Peraturan Menteri Nomor 119-permentan-hk-310-11-2013 Tahun 2013 tentang SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGANGKATAN KONSULTAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan Varietas Tanaman, yang selanjutnya disingkat PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
2. Hak Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat Hak PVT adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemulia dan/atau pemegang Hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.
3. Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Konsultan PVT adalah orang atau badan hukum yang telah tercatat dalam daftar Konsultan PVT di Kantor Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.
4. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Pusat PVTPP adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pendaftaran dan pengangkatan Konsultan PVT, dengan tujuan untuk memberikan kelancaran permohonan Hak PVT dari luar negeri maupun dalam negeri dan untuk memberi kemudahan bagi pemohon Hak PVT yang tidak memahami aspek hukum dan aspek teknis administrasi mengenai PVT melalui jasa Konsultan PVT.

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi: a. persyaratan pendaftaran; b. tata cara pendaftaran; c. pengangkatan dan pengambilan sumpah/janji; d. kartu identitas Konsultan PVT; e. hak dan kewajiban; f. pelatihan lanjutan dan evaluasi; dan g. pemberhentian dan pencabutan nomor pendaftaran. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Permohonan Hak PVT dapat dilakukan oleh: a. pemulia; b. orang atau badan hukum yang mempekerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia; c. ahli waris; d. penerima lebih lanjut hak atas varietas tanaman yang bersangkutan; atau e. Konsultan PVT. (2) Permohonan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c atau huruf d yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah INDONESIA, harus melalui Konsultan PVT di INDONESIA selaku kuasa. (3) Konsultan PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir e harus terdaftar di Pusat PVTPP.

(1) Permohonan untuk menjadi Konsultan PVT diajukan secara tertulis dalam Bahasa INDONESIA kepada Pusat PVTPP. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membayar biaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(1) Syarat-syarat untuk menjadi Konsultan PVT, meliputi: a. kelengkapan administrasi; b. kelengkapan fasilitas perkantoran; c. pengetahuan dan keterampilan teknis yang memadai; d. lulus pendidikan dan pelatihan Konsultan PVT; dan e. dedikasi dan kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Konsultan PVT yang dinilai secara periodik. (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu: a. untuk pemohon perorangan:

1. warga Negara Republik INDONESIA;

2. bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik INDONESIA; www.djpp.kemenkumham.go.id

3. identitas pemohon dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);

4. daftar riwayat hidup;

5. pas foto terbaru sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 2 x 3 cm;

6. berijazah Sarjana Pertanian, Sarjana Biologi atau Sarjana Hukum dengan melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir;

7. keterangan lulus tes bahasa Inggris setara dengan TOEFL Internasional dengan nilai minimal 400;

8. surat pernyataan bahwa tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil;

9. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan menunjukkan aslinya; dan

10. membayar biaya pendaftaran Konsultan PVT dengan melampirkan fotokopi tanda pembayaran. b. untuk pemohon badan hukum:

11. badan hukum yang didirikan di INDONESIA;

12. akta pendirian;

13. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

14. berkedudukan di INDONESIA;

15. fotokopi NPWP dengan menunjukkan aslinya;

16. surat kuasa pemohon permohonan pendaftaran Konsultan PVT;

17. mempunyai staf Sarjana Pertanian, Sarjana Biologi atau Sarjana Hukum dan atau staf lainnya yang menguasai dengan baik bahasa Inggris baik lisan maupun tertulis dengan nilai TOEFL Internasional minimal 400; dan

18. membayar biaya pendaftaran Konsultan PVT dengan melampirkan fotokopi bukti pembayaran. (3) Kelengkapan fasilitas perkantoran yang harus dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi: a. fasilitas komunikasi (telepon, faksimili, internet); b. sistem dokumentasi/pengarsipan; dan c. mesin pengolah data. (4) Konsultan PVT harus mempunyai kompetensi dan integritas sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Konsultan PVT secara profesional. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pegawai Pusat PVTPP dapat mendaftar menjadi Konsultan PVT setelah lewat 1 (satu) tahun dari berhenti bukan karena diberhentikan dengan tidak hormat dan telah bekerja di bidang pelayanan PVT atau pelayanan hukum di lingkungan Pusat PVTPP paling singkat 5 (lima) tahun. (2) Pegawai Negeri Sipil di luar yang disebut pada ayat (1) sesudah pensiun atau berhenti bukan karena diberhentikan dengan tidak hormat dapat mendaftar menjadi Konsultan PVT.

(1) Pemohon pendaftaran sebagai Konsultan PVT yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 7 mengisi formulir model-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan pendaftaran Konsultan PVT. (3) Apabila terdapat kekurangan yang menyangkut kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran, Pusat PVTPP memberitahukan kekurangan tersebut kepada orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan pendaftaran dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan pendaftaran. (4) Orang/perorangan atau badan hukum yang mengajukan permohonan pendaftaran wajib melengkapi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan. (5) Apabila kekurangan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi pada waktu yang ditentukan, permohonan pendaftaran sebagai Konsultan PVT dianggap ditarik kembali.

(1) Calon Konsultan PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan Konsultan PVT yang diselenggarakan oleh Pusat PVTPP, kecuali calon Konsultan PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). (2) Pusat PVTPP dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bekerjasama dengan www.djpp.kemenkumham.go.id

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. (3) Calon Konsultan PVT yang dinyatakan lulus pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi sertifikat dan wajib mengucapkan sumpah atau janji.

(1) Pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3), diangkat sebagai Konsultan PVT dengan Keputusan Menteri sesuai formulir model-2. (2) Pengusulan pengangkatan Konsultan PVT diajukan secara tertulis kepada Menteri oleh Kepala Pusat PVTPP dengan dilampiri daftar pemohon yang memuat nama dan data pemohon.

(1) Sebelum menjalankan jabatannya, Konsultan PVT wajib mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Menteri menurut agamanya masing- masing. (2) Lafal sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh:

• bahwa saya akan selalu setia dan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar 1945 serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Republik INDONESIA;
• bahwa saya untuk menjadi dan melaksanakan tugas sebagai Konsultan PVT, baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan nama atau dalih apapun tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
• bahwa saya dalam melaksanakan tugas sebagai Konsultan PVT akan bertindak jujur dengan berdasarkan hukum dan keadilan;
• bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat dan tanggungjawab saya sebagai Konsultan PVT;
• bahwa saya akan menjaga kerahasiaan permohonan yang dikuasakan kepada saya dengan menjunjung tinggi kode etik Konsultan PVT.” www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Konsultan PVT yang telah mengucapkan sumpah atau janji diberi tanda daftar Konsultan PVT oleh Kepala Pusat PVTPP dengan menggunakan formulir model-3 dan dicatat dalam Daftar Umum PVT serta diumumkan dalam Berita Resmi PVT.

(1) Pusat PVTPP menerbitkan kartu identitas Konsultan PVT yang berfungsi sebagai tanda pengenal bagi Konsultan PVT dan berlaku sepanjang yang bersangkutan tidak diberhentikan sebagai Konsultan PVT. (2) Kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat: a. nama lengkap; b. nama dan alamat lengkap kantor; c. foto diri Konsultan PVT; d. nomor surat keputusan pengangkatan; dan e. nomor tanda daftar Konsultan PVT. (3) Kartu identitas Konsultan PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai formulir model-4.

(1) Konsultan PVT yang telah diangkat wajib melaporkan ke Pusat PVTPP apabila dikemudian hari terjadi perubahan mengenai syarat-syarat untuk perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 8 dan untuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 4. (2) Perubahan nama lengkap, nama kantor dan/atau alamat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pusat PVTPP dicatat dalam Daftar Konsultan PVT dan Daftar Umum PVT serta diumumkan dalam Berita Resmi PVT.

(1) Konsultan PVT berhak untuk mewakili, mendampingi, dan/atau membantu kepentingan pihak pengguna jasa untuk mengajukan dan mengurus permohonan Hak PVT. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Dalam mewakili, mendampingi dan/atau membantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai surat kuasa. (3) Konsultan PVT berhak untuk memperoleh imbalan atas jasa yang diberikan kepada pengguna jasa.

(1) Konsultan PVT berkewajiban: a. memberikan pelayanan konsultasi dan sosialisasi di bidang PVT, termasuk tata cara permohonan pengajuan di bidang PVT; b. melindungi kepentingan pengguna jasa dengan menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan permohonan Hak PVT yang dikuasakan kepadanya; c. menjaga kerahasiaan varietas dan seluruh dokumen permohonan Hak PVT sampai dengan tanggal diumumkannya permohonan Hak PVT yang bersangkutan; d. melaporkan kegiatannya setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Pusat PVTPP; dan e. mentaati Peraturan Perundang-undangan di bidang PVT dan ketentuan hukum lainnya. (2) Pemberian pelayanan dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan secara cuma-cuma kepada pihak pengguna jasa yang tidak mampu. (3) Konsultan PVT dalam menjalankan tugasnya menunjuk seorang Konsultan PVT lainnya untuk bertindak sebagai protokol, apabila yang bersangkutan diberhentikan. (4) Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban memberitahukan kepada pemberi kuasa tentang pemberhentian sebagai Konsultan agar selanjutnya pemberi kuasa menunjuk kuasa baru.

(1) Dalam rangka meningkatkan kualitas Konsultan PVT, Pusat PVTPP dapat bekerjasama dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan/atau Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pelatihan lanjutan di bidang PVT. (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kurikulum yang ditetapkan oleh Pusat PVTPP.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pusat PVTPP secara berkala melakukan evaluasi terhadap kinerja Konsultan PVT. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria: a. melaksanakan kewajiban Konsultan PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1); b. telah mengajukan permohonan di bidang PVT paling kurang 1 (satu) permohonan dalam setiap 1 (satu) tahun; dan c. memiliki kantor dengan alamat yang lengkap dan jelas.

Konsultan PVT dapat diberhentikan dengan hormat karena: a. atas permintaan sendiri; b. keadaan kesehatan jasmani dan/atau rohani terganggu, sehingga tidak mampu menjalankan profesinya; c. meninggal dunia; d. terjadi perubahan yang telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13.

Konsultan PVT dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena: a. melanggar sumpah/janji Konsultan PVT; b. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih; c. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1); d. terbukti telah memberikan keterangan yang tidak benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); atau e. terbukti lulus pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dengan cara yang tidak jujur. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Kepala Pusat PVTPP setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 memberhentikan dan mencabut nomor pendaftaran Konsultan PVT. (2) Konsultan PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihapus dari daftar Konsultan PVT dan diumumkan dalam Berita Resmi PVT (3) Konsultan PVT yang diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak dapat diangkat kembali menjadi Konsultan PVT.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 446/Kpts/HK.310/7/2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2013 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id