Peraturan Menteri Nomor 1-permen-kp-2017 Tahun 2017 tentang SURAT LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Laik Operasi Kapal Perikanan, yang selanjutnya disebut SLO adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan.
2. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan.
4. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter yang selanjutnya disingkat SKAT adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa transmiter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) online pada kapal perikanan tertentu telah dipasang, diaktifkan dan dapat dipantau pada pusat pemantauan kapal perikanan.
5. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal yang selanjutnya disingkat BA-HPK adalah formulir yang memuat hasil pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan sebagai dasar penerbitan SLO.
6. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan,

pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan. 7. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan. 8. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki palkah dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan. 9. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. 10. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. 11. Pelabuhan Pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. 12. Pelabuhan Muat adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umumsebagai tempat kapal perikanan untuk memuat ikan dan mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya. 13. Nakhoda Kapal Perikanan adalah salah seorang dari awak kapal perikanan yang menjadi pimpinan tertinggi di kapal perikanan yang mempunyai wewenang dan

tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 14. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT). 15. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 16. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut UPT adalah unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perikanan. 18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah sebagai acuan bagi Pengawas Perikanan, Nakhoda, Pemilik, Operator Kapal Perikanan dan Penanggung Jawab Perusahaan Perikanan dalam rangka penerbitan SLO. (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini agar kapal perikanan laik operasi dalam melakukan kegiatan perikanan.

(1) Setiap kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki SLO. (2) Kewajiban memiliki SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi kapal perikanan untuk Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil. (3) Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan hanya memiliki 1 (satu) unit atau lebih kapal perikanan dengan ukuran kumulatif paling besar 10 (sepuluh) GT. (4) Kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. kapal penangkap ikan; b. kapal pengangkut ikan; c. kapal latih perikanan; d. kapal penelitian/eksplorasi perikanan; dan e. kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan. (5) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Pengawas Perikanan.

SLO diterbitkan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis.

(1) Persyaratan administrasi untuk kapal penangkap ikan terdiri dari: a. SIPI asli; b. SKAT asli, untuk kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT; c. SLO asal, untuk kapal penangkap ikan yang telah melakukan kegiatan penangkapan ikan;dan d. kesesuaian pelabuhan pangkalan dan muat dengan SIPI. (2) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal penangkap ikan,terdiri dari: a. kesesuaian fisik kapal penangkap ikan dengan SIPI yang meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/call sign; b. kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan SIPI; dan c. keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP, untuk kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT.

(1) Persyaratan administrasi untuk kapal pengangkut ikan, terdiri dari: a. SIKPI asli; b. SKAT asli, untuk kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT; c. surat keterangan lalu lintas ikan dan produk perikanan atau sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestik untuk kapal pengangkut ikan antar daerah; d. kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang diangkut dengan surat keterangan asal ikan untuk antar daerah, atau surat Pemberitahuan Ekspor Barang

(PEB) untuk kapal pengangkut ikan dengan tujuan ekspor; e. sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan untuk konsumsi manusia untuk kapal pengangkut ikan tujuan ekspor; f. kesesuaian pelabuhan pangkalan dan muat dengan SIKPI; dan g. surat keterangan asal ikan hidup untuk kapal pengangkut ikan hidup. (2) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal pengangkut ikan, terdiri dari: a. kesesuaian fisik kapal pengangkut ikan dengan SIKPI yang meliputibahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/call sign; b. kesesuaian jumlah ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan; c. keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP untuk kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT; d. keberadaan dan keaktifan closed circuit television (CCTV) untuk kapal pengangkut ikan hidup dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT; dan e. keberadaan dan keaktifan kamera elektronik pemantau (CCTV) untuk kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT yang melakukan alih muatan ikan untuk kapal pengangkut ikan.

(1) Persyaratan administrasi untuk kapal latih perikanan terdiri dari: a. sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotokopi grosse akta kapal; dan b. surat penugasan pelatihan dari instansi terkait.

(2) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal latih perikanan yang terdiri dari kesesuaian fisik kapal penelitian/eksplorasi yang meliputi nama kapal, tanda selar, dan merek mesin utama dengan sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotokopi grosse akta kapal.

(1) Persyaratan administrasi untuk kapal penelitian/eksplorasi perikanan terdiri dari: a. sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotokopi grosse akta kapal; dan b. Surat izin penelitian/eksplorasi perikanan. (2) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal penelitian/eksplorasi perikanan yang terdiri dari kesesuaian fisik kapal penelitian/eksplorasi yang meliputi nama kapal, tanda selar, dan merek mesin utama dengan sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotokopi grosse akta kapal.

(1) Persyaratan administrasi untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan, terdiri dari: a. SIKPI asli; b. SKAT asli untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT; dan c. SLO asal untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan yang telah melakukan kegiatan mendukung operasi pembudidayaan ikan. (2) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan, terdiri dari: a. kesesuaian fisik kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan dengan SIKPI, meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/call sign;

b. kesesuaian jumlah ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan; dan c. keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT.

(1) Nakhoda, pemilik, operator kapal perikanan atau penanggung jawab perusahaan perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan wajib melaporkan rencana keberangkatan kepada Pengawas Perikanan. (2) Laporan rencana keberangkatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum keberangkatan kapal perikanan.

(1) Pengawas Perikanan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan. (2) Hasil pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam BA-HPK. (3) BA-HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pengawas Perikanan dan Nakhoda, pemilik, operator kapal perikanan, atau penanggung jawab perusahaan perikanan. (4) Bentuk, dan format BA-HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Berdasarkan BA-HPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), apabila kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis,Pengawas Perikanan menerbitkan SLO. (2) Bentuk dan format SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Penerbitan SLO Kapal Perikanan tanpa dikenai biaya.

Pengawas Perikanan tidak menerbitkan SLO apabila kapal perikanan dalam proses hukum dan/atau diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan SIPI/SIKPI terkait pelanggaran dibidang perikanan.

(1) SLO untuk kapal penangkap ikan, pengangkut ikan, dan kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan diterbitkan oleh Pengawas Perikanan di pelabuhan pangkalan atau pelabuhan muat sesuai dengan SIPI atau SIKPI. (2) SLO untuk kapal latih perikanan dan kapal penelitian/eksplorasi perikanan diterbitkan oleh Pengawas Perikanan di UPT atau Satuan Pengawasan

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdekat dimana kapal bersandar

SLO dapat diterbitkan oleh Pengawas Perikanan di luar pelabuhan pangkalan dan pelabuhan muat yang tertera dalam SIPI/SIKPI dalam hal kapal perikanan selesai melakukan docking yang dibuktikan dengan surat keterangan selesai docking.

(1) SLO digunakan hanya untuk 1 (satu) kali operasional kegiatan perikanan. (2) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 x 24 jam sejak tanggal diterbitkan. (3) Dalam hal kapal perikanan tidak mengurus Surat Persetujuan Berlayar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SLO dinyatakan tidak berlaku.

(1) Pengawas Perikanan wajib melaporkan penerbitan BA-HPK, SLO dan penolakan penerbitan SLO kepada Kepala Satuan Pengawasan /Kepala UPT. (2) Kepala Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rekapitulasi dan kompilasi pelaporan penerbitan BA-HPK, SLO dan penolakan

penerbitan SLO, serta melaporkannya kepada Kepala UPT pada tanggal 3 setiap bulannya. (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melakukan rekapitulasi, kompilasi dan analisis penerbitan BA-HPK, SLO dan penolakan penerbitan SLO serta melaporkan kepada Direktur Jenderal. (4) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Kewajiban memiliki SLO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikecualikan bagi kapal perikanan yang tidak akan melakukan kegiatan perikanan yaitu: a. kapal perikanan yang baru dibeli; b. kapal perikanan yang selesai dibangun atau dilakukan modifikasi; c. kapal perikanan yang akan melakukan docking; d. kapal perikanan yang berlayar dalam batas wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan; e. kapal perikanan yang berlayar untuk memberikan pertolongan kepada kapal lain yang dalam bahaya; f. kapal perikanan yang akan melakukan percobaan berlayar; dan/atau g. kapal perikanan yang mengalami keadaan darurat meliputi kapal rusak, cuaca buruk, dan awak kapal sakit atau meninggal. (2) Kewajiban memiliki SLO diganti dengan Surat Keterangan Pengganti SLO yang diterbitkan oleh Pengawas Perikanan.

(3) Surat Keterangan Pengganti SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan berdasarkan permohonan secara tertulis dari nakhoda kapal perikanan. (4) Selain surat permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk kapal perikanan yang baru dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan kapal perikanan yang selesai dibangun atau dilakukan modifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditambah persyaratan berupa: a. fotokopi akta jual beli kapal perikanan untuk kapal perikanan yang baru dibeli; dan b. fotokopi surat keterangan dari galangan untuk kapal perikanan yang selesai dibangun atau dilakukan modifikasi. (5) Bentuk dan format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN- KP/2014 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan(Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1521), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2017

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA