Pasal 6

Penertiban BMN dilakukan oleh: a. Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang cq. Direktur Jenderal; b. Kementerian Negara/Lembaga selaku Pengguna Barang; c. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Unit penerima BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan; d. Kementerian Negara/Lembaga yang berkaitan dengan Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya; e. Instansi Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang.