Pasal 18

(1) SKPD Provinsi yang secara sengaja dan/atau lalai dalam menyampaikan laporan Dekonsentrasi dapat dikenakan sanksi administrasi berupa: a. penundaan pencairan dana Dekonsentrasi bidang perumahandan kawasan permukiman pada triwulan berikutnya; atau b. penghentian alokasi dana Dekonsentrasi bidang perumahandan kawasan permukiman pada tahun anggaran berikutnya. (2) Dalam hal SKPD Provinsi dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak membebaskan SKPD Provinsi dari kewajiban menyampaikan laporan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.