Peraturan Menteri Nomor 13-prt-m-2011 Tahun 2011 tentang TATA CARA PEMELIHARAAN DAN PENILIKAN JALAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalulintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

2. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.

3. Bangunan pelengkap adalah bangunan untuk mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan yang meliputi jembatan, terowongan, ponton, lintas atas (flyover, elevated road), lintas bawah (underpass), tempat parkir, gorong-gorong, tembok penahan, dan saluran tepi jalan dibangun sesuai dengan persyaratan teknis.

4. Perlengkapan Jalan adalah sarana yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu-lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu-lintas yang meliputi marka jalan, rambu lalu-lintas, alat pemberi isyarat lalu- lintas, lampu penerangan jalan, rel pengaman (guardrail), dan penghalang lalu-lintas (traffic barrier);

5. Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan adalah bangunan atau alat yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas.

6. Perlengkapan jalan yang berkaitan tidak langsung dengan pengguna jalan adalah bangunan yang dimaksudkan untuk keselamatan pengguna jalan, dan pengamanan aset jalan, dan informasi pengguna jalan.

7. Bagian-bagian jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.

8. Ruang manfaat jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan guna dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta ambang pengamannya.

9. Ruang milik jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang dibatasi dengan tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan dan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas dimasa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.

10. Ruang pengawasan jalan yang selanjutnya disebut Ruwasja adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan pengemudi, konstruksi bangunan jalan dan fungsi jalan.

11. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.

12. Pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.

13. Pemeliharaan rutin jalan adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan- kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap.

14. Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu.

15. Pemeliharaan berkala jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang lebih luas dan setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.

16. Rehabilitasi jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.

17. Rekonstruksi adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.

18. Penilikan jalan adalah kegiatan pelaksanaan, pengamatan, pemanfaatan jalan dan kondisi jalan setiap hari dan laporan pengamatan serta usulan tindakan terhadap hasil pengamatan disampaikan kepada penyelenggara jalan atau instansi yang ditunjuk.

19. Penilik jalan adalah tenaga pelaksana yang melakukan penilikan jalan.

20. Pemrograman adalah kegiatan untuk menentukan jenis-jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan berdasarkan batasan biaya yang disetujui, pembuatan jadwal pelaksanaan, jadwal pengadaan, serta monitoring dan evaluasi maupun revisi program jika diperlukan.

21. Perkerasan berpenutup adalah perkerasan permukaan dengan bahan perekat sebagai pengikat agregat baik bersifat struktur maupun non-struktur, misalnya perkerasan beraspal, perkerasan bersemen.

22. Pembentukan kembali permukaan (grading operation) adalah kegiatan pemeliharaan rutin jalan kerikil/tanah (gravel/unpaved roads) yang dilakukan dengan seperangkat peralatan Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) jalan yang terdiri antara lain alat perata mekanis, truk distribusi air, truk pengangkut material, alat pemadat, alat bantu lainnya membentuk permukaan, mengisi kembali material kerikil/tanah yang hilang, memadatkan, membersihkan tumbuh-tumbuhan, semak, pepohonan, dan melancarkan drainase permukaan jalan secara rutin dan periodik sesuai rencana agar jalan tetap dapat berfungsi melayani arus lalu-lintas secara berkeselamatan.

23. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

(1) Pengaturan tata cara pemeliharaan dan penilikan jalan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi penyelenggara jalan dalam pelaksanaan pemeliharaan dan penilikan jalan. (2) Pengaturan pemeliharaan dan penilikan jalan bertujuan sebagai upaya untuk: a. mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan; b. mewujudkan pelayanan jalan yang sesuai standar pelayanan minimal; dan c. mewujudkan ketertiban dalam penggunaan bagian-bagian jalan. (3) Lingkup pengaturan tata cara pemeliharaan jalan dan penilikan jalan, meliputi: a. rencana umum pemeliharaan jalan; b. survey pemeliharaan jalan; c. pemrograman pemeliharaan jalan;

d. pembiayaan pemeliharaan jalan; e. perencanaan teknis pemeliharaan jalan; f. pelaksanaan pemeliharaan jalan; g. penilikan jalan; h. pengawasan termasuk pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pemeliharaan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota; dan i. peran masyarakat dalam pemeliharaan jalan.

(1) Penyelenggara jalan wajib menyusun rencana pemeliharaan jalan. (2) Rencana umum pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. sistem informasi; b. sistem manajemen aset; dan c. rencana penanganan pemeliharaan jalan.

(1) Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan pemeliharaan data untuk menghasilkan informasi dan rekomendasi penanganan pemeliharaan jalan. (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data inventarisasi jalan dan data kondisi jalan.

(1) Sistem manajemen aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan penatausahaan dan pemanfaatan bagian-bagian jalan, leger jalan, serta preservasi aset jalan. (2) Preservasi aset jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pemeliharaan jalan yang dapat diikuti dengan rekonstruksi pada bagian-bagian jalan yang terencana antara lain akibat bencana alam. (3) Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan jalannya. (4) Pemeliharaan perlengkapan jalan meliputi perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan dan yang berkaitan tidak langsung dengan pengguna jalan. (5) Pemeliharaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan merupakan kewenangan dari penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan, apabila akan ditangani oleh penyelenggara jalan harus dikoordinasikan terlebih dulu dengan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan sebelum dimasukkan ke dalam rencana penanganan pemeliharaan jalan. (6) Rekonstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan peningkatan struktur jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan jalannya, tanpa peningkatan kapasitas. (7) Kegiatan penatausahaan, pemanfaatan bagian-bagian jalan, dan leger jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

(1) Rencana Penanganan pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c. mencakup rencana pemeliharaan terhadap jalur dan/atau lajur lalu lintas, bahu jalan, bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan, serta lahan pada Rumaja dan Rumija. (2) Penanganan pemeliharaan jalan dilakukan secara preventif dan reaktif. (3) Penanganan pemeliharaan jalan yang dilakukan secara preventif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk membatasi jenis, tingkat, sebaran kerusakan, dan menunda kerusakan lebih lanjut, serta mengurangi jumlah kegiatan pemeliharaan rutin, melindungi perkerasan dari pengaruh beban dan lingkungan, dan mempertahankan kondisi jalan dalam tingkatan baik dan sedang sesuai dengan rencana. (4) Penanganan pemeliharaan jalan yang dilakukan secara reaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memperbaiki setiap kerusakan yang telah terjadi pada perkerasan jalan di luar kemampuan pengamatan. (5) Penanganan pemeliharaan jalan dilakukan secara reaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimaksudkan untuk mengembalikan ke kondisi sesuai dengan rencana. (6) Rencana pemeliharaan terhadap jalur dan/atau lajur lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeliharaan jalan dengan perkerasan dan tanpa perkerasan. (7) Pemeliharaan jalan dengan perkerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas: a. jalan dengan perkerasan berpenutup; dan b. jalan dengan perkerasan tanpa penutup. (8) Pemeliharaan jalan dengan perkerasan berpenutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan pemeliharaan jalan berlapis perkerasan agregat permukaan yang berikat seperti antara lain dengan aspal, semen. (9) Pemeliharaan jalan tanpa perkerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan pemeliharaan terhadap jalan kerikil/tanah yang dipadatkan sesuai rencana sebagai tanah dasar (subgrade). (10) Penanganan pemeliharaan jalan tanpa perkerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup kelancaran sistem drainase badan jalan dan saluran air, ketepatan dalam pemilihan jenis material permukaan, pekerjaan pembentukan kembali permukaan, serta pembersihan dan pengendalian tumbuhan agar kondisi badan jalan tetap stabil. (11) Penanganan pemeliharaan bahu jalan meliputi kegiatan pembersihan, pemadatan, perataan, dan pembentukan bahu jalan. (12) Kegiatan penanganan pemeliharaan jalan yang akan dilaksanakan pada setiap tahun dituangkan ke dalam dokumen rencana penanganan jalan sesuai dengan persyaratan teknis rencana penangananan pemeliharaan jalan yang diatur dalam lampiran Peraturan Menteri ini.

(1) Rencana Penanganan pemeliharaan bangunan pelengkap jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mencakup rencana pemeliharaan bagian-bagian bangunan pelengkap jalan. (2) Penanganan pemeliharaan aliran sungai atau drainase, tanah timbunan, bangunan bawah dan bangunan atas di dekat/pada bangunan pelengkap jalan dilakukan secara preventif dan/atau reaktif sesuai dengan kemampuan teknologi pengamatan dan sumber daya yang tersedia. (3) Penanganan pemeliharaan bangunan pelengkap jalan dilakukan secara preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk membatasi jenis, tingkat, dan sebaran kerusakan, mengurangi jumlah kegiatan pemeliharaan rutin, melindungi bangunan pelengkap jalan dari pengaruh beban dan lingkungan, serta menunda kerusakan lebih lanjut sehingga tetap pada kondisi mantap sesuai dengan rencana.

(4) Penanganan pemeliharaan bangunan pelengkap jalan dilakukan secara reaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memperbaiki setiap kerusakan yang telah terjadi di luar kemampuan pengamatan. (5) Penanganan pemeliharaan bangunan pelengkap jalan dilakukan secara reaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk mengembalikan ke kondisi sesuai dengan rencana. (6) Penanganan pemeliharaan bangunan pelengkap jalan secara reaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penanganan komponen jembatan, terowongan, ponton, lintas atas, lintas bawah, tembok penahan, gorong-gorong yang telah mengalami kerusakan berdasarkan Nilai Kondisi (NK). (7) Kegiatan penanganan pemeliharaan bangunan pelengkap jalan yang akan dilaksanakan pada setiap tahun dituangkan dalam dokumen rencana penanganan bangunan pelengkap jalan.

(1) Rencana penanganan pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi informasi tentang sumber dana, cara pemilihan penyedia jasa, nomor dan nama ruas, jenis penanganan, besaran biaya, waktu pelaksanaan, sistem pengadaan, dan penanggung jawab kegiatan. (2) Penyelenggara jalan wajib mempublikasikan rencana penanganan pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui media cetak, media elektronik, atau situs resmi penyelenggara jalan paling lambat akhir bulan Januari tahun berjalan.

(1) Survei pemeliharaan jalan dimaksudkan untuk memperoleh data administrasi dan data kondisi jalan. (2) Survei pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi survei inventarisasi jalan dan survei kondisi jalan. (3) Survei inventarisasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pengumpulan data inventarisasi jalan yang meliputi: fungsi jalan, status jalan, bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan, data lalu lintas, data geometrik jalan, data konstruksi perkerasan yang ada, dan data lingkungan terakhir dari masing-masing ruas jalan yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun. (4) Hasil survei inventarisasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk data dasar bagi penyelenggara jalan. (5) Survei kondisi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jalur dan/atau lajur lalu lintas, bahu jalan, bangunan pelengkap, perlengkapan jalan, dan lahan pada Rumaja dan Rumija, yang dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. (6) Hasil survei kondisi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menentukan jenis penanganan yang diperlukan. (7) Survei inventarisasi jalan dan kondisi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dilakukan oleh petugas atau penyedia jasa yang ditunjuk oleh penyelenggara jalan.

(1) Survei pemeliharaan bangunan pelengkap jalan terdiri dari survei inventarisasi bangunan pelengkap jalan dan survei kondisi bangunan pelengkap jalan. (2) Survei inventarisasi bangunan pelengkap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa kegiatan pengumpulan data bangunan pelengkap jalan yang meliputi: data administrasi (nomor, nama, lokasi, tahun pembuatan, tanggal pemeriksaan, nama pemeriksa, dan data lalu-lintas), jenis lintasan dan data geometri; jumlah bentang, panjang total, sudut kemiringan, busur lengkung, dan data komponen utama, tergantung pada jenis bangunan pelengkapnya. (3) Survei kondisi bangunan pelengkap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan pemeriksaan penilaian kondisi detail bangunan pelengkap jalan yang dapat dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan rutin dalam tenggang waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun sesuai dengan kondisi bangunan pelengkap jalan dan faktor lainnya. (4) Hasil survei kondisi bangunan pelengkap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk menentukan jenis penanganan yang diperlukan. (5) Survei bangunan pelengkap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas atau penyedia jasa yang mempunyai kompetensi dalam bidang survei jembatan yang ditunjuk oleh penyelenggara jalan.

Kegiatan survei dan pelaksanaan pemeliharaan jalan, kegiatan pemeriksaan dan pemeliharaan bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional INDONESIA (SNI), pedoman, manual, dan tata cara sesuai peraturan perundang- undangan.

(1) Pemrograman pemeliharaan jalan mencakup penetapan lokasi, waktu penanganan dan jenis penanganan yang tepat. (2) Pemrograman pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan menentukan ruas/segmen ruas jalan yang masuk dalam penanganan pekerjaan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi. (3) Pemrograman pemeliharaan bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) dan (4) meliputi kegiatan menentukan lokasi Bangunan Pelengkap dan perlengkapan tersebut yang masuk dalam penanganan pekerjaan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi Bangunan Pelengkap jalan dan perlengkapan jalan. (4) Pemrograman pemeliharaan jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melaksanakan survei untuk menentukan prioritas penanganan, jenis pekerjaan, perkiraan volume pekerjaan, harga satuan pekerjaan serta rencana biaya penanganan. (5) Pemrograman pemeliharaan jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh penyelenggara jalan untuk menentukan jenis-jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan berdasarkan batasan biaya yang disetujui, jadwal pelaksanaan, jadwal pengadaan, monitoring dan evaluasi.

(6) Pemrograman pemeliharaan jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh petugas atau penyedia jasa yang ditunjuk penyelenggara jalan.

(1) Rencana pembiayaan pemeliharaan jalan atas hasil pemrograman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 didasarkan pada pertimbangan sosio ekonomi, potensi, dan kemampuan penyelenggaraan jalan di wilayah/daerah sesuai status jalannya serta prioritas penanganannya. (2) Prioritas pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis ekonomis yang diatur dalam suatu sistem manajemen jalan yang obyektif. (3) Sistem manajemen jalan yang obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disiapkan dan dioperasikan secara berkelanjutan oleh masing-masing penyelenggara jalan dengan pembinaan dan pengawasan umum oleh Menteri.

(1) Pembiayaan kegiatan pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10 untuk status jalan nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (2) Pembiayaan kegiatan pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10 untuk status jalan provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi (APBD/P). (3) Pembiayaan kegiatan pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10 untuk status jalan kabupaten/kota dan jalan desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD Kab/Kota).

(1) Kegiatan pemeliharaan rutin jalan dilakukan pada ruas jalan/bagian ruas jalan dan bangunan pelengkap dengan kriteria sebagai berikut: a. ruas jalan dengan kondisi baik dan sedang atau disebut jalan mantap; b. bangunan pelengkap jalan yang mempunyai kondisi baik sekali dan baik. (2) Pemeliharaan berkala jalan dilakukan pada ruas jalan/bagian ruas jalan dan bangunan pelengkap dengan kriteria sebagai berikut: a. ruas Jalan yang karena pengaruh cuaca atau karena repetisi beban lalulintas sudah mengalami kerusakan yang lebih luas maka perlu dilakukan pencegahan dengan cara melakukan pelaburan, pelapisan tipis, penggantian dowel, pengisian celah/retak, peremajaan/joint. b. ruas jalan yang sesuai umur rencana pada interval waktu tertentu sudah waktunya untuk dikembalikan ke kondisi pelayanan tertentu dengan cara dilapis ulang; c. ruas jalan dengan nilai kekesatan permukaan jalan (skid resistance) kurang dari 0,33 (nol koma tiga puluh tiga); d. ruas jalan dengan kondisi rusak ringan;

e. bangunan pelengkap jalan yang telah berumur paling rendah 3 (tiga) tahun sejak dilakukan pembangunan, penggantian atau pemeliharaan berkala; dan/atau f. bangunan pelengkap yang mempunyai kondisi sedang. (3) Rehabilitasi jalan dilakukan pada ruas jalan/bagian ruas jalan dan bangunan pelengkap dengan kriteria sebagai berikut: a. ruas jalan yang semula ditangani melalui program pemeliharaan rutin namun karena suatu sebab mengalami kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana; b. bangunan pelengkap yang sudah mempunyai umur pelayanan paling sedikit 8 (delapan) tahun; c. bangunan pelengkap yang sudah mempunyai umur pelayanan 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun yang memerlukan penanganan rehabilitasi dan perbaikan besar pada elemen strukturnya; atau d. bangunan pelengkap yang mempunyai kondisi rusak ringan; e. bangunan pelengkap yang memerlukan perbaikan darurat atau penanganan sementara; dan/atau f. bangunan pelengkap jalan berupa jembatan, terowongan, ponton, lintas atas, lintas bawah, tembok penahan, gorong-gorong dengan kemampuan memikul beban yang sudah tidak memenuhi standar sehingga perlu dilakukan perkuatan atau penggantian. (4) Rekonstruksi dilakukan pada ruas/bagian jalan dengan kondisi rusak berat. (5) Penggantian dilakukan pada bangunan pelengkap dengan kondisi: a. rusak berat/kritis; dan/atau b. runtuh. (6) Kriteria kondisi jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan jalannya sesuai fungsi jalan dan kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalannya diatur lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Menteri ini.

(1) Pemeliharaan jalan dilaksanakan berdasarkan rencana pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). (2) Pelaksanaan pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan keselamatan pengguna jalan dan kelancaran lalu lintas dengan penempatan rambu lalu lintas secara jelas, aman, dan stabil. (3) Pelaksanaan pemeliharaan jalan di rumija wajib dilaksanakan dengan tidak mengganggu fungsi rumaja. (4) Pemeliharaan jalan harus dilaksanakan dengan mengikuti kriteria teknis dan ketentuan/ tatacara yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan. (5) Pemeliharaan bangunan pelengkap jalan harus dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman pemeliharaan bangunan pelengkap jalan yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.

(1) Kegiatan pemeliharaan jalan dilaksanakan oleh satuan kerja pelaksanaan jalan atau satuan kerja lain yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya. (2) Organisasi dan tata laksana satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penyelenggara jalan. (3) Kegiatan pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

(1) Pemeliharaan jalan meliputi kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan, dan rekonstruksi jalan. (2) Pemeliharaan rutin jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tahun, meliputi kegiatan: a. pemeliharaan/pembersihan bahu jalan; b. pemeliharaan sistem drainase (dengan tujuan untuk memelihara fungsi dan untuk memperkecil kerusakan pada struktur atau permukaan jalan dan harus dibersihkan terus menerus dari lumpur, tumpukan kotoran, dan sampah); c. pemeliharaan/pembersihan rumaja; d. pemeliharaan pemotongan tumbuhan/tanaman liar (rumput-rumputan, semak belukar, dan pepohonan) di dalam rumija; e. pengisian celah/retak permukaan (sealing); f. laburan aspal; g. penambalan lubang; h. pemeliharaan bangunan pelengkap; i. pemeliharaan perlengkapan jalan; dan j. Grading operation / Reshaping atau pembentukan kembali permukaan untuk perkerasan jalan tanpa penutup dan jalan tanpa perkerasan. Pemeliharaan berkala jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan: a. pelapisan ulang (overlay); b. perbaikan bahu jalan; c. pelapisan aspal tipis, termasuk pemeliharaan pencegahan/preventive yang meliputi antara lain fog seal, chip seal, slurry seal, micro seal, strain alleviating membrane interlayer (SAMI),; d. pengasaran permukaan (regrooving); e. pengisian celah/retak permukaan (sealing); f. perbaikan bangunan pelengkap; g. penggantian/perbaikan perlengkapan jalan yang hilang/rusak; h. pemarkaan (marking) ulang; i. penambalan lubang; j. Untuk jalan tidak berpenutup aspal/ beton semen dapat dilakukan penggarukan, penambahan, dan pencampuran kembali material (ripping and reworking existing layers) pada saat pembentukan kembali permukaan; dan k. pemeliharaan/pembersihan rumaja. (3) Rehabilitasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara setempat, meliputi kegiatan:

a. pelapisan ulang; b. perbaikan bahu jalan; c. perbaikan bangunan pelengkap; d. perbaikan/penggantian perlengkapan jalan;

e. penambalan lubang; f. penggantian dowel/tie bar pada perkerasan kaku (rigid pavement); g. penanganan tanggap darurat. h. pekerjaan galian; i. pekerjaan timbunan; j. penyiapan tanah dasar; k. pekerjaan struktur perkerasan; l. perbaikan/pembuatan drainase; m. pemarkaan; n. pengkerikilan kembali (regraveling) untuk perkerasan jalan tidak berpenutup dan jalan tanpa perkerasan; dan o. pemeliharaan/pembersihan rumaja. (4) Rekonstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara setempat meliputi kegiatan:

a. perbaikan seluruh struktur perkerasan, drainase, bahu jalan, tebing, dan talud; b. peningkatan kekuatan struktur berupa pelapisan ulang perkerasan dan bahu jalan sesuai umur rencananya kembali; c. perbaikan perlengkapan jalan; d. perbaikan bangunan pelengkap; dan e. pemeliharaan/pembersihan rumaja.

(1) Pemeliharaan bangunan pelengkap jalan meliputi kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dan penggantian komponen bangunan pelengkap jalan. (2) Pemeliharaan rutin bangunan pelengkap jalan dilakukan sepanjang tahun dan meliputi kegiatan: a. pembersihan secara umum; b. pembuangan tumbuhan liar dan sampah; c. pembersihan dan pelancaran drainase; d. perbaikan ringan; e. pengecatan sederhana; dan f. pemeliharaan permukaan lantai kendaraan. (3) Pemeliharaan berkala bangunan pelengkap jalan meliputi kegiatan: a. pengecatan ulang; b. pelapisan permukaan aspal; c. penggantian lantai kayu; d. penggantian kayu pada jalur roda kendaraan; e. pembersihan jembatan secara mendetail; f. penggantian siar muai (expansion joints); g. penggantian baut h. penggantian elemen-elemen sekunder/kecil; i. perbaikan sandaran tangan (hand railings); j. perbaikan pagar pengaman (guardrails); k. perbaikan patok pengarah (guide posts); l. menjaga berfungsinya bagian-bagian yang bergerak (perletakan/ landasan, siar muai); m. perkuatan elemen struktur sekunder; n. perbaikan tebing pada jalan pendekat; dan o. perbaikan aliran sungai di dekat bangunan pelengkap jalan.

(4) Rehabilitasi bangunan pelengkap jalan meliputi kegiatan: a. perbaikan berat lantai kendaraan (sistem lantai); b. perbaikan berat bangunan atas (struktur beton, baja, dan kayu); c. perbaikan berat bangunan bawah; d. perkuatan struktur bangunan pelengkap jalan; dan e. penanganan tanggap darurat. (5) Penggantian/rekonstruksi bangunan pelengkap jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan penggantian seluruh atau sebagian komponen bangunan pelengkap jalan tanpa meningkatkan kapasitas bangunan pelengkap jalan.

(1) Penilikan jalan meliputi: a. pengamatan atas pemanfaatan dan kondisi bagian-bagian jalan; b. pelaporan atas hasil pengamatan; c. pengusulan tindakan yang diperlukan terhadap hasil pengamatan; dan d. menerima keluhan/masukan/informasi dari masyarakat/ pengguna jalan. (2) Penilikan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penilik jalan yang diangkat oleh penyelenggara jalan atau instansi berwenang yang ditunjuk oleh penyelenggara jalan. (3) Pengamatan jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada bagian-bagian jalan setiap hari. (4) Pelaporan atas hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara tertulis kepada penyelenggara jalan atau instansi yang berwenang paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan. (5) Apabila terjadi suatu kejadian yang mengakibatkan gangguan terhadap keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan, paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari sejak terjadinya gangguan tersebut, penilik jalan harus melakukan hal-hal sebagai berikut: a. melaporkan kepada penyelenggara jalan atau instansi yang berwenang; b. memasang rambu peringatan sementara sesuai pedoman yang berlaku di lokasi adanya gangguan tersebut sebelum penanganan perambuan selengkapnya dilakukan oleh satuan kerja penanganan jalan atau satuan kerja lain yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan sesuai wilayah kerjanya; dan c. Mengusulkan tindakan yang perlu diambil atas pelaporan dari hasil pengamatan kepada penyelenggara jalan atau instansi yang berwenang. (6) Gangguan terhadap keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi: a. kerusakan jalan, bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan; b. kejadian alam seperti longsoran, pohon tumbang, kebakaran; dan/atau c. kegiatan manusia seperti pendirian bangunan dan atribut, antara lain tugu, gapura, gardu, rumah, pasar, tiang, papan reklame, bendera dan umbul-umbul.

Penilik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi sebagai berikut: a. berpendidikan minimum Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang sederajat; b. sehat rohani dan jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;

c. mengetahui dengan baik situasi dan kondisi jalan di wilayah kerjanya; dan d. mampu melakukan penilaian kondisi bagian-bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan.

(1) Penyelenggaraan urusan pemeliharaan jalan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah dapat dilakukan dengan: a. menyelenggarakan sendiri; b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi; atau c. menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada gubernur berdasarkan asas tugas pembantuan. (2) Penyelenggaraan urusan pemeliharaan jalan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dapat dilakukan dengan: a. menyelenggarakan sendiri; atau b. menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan. (3) Penyelenggaraan urusan pemeliharaan jalan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat dilakukan dengan: a. menyelenggarakan sendiri; atau b. menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintah desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

(1) Pengawasan pelaksanaan pemeliharaan jalan meliputi kegiatan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan jalan. (2) Pemantauan pelaksanaan pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemantauan: a. kemajuan pelaksanaan fisik dan keuangan, b. kondisi jalan c. kualitas kerja; dan d. keselamatan pengguna jalan. (3) Pemantauan pelaksanaan pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jalan nasional dilaksanakan oleh penyelenggara jalan nasional. (4) Pemantauan pelaksanaan pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jalan provinsi dilaksanakan oleh gubernur atau instansi yang ditunjuk. (5) Pemantauan pelaksanaan pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jalan kabupaten/kota dilaksanakan oleh bupati/walikota atau instansi yang ditunjuk. (6) Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan jalan dilakukan sebagai berikut: a. Satuan kerja pelaksanaan jalan nasional membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemeliharaan jalan kepada atasan langsung satuan kerja penanganan jalan nasional paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan.

b. Satuan kerja pelaksanaan jalan provinsi membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kepada atasan langsung satuan kerja penanganan jalan provinsi paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan. c. Satuan kerja pelaksanaan jalan kabupaten/kota membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemeliharaan jalan kepada atasan langsung satuan kerja penanganan jalan kabupaten/kota paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan. (7) Penyelenggara jalan nasional wajib mengevaluasi dan menggunakan hasil evaluasi atas laporan pelaksanaan pemeliharaan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a sebagai dasar perencanaan dan penentuan sasaran pemeliharaan jalan tahun berikutnya. (8) Penyelenggara jalan provinsi wajib mengevaluasi dan menggunakan hasil evaluasi atas laporan pelaksanaan pemeliharaan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b sebagai dasar perencanaan dan penentuan sasaran pemeliharaan jalan tahun berikutnya. (9) Penyelenggara jalan kabupaten/kota wajib mengevaluasi dan menggunakan hasil evaluasi atas laporan pelaksanaan pemeliharaan jalan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c sebagai dasar perencanaan dan penentuan sasaran pemeliharaan jalan tahun berikutnya.

(1) Pemeliharaan jalan yang dilaksanakan oleh penyelenggara jalan nasional sebagai salah satu bahan pemantauan dan evaluasi dalam upaya pencapaian target standar pelayanan minimal bidang jalan yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Pemeliharaan jalan yang dilaksanakan oleh penyelenggara jalan provinsi dan kabupaten/kota sebagai salah satu bahan pemantauan dan evaluasi dalam upaya pencapaian target standar pelayanan minimal bidang jalan yang ditetapkan oleh Menteri.

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan. (2) Peran masyarakat dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peran serta orang atau instansi sepanjang tidak merugikan kepentingan umum. (3) Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penyediaan biaya dan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh orang atau instansi, atau pelaksanaan konstruksi oleh penyelenggara jalan atas biaya dari orang atau instansi yang bersangkutan. (4) Penyediaan biaya pemeliharaan jalan oleh orang atau instansi diatur dalam bentuk perjanjian kerja sama dengan prinsip: a. Efisiensi; b. Efektivitas; c. Sinergi; d. Saling menguntungkan; e. Kesepakatan bersama;

f. Itikad baik; g. Mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA; h. Persamaan kedudukan; i. Transparansi; j. Keadilan; dan k. Kepastian hukum. (5) Pemeliharaan jalan dalam bentuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh orang atau instansi harus mengikuti ketentuan peraturan perundangan. (6) Hasil kerja sama berupa pembiayaan, pelaksanaan konstruksi pemeliharaan jalan maupun kombinasinya yang berupa barang, harus dicatat sebagai aset pemerintah atau pemerintah daerah sesuai status jalannya.

Kriteria Teknis Pemeliharaan Jalan secara rinci tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2011 MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

DJOKO KIRMANTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 612

1 - 6

KRITERIA TEKNIS PEMELIHARAAN JALAN

1. Tabel Penentuan Nilai RCI;

2. Tabel Penentuan Kondisi Ruas Jalan (B, S, RR, RB) Berdasarkan Nilai RCI atau IRI VS Volume Lalu – Lintas (LHRT);

3. Tabel Penentuan Nilai Kondisi Bangunan Pelengkap Jalan;

4. Tabel Penentuan Program Penanganan Bangunan Pelengkap Pada Jalan Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota;

5. Tabel Penentuan Program Penanganan Pemeliharaan Jalan Berpenutup Aspal/Beton Semen;

6. Tabel Penentuan Program Penanganan Pemeliharaan Jalan Tidak Berpenutup Aspal/Beton Semen;