Pasal 8

(1) Pejabat eselon II tertentu tidak dapat mensubstitusikan kewenangan yang diterimanya kepada pihak lain. (2) Dalam hal pejabat eselon II tertentu berhalangan, Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional mengambil alih kewenangan permohonan proses perizinan yang telah diberikan. (3) Dalam hal permohonan perizinan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan sendiri oleh Kepala Badan

Tenaga Nuklir Nasional, maka Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tidak dapat melimpahkan kewenangannya.