Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERMEN Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 1-prt-m-2011 Tahun 2011 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Pembukuan adalah proses pencatatan, klasifikasi dan akumulasi dari semua bukti- bukti transaksi dalam pelaksanaan anggaran Satuan Kerja, berdasarkan DIPA atau dokumen anggaran lain yang dipersamakan.

  2. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Pekerjaan Umum, yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program, terdiri dari Satuan Kerja Tetap Pusat, Satuan Kerja Balai/UPT, Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) dan Satuan Kerja Sementara, termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Dekonsentrasi (SKPD- Dekon) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) bidang Pekerjaan Umum.

  3. Satuan Administrasi Pangkal yang selanjutnya disebut Satminkal adalah unit organisasi setingkat Eselon I pada Kementerian Pekerjaan Umum.

  4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteri Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran/Barang yang disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).

  5. Kepala Satker adalah pejabat yang diangkat oleh Menteri Pekerjaan Umum yang memperoleh kewenangan dan tanggungjawab dari Menteri Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran/Barang untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.

  6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri Pekerjaan Umum/Kepala Satker untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran yang dikuasakan kepadanya.

  7. Bendahara adalah setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Negara.

  8. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BUN adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan fungsi pengelolaan Rekening Kas Umum Negara.

  9. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang memperoleh kewenangan untuk dan atas nama BUN melaksanakan fungsi pengelolaan Rekening Kas Umum Negara.

  10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa BUN.

  11. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada kantor/satuan kerja kementerian.

  12. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disebut BPP adalah Bendahara yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.

  13. Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

  14. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang diberikan kepada satuan kerja untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan.

  15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM untuk dan atas nama PA kepada BUN atau kuasanya berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak dan atas beban anggaran yang ditunjuk dalam SPP bersangkutan.

  16. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-UP adalah SPM yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA yang dananya dipergunakan sebagai UP untuk membiayai kegiatan operasional kantor/satuan kerja sehari- hari.

  17. Surat Perintah Membayar Penggantian UP yang selanjutnya disebut SPM-GUP adalah SPM yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan UP yang telah dipakai.

  18. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah SPM yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA kepada: a. Pihak ketiga atas dasar perikatan atau surat keputusan. b. Bendahara Pengeluaran untuk belanja/perjalanan pegawai.

  19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa BUN kepada Bank operasional/kantor pos dan giro berdasarkan SPM untuk memindahbukukan sejumlah uang dari Kas Negara ke rekening pihak yang ditunjuak dalam SPM berkenaan.

  20. SPM-UP/SPM-TUP/SPM-GUP/SPM-LS yang dinyatakan sah adalah SPM-UP/SPM- TUP/SPM-GUP/SPM-LS yang telah diterbitkan SP2D dan dibubuhi cap “telah diterbitkan SP2D tanggal …. nomor …..” oleh KPPN.

  21. SPM-GU Nihil yang dinyatakan sah adalah SPM-GUP Nihil yang telah dibubuhi cap “telah dibukukan pada tanggal …..” oleh KPPN.

  22. Surat Setoran Pajak (SSP)/Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)/Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) yang dinyatakan sah adalah SSP/SSBP/SSPB yang telah mendapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transkasi Bank (NTB)/Nomor Transaksi Pos (NTP)/Nomor Penerimaan Potongan (NPP), kecuali ditetapkan lain.

  23. Surat Bukti Setor yang selanjutnya disebut SBS adalah tanda bukti penerimaan yang diberikan oleh Bendahara kepada penyetor.

  24. Dokumen Sumber adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan dalam proses pembukuan bendahara.

  25. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yang selanjutnya disebut UAKPA adalah unit akuntani instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja.

  26. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara yang selanjutnya disebut LPJ adalah laporan yang dibuat oleh bendahara atas uang yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang.

  27. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disebut LPJ-BPP adalah laporan yang dibuat oleh BPP atas uang yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang.

  28. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri yang selanjutnya disebut PHLN adalah sumber pembiayaan negara atau penerimaan Negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, barang dan atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman atau hibah luar negeri.

  29. Pemberi Pinjaman atau Hibah Luar Negeri yang selanjutnya disebut PPHLN adalah Negara, badan atau lembaga keuangan international yang memberikan pinjaman atau hibah pemerintah INDONESIA sebagai sumber pembiayaan atau penerimaan negara.

  30. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja dan unit organisasi terkait di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dalam penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan oleh Bendahara Pengeluaran dan BPP. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar penatausahaan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja dilaksanakan secara tertib, sehingga pembayaran yang dilakukan tidak melampaui batas alokasi dana yang tertera dalam DIPA, serta untuk mempermudah dalam menyusun laporan keuangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi :

  1. Pembukuan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja;
  2. Pembukuan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  3. Pemeriksaan Kas Bendahara;
  4. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
  5. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
  6. Mekanisme Pemberian Kuasa Antar Kuasa Pengguna Anggaran;
  7. Laporan Bulanan;
  8. Laporan Tahunan / Tengah Tahunan;dan
  9. Pejabat Pengganti Sementara Pejabat Inti Satuan Kerja.

Pasal 4

Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pelanggaran atas Peraturan Menteri ini yang menyebabkan kerugian Negara, dapat dikenakan sanksi administratif atau tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2011 MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

DJOKO KIRMANTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 153