; f. mengganti;dan g. menghapus aset jaringan irigasi. (4) Pelaksanaan kegiatan nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk: a. mengoperasikan Jaringan Irigasi; b. memperkuat kelembagaan; c. menambah jumlah, dan/atau meningkatkan kemampuan sumber daya manusia; d. menyempurnakan sistem pengelolaan irigasi;dan e. mengganti, memperbaiki, dan/atau mengamankan aset pendukung pengelolaan irigasi lainnya. (5) Pelaksanaan kegiatan fisik dan nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disusun ke dalam laporan pelaksanaan. (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun pada setiap akhir tahun kalender dan terdiri atas laporan kegiatan fisik dan nonfisik yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pelaksana kegiatan. (3) Laporan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Unit Pelaksana Teknis, dinas Provinsi atau dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. (4) Laporan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:

a. Direktur Jenderal yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan dibidang irigasi untuk Pengelolaan Aset Irigasi yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis; b. Gubernur untuk Pengelolaan Aset Irigasi yang dilaksanakan oleh dinas Provinsi; dan c. Bupati/Walikota untuk Pengelolaan Aset Irigasi yang dilaksanakan oleh dinas Kabupaten/Kota. (5) Laporan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Aset Irigasi yang menjadi tanggung jawab Pengelola Jaringan Irigasi Lainnya atau perkumpulan petani pemakai air disusun oleh masing-masing pelaksana kegiatan Pengelolaan Aset Irigasi pada Daerah Irigasi yang yang bersangkutan. (6) Laporan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada: a. Unit Pelaksana Teknis untuk Daerah Irigasi yang berada pada wilayah sungai kewenangan Pemerintah; b. dinas Provinsi yang membidangi sumber daya air untuk Daerah Irigasi yang berada pada wilayah sungai kewenangan Pemerintah Provinsi; atau c. dinas Kabupaten/Kota yang membidangi sumber daya air untuk Daerah Irigasi pada wilayah sungai kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

(1) Evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilakukan pada setiap akhir tahun kalender. (2) Evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi yang dilakukan setiap akhir tahun kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk : a. mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi; dan b. merumuskan masukan untuk Pengelolaan Aset Irigasi tahun berikutnya. (3) Gambaran tentang pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain berupa capaian tingkat pelayanan, keterlambatan atau hambatan pelaksanaan. (4) Evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

(5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Pedoman Teknis Pelaksanaan, Evaluasi, dan Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Hasil evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disusun dalam satu laporan oleh Unit Pelaksana Teknis, dinas Provinsi atau dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masukan bagi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi tahun berikutnya. (3) Evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi yang dilakukan pada setiap akhir tahun kelima menjadi masukan dalam penyusunan rencana Pengelolaan Aset Irigasi tahun berikutnya.

(1) Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi dilakukan dengan maksud untuk menjaga keakuratan data Aset Irigasi. (2) Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap akhir tahun dengan menggunakan hasil inventarisasi tahun yang bersangkutan. (3) Pelaksanaan Pemutakhiran

Hasil Inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan memperbaharui data inventarisasi Aset Irigasi yang meliputi: a. jenis, jumlah, kondisi, fungsi, dan nilai aset saat inventarisasi; b. ketersediaan air dan luas layanan irigasi saat inventarisasi; c. perubahan luas layanan irigasi yang disebabkan oleh penurunan fungsi jaringan, penurunan ketersediaan air di sumber dan alih fungsi lahan irigasi; dan d. data aset pendukung pengelolaan irigasi. (4) Data aset pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi: a. Jumlah dan status perkumpulan petani pemakai air; b. jumlah dan kualifikasi petugas; c. jumlah dan kondisi bangunan gedung;

d. peralatan operasi dan pemeliharaan yang masih layak pakai dan yang tidak layak pakai; dan e. luas lahan yang bersangkutan dengan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

(1) Sistem informasi Pengelolaan Aset Irigasi dikembangkan dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi. (2) Untuk menyelenggarakan sistem informasi Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan komponen: a. unit pengelola data Aset Irigasi; b. perangkat keras yang terdiri atas komputer beserta perlengkapannya, perangkat global positioning system, dan kamera digital; dan c. perangkat lunak yang berupa program komputer. (3) Unit pengelola data Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a di tingkat pusat dikembangkan pada Direktorat Jenderal yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air. (4) Unit pengelola data Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a di daerah dikembangkan pada setiap Unit Pelaksana Teknis daerah atau dinas Provinsi, dan dinas Kabupaten/Kota. (5) Pengembangan unit pengelola data irigasi pada Jaringan Irigasi yang menjadi tanggung jawab Pengelola Jaringan Irigasi Lainnya, perkumpulan petani pemakai air, dan Pemerintah Desa, dilaksanakan pada masing-masing kantor yang bersangkutan.

Informasi mengenai Aset Irigasi yang tersimpan pada unit pengelola data Aset Irigasi dapat diakses oleh instansi lain dan masyarakat umum.

Sistem informasi Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 merupakan subsistem informasi sumber daya air.

(1) Unit Pelaksana Teknis menyelenggarakan Pengelolaan Aset Irigasi pada Daerah Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah. (2) Penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf c yang terkait dengan kegiatan fisik dapat dilakukan secara kontraktual. (3) Penyelenggaraan Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e yang terkait dengan kegiatan nonfisik dapat dilakukan secara kontraktual. (4) Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk menatausahakan hasil inventarisasi Jaringan Tersier yang dilakukan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air. (5) Kegiatan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilaksanakan melalui tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah. (6) Pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Menteri.

(1) Instansi pusat melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi Aset Irigasi yang dilakukan oleh: a. Unit Pelaksana Teknis; dan b. Dinas Provinsi. (2) Kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap akhir tahun dan merupakan rekapitulasi hasil inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(1) Unit Pelaksana Teknis daerah atau Dinas Provinsi menyelenggarakan Pengelolaan Aset Irigasi pada Daerah Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi. (2) Penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf c yang terkait dengan kegiatan fisik dapat dilakukan secara kontraktual. (3) Penyelenggaraan Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e yang terkait dengan kegiatan non fisik dapat dilakukan secara kontraktual. (4) Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk menatausahakan hasil inventarisasi Jaringan Tersier yang dilakukan oleh Perkumpulan petani pemakai air. (5) Kegiatan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilaksanakan melalui tugas pembantuan kepada pemerintah Kabupaten/Kota. (6) Pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

(1) Unit Pelaksana Teknis daerah atau Dinas Provinsi melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi Aset Irigasi yang dilakukan: a. sendiri; dan b. Unit Pelaksana Teknis atau dinas kabupaten/kota. (2) Kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil keseluruhan inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(1) Unit Pelaksana Teknis daerah atau dinas Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pengelolaan Aset Irigasi pada Daerah Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota. (2) Penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf c yang terkait dengan kegiatan fisik dapat dilakukan secara kontraktual. (3) Penyelenggaraan Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e yang terkait dengan kegiatan nonfisik dapat dilakukan secara kontraktual. (4) Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk menatausahakan hasil inventarisasi jaringan tersier yang dilakukan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air.

(1) Dinas Kabupaten/Kota melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi Aset Irigasi yang dilakukan: a. sendiri; dan b. Pemerintah Desa. (2) Kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekapitulasi hasil inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(1) Pemerintah Desa dan Pengelola Jaringan Irigasi Lainnya bertanggung jawab terhadap Pengelolaan Aset Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. (2) Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah Desa dan Pengelola Jaringan Irigasi Lainnya dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam

(1) Pengelolaan Aset Irigasi pada Jaringan Irigasi Tersier menjadi hak dan tanggung jawab Perkumpulan Petani Pemakai Air. (2) Dalam melaksanakan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perkumpulan Petani Pemakai Air memberikan data Aset Irigasi dan laporan pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi kepada: a. Unit Pelaksana Teknis pada jaringan irigasi tersier yang berada pada Daerah Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah; b. dinas Provinsi pada jaringan irigasi tersier yang berada pada Daerah Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi; dan c. dinas Kabupaten/Kota pada jaringan irigasi tersier yang berada pada Daerah Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota. (3) Dalam hal Perkumpulan Petani Pemakai Air tidak mampu melaksanakan Pengelolaan Aset Irigasi pada Jaringan Irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberi bantuan

teknis dan pembiayaan kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air berdasarkan permintaan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan prinsip kemandirian (4) Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membantu Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikotadalam melakukan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi pada Jaringan Irigasi Tersier dengan Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Jaringan Irigasi dan Aset Irigasi lainnya. (5) Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Jaringan Irigasi Jaringan Irigasi dan Aset Irigasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang menjadi hak dan tanggung jawabnya dilakukan pada setiap tahun.

(1) Pengelolaan Aset Irigasi air bawah tanah menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah Provinsi, atau pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. (2) Dalam pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah, pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengikutsertakan perkumpulan petani pemakai air. (3) Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Aset Irigasi air bawah tanah sebagai bagian dari kegiatan Pengelolaan Aset Irigasi berdasarkan pada Pedoman Teknis Inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dalam pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 26 dapat dibentuk satuan tugas khusus pada Unit Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana Teknis daerah atau dinas Provinsi, Unit Pelaksana Teknis daerah atau dinas Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam Pengelolaan Aset Irigasi, Pemerintah, pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Pengelola Jaringan Irigasi Lainnya menyediakan biaya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. (2) Dalam hal Pengelolaan Aset Irigasi dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air, biaya Pengelolaan Aset Irigasi disediakan oleh masing-masing pelaksana kegiatan sesuai dengan tanggung jawabnya. AB VIII KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2012 MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

DJOKO KIRMANTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN