Peraturan Menteri Nomor 08 Tahun 2021 tentang KELOMPOK SUBSTANSI DAN SUBKELOMPOK SUBSTANSI PADA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

Kelompok Jabatan Fungsional pada Biro Perencanaan terdiri atas: a. Kelompok Kebijakan Pertanian; b. Kelompok Program dan Anggaran; c. Kelompok Perencanaan Wilayah; dan d. Kelompok Evaluasi dan Pelaporan.

Kelompok Kebijakan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan kebijakan pembangunan pertanian, kajian dan rekomendasi.

Kelompok Kebijakan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: a. Subkelompok Kebijakan Pertanian; b. Subkelompok Penyiapan Bahan dan Koordinasi; dan c. Subkelompok Analisis Data.

(1) Subkelompok Kebijakan Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan kebijakan pembangunan pertanian jangka panjang, jangka menengah, dan terpadu, kajian dan rekomendasi serta lintas sektoral. (2) Subkelompok Penyiapan Bahan dan Koordinasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan rapat pimpinan, rapat kerja/dengar pendapat Menteri Pertanian dengan DPR, DPD, rapat koordinasi terbatas, sidang Kabinet dan Wakil PRESIDEN, dan rapat lainnya. (3) Subkelompok Analisis Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian.

Kelompok Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran pembangunan pertanian.

Kelompok Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 terdiri atas: a. Subkelompok Program dan Anggaran I; dan b. Subkelompok Program dan Anggaran II.

(1) Subkelompok Program dan Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana program dan anggaran pembangunan pertanian yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kewenangan pusat dan daerah dan PHLN (pinjaman dan hibah luar negeri) yang meliputi Sekretaris Jenderal, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. (2) Subkelompok Program dan Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana program dan anggaran pembangunan pertanian yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kewenangan pusat dan daerah, DAK (Dana Alokasi Khusus), Subsidi serta sumber pembiayaan lain yang meliputi Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan Badan Ketahanan Pangan, Badan Karantina Pertanian.

Kelompok Perencanaan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyiapan, dan penyusunan rencana pengembangan kawasan komoditas pertanian.

Kelompok Perencanaan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas: a. Subkelompok Perencanaan Wilayah I;

b. Subkelompok Perencanaan Wilayah II; dan c. Subkelompok Perencanaan Wilayah III.

(1) Subkelompok Perencanaan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan Perencanaan Wilayah berbasis Tanaman Pangan dan Hortikultura. (2) Subkelompok Perencanaan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana pengembangan wilayah berbasis perkebunan dan pembangunan pertanian di wilayah perbatasan, daerah tertinggal, kawasan ekonomi khusus dan daerah pembangunan prioritas lainnya. (3) Subkelompok Perencanaan Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana pengembangan wilayah berbasis peternakan dan pembangunan pertanian terpadu/pola integrasi.

Kelompok Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d mempunyai tugas melaksanakan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan pelaksanaan pembangunan Pertanian.

Kelompok Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas: a. Subkelompok Evaluasi dan Pelaporan I; dan b. Subkelompok Evaluasi dan Pelaporan II.

(1) Subkelompok Evaluasi dan Pelaporan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan kewenangan pusat dan daerah dan pinjaman hibah luar negeri (PHLN) yang meliputi Sekretaris Jenderal, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. (2) Subkelompok Evaluasi dan Pelaporan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kewenangan pusat dan daerah Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Subsidi yang meliputi Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan Badan Ketahanan Pangan, Badan Karantina Pertanian.

(1) Jabatan fungsional lingkup Biro Perencanaan, terdiri atas: a. Perencana; b. Analis Anggaran; c. Analis Kebijakan; dan d. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Perencanaan. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Biro Organisasi dan

Kepegawaian, terdiri atas: a. Kelompok Organisasi; b. Kelompok Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi; c. Kelompok Perencanaan dan Pengembangan Pegawai; dan d. Kelompok Mutasi.

Kelompok Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan organisasi, pengembangan jabatan fungsional, dan budaya kerja.

Kelompok Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas: a. Subkelompok Evaluasi Organisasi; b. Subkelompok Jabatan Fungsional; dan c. Subkelompok Budaya Kerja.

(1) Subkelompok Evaluasi Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan organisasi, analisis jabatan, dan analisis beban kerja serta rekomendasi teknis organisasi satuan kerja perangkat daerah bidang pertanian. (2) Subkelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan, evaluasi, dan penyempurnaan jabatan fungsional bidang pertanian, serta pemantauan penerapan pelaksanaan jabatan fungsional bidang pertanian. (3) Subkelompok Budaya Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan, evaluasi, dan penyempurnaan budaya kerja dan pelayanan publik bidang pertanian.

Kelompok Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan, evaluasi, penyempurnaan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi lingkup Kementerian Pertanian, serta penyelenggaraan sistem pengendalian internal lingkup Sekretariat Jenderal.

Kelompok Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas: a. Subkelompok Tata Laksana; dan b. Subkelompok Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal.

(1) Subkelompok Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan sistem, prosedur, tata hubungan kerja, dan pembakuan sarana kerja serta pembagian urusan bidang pertanian. (2) Subkelompok Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi reformasi birokrasi lingkup Kementerian Pertanian dan penyelenggaraan sistem pengendalian internal lingkup Sekretariat Jenderal.

Kelompok Perencanaan dan Pengembangan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan, dan penilaian kinerja pegawai.

Kelompok Perencanaan dan Pengembangan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri atas: a. Subkelompok Perencanaan Pegawai;

b. Subkelompok Pengembangan Karir; dan c. Subkelompok Kinerja Pegawai.

(1) Subkelompok Perencanaan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, seleksi penerimaan

dan pengangkatan calon pegawai negeri sipil, penyusunan pola karir pegawai, serta pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian. (2) Subkelompok Pengembangan Karier mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan análisis kebutuhan, penerapan, pengusulan dan pemantauan pengembangan karier pegawai, pelaksanaan urusan prajabatan, ujian dinas, penyesuaian ijazah dan penyelenggaraan seleksi pejabat struktural. (3) Subkelompok Kinerja Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan dan bimbingan penilaian kinerja, serta penerapan disiplin dan pemberian penghargaan pegawai.

Kelompok Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d mempunyai tugas melaksanakan mutasi pegawai.

Kelompok Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas: a. Subkelompok Mutasi I; b. Subkelompok Mutasi II; dan c. Subkelompok Tata Usaha Kepegawaian dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal.

(1) Subkelompok Mutasi I mempunyai tugas melakukan urusan kepangkatan, pensiun, pemberhentian, mutasi pegawai lainnya, cuti diluar tanggungan negara,

inpassing, pengangkatan pertama, pengangkatan kembali dan pemberhentian dalam jabatan fungsional serta pemantauan penerapan jabatan fungsional non bidang pertanian pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Perkebunan, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. (2) Subkelompok Mutasi II mempunyai tugas melakukan urusan kepangkatan, pensiun, pemberhentian, dan mutasi pegawai lainnya serta cuti diluar tanggungan negara, inpassing, pengangkatan pertama, pengangkatan kembali dan pemberhentian dalam jabatan fungsional serta pemantauan penerapan jabatan fungsional non bidang pertanian pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, Badan Ketahanan Pangan, dan Badan Karantina Pertanian. (3) Subkelompok Tata Usaha Kepegawaian dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melakukan urusan kepangkatan, pensiun, pemberhentian, dan mutasi pegawai lainnya serta cuti diluar tanggungan negara, inpassing, pengangkatan pertama, pengangkatan kembali dan pemberhentian dalam/dari jabatan fungsional serta pemantauan penerapan jabatan fungsional non bidang pertanian pada Sekretariat Jenderal, melakukan pengelolaan dan penerbitan kartu pegawai, penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis peraturan bidang kepegawaian lingkup Kementerian Pertanian, pelaksanaan urusan kepegawaian lingkup Sekretariat Jenderal, serta pengembangan jiwa korsa.

(1) Jabatan fungsional lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian, terdiri atas: a. Analis Kepegawaian; b. Auditor Kepegawaian;

c. Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur; dan d. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Organisasi dan Kepegawaian. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Biro Hukum terdiri atas: a. Kelompok Perundang-Undangan I; b. Kelompok Perundang-Undangan II; dan c. Kelompok Advokasi Hukum.

Kelompok Perundang-Undangan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, dan penyusunan peraturan perundang- undangan di bidang perkebunan, hortikultura, tanaman pangan, penelitian dan pengembangan pertanian, prasarana dan sarana, ketahanan pangan, manajemen, penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian, serta pengawasan internal.

Kelompok Perundang-Undangan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri atas: a. Subkelompok Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; b. Subkelompok Prasarana, Sarana, Ketahanan Pangan, dan Penelitian dan Pengembangan; dan c. Subkelompok Manajemen dan Sumber Daya Manusia.

(1) Subkelompok Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan evaluasi serta penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. (2) Subkelompok Prasarana, Sarana, Ketahanan Pangan, dan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan evaluasi serta penelaahan peraturan perundang- undangan di bidang prasarana, sarana, penelitian dan pengembangan, serta ketahanan pangan. (3) Subkelompok Manajemen dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan evaluasi serta penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen, penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian, serta pengawasan internal.

Kelompok Perundang-Undangan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, dan penyusunan peraturan perundang- undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan, dan karantina.

Kelompok Perundang-Undangan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri atas: a. Subkelompok Ternak dan Hewan; dan b. Subkelompok Karantina.

(1) Subkelompok Ternak dan Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan evaluasi serta penelaahan peraturan perundang- undangan di bidang peternakan dan kesehatan.

(2) Subkelompok Karantina mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan evaluasi serta penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang karantina pertanian.

Kelompok Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan naskah perjanjian, pemberian pertimbangan, litigasi hukum, serta pengembangan sistem, dokumentasi dan informasi hukum.

Kelompok Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terdiri atas: a. Subkelompok Perjanjian; b. Subkelompok Pertimbangan dan Litigasi Hukum; dan c. Subkelompok Dokumentasi dan Informasi Hukum.

(1) Subkelompok Perjanjian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyiapan penyusunan dan penelaahan naskah perjanjian di bidang pertanian. (2) Subkelompok Pertimbangan dan Litigasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian pertimbangan dan litigasi hukum di bidang pertanian, serta penyelesaian sengketa perdata dan tata usaha negara. (3) Subkelompok Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

(1) Jabatan fungsional lingkup Biro Hukum, terdiri atas: a. Perancang Peraturan Perundang-undangan; dan b. Analis Hukum;

c. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Hukum. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas: a. Kelompok Perbendaharaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak; b. Kelompok Pengendalian dan Pelaporan Keuangan; c. Kelompok Barang Milik Negara; dan d. Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal.

Kelompok Perbendaharaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penatausahaan perbendaharaan, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, penatausahaan pelaksanaan anggaran, pembinaan pengelolaan keuangan Satker Badan Layanan Umum dan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan hibah.

Kelompok Perbendaharaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 41 terdiri atas: a. Subkelompok Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi; b. Subkelompok Pelaksanaan Anggaran; dan c. Subkelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak.

(1) Subkelompok Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan pelaksanaan penatausahaan perbendaharaan, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. (2) Subkelompok Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penatausahaan pelaksanaan anggaran, pembinaan pengelolaan keuangan Satker Badan Layanan Umum. (3) Subkelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak dan hibah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyiapan bahan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan negara bukan pajak dan hibah.

Kelompok Pengendalian dan Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 40 huruf b mempunyai tugas melaksanakan akuntansi, verifikasi, pengendalian dan pelaporan keuangan Kementerian Pertanian.

Kelompok Pengendalian dan Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 44 terdiri atas: a. Subkelompok Verifikasi dan Pengendalian Pelaporan Keuangan; dan b. Subkelompok Pelaporan Keuangan Kementerian Pertanian.

(1) Subkelompok Verifikasi dan Pengendalian Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan verifikasi laporan keuangan, penyiapan bahan pemantauan realisasi anggaran dan pengendalian intern atas pelaporan keuangan Kementerian Pertanian.

(2) Subkelompok Pelaporan Keuangan Kementerian Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyiapan bahan tanggapan konsep hasil pemeriksaan dan konsep hasil reviu serta penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan Kementerian Pertanian.

Kelompok Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud Pasal 40 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penatausahaan, pemanfaatan, penghapusan dan penertiban barang milik negara Kementerian Pertanian.

Kelompok Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud Pasal 47 terdiri atas: a. Subkelompok Penatausahaan Barang Milik Negara Kementerian; b. Subkelompok Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Negara; dan c. Subkelompok Penertiban Barang Milik Negara.

(1) Subkelompok Penatausahaan Barang Milik Negara Kementerian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan barang milik negara dan Kementerian Pertanian. (2) Subkelompok Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan pelaksanaan pemanfaatan dan penghapusan barang milik negara Kementerian Pertanian. (3) Subkelompok Penertiban Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan pelaksanaan penertiban dan

pendayagunaan barang milik negara Kementerian Pertanian.

Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud Pasal 40 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan dan pelaporan keuangan serta penatausahaan barang milik negara lingkup Sekretariat Jenderal.

Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud Pasal 50 terdiri atas: a. Subkelompok Keuangan Sekretariat Jenderal; dan b. Subkelompok Pelaporan Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal.

(1) Subkelompok Keuangan Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan keuangan, penerimaan negara bukan pajak, pengelolaan tunjangan kinerja pegawai, monitoring pelaksanaan anggaran serta pengendalian intern atas pelaporan keuangan Sekretariat Jenderal. (2) Subkelompok Pelaporan Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan, penatausahaan barang milik negara, dan penyusunan laporan keuangan Sekretariat Jenderal.

(1) Jabatan fungsional lingkup Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, terdiri atas: a. Analis Pengelola Keuangan APBN; b. Analis Anggaran; dan c. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.

(2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Biro Umum dan Pengadaan terdiri atas: a. Kelompok Kearsipan dan Tata Usaha Pimpinan; b. Kelompok Rumah Tangga; dan c. Kelompok Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.

Kelompok Kearsipan dan Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kearsipan lingkup Kementerian Pertanian, pelaksanaan bimbingan ketatausahaan Kementerian Pertanian, serta urusan ketatausahaan Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Staf Ahli.

Kelompok Kearsipan dan Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 terdiri atas: a. Subkelompok Kearsipan; b. Subkelompok Tata Usaha Menteri; dan c. Subkelompok Tata Usaha Sekretaris Jenderal, dan Staf Ahli Menteri.

(1) Subkelompok Kearsipan mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan kearsipan lingkup Kementerian Pertanian, dan pelaksanaan bimbingan ketatausahaan Kementerian Pertanian. (2) Subkelompok Tata Usaha Menteri mempunyai tugas

melakukan urusan pelayanan tata usaha Menteri. (3) Subkelompok Tata Usaha Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli Menteri mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan tata usaha Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli.

Kelompok Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan.

Kelompok Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 terdiri atas: a. Subkelompok Pemeliharaan; b. Subkelompok Keamanan, dan Transportasi; dan c. Subkelompok Rumah Tangga Pimpinan.

(1) Subkelompok Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pusat, rumah dinas jabatan, dan wisma. (2) Subkelompok Keamanan dan Transportasi mempunyai tugas melakukan urusan keamanan dan ketertiban kantor pusat, rumah dinas jabatan dan wisma, serta pengelolaan transportasi pegawai Sekretariat Jenderal. (3) Subkelompok Rumah Tangga Pimpinan mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan rumah tangga pimpinan.

Kelompok Layanan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, dan pelaksanaan pendampingan konsultasi dan bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa.

Kelompok Layanan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 terdiri atas: a. Subkelompok Pengelolaan Administrasi dan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan b. Subkelompok Perencanaan dan Elektronisasi Pengadaan Barang dan Jasa.

(1) Subkelompok Pengelolaan Administrasi dan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi pengadaan barang dan jasa, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, dan pelaksanaan pendampingan konsultasi dan bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa. (2) Subkelompok Perencanaan dan Elektronisasi Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melakukan perencanaan, pemantauan, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dan katalog elektronik sektoral.

(1) Jabatan fungsional lingkup Biro Umum dan Pengadaan, terdiri atas: a. Arsiparis; b. Analis Pengelola Keuangan APBN; c. Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa; d. Pranata Komputer e. Dokter Umum; f. Dokter Gigi; dan g. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Umum dan Pengadaan. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Biro Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas: a. Kelompok Kerja Sama Bilateral; b. Kelompok Kerja Sama Regional; c. Kelompok Kerja sama Multilateral; dan d. Kelompok Susbtansi Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, dan Atase Pertanian.

Kelompok Kerja Sama Bilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama bilateral di bidang pertanian.

Kelompok Kerja Sama Bilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 terdiri atas: a. Subkelompok Asia dan Pasifik; b. Subkelompok Amerika dan Eropa; dan c. Subkelompok Afrika dan Timur Tengah.

(1) Subkelompok Asia dan Pasifik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik. (2) Subkelompok Amerika dan Eropa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara bilateral dengan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa.

(3) Subkelompok Afrika dan Timur Tengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara bilateral dengan negara-negara di kawasan Afrika dan Timur Tengah.

Kelompok Kerja Sama Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama regional di bidang pertanian.

Kelompok Kerja Sama Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 terdiri atas: a. Subkelompok ASEAN; b. Subkelompok Non ASEAN; dan c. Subkelompok Intra Kawasan.

(1) Subkelompok ASEAN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara regional dengan lembaga ASEAN. (2) Subkelompok Non ASEAN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara regional dengan lembaga-lembaga Non-ASEAN. (3) Subkelompok Intra Kawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara regional dengan lembaga-lembaga intra kawasan.

Kelompok Kerja sama Multilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja

sama multilateral di bidang pertanian.

Kelompok Kerja sama Multilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 terdiri atas: a. Subkelompok Perserikatan Bangsa-Bangsa; b. Subkelompok Organisasi Internasional Pemerintah; dan c. Subkelompok Organisasi Internasional Non Pemerintah.

(1) Subkelompok Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama Perserikatan Bangsa Bangsa bidang pangan, pertanian dan lingkungan. (2) Subkelompok Organisasi Internasional Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara multilateral dengan organisasi internasional pemerintah. (3) Subkelompok Organisasi Internasional Non Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara multilateral dengan organisasi internasional non-pemerintah.

Kelompok Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, dan Atase Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kerja sama dan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri, serta penatausahaan kegiatan Atase Pertanian.

Kelompok Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, dan Atase Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 terdiri atas:

a. Subkelompok Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri; dan b. Subkelompok Administrasi Atase Pertanian dan Penugasan Luar Negeri.

(1) Subkelompok Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan kerja sama dan penatausahaan pinjaman dan hibah luar negeri di bidang pertanian. (2) Subkelompok Administrasi Atase Pertanian dan Penugasan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penatausahaan kegiatan Atase Pertanian dan layanan perjalanan dinas luar negeri.

(1) Jabatan fungsional lingkup Biro Kerjasama Luar Negeri, terdiri atas: a. Analis Kebijakan; dan b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Kerja Sama Luar Negeri. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik terdiri atas: a. Kelompok Hubungan Masyarakat; b. Kelompok Pengelolaan Informasi Publik; c. Subkelompok Protokol Menteri dan Kementerian; dan d. Subkelompok Hubungan Antar Lembaga.

Kelompok Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan hubungan masyarakat.

Kelompok Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 terdiri atas : a. Subkelompok Analisis Pendapat Umum; b. Subkelompok Komunikasi dan Pemberitaan Media Elektronik; dan c. Subkelompok Komunikasi dan Pemberitaan Media Cetak.

(1) Subkelompok Analisis Pendapat Umum mempunyai tugas melakukan analisis opini publik yang bersumber dari media massa, masyarakat, dan isu strategis tentang pembangunan pertanian. (2) Subkelompok Komunikasi dan Pemberitaan Media Elektronik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan komunikasi dan pemberitaan dalam rangka pencitraan pembangunan pertanian melalui media elektronik, melakukan produksi konten, strategi analisis komunikasi dan publikasi media elektronik dan media sosial. (3) Subkelompok Komunikasi dan Pemberitaan Media Cetak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan komunikasi dan pemberitaan dalam rangka pencitraan pembangunan pertanian melalui media cetak, melakukan produksi konten, strategi analisis komunikasi dan publikasi media cetak.

Kelompok Pengelolaan dan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik bidang

pertanian.

Kelompok Pengelolaan dan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 terdiri atas: a. Subkelompok Pelayanan Informasi Multimedia; dan b. Subkelompok Pameran dan Peragaan.

(1) Subkelompok Pelayanan Informasi Multimedia mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengujian konsekuensi, penyiapan penyediaan dan pelayanan, pendokumentasian, serta penyajian, pemutakhiran, dan pengemasan informasi publik bidang pertanian yang terbarukan melalui multimedia. (2) Subkelompok Pameran dan Peragaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyajian hasil pembangunan yang terbarukan melalui penyelenggaraan pameran, peragaan dan pengelolaan perpustakaan, serta melaksanakan diseminasi dan edukasi pembangunan pertanian.

Subkelompok Protokol Menteri dan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan kegiatan kunjungan kerja Menteri, serta acara dan kegiatan Kementerian.

Subkelompok Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan hubungan dengan Lembaga Tinggi Negara dan Pemerintahan, organisasi profesi, dan asosiasi.

(1) Jabatan fungsional lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, terdiri atas: a. Pranata Hubungan Masyarakat; dan b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terdiri atas: a. Kelompok Data Komoditas; b. Kelompok Data Non Komoditas; c. Kelompok Pengembangan Sistem Informasi; d. Subkelompok Tata Usaha; dan e. Subkelompok Pelayanan Publikasi Data.

Kelompok Data Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta penyiapan penyediaan data dan informasi komoditas pertanian.

Kelompok Data Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 terdiri atas: a. Subkelompok Data Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan b. Subkelompok Data Perkebunan dan Peternakan.

(1) Subkelompok Data Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta penyiapan penyediaan data dan informasi komoditas tanaman pangan dan hortikultura. (2) Subkelompok Data Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta penyiapan penyediaan data dan informasi komoditas perkebunan dan peternakan.

Kelompok Data Non Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta penyiapan penyediaan data dan informasi non komoditas pertanian.

Kelompok Data Non Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 terdiri atas: a. Subkelompok Data Sosial, Prasarana dan Sarana; dan b. Subkelompok Data Ekonomi Pertanian.

(1) Subkelompok Data Sosial, Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta penyiapan penyediaan data dan informasi sosial, prasarana dan sarana pertanian meliputi data tenaga kerja, sumber daya manusia pertanian, kelembagaan pertanian, kelembagaan tani, penduduk dan kemiskinan serta data perbenihan/perbibitan, pupuk dan pestisida, alat dan mesin, teknologi pertanian, lahan, irigasi, iklim dan organisme pengganggu tanaman. (2) Subkelompok Data Ekonomi Pertanian mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta penyiapan penyediaan data dan informasi ekonomi pertanian, meliputi data harga komoditas pertanian, nilai

tukar petani, produk domestik bruto, investasi, ekspor dan impor pertanian, pembiayaan, kredit, konsumsi, dan kesejahteraan serta moneter.

Kelompok Pengembangan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengembangan sistem informasi pertanian.

Kelompok Pengembangan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 terdiri atas: a. Subkelompok Sistem Jaringan Komputer; dan b. Subkelompok Aplikasi Sistem Informasi.

(1) Subkelompok Sistem Jaringan Komputer mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan, serta pengelolaan sistem jaringan komputer. (2) Subkelompok Aplikasi Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, dan pengembangan, serta sosialisasi aplikasi sistem informasi dan aplikasi multimedia dan website.

Subkelompok Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran, serta evaluasi, pelaporan, dan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, urusan rumah tangga dan barang milik negara.

Subkelompok Pelayanan Publikasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf e mempunyai tugas

melakukan pemberian pelayanan, publikasi, dan informasi data pertanian.

(1) Jabatan fungsional lingkup Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, terdiri atas: a. Statistisi; b. Pranata Komputer; dan c. Jabatan fungsional lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian terdiri atas: a. Kelompok Perlindungan Varietas Tanaman; b. Kelompok Pendaftaran Varietas Tanaman; c. Kelompok Pelayanan Perizinan; d. Subkelompok Tata Usaha; e. Subkelompok Kerja Sama dan Publikasi; dan f. Subkelompok Pelayanan Hukum.

Kelompok Perlindungan Varietas Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan perlindungan varietas tanaman dan melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Perlindungan Varietas Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 terdiri atas: a. Subkelompok Pelayanan Teknis; dan b. Subkelompok Pemantauan dan Evaluasi.

(1) Subkelompok Pelayanan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis permohonan hak dan pemeriksaan perlindungan varietas tanaman. (2) Subkelompok Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi hak dan kewajiban pemegang hak perlindungan varietas tanaman.

Kelompok Pendaftaran Varietas Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan pendaftaran varietas lokal dan hasil pemuliaan serta pelayanan pendaftaran peredaran varietas tanaman.

Kelompok Pendaftaran Varietas Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 terdiri atas: a. Subkelompok Pendaftaran Varietas Lokal dan Hasil Pemuliaan; dan b. Subkelompok Pendaftaran Peredaran Varietas Tanaman.

(1) Subkelompok Pendaftaran Varietas Lokal dan Hasil Pemuliaan mempunyai tugas pemberian pelayanan pendaftaran varietas lokal dan hasil pemuliaan. (2) Subkelompok Pendaftaran Peredaran Varietas Tanaman mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan pendaftaran peredaran varietas tanaman.

Kelompok Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, analisis, fasilitasi proses teknis penolakan atau pemberian izin, rekomendasi teknis, pendafaran di bidang pertanian.

Kelompok Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 terdiri atas: a. Subkelompok Pelayanan Perizinan I; dan b. Subkelompok Pelayanan Perizinan II.

(1) Subkelompok Pelayanan Perizinan I mempunyai tugas melakukan penerimaan, penyiapan bahan analisis persyaratan, fasilitasi proses teknis permohonan, dan penolakan atau pemberian izin atau rekomendasi dan pendaftaran di bidang pupuk, pestisida, dan alat dan mesin pertanian, serta pemantauan dan evaluasi. (2) Subkelompok Pelayanan Perizinan II mempunyai tugas penerimaan, penyiapan bahan analisis persyaratan, fasilitasi proses teknis permohonan, dan penolakan atau pemberian izin pendaftaran atau rekomendasi pengeluaran dan pemasukan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, penelitian dan pengembangan pertanian, serta pemantauan dan evaluasi.

Subkelompok Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran, serta evaluasi, pelaporan, dan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, urusan rumah tangga dan barang milik negara.

Subkelompok Kerja Sama dan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf e mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama dan publikasi perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian.

Subkelompok Pelayanan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf f mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan hukum perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian.

(1) Jabatan fungsional lingkup Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, terdiri atas: a. Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman; b. Pengawas Benih Tanaman; c. Analis Kebijakan; dan d. Jabatan fungsional lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian terdiri atas: a. Kelompok Program dan Evaluasi; b. Kelompok Perpustakaan; c. Kelompok Penyebaran Teknologi Pertanian; d. Subkelompok Keuangan;

e. Subkelompok Kepegawaian; dan f. Subkelompok Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.

Kelompok Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian.

Kelompok Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 terdiri atas: a. Subkelompok Program; dan b. Subkelompok Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subkelompok Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, dan anggaran kegiatan perpustakaan dan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. (2) Subkelompok Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan perpustakaan dan penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian.

Kelompok Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan sumberdaya perpustakaan, layanan perpustakaan dan pembinaan perpustakaan lingkup Kementerian Pertanian.

Kelompok Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 terdiri atas:

a. Subkelompok Pengelolaan Sumberdaya Perpustakaan; dan b. Subkelompok Pelayanan Perpustakaan.

(1) Subkelompok Pengelolaan Sumberdaya Perpustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan dan pengembangan sumber daya perpustakaan serta pembinaan perpustakaan di lingkungan Kementerian Pertanian. (2) Subkelompok Pelayanan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian pelayanan jasa perpustakaan dan melakukan literasi IPTEK pertanian serta pengembangan perpustakaan berbasisi inklusi sosial.

Kelompok Penyebaran Teknologi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan publikasi, penyebarluasan dan promosi IPTEK pertanian, melakukan tatakelola teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan perpustakaan dan penyebaran informasi IPTEK pertanian serta pengelolaan museum tanah dan pertanian.

Kelompok Penyebaran Teknologi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, terdiri atas: a. Subkelompok Publikasi dan dan Promosi IPTEK Pertanian; dan b. Subkelompok Tatakelola Teknologi Informasi.

(1) Subkelompok Publikasi dan Promosi IPTEK Pertanian mempunyai tugas melakukan penyusunan publikasi, penyebarluasan dan promosi IPTEK pertanian. (2) Subkelompok Tata Kelola Teknologi Informasi melakukan

tatakelola teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan perpustakaan dan penyebaran informasi IPTEK pertanian.

Subkelompok Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf d mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.

Subkelompok Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf e mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, mutasi dan evaluasi kinerja pegawai, serta pendayagunaan jabatan fungsional.

Subkelompok Rumah Tangga dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf f mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga dan barang milik negara.

(1) Jabatan fungsional lingkup Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, terdiri atas: a. Pustakawan; b. Pranata Humas; dan c. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian terdiri atas: a. Kelompok Program dan Evaluasi Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian; b. Kelompok Kerjasama dan Layanan Hasil Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian; c. Subkelompok Kepegawaian dan Rumah Tangga; dan d. Subkelompok Keuangan dan Barang Milik Negara.

Kelompok Program dan Evaluasi Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.

Kelompok Program dan Evaluasi Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 terdiri atas: a. Subkelompok Program; dan b. Subkelompok Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subkelompok Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran kegiatan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian. (2) Subkelompok Evaluasi dan Pelaporan mempunyai t u g a s melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan

di bidang analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.

Kelompok Kerjasama dan Layanan Hasil Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 130 huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama dan layanan hasil analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.

Kelompok Kerjasama dan Layanan Hasil Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 terdiri atas: a. Subkelompok Kerjasama Analisis dan Pengkajian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian; dan b. Subkelompok Layanan Hasil Analisis dan Pengkajian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

(1) Subkelompok Kerja Sama Analisis dan Pengkajian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknis dan penyiapan bahan penyusunan kerja sama analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian. (2) Subkelompok Layanan Hasil Analisis dan Pengkajian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan diseminasi hasil analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.

Subkelompok Kepegawaian dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 130 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga, surat menyurat, dan kearsipan.

Subkelompok Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 130 huruf d mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan penatausahaan barang milik negara.

(1) Jabatan fungsional lingkup Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, terdiri atas: a. Analis Kebijakan; dan b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: a. Kelompok Perencanaan; b. Kelompok Keuangan; c. Kelompok Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Hubungan Masyarakat; d. Kelompok Data Evaluasi dan Pelaporan; e. Subkelompok Tata Usaha dan Rumah Tangga; f. Subkelompok Barang Milik Negara; dan g. Subkelompok Layanan Rekomendasi.

Kelompok Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran serta kerja sama di bidang prasarana dan sarana pertanian.

Kelompok Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 terdiri atas: a. Subkelompok Program; b. Subkelompok Anggaran; dan c. Subkelompok Kerja Sama.

(1) Subkelompok Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program di bidang prasarana dan sarana pertanian. (2) Subkelompok Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang prasarana dan sarana pertanian. (3) Subkelompok Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama di bidang prasarana dan sarana pertanian.

Kelompok Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar, urusan akuntansi dan verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil pengawasan.

Kelompok Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 terdiri atas: a. Subkelompok Perbendaharaan; dan

b. Subkelompok Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

(1) Subkelompok Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, dan penyiapan bahan pengujian surat perintah membayar. (2) Subkelompok Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil pengawasan.

Kelompok Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf c mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, litigasi hukum, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik serta urusan perpustakaan.

Kelompok Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 terdiri atas: a. Subkelompok Organisasi dan Kepegawaian; dan b. Subkelompok Hukum dan Hubungan Masyarakat.

(1) Subkelompok Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi, penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi serta pelaksanaan urusan kepegawaian. (2) Subkelompok Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan,

litigasi hukum, dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta informasi publik dan urusan perpustakaan.

Kelompok Data, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi, analisis, penyiapan pemantauan dan evaluasi laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang prasarana dan sarana pertanian.

Kelompok Data, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 terdiri atas: a. Subkelompok Data dan Informasi; dan b. Subkelompok Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subkelompok Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di bidang prasarana dan sarana pertanian. (2) Subkelompok Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang prasarana dan sarana pertanian.

Subkelompok Tata Usaha dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf e mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Subkelompok Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf f mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan barang milik negara.

Subkelompok Layanan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf g mempunyai tugas melakukan melakukan pemberian layanan rekomendasi di bidang prasarana dan sarana pertanian.

(1) Jabatan fungsional lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, terdiri atas: a. Perencana; b. Analis Pengelola Keuangan APBN; c. Analis Kepegawaian; d. Pranata Hubungan Masyarakat; dan e. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan, terdiri atas: a. Kelompok Basis Data Lahan; b. Kelompok Perluasan Areal; c. Kelompok Optimasi dan Rehabilitasi Lahan; dan d. Kelompok Perlindungan Lahan.

Kelompok Basis Data Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan

teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang inventarisasi dan analisis data serta pemetaan basis data lahan.

Kelompok Basis Data Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 terdiri atas: a. Subkelompok Inventarisasi dan Analisis Data; dan b. Subkelompok Pemetaan.

(1) Subkelompok Inventarisasi dan Analisis Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang inventarisasi dan analisis data lahan. (2) Subkelompok Pemetaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemetaan lahan.

Kelompok Perluasan Areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perluasan areal.

Kelompok Perluasan Areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 terdiri atas: a. Subkelompok Penyiapan Lahan; dan b. Subkelompok Penyiapan Sarana Prasarana.

(1) Subkelompok Penyiapan Lahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyiapan lahan perluasan areal. (2) Subkelompok Penyiapan Sarana Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyiapan sarana prasarana perluasan areal.

Kelompok Optimasi dan Rehabilitasi Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang optimasi dan rehabilitasi lahan.

Kelompok Optimasi dan Rehabilitasi Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 terdiri atas: a. Subkelompok Optimasi Lahan; dan b. Subkelompok Rehabilitasi Lahan.

(1) Subkelompok Optimasi Lahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang optimasi lahan. (2) Subkelompok Rehabilitasi Lahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang rehabilitasi lahan.

Kelompok Perlindungan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan lahan.

Kelompok Perlindungan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 terdiri atas: a. Subkelompok Alih Fungsi Lahan; dan b. Subkelompok Konservasi Lahan.

(1) Subkelompok Alih Fungsi Lahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang alih fungsi lahan. (2) Subkelompok Konservasi Lahan mempunyai tugas melakukan

penyiapan

bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konservasi lahan.

(1) Jabatan fungsional lingkup Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan, terdiri atas: a. Surveyor Pemetaan; b. Analis Kebijakan; dan

c. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Direktorat Irigasi Pertanian, terdiri atas: a. Kelompok Pengembangan Sumber Air; b. Kelompok Pengembangan Jaringan Irigasi dan Perkumpulan Petani Pemakai Air; dan c. Kelompok Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup.

Kelompok Pengembangan Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan sumber air.

Kelompok Pengembangan Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 terdiri atas: a. Subkelompok Air Permukaan; dan b. Subkelompok Air Tanah.

(1) Subkelompok Air Permukaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang air permukaan. (2) Subkelompok Air Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang air tanah.

Kelompok Pengembangan Jaringan Irigasi dan Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air.

Kelompok Pengembangan Jaringan Irigasi dan Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 terdiri atas: a. Subkelompok Pengembangan Jaringan Irigasi; dan b. Subkelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air.

(1) Subkelompok Pengembangan Jaringan Irigasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan jaringan irigasi. (2) Subkelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di

bidang perkumpulan petani pemakai air.

Kelompok Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang iklim, konservasi air dan lingkungan hidup.

Kelompok Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 terdiri atas: a. Subkelompok Mitigasi Iklim; dan b. Subkelompok Konservasi Air dan Lingkungan Hidup.

(1) Subkelompok Mitigasi Iklim mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang mitigasi iklim. (2) Subkelompok Konservasi Air dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konservasi air dan lingkungan hidup.

(1) Jabatan fungsional lingkup Direktorat Irigasi Pertanian, terdiri atas: a. Analis Kebijakan; dan b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Irigasi Pertanian. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan

kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Direktorat Pembiayaan Pertanian, terdiri atas: a. Kelompok Kredit Program dan Fasilitasi Pembiayaan; b. Kelompok Kelembagaan Pembiayaan; dan c. Kelompok Pemberdayaan Permodalan dan Asuransi Pertanian.

Kelompok Kredit Program dan Fasilitasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan.

Kelompok Kredit Program dan Fasilitasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 terdiri atas: a. Subkelompok Kredit Program; dan b. Subkelompok Fasilitasi Pembiayaan.

(1) Subkelompok Kredit Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kredit program. (2) Subkelompok Fasilitasi Pembiayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan fasilitasi pembiayaan pertanian.

Kelompok Kelembagaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan pembiayaan.

Kelompok Kelembagaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 terdiri atas: a. Subkelompok Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis; dan b. Subkelompok Koperasi Pertanian.

(1) Subkelompok Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang lembaga keuangan mikro agribisnis. (2) Subkelompok Koperasi Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang koperasi pertanian.

Kelompok Pemberdayaan Permodalan dan Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian.

Kelompok Pemberdayaan Permodalan dan Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 terdiri atas: a. Subkelompok Pemberdayaan Permodalan; dan b. Subkelompok Asuransi Pertanian.

(1) Subkelompok Pemberdayaan Permodalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan permodalan. (2) Subkelompok Asuransi Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang asuransi pertanian.

(1) Jabatan fungsional lingkup Direktorat Pembiayaan Pertanian, terdiri atas: a. Analis Kebijakan; dan b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Pembiayaan Pertanian. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Direktorat Pupuk dan Pestisida, terdiri atas: a. Kelompok Pupuk dan Pembenah Tanah; b. Kelompok Pupuk Bersubsidi; c. Kelompok Pestisida; dan d. Kelompok Pengawasan Pupuk dan Pestisida.

Kelompok Pupuk dan Pembenah Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pupuk dan pembenah tanah.

Kelompok Pupuk dan Pembenah Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 terdiri atas: a. Subkelompok Pupuk Anorganik; dan b. Subkelompok Pupuk Organik dan Pembenah Tanah.

(1) Subkelompok Pupuk Anorganik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pupuk anorganik. (2) Subkelompok Pupuk Organik dan Pembenah Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan

teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pupuk organik dan pembenah tanah.

Kelompok Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan subsidi pupuk.

Kelompok Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 terdiri atas: a. Subkelompok Alokasi Pupuk Bersubsidi; dan b. Subkelompok Administrasi Pupuk Bersubsidi.

(1) Subkelompok Alokasi Pupuk Bersubsidi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang alokasi pupuk bersubsidi. (2) Subkelompok Administrasi Pupuk Bersubsidi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang administrasi pupuk bersubsidi.

Kelompok Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyediaan pestisida.

Kelompok Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 terdiri atas: a. Subkelompok Pestisida Kimia; dan b. Subkelompok Pestisida Hayati.

(1) Subkelompok Pestisida Kimia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pestisida kimia. (2) Subkelompok Pestisida Hayati mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pestisida hayati.

Kelompok Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan pupuk dan pestisida.

Kelompok Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 terdiri atas: a. Subkelompok Pengawasan Pupuk; dan b. Subkelompok Pengawasan Pestisida.

(1) Subkelompok Pengawasan Pupuk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan pupuk. (2) Subkelompok Pengawasan Pestisida mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan pestisida.

(1) Jabatan fungsional lingkup Direktorat Pupuk dan Pestisida, terdiri atas: a. Analis Kebijakan; dan b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Pupuk dan Pestisida. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Direktorat Alat dan Mesin Pertanian, terdiri atas: a. Kelompok Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian; b. Kelompok Pendaftaran, Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian; dan c. Kelompok Kelembagaan Alat dan Mesin Pertanian.

Kelompok Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyediaan alat dan mesin pertanian prapanen.

Kelompok Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 terdiri atas: a. Subkelompok Alat dan Mesin Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan b. Subkelompok Alat dan Mesin Perkebunan dan Peternakan.

(1) Subkelompok Alat dan Mesin Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyediaan alat dan mesin pertanian prapanen tanaman pangan dan hortikultura. (2) Subkelompok Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyediaan alat dan mesin prapanen perkebunan dan peternakan.

Kelompok Pendaftaran, Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pendaftaran, pengawasan dan peredaran alat dan mesin pertanian.

Kelompok Pendaftaran, Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 terdiri atas: a. Subkelompok Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan b. Subkelompok Perkebunan dan Peternakan.

(1) Subkelompok Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pendaftaran, pengawasan dan peredaran alat dan mesin pertanian tanaman pangan dan hortikultura. (2) Subkelompok Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pendaftaran, pengawasan dan peredaran alat dan mesin pertanian perkebunan dan peternakan.

Kelompok Kelembagaan Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan alat dan mesin pertanian.

Kelompok Kelembagaan Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 terdiri atas: a. Subkelompok Pengembangan Perbengkelan Alat dan Mesin Pertanian; dan

b. Subkelompok Pengembangan Usaha Jasa Alat dan Mesin Pertanian.

(1) Subkelompok Pengembangan Perbengkelan Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan perbengkelan alat dan mesin pertanian. (2) Subkelompok Pengembangan Usaha Jasa Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan usaha jasa alat dan mesin pertanian.

(1) Jabatan fungsional lingkup Direktorat Alat dan Mesin Pertanian, terdiri atas: a. Pengawas Alat dan Mesin Pertanian; dan b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Alat dan Mesin Pertanian. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Direktorat Jenderal, terdiri atas: a. Kelompok Perencanaan; b. Kelompok Keuangan; c. Kelompok Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Hubungan Masyarakat; d. Kelompok Data Evaluasi dan Pelaporan. e. Subkelompok Tata Usaha dan Rumah Tangga; f. Subkelompok Barang Milik Negara; dan g. Subkelompok Layanan Rekomendasi.

Kelompok Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran serta kerja sama di bidang tanaman pangan.

Kelompok Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 terdiri atas: a. Subkelompok Program; b. Subkelompok Anggaran; dan c. Subkelompok Kerja Sama.

(1) Subkelompok Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program di bidang tanaman pangan. (2) Subkelompok Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang tanaman pangan. (3) Subkelompok Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama di bidang tanaman pangan.

Kelompok Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar, urusan akuntansi dan verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil pengawasan.

Kelompok Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 terdiri atas: a. Subkelompok Perbendaharaan; dan b. Subkelompok Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

(1) Subkelompok Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, dan penyiapan bahan pengujian surat perintah membayar. (2) Subkelompok Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil pengawasan.

Kelompok Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 huruf c mempunyai tugas melakukan evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan, rancangan perjanjian, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik.

Kelompok Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 terdiri atas: a. Subkelompok Organisasi dan Kepegawaian; dan b. Subkelompok Hukum dan Hubungan Masyarakat.

(1) Subkelompok Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi, penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi serta pelaksanaan urusan kepegawaian. (2) Subkelompok Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan perjanjian, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta informasi publik dan urusan perpustakaan.

Kelompok Data, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 huruf d mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi, analisis, penyiapan pemantauan dan evaluasi laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang tanaman pangan.

Kelompok Data, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 terdiri atas: a. Subkelompok Data dan Informasi; dan b. Subkelompok Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subkelompok Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di bidang tanaman pangan. (2) Subkelompok Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang tanaman pangan.

Subkelompok Tata Usaha dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 huruf e mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Subkelompok Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 huruf f mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan barang milik negara.

Subkelompok Layanan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 huruf g mempunyai tugas melakukan pemberian layanan rekomendasi di bidang tanaman pangan.

(1) Jabatan fungsional lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, terdiri atas: a. Perencana; b. Analis Pengelola Keuangan APBN; c. Analis Kebijakan; d. Analis Kepegawaian; e. Pranata Hubungan Masyarakat; dan f. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan

kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan, terdiri atas: a. Kelompok Penilaian dan Penyebaran Varietas; b. Kelompok Pengawasan Mutu Benih; dan c. Kelompok Penyediaan dan Pemanfaatan Benih.

Kelompok Penilaian dan Penyebaran Varietas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan ketersediaan varietas benih tanaman pangan.

Kelompok Penilaian dan Penyebaran Varietas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 terdiri atas: a. Subkelompok Penilaian dan Pelepasan Varietas; dan b. Subkelompok Penyebaran Varietas.

(1) Subkelompok Penilaian dan Pelepasan Varietas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penilaian dan pelepasan varietas benih tanaman pangan.

(2) Subkelompok Penyebaran Varietas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyebaran varietas benih tanaman pangan.

Kelompok Pengawasan Mutu Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan pengawasan mutu benih tanaman pangan.

Kelompok Pengawasan Mutu Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 terdiri atas: a. Subkelompok Sertifikasi Benih; dan b. Subkelompok Pengawasan Peredaran Benih.

(1) Subkelompok Sertifikasi Benih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang sertifikasi benih tanaman pangan. (2) Subkelompok Pengawasan Peredaran Benih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan peredaran benih tanaman pangan.

Kelompok Penyediaan dan Pemanfaatan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan penyediaan dan pemanfaatan benih padi, jagung, kedelai dan tanaman pangan lain.

Kelompok Penyediaan dan Pemanfaatan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 terdiri atas: a. Subkelompok Penyediaan Benih; dan b. Subkelompok Pemanfaatan Benih.

(1) Subkelompok Penyediaan Benih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih tanaman pangan. (2) Subkelompok Pemanfaatan Benih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemanfaatan benih tanaman pangan.

(1) Jabatan fungsional lingkup Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan, terdiri atas: a. Pengawas Benih Tanaman; dan b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan.

(2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Direktorat Serealia, terdiri atas: a. Kelompok Padi Irigasi dan Rawa; b. Kelompok Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering; dan c. Kelompok Jagung dan Serealia Lain.

Kelompok Padi Irigasi dan Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan produksi padi irigasi dan rawa.

Kelompok Padi Irigasi dan Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 terdiri atas: a. Subkelompok Intensifikasi Padi Irigasi dan Rawa; dan b. Subkelompok Ekstensifikasi Padi Irigasi dan Rawa, dan Pemberdayaan.

(1) Subkelompok Intensifikasi Padi Irigasi dan Rawa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan intensifikasi padi irigasi dan rawa.

(2) Subkelompok Ekstensifikasi Padi Irigasi dan Rawa, dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan ekstensifikasi Padi Irigasi dan Rawa, serta pemberdayaan.

Kelompok Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan produksi padi tadah hujan dan lahan kering.

Kelompok Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 terdiri atas: a. Subkelompok Intensifikasi Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering; dan b. Subkelompok Ekstensifikasi Padi Tadah Hujan dan Padi Lahan Kering, dan Pemberdayaan.

(1) Subkelompok Intensifikasi Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan intensifikasi padi tadah hujan dan lahan kering. (2) Subkelompok Ekstensifikasi Padi Tadah Hujan dan Padi Lahan Kering, dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan ekstensifikasi padi tadah hujan dan lahan kering, serta pemberdayaan.

Kelompok Jagung dan Serealia Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan produksi jagung dan serealia lain.

Kelompok Jagung dan Serealia Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 terdiri atas: a. Subkelompok Intensifikasi Jagung dan Serealia Lain; dan b. Subkelompok Ekstensifikasi Jagung dan Serealia Lain, dan Pemberdayaan.

(1) Subkelompok Intensifikasi Jagung dan Serealia Lain mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan intensifikasi jagung dan serealia lain. (2) Subkelompok Ekstensifikasi Jagung dan Serealia Lain, dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan ekstensifikasi jagung dan serealia lain, serta pemberdayaan.

(1) Jabatan fungsional lingkup Direktorat Serealia, terdiri atas: a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian; dan b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Serealia. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Direktorat Aneka Kacang dan Umbi, terdiri atas: a. Kelompok Kedelai; b. Kelompok Aneka Kacang Lain; dan c. Kelompok Ubi Kayu dan Aneka Umbi Lain.

Kelompok Kedelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan produksi kedelai.

Kelompok Kedelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 terdiri atas: a. Subkelompok Intensifikasi Kedelai; dan b. Subkelompok Ekstensifikasi Kedelai, dan Pemberdayaan.

(1) Subkelompok Intensifikasi Kedelai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan intensifikasi kedelai. (2) Subkelompok Ekstensifikasi Kedelai, dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan ekstensifikasi kedelai, serta pemberdayaan.

Kelompok Aneka Kacang Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan produksi Aneka Kacang Lain.

Kelompok Aneka Kacang Lain sebagaimna dimaksud dalam Pasal 261 terdiri atas: a. Subkelompok Intensifikasi Aneka Kacang Lain; dan b. Subkelompok Ekstensifikasi Aneka Kacang Lain, dan Pemberdayaan.

(1) Subkelompok Intensifikasi Aneka Kacang Lain mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan intensifikasi aneka kacang lain. (2) Subkelompok Ekstensifikasi Aneka Kacang Lain, dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan ekstensifikasi aneka kacang lain, serta pemberdayaan.

Kelompok Ubi Kayu dan Aneka Umbi Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan produksi ubi kayu dan aneka umbi lain.

Kelompok Ubi Kayu dan Aneka Umbi Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 terdiri atas: a. Subkelompok Intensifikasi Ubi Kayu dan Aneka Umbi Lain; dan b. Subkelompok Ekstensifikasi Ubi Kayu dan Aneka Umbi Lain, dan Pemberdayaan.

(1) Subkelompok Intensifikasi Ubi Kayu dan Aneka Umbi Lain mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan intensifikasi ubi kayu dan aneka umbi lain. (2) Subkelompok Ekstensifikasi Ubi Kayu dan Aneka Umbi Lain, dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan ekstensifikasi ubi kayu dan aneka umbi lain, serta pemberdayaan.

(1) Jabatan fungsional lingkup Direktorat Aneka Kacang dan Umbi, terdiri atas: a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian; dan b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Aneka Kacang dan Umbi. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, terdiri atas: a. Kelompok Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan; b. Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Serealia; c. Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Aneka Kacang dan Umbi; dan d. Kelompok Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim.

Kelompok Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan, dan penyiapan peningkatan kapasitas kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.

Kelompok Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 terdiri atas: a. Subkelompok Data dan Informasi Organisme Pengganggu Tumbuhan; dan b. Subkelompok Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan.

(1) Subkelompok Data dan Informasi Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data organisme pengganggu tumbuhan. (2) Subkelompok Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.

Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Serealia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,

standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia.

Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Serealia sebagaimna dimaksud dalam Pasal 272 terdiri atas: a. Subkelompok Teknologi Pengendalian Hama Terpadu Serealia; dan b. Subkelompok Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Serealia.

(1) Subkelompok Teknologi Pengendalian Hama Terpadu Serealia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian hama terpadu serealia. (2) Subkelompok Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Serealia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia.

Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Aneka Kacang dan Umbi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian oragnisme pengganggu tumbuhan aneka kacang dan umbi.

Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Aneka Kacang dan Umbi sebagaimna dimaksud dalam Pasal 275 terdiri atas: a. Subkelompok Teknologi Pengendalian Hama Terpadu Aneka Kacang dan Umbi; dan b. Subkelompok Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Aneka Kacang dan Umbi.

(1) Subkelompok Teknologi Pengendalian Hama Terpadu Aneka Kacang dan Umbi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian hama terpadu aneka kacang dan umbi. (2) Subkelompok Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Aneka Kacang dan Umbi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan aneka kacang dan umbi.

Kelompok Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penanggulangan dampak perubahan iklim.

Kelompok Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 terdiri atas: a. Subkelompok Penanggulangan Dampak Kebanjiran; dan b. Subkelompok Penanggulangan Dampak Kekeringan.

(1) Subkelompok Penanggulangan Dampak Kebanjiran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penanggulangan dampak kebanjiran. (2) Subkelompok Penanggulangan Dampak Kekeringan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penanggulangan dampak kekeringan.

(1) Jabatan fungsional lingkup Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, terdiri atas: a. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan; dan b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, terdiri atas: a. Kelompok Pascapanen; b. Kelompok Pengolahan; c. Kelompok Standardisasi dan Mutu; dan d. Kelompok Pemasaran dan Investasi.

Kelompok Pascapanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan pascapanen tanaman pangan.

Kelompok Pascapanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 terdiri atas: a. Subkelompok Penerapan Teknologi Pascapanen; dan b. Subkelompok Sarana Pascapanen.

(1) Subkelompok Penerapan Teknologi Pascapanen mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan teknologi pascapanen. (2) Subkelompok Sarana Pascapanen mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang sarana pascapanen.

Kelompok Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan pengolahan tanaman pangan.

Kelompok Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 terdiri atas: a. Subkelompok Penerapan Teknologi Pengolahan; dan b. Subkelompok Sarana Pengolahan.

(1) Subkelompok Penerapan Teknologi Pengolahan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan teknologi pengolahan. (2) Subkelompok Sarana Pengolahan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang sarana pengolahan.

Kelompok Standardisasi dan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi serta koordinasi di bidang perumusan dan harmonisasi standar, dan penerapan standar mutu hasil tanaman pangan.

Kelompok Standardisasi dan Mutu sebagaimna dimaksud dalam Pasal 289 terdiri atas: a. Subkelompok Standardisasi; dan b. Subkelompok Mutu.

(1) Subkelompok Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang standardisasi serta koordinasi perumusan dan harmonisasi standar di bidang tanaman pangan. (2) Subkelompok Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan serta kordinasi di bidang penerapan standar mutu hasil tanaman pangan.

Kelompok Pemasaran dan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan pemasaran hasil dan investasi tanaman pangan.

Kelompok Pemasaran dan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 terdiri atas: a. Subkelompok Pemasaran dan Promosi; dan b. Subkelompok Investasi.

(1) Subkelompok Pemasaran dan Promosi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemasaran hasil dan promosi tanaman pangan. (2) Subkelompok Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang investasi tanaman pangan.

(1) Jabatan fungsional lingkup Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, terdiri atas: a. Pengawas Alat dan Mesin Pertanian; b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian; c. Analis Pasar Hasil Pertanian; dan d. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.

(2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Direktorat Jenderal, terdiri atas: a. Kelompok Perencanaan; b. Kelompok Keuangan; c. Kelompok Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Hubungan Masyarakat; d. Kelompok Data, Evaluasi dan Pelaporan; e. Subkelompok Tata Usaha dan Rumah Tangga; f. Subkelompok Barang Milik Negara; dan g. Subkelompok Layanan Rekomendasi di bidang Hortikultura.

Kelompok Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 huruf a mempunyai tugas melakukan koordinasi penyiapan dan penyusunan rencana, program, anggaran, serta kerja sama di bidang hortikultura.

Kelompok Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 terdiri atas: a. Subkelompok Program; b. Subkelompok Anggaran; dan c. Subkelompok Kerja Sama.

(1) Subkelompok Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana serta program di bidang hortikultura. (2) Subkelompok Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang hortikultura. (3) Subkelompok Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama di bidang hortikultura.

Kelompok Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar, urusan akuntansi dan verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil pengawasan.

Kelompok Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300 terdiri atas: a. Subkelompok Perbendaharaan; dan b. Subkelompok Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

(1) Subkelompok Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, dan penyiapan bahan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar. (2) Subkelompok Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil pengawasan.

Kelompok Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 huruf c mempunyai tugas melakukan evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik.

Kelompok Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 terdiri atas: a. Subkelompok Organisasi dan Kepegawaian; dan b. Subkelompok Hukum dan Hubungan Masyarakat.

(1) Subkelompok Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, serta pelaksanaan urusan kepegawaian. (2) Subkelompok Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan perjanjian, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum dan pelaksanaan hubungan masyarakat, serta informasi publik dan urusan perpustakaan.

Kelompok Data, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 huruf d mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi, analisis, penyiapan pemantauan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang hortikultura.

Kelompok Data, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 terdiri atas: a. Subkelompok Data dan Informasi; dan b. Subkelompok Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subkelompok Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di bidang hortikultura. (2) Subkelompok Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang hortikultura.

Subkelompok Tata Usaha dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 huruf e mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Subkelompok Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 huruf f mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan barang milik negara.

Subkelompok Layanan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 huruf g mempunyai tugas melakukan pemberian layanan rekomendasi di bidang hortikultura.

(1) Jabatan fungsional lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura, terdiri atas: a. Perencana; b. Analis Pengelolaan Keuangan APBN; c. Analis Kepegawaian; d. Pranata Hubungan Masyarakat; dan

e. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Direktorat Perbenihan Hortikultura, terdiri atas: a. Kelompok Penilaian dan Penyebaran Varietas; b. Kelompok Pengawasan Mutu Benih; dan c. Kelompok Produksi dan Kelembagaan Benih.

Kelompok Penilaian dan Penyebaran Varietas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi di bidang peningkatan penyediaan varietas benih hortikultura.

Kelompok Penilaian dan Penyebaran Varietas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 terdiri atas: a. Subkelompok Penilaian dan Pendaftaran Varietas; dan b. Subkelompok Penyebaran Varietas.

(1) Subkelompok Penilaian dan Pendaftaran Varietas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penilaian dan pendaftaran varietas benih hortikultura. (2) Subkelompok Penyebaran Varietas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyebaran varietas benih hortikultura.

Kelompok Pengawasan Mutu Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang peningkatan pengawasan mutu benih hortikultura.

Kelompok Pengawasan Mutu Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 terdiri atas: a. Subkelompok Sertifikasi Benih; dan b. Subkelompok Pengawasan Peredaran Benih.

(1) Subkelompok Sertifikasi Benih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang sertifikasi benih hortikultura. (2) Subkelompok Pengawasan Peredaran Benih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi,

evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan peredaran benih hortikultura.

Kelompok Produksi dan Kelembagaan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang peningkatan penyediaan benih aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lain serta kelembagaan benih.

Kelompok Produksi dan Kelembagaan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320 terdiri atas: a. Subkelompok Produksi Benih; dan b. Subkelompok Kelembagaan Benih.

(1) Subkelompok Produksi Benih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih hortikultura. (2) Subkelompok Kelembagaan Benih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan benih.

(1) Jabatan fungsional lingkup Direktorat Perbenihan Hortikultura terdiri atas: a. Pengawas Benih Tanaman; dan

b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Perbenihan Hortikultura. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Direktorat Buah dan Florikultura, terdiri atas: a. Kelompok Tanaman Jeruk, Perdu dan Pohon; b. Kelompok Tanaman Terna dan Tanaman Merambat; dan c. Kelompok Florikultura.

Kelompok Tanaman Jeruk, Perdu dan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang peningkatan produksi tanaman jeruk, perdu dan pohon.

Kelompok Tanaman Jeruk, Perdu dan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 terdiri atas: a. Subkelompok Penerapan Teknologi Tanaman Jeruk, Perdu dan Pohon, dan Pemberdayaan; dan b. Subkelompok Pengembangan Kawasan Tanaman Jeruk, Perdu dan Pohon.

(1) Subkelompok Penerapan Teknologi Tanaman Jeruk, Perdu dan Pohon, dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan teknologi tanaman jeruk, perdu dan pohon, serta pemberdayaan. (2) Subkelompok Pengembangan Kawasan Tanaman Jeruk, Perdu dan Pohon mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pengembangan kawasan tanaman jeruk, perdu dan pohon.

Kelompok Tanaman Terna dan Tanaman Merambat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang peningkatan produksi tanaman terna dan tanaman merambat.

Kelompok Tanaman Terna dan Tanaman Merambat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328 terdiri atas: a. Subkelompok Penerapan Teknologi Tanaman Terna dan Tanaman Merambat, dan Pemberdayaan; dan b. Subkelompok Pengembangan Kawasan Tanaman Terna dan Tanaman Merambat.

(1) Subkelompok Penerapan Teknologi Tanaman Terna dan Tanaman Merambat, dan Pemberdayaan mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penerapan teknologi tanaman terna dan tanaman merambat, serta pemberdayaan. (2) Subkelompok Pengembangan Kawasan Tanaman Ternak dan Tanaman Merambat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pengembangan kawasan tanaman terna dan tanaman merambat.

Kelompok Florikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang peningkatan produksi florikultura.

Kelompok Florikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 terdiri atas: a. Subkelompok Penerapan Teknologi Florikultura, dan Pemberdayaan; dan b. Subkelompok Pengembangan Kawasan Florikultura.

(1) Subkelompok Penerapan Teknologi Florikultura, dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penerapan teknologi florikultura, dan pemberdayaan.

(2) Subkelompok Pengembangan Kawasan Florikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pengembangan kawasan florikultura.

(1) Jabatan fungsional lingkup Direktorat Buah dan Florikultura, terdiri atas: a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian; dan b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Buah dan Florikultura. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, terdiri atas: a. Kelompok Aneka Cabai dan Sayuran Buah; b. Kelompok Bawang Merah dan Sayuran Umbi; c. Kelompok Sayuran Daun dan Jamur; dan d. Kelompok Tanaman Obat.

Kelompok Aneka Cabai dan Sayuran Buah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah.

Kelompok Aneka Cabai dan Sayuran Buah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336 terdiri atas: a. Subkelompok Penerapan Teknologi Aneka Cabai dan Sayuran Buah, dan Pemberdayaan; dan b. Subkelompok Pengembangan Kawasan Aneka Cabai dan Sayuran Buah.

(1) Subkelompok Penerapan Teknologi Aneka Cabai dan Sayuran Buah, dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penerapan teknologi aneka cabai dan sayuran buah, serta pemberdayaan. (2) Subkelompok Pengembangan Kawasan Aneka Cabai dan Sayuran Buah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pengembangan kawasan aneka cabai dan sayuran buah.

Kelompok Bawang Merah dan Sayuran Umbi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang peningkatan produksi bawang merah dan sayuran umbi.

Kelompok Bawang Merah dan Sayuran Umbi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 terdiri atas:

a. Subkelompok Penerapan Teknologi Bawang Merah dan Sayuran Umbi, dan Pemberdayaan; dan b. Subkelompok Pengembangan Kawasan Bawang Merah dan Sayuran Umbi.

(1) Subkelompok Penerapan Teknologi Bawang Merah dan Sayuran Umbi, dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penerapan teknologi bawang merah dan sayuran umbi, serta pemberdayaan. (2) Subkelompok Pengembangan Kawasan Bawang Merah dan Sayuran Umbi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pengembangan kawasan bawang merah dan sayuran umbi.

Kelompok Sayuran Daun dan Jamur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang peningkatan produksi sayuran daun dan jamur.

Kelompok Sayuran Daun dan Jamur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342 terdiri atas: a. Subkelompok Penerapan Teknologi Sayuran Daun dan Jamur, dan Pemberdayaan; dan b. Subkelompok Pengembangan Kawasan Sayuran Daun dan Jamur.

(1) Subkelompok Penerapan Teknologi Sayuran Daun dan Jamur, dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penerapan teknologi sayuran daun dan jamur, serta pemberdayaan. (2) Subkelompok Pengembangan Kawasan Sayuran Daun dan Jamur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pengembangan kawasan sayuran daun dan jamur.

Kelompok Tanaman Obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang peningkatan produksi tanaman obat.

Kelompok Tanaman Obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 terdiri atas: a. Subkelompok Penerapan Teknologi Tanaman Obat dan Pemberdayaan; dan b. Subkelompok Pengembangan Kawasan Tanaman Obat.

(1) Subkelompok Penerapan Teknologi Tanaman Obat dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan

kegiatan di bidang peningkatan penerapan teknologi tanaman obat serta pemberdayaan. (2) Subkelompok Pengembangan Kawasan Tanaman Obat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pengembangan kawasan tanaman obat.

(1) Jabatan fungsional lingkup Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, terdiri atas: a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian; dan b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Direktorat Perlindungan Hortikultura, terdiri atas: a. Kelompok Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan; b. Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Buah dan Florikultura; c. Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Sayuran dan Tanaman Obat; dan d. Kelompok Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam.

Kelompok Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349 huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan dan penyiapan peningkatan kapasitas kelembagaan pengendaliaan organisme pengganggu tumbuhan.

Kelompok Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 350 terdiri atas: a. Subkelompok

Data dan Informasi Organisme Pengganggu Tumbuhan; dan b. Subkelompok Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan.

(1) Subkelompok Data dan Informasi Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data organisme pengganggu tumbuhan. (2) Subkelompok Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.

Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Buah dan Florikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pengendaliaan organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura.

Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Buah dan Florikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353 terdiri atas: a. Subkelompok Teknologi Pengendalian Hama Terpadu Buah dan Florikultura; dan b. Subkelompok Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Buah dan Florikulutura.

• Subkelompok Teknologi Pengendalian Hama Terpadu Buah dan Florikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan teknologi pengendalian hama terpadu buah dan florikultura. • Subkelompok Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Buah dan Florikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura.

Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Sayuran dan Tanaman Obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan sayuran dan tanaman obat.

Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Sayuran dan Tanaman Obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 terdiri atas: a. Subkelompok Teknologi Pengendalian Hama Terpadu Sayuran dan Tanaman Obat; dan b. Subkelompok Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Sayuran dan Tanaman Obat.

(1) Subkelompok Teknologi Pengendalian Hama Terpadu Sayuran dan Tanaman Obat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan teknologi pengendalian hama terpadu sayuran dan tanaman obat. (2) Subkelompok Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Sayuran dan Tanaman Obat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan sayuran dan tanaman obat.

Kelompok Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349 huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang penanggulangan dampak perubahan iklim dan bencana alam.

Kelompok Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 terdiri atas: a. Subkelompok Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim; dan b. Subkelompok Penanggulangan Bencana Alam.

(1) Subkelompok Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penanggulangan dampak perubahan iklim. (2) Subkelompok Penanggulangan Bencana Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penanggulangan bencana alam.

(1) Jabatan fungsional lingkup Direktorat Perlindungan Hortikultura, terdiri atas: a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan; dan b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Perlindungan Hortikultura. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, terdiri atas: a. Kelompok Pascapanen; b. Kelompok Pengolahan Hasil; c. Kelompok Standardisasi dan Mutu; dan d. Kelompok Pemasaran dan Investasi.

Kelompok Pascapanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang peningkatan pascapanen hortikultura.

Kelompok Pascapanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 terdiri atas: a. Subkelompok Pascapanen Sayuran dan Tanaman Obat; dan b. Subkelompok Pascapanen Buah dan Florikultura.

(1) Subkelompok Pascapanen Sayuran dan Tanaman Obat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pascapanen sayuran dan tanaman obat. (2) Subkelompok Pascapanen Buah dan Florikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pascapanen buah dan florikultura.

Kelompok Pengolahan Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang peningkatan pengolahan hasil hortikultura.

Kelompok Pengolahan Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 terdiri atas: a. Subkelompok Pengolahan Hasil Sayuran dan Tanaman Obat; dan b. Subkelompok Pengolahan Hasil Buah dan Florikultura.

(1) Subkelompok Pengolahan Hasil Sayuran dan Tanaman Obat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengolahan hasil sayuran dan tanaman obat. (2) Subkelompok Pengolahan Hasil Buah dan Florikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengolahan hasil buah dan florikultura.

Kelompok Standardisasi dan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 huruf c mempunyai tugas melakukan

penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi serta koordinasi di bidang perumusan dan harmonisasi standar, dan penerapan standar mutu hasil hortikultura.

Kelompok Standardisasi dan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370 terdiri atas: a. Subkelompok Standardisasi; dan b. Subkelompok Mutu.

(1) Subkelompok Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang standardisasi serta koordinasi perumusan dan harmonisasi standar di bidang hortikultura. (2) Subkelompok Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan serta koordinasi di bidang penerapan standar mutu hasil hortikultura.

Kelompok Pemasaran dan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang peningkatan pemasaran hasil dan investasi hortikultura.

Kelompok Pemasaran dan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 terdiri atas: a. Subkelompok Pemasaran dan Promosi; dan b. Subkelompok Investasi.

(1) Subkelompok Pemasaran dan Promosi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pemasaran hasil dan promosi hortikultura. (2) Subkelompok Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan investasi hortikultura.

(1) Jabatan fungsional lingkup Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, terdiri atas: a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian; b. Analis Pasar Hasil Pertanian; dan c. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Direktorat Jenderal, terdiri atas: a. Kelompok Perencanaan;

b. Kelompok Keuangan; c. Kelompok Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Hubungan Masyarakat; d. Kelompok Data, Evaluasi dan Pelaporan; e. Subkelompok Tata Usaha dan Rumah Tangga; f. Subkelompok Barang Milik Negara; dan g. Subkelompok Layanan Rekomendasi.

Kelompok Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377 huruf a mempunyai tugas melakukan melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran serta kerja sama di bidang perkebunan.

Kelompok Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 terdiri atas: a. Subkelompok Program; b. Subkelompok Anggaran; dan c. Subkelompok Kerja Sama.

(1) Subkelompok Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program di bidang perkebunan. (2) Subkelompok Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang perkebunan. (3) Subkelompok Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama di bidang perkebunan.

Kelompok Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar, urusan

akuntansi dan verifikasi keuangan, serta tindak lanjut hasil pengawasan.

Kelompok Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 381 terdiri atas: a. Subkelompok Perbendaharaan; dan b. Subkelompok Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

(1) Subkelompok Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, dan penyiapan bahan pengujian surat perintah membayar. (2) Subkelompok Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil pengawasan.

Kelompok Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377 huruf c mempunyai tugas melakukan evaluasi organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik.

Kelompok Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384 terdiri atas: a. Subkelompok Organisasi dan Kepegawaian; dan b. Subkelompok Hukum dan Hubungan Masyarakat.

(1) Subkelompok Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi serta pelaksanaan urusan kepegawaian.

(2) Subkelompok Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan perjanjian, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta informasi publik dan urusan perpustakaan.

Kelompok Data, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377 huruf d mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi, analisis, penyiapan pemantauan dan evaluasi laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perkebunan.

Kelompok Data, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 terdiri atas: a. Subkelompok Data dan Informasi; dan b. Subkelompok Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subkelompok Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di bidang perkebunan. (2) Subkelompok Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perkebunan.

Subkelompok Tata Usaha dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377 huruf e mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Subkelompok Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377 huruf f mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan barang milik negara.

Subkelompok Layanan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377 huruf g mempunyai tugas melakukan melakukan pemberian layanan rekomendasi di bidang perkebunan.

(1) Jabatan fungsional lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, terdiri atas: a. Perencana; b. Analis Pengelola Keuangan APBN; c. Analis Kepegawaian; d. Analis Hukum; dan e. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Direktorat Perbenihan Perkebunan, terdiri atas:

a. Kelompok Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih; b. Kelompok Benih Tanaman Semusim dan Rempah; c. Kelompok Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar; dan d. Kelompok Kelembagaan Benih.

Kelompok Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih perkebunan.

Kelompok Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 395 terdiri atas: a. Subkelompok Penilaian Varietas; dan b. Subkelompok Pengawasan Mutu Benih.

(1) Subkelompok Penilaian Varietas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penilaian, pelepasan dan penyebaran varietas benih perkebunan. (2) Subkelompok Pengawasan Mutu Benih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pengawasan mutu benih perkebunan.

Kelompok Benih Tanaman Semusim dan Rempah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan penyediaan benih tanaman semusim dan rempah.

Kelompok Benih Tanaman Semusim dan Rempah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 terdiri atas: a. Subkelompok Benih Tanaman Semusim; dan b. Subkelompok Benih Tanaman Rempah.

(1) Subkelompok Benih Tanaman Semusim mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih tanaman semusim. (2) Subkelompok Benih Tanaman Rempah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih tanaman rempah.

Kelompok Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di

bidang peningkatan penyediaan benih tanaman tahunan dan penyegar.

Kelompok Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401 terdiri atas: a. Subkelompok Benih Tanaman Tahunan; dan b. Subkelompok Benih Tanaman Penyegar.

(1) Subkelompok Benih Tanaman Tahunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih tanaman tahunan. (2) Subkelompok Benih Tanaman Penyegar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih tanaman penyegar.

Kelompok Kelembagaan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394 huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penguatan kelembagaan benih.

Kelompok Kelembagaan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 404 terdiri atas: a. Subkelompok Kelembagaan Produksi Benih; dan b. Subkelompok Kelembagaan Pengawasan Benih.

(1) Subkelompok Kelembagaan Produksi Benih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penguatan kelembagaan produksi benih. (2) Subkelompok Kelembagaan Pengawasan Benih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penguatan kelembagaan pengawasan benih.

(1) Jabatan fungsional lingkup Direktorat Perbenihan Perkebunan, terdiri atas: a. Pengawas Benih Tanaman; dan b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Perbenihan Perkebunan. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Pengelompokan Jabatan Fungsional pada Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah, terdiri atas: a. Kelompok Tanaman Tebu dan Pemanis Lain; b. Kelompok Tanaman Serat dan Atsiri; c. Kelompok Tanaman Lada, Pala dan Cengkeh; dan d. Kelompok Tanaman Rempah dan Semusim Lain.

Kelompok Tanaman Tebu dan Pemanis Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan produksi tanaman tebu dan pemanis lain, serta pengembangan bahan bio energi tebu.

Kelompok Tanaman Tebu dan Pemanis Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409 terdiri atas: a. Subkelompok Penerapan Teknologi dan Pemberdayaan; dan b. Subkelompok Pengembangan Kawasan Tanaman Tebu dan Pemanis Lain.

(1) Subkelompok Penerapan Teknologi dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebunan. (2) Subkelompok Pengembangan Kawasan Tanaman Tebu dan Pemanis Lain mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan kawasan tanaman tebu dan pemanis lain, serta pengembangan bahan baku bio energi tebu.

Kelompok Tanaman Serat dan Atsiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 huruf b mempunyai tugas melakukan

penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan produksi tanaman serat dan atsiri.

Kelompok Tanaman Serat dan Atsiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412 terdiri atas: a. Subkelompok Penerapan Teknologi dan Pemberdayaan; dan b. Subkelompok Pengembangan Kawasan Tanaman Serat dan Atsiri.

a. Subkelompok Penerapan Teknologi dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun. b. Subkelompok Pengembangan Kawasan Tanaman Serat dan Atsiri mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan kawasan tanaman serat dan atsiri.

Kelompok Tanaman Lada, Pala dan Cengkeh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan produksi tanaman lada, pala dan cengkeh.

Kelompok Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 terdiri atas: a. Subkelompok Penerapan Teknologi dan Pemberdayaan; dan b. Subkelompok Pengembangan Kawasan Tanaman Lada, Pala dan Cengkeh.

(1) Subkelompok Penerapan Teknologi dan Pemberdayaan mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun. (2) Subkelompok Pengembangan Kawasan Tanaman Lada, Pala dan Cengkeh mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan kawasan tanaman lada, pala dan cengkeh.

Kelompok Tanaman Rempah dan Semusim Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan produksi tanaman rempah dan semusim lain.

Kelompok Tanaman Rempah dan Semusim Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 terdiri atas: a. Subkelompok Penerapan Teknologi dan Pemberdayaan; dan

b. Subkelompok Pengembangan Kawasan Tanaman Rempah dan Semusim Lain.

(1) Subkelompok Penerapan Teknologi dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun. (2) Subkelompok Pengembangan Kawasan Tanaman Rempah dan Semusim Lain mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan kawasan tanaman rempah dan semusim lain.

(1) Jabatan fungsional lingkup Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah, terdiri atas: a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian; dan b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Direktorat Tahunan dan Penyegar, terdiri atas: a. Kelompok Tanaman Karet dan Tanaman Tahunan Lain;

b. Kelompok Tanaman Kelapa Sawit; c. Kelompok Tanaman Kelapa dan Palma Lain; dan d. Kelompok Tanaman Penyegar.

Kelompok Tanaman Karet dan Tanaman Tahunan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 422 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan produksi karet dan tanaman tahunan lain.

Kelompok Tanaman Karet dan Tanaman Tahunan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 425 terdiri atas: a. Subkelompok Penerapan Teknologi dan Pemberdayaan; dan b. Subkelompok Pengembangan Kawasan Tanaman Karet dan Tanaman Tahunan Lain.

(1) Subkelompok Penerapan Teknologi dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun. (2) Subkelompok Pengembangan Kawasan Tanaman Karet dan Tanaman Tahunan Lain mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan kawasan tanaman karet dan tahunan lain.

Kelompok Tanaman Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 422 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan produksi tanaman kelapa sawit.

Kelompok Tanaman Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 426 terdiri atas: a. Subkelompok Penerapan Teknologi dan Pemberdayaan; dan b. Subkelompok Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa Sawit.

(1) Subkelompok Penerapan Teknologi dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun. (2) Subkelompok Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa Sawit mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan kawasan tanaman kelapa sawit serta pengembangan bahan baku bio energi kelapa sawit.

Kelompok Tanaman Kelapa dan Palma Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 422 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan

kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan produksi tanaman kelapa dan palma lain.

Kelompok Tanaman Kelapa dan Palma Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429 terdiri atas: a. Subkelompok Penerapan Teknologi dan Pemberdayaan; dan b. Subkelompok Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa dan Palma Lain.

(1) Subkelompok Penerapan Teknologi dan Pemberdayaan mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun. (2) Subkelompok Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa dan Palma Lain mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan kawasan tanaman kelapa dan palma lain.

Kelompok Tanaman Penyegar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 422 huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan produksi tanaman penyegar.

Kelompok Tanaman Penyegar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432 terdiri atas:

a. Subkelompok Penerapan Teknologi dan Pemberdayaan; dan b. Subkelompok Pengembangan Kawasan Tanaman Penyegar.

(1) Subkelompok Penerapan Teknologi dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun. (2) Subkelompok Pengembangan Kawasan Tanaman Penyegar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan kawasan tanaman penyegar.

(1) Jabatan fungsional lingkup Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah, terdiri atas: a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian; dan b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Direktorat Perlindungan Perkebunan, terdiri atas:

a. Kelompok Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan; b. Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim dan Rempah; c. Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan dan Penyegar; dan d. Kelompok Gangguan Usaha, Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran.

Kelompok Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436 huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan, dan penyiapan peningkatan kapasitas kelembagaan pengendaliaan organisme pengganggu tumbuhan.

Kelompok Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 437 terdiri atas: a. Subkelompok Data dan Informasi Organisme Pengganggu Tumbuhan; dan b. Subkelompok Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan.

(1) Subkelompok Data dan Informasi Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data organisme pengganggu tumbuhan. (2) Subkelompok Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data kelembagaan pengendalian organisme penganggu tumbuhan.

Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim dan Rempah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah.

Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim dan Rempah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440 terdiri atas: a. Subkelompok Teknologi Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Semusim dan Rempah; dan b. Subkelompok Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim dan Rempah.

(1) Subkelompok Teknologi Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Semusim dan Rempah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan teknologi pengendalian hama terpadu tanaman semusim dan rempah. (2) Subkelompok Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim dan Rempah mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah.

Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan dan Penyegar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendaliaan organisme pengganggu tumbuhan tanaman tahunan dan penyegar.

Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan dan Penyegar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 443 terdiri atas: a. Subkelompok Teknologi Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Tahunan dan Penyegar; dan b. Subkelompok Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan dan Penyegar.

(1) Subkelompok Teknologi Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Tahunan dan Penyegar mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan teknologi pengendalian hama terpadu tanaman tahunan dan penyegar. (2) Subkelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan dan Penyegar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman tahunan dan penyegar.

Kelompok Gangguan Usaha, Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436 huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran.

Kelompok Gangguan Usaha, Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446 terdiri atas: a. Subkelompok Gangguan Usaha dan Pencegahan Kebakaran; dan b. Subkelompok Dampak Perubahan Iklim.

(1) Subkelompok Gangguan Usaha dan Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran. (2) Subkelompok Dampak Perubahan Iklim mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penanganan dampak perubahan iklim.

(1) Jabatan fungsional lingkup Direktorat Perlindungan Perkebunan, terdiri atas: a. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan; dan b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan

tugas dan fungsi Direktorat Perlindungan Perkebunan. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, terdiri atas: a. Kelompok Pascapanen; b. Kelompok Pengolahan; c. Kelompok Standardisasi, Mutu dan Pembinaan Usaha; dan d. Kelompok Pemasaran Hasil.

Kelompok Pascapanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan pascapanen perkebunan.

Kelompok Pascapanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 451 terdiri atas: a. Subkelompok Penerapan Teknologi Pascapanen; dan b. Subkelompok Sarana Pascapanen.

(1) Subkelompok Penerapan Teknologi Pascapanen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan teknologi pascapanen perkebunan. (2) Subkelompok Sarana Pascapanen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyediaan sarana pascapanen perkebunan.

Kelompok Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan pengolahan hasil perkebunan.

Kelompok Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 terdiri atas: a. Subkelompok Penerapan Teknologi Pengolahan; dan b. Subkelompok Sarana Pengolahan.

(1) Subkelompok Penerapan Teknologi Pengolahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan teknologi pengolahan hasil perkebunan. (2) Subkelompok Sarana Pengolahan mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyediaan sarana

pengolahan hasil perkebunan.

Kelompok Standardisasi, Mutu dan Pembinaan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, evaluasi, dan koordinasi di bidang perumusan dan harmonisasi standar, penerapan standar mutu perkebunan serta pembinaan usaha.

Kelompok Standardisasi, Mutu dan Pembinaan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 457 terdiri atas: a. Subkelompok Standardisasi dan Mutu; dan b. Subkelompok Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan.

(1) Subkelompok Standardisasi dan Mutu mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang standardisasi dan penerapan standar mutu serta koordinasi perumusan dan harmonisasi standar dan penerapan standar mutu di bidang perkebunan. (2) Subkelompok Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan usaha berkelanjutan.

Kelompok Pemasaran Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450 huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan

teknis dan evaluasi di bidang peningkatan pemasaran hasil perkebunan.

Kelompok Pemasaran Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 terdiri atas: a. Subkelompok Pemasaran Domestik; dan b. Subkelompok Pemasaran Internasional.

(1) Subkelompok Pemasaran Domestik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemasaran domestik hasil perkebunan. (2) Subkelompok Pemasaran Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemasaran internasional hasil perkebunan.

(1) Jabatan fungsional lingkup Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, terdiri atas: a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian, b. Pengawas Alat dan Mesin Pertanian; c. Analis Pasar Hasil Perkebunan; dan d. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Direktorat Jenderal, terdiri atas: a. Kelompok Perencanaan; b. Kelompok Keuangan; c. Kelompok Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum; d. Kelompok Data Evaluasi dan Pelaporan; e. Subkelompok Tata Usaha dan Rumah Tangga; f. Subkelompok Barang Milik Negara; dan g. Subkelompok Layanan Rekomendasi.

Kelompok Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464 huruf a mempunyai tugas melakukan melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, kerja sama dan hubungan masyarakat serta informasi publik di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Kelompok Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 465 terdiri atas: a. Subkelompok Program; b. Subkelompok Anggaran; dan c. Subkelompok Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

(1) Subkelompok Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

(2) Subkelompok Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang peternakan dan kesehatan hewan. (3) Subkelompok Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama dan hubungan masyarakat serta informasi publik di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Kelompok Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar, urusan akuntansi dan verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil pengawasan.

Kelompok Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468, terdiri atas: a. Subkelompok Perbendaharaan; dan b. Subkelompok Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

(1) Subkelompok Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, dan penyiapan bahan pengujian surat perintah membayar. (2) Subkelompok Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil pengawasan.

Kelompok Organisasi, Kepegawaian dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464 huruf c mempunyai tugas

melakukan evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan perjanjian, serta pemberian pertimbangan dan bantuan hukum.

Kelompok Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 471, terdiri atas: a. Subkelompok Organisasi dan Kepegawaian; dan b. Subkelompok Hukum.

(1) Subkelompok Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi, penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi serta pelaksanaan urusan kepegawaian. (2) Subkelompok Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan perjanjian, serta pemberian pertimbangan dan bantuan hukum.

Kelompok Data, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464 huruf d mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi, analisis, penyiapan pemantauan dan evaluasi laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Kelompok Data, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474, terdiri atas: a. Subkelompok Data dan Informasi; dan b. Subkelompok Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subkelompok Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan. (2) Subkelompok Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Subkelompok Tata Usaha dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464 huruf e mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Subkelompok Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464 huruf f mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan barang milik negara.

Subkelompok Layanan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464 huruf g mempunyai tugas melakukan melakukan pemberian layanan rekomendasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

(1) Jabatan fungsional lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas: a. Perencana; b. Analis Pengelola Keuangan APBN; c. Analis Kepegawaian; dan d. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (1) ditentukan berdasarkan

kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak, terdiri atas: a. Kelompok Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan; b. Kelompok Standardisasi dan Mutu Ternak; c. Kelompok Ruminansia Potong; d. Kelompok Ruminansia Perah; dan e. Kelompok Unggas dan Aneka Ternak.

Kelompok Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan.

Kelompok Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482, terdiri atas: a. Subkelompok Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Hewan; dan b. Subkelompok Pelestarian Sumber Daya Genetik Hewan.

(1) Subkelompok Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemanfaatan sumber daya genetik hewan.

(2) Subkelompok Pelestarian Sumber Daya Genetik Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pelestarian sumber daya genetik hewan.

Kelompok Standardisasi dan Mutu Ternak mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perumusan standar dan penerapan standar mutu bibit dan produksi ternak.

Kelompok Standardisasi dan Mutu Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 485, terdiri atas: a. Subkelompok Standardisasi Ternak; dan b. Subkelompok Mutu Ternak.

(1) Subkelompok Standardisasi Ternak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang standardisasi bibit dan produksi ternak. (2) Subkelompok Mutu Ternak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan standar mutu bibit dan produksi ternak.

Kelompok Ruminansia Potong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi ruminansia potong.

Kelompok Ruminansia Potong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, terdiri atas: a. Subkelompok Produksi Sapi dan Kerbau Potong; dan b. Subkelompok Produksi Kambing dan Domba Potong.

(1) Subkelompok Produksi Sapi dan Kerbau Potong mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi dan kerbau potong. (2) Subkelompok Produksi Kambing dan Domba Potong mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi kambing dan domba potong.

Kelompok Ruminansia Perah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi ruminansia perah.

Kelompok Ruminansia Perah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 491, terdiri atas: a. Subkelompok Produksi Sapi Perah; dan b. Subkelompok Produksi Kerbau dan Kambing Perah.

(1) Subkelompok Produksi Sapi Perah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi perah. (2) Subkelompok Produksi Kerbau dan Kambing Perah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi kerbau dan kambing perah.

Kelompok Unggas dan Aneka Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 huruf e mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas dan aneka ternak.

Kelompok Unggas dan Aneka Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 494, terdiri atas: a. Subkelompok Produksi Unggas; dan b. Subkelompok Produksi Aneka Ternak.

(1) Subkelompok Produksi Unggas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas. (2) Subkelompok Produksi Aneka Ternak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi aneka ternak.

(1) Jabatan fungsional lingkup Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak, terdiri atas: a. Pengawas Bibit Ternak; dan b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Direktorat Pakan, terdiri atas: a. Kelompok Bahan Pakan; b. Kelompok Pakan Hijauan; c. Kelompok Pakan Olahan; dan d. Kelompok Mutu, Keamanan dan Pendaftaran Pakan.

Kelompok Bahan Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan produksi bahan pakan.

Kelompok Bahan Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499, terdiri atas: a. Subkelompok Produksi Bahan Pakan; dan b. Subkelompok Pengembangan Bahan Pakan.

(1) Subkelompok Produksi Bahan Pakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi bahan pakan. (2) Subkelompok Pengembangan Bahan Pakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan

di bidang pengembangan bahan pakan.

Kelompok Pakan Hijauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan produksi pakan hijauan.

Kelompok Pakan Hijauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 502, terdiri atas: a. Subkelompok Budidaya Pakan Hijauan; dan b. Subkelompok Pengembangan Kawasan Penggembalaan.

(1) Subkelompok Budidaya Pakan Hijauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan budidaya pakan hijauan. (2) Subkelompok Pengembangan Kawasan Penggembalaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan kawasan penggembalaan.

Kelompok Pakan Olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan produksi pakan olahan.

Kelompok Pakan Olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 505, terdiri atas: a. Subkelompok Pakan Olahan Ternak Potong; dan b. Subkelompok Pakan Olahan Ternak Perah, Unggas dan Aneka Ternak.

(1) Subkelompok Pakan Olahan Ternak Potong mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pakan olahan ternak potong. (2) Subkelompok Pakan Olahan Ternak Perah, Unggas dan Aneka Ternak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pakan olahan ternak perah, unggas dan aneka ternak.

Kelompok Mutu, Keamanan dan Pendaftaran Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498 huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang mutu, keamanan dan pendaftaran pakan.

Kelompok Mutu, Keamanan, dan Pendaftaran Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508, terdiri atas: a. Subkelompok Mutu dan Keamanan Pakan; dan b. Subkelompok Pendaftaran dan Peredaran Pakan.

(1) Subkelompok Mutu dan Keamanan Pakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perumusan standar, penerapan standar mutu dan keamanan pakan.

(2) Subkelompok Pendaftaran dan Peredaran Pakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pendaftaran dan peredaran pakan.

(1) Jabatan fungsional lingkup Direktorat Pakan, terdiri atas: a. Pengawas Mutu Pakan; dan b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Pakan. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Direktorat Kesehatan Hewan, terdiri atas: a. Kelompok Pengamatan Penyakit Hewan; b. Kelompok Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; c. Kelompok Perlindungan Hewan; d. Kelompok Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan; dan e. Kelompok Pengawasan Obat Hewan.

Kelompok Pengamatan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 512 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan

kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengamatan penyakit hewan.

Kelompok Pengamatan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 513, terdiri atas: a. Subkelompok Surveilans dan Pengujian Penyakit Hewan; dan b. Subkelompok Analisis Epidemiologi dan Sistem Informasi Kesehatan Hewan.

(1) Subkelompok Surveilans dan Pengujian Penyakit Hewan mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang surveilans dan pengujian penyakit hewan. (2) Subkelompok Analisis Epidemiologi dan Sistem Informasi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang analisis epidemiologi dan sistem informasi kesehatan hewan.

Kelompok Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 512 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.

Kelompok Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 516, terdiri atas:

a. Subkelompok Pencegahan Penyakit Hewan; dan b. Subkelompok Pemberantasan Penyakit Hewan.

(1) Subkelompok Pencegahan Penyakit Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kesiagaan darurat penyakit hewan dan pencegahan penyakit hewan. (2) Subkelompok Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberantasan penyakit hewan.

Kelompok Perlindungan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 512 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan perlindungan hewan.

Kelompok Perlindungan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 519, terdiri atas: a. Subkelompok Analisis Risiko; dan b. Subkelompok Standardisasi dan Biosekuriti.

(1) Subkelompok Analisis Risiko mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang analisis risiko.

(2) Subkelompok Standardisasi dan Biosekuriti mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang standardisasi dan biosekuriti.

Kelompok Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 512 huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan.

Kelompok Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 522, terdiri atas: a. Subkelompok Kelembagaan Kesehatan Hewan; dan b. Subkelompok Sumber Daya Kesehatan Hewan.

(1) Subkelompok Kelembagaan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan kesehatan hewan. (2) Subkelompok Sumber Daya Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang sumber daya kesehatan hewan.

Kelompok Pengawasan Obat Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 512 huruf e mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan obat hewan.

Kelompok Pengawasan Obat Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 525, terdiri atas: a. Subkelompok Mutu Obat Hewan; dan b. Subkelompok Peredaran Obat Hewan.

(1) Subkelompok Mutu Obat Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan standar mutu obat hewan. (2) Subkelompok Peredaran Obat Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peredaran obat hewan.

(1) Jabatan fungsional lingkup Direktorat Kesehatan Hewan, terdiri atas: a. Medik Veteriner; b. Pengawas Farmasi dan Makanan; dan c. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Kesehatan Hewan. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (1) ditentukan berdasarkan

kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri atas: a. Kelompok Higiene, Sanitasi dan Penerapan; b. Kelompok Pengawasan Keamanan Produk Hewan; c. Kelompok Sanitary dan Standardisasi; d. Kelompok Zoonosis; dan e. Kelompok Kesejahteraan Hewan.

Kelompok Higiene, Sanitasi dan Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang higiene, sanitasi dan penerapan.

Kelompok Higiene, Sanitasi dan Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 530, terdiri atas: a. Subkelompok Higiene dan Sanitasi; dan b. Subkelompok Penerapan dan Penilaian.

(1) Subkelompok Higiene dan Sanitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang higiene dan sanitasi.

(2) Subkelompok Penerapan dan Penilaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan dan penilaian.

Kelompok Pengawasan Keamanan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan keamanan produk hewan.

Kelompok Pengawasan Keamanan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533, terdiri atas: a. Subkelompok Monitoring dan Surveilans; dan b. Subkelompok Pengawasan Peredaran.

(1) Subkelompok Monitoring dan Surveilans mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang monitoring dan surveilans. (2) Subkelompok Pengawasan Peredaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan peredaran.

Kelompok Sanitary dan Standardisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sanitary dan standardisasi.

Kelompok Sanitary dan Standardisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 536, terdiri atas: a. Subkelompok Sanitary; dan b. Subkelompok Standardisasi dan Registrasi.

(1) Subkelompok Sanitary mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang sanitary. (2) Subkelompok Standardisasi dan Registrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perumusan standar dan registrasi.

Kelompok Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529 huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang zoonosis.

Kelompok Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 539, terdiri atas:

a. Subkelompok Pencegahan Penularan; dan b. Subkelompok Analisis Resiko Penularan.

(1) Subkelompok Pencegahan Penularan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pencegahan penularan. (2) Subkelompok Analisis Resiko Penularan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang analisis resiko penularan.

Kelompok Kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529 huruf e mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi kegiatan di bidang kesejahteraan hewan.

Kelompok Kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 542, terdiri atas: a. Subkelompok Advokasi Kesejahteraan Hewan; dan b. Subkelompok Penerapan Kesejahteraan Hewan.

(1) Subkelompok Advokasi Kesejahteraan Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi,

evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang advokasi kesejahteraan hewan. (2) Subkelompok Penerapan Kesejahteraan Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan kesejahteraan hewan.

(1) Jabatan fungsional lingkup Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri atas: a. Medik Veteriner; dan b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, terdiri atas terdiri atas: a. Kelompok Pengolahan; b. Kelompok Investasi dan Pengembangan Usaha; dan c. Kelompok Pemasaran.

Kelompok Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan

teknis dan evaluasi di bidang peningkatan pengolahan hasil peternakan.

Kelompok Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 547, terdiri atas: a. Subkelompok Pengawasan Mutu Produk Pangan dan Nonpangan Olahan; dan b. Subkelompok Penerapan Teknologi Pengolahan.

(1) Subkelompok Pengawasan Mutu Produk Pangan dan Nonpangan Olahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan mutu produk pangan dan nonpangan olahan hasil peternakan. (2) Subkelompok Penerapan Teknologi Pengolahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan teknologi pengolahan hasil peternakan.

Kelompok Investasi dan Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan investasi dan pengembangan usaha peternakan.

Kelompok Investasi dan Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550, terdiri atas:

a. Subkelompok Pengembangan Investasi; dan b. Subkelompok Pengembangan Usaha dan Pelembagaan.

(1) Subkelompok Pengembangan Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan investasi peternakan. (2) Subkelompok Pengembangan Usaha dan Pelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan usaha dan pelembagaan peternakan.

Kelompok Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan pemasaran hasil peternakan.

Kelompok Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 553, terdiri atas: a. Subkelompok Informasi Pemasaran; dan b. Subkelompok Pengembangan Pemasaran.

(1) Subkelompok Informasi Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi,

evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang informasi pemasaran hasil peternakan. (2) Subkelompok Pengembangan Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan pemasaran hasil peternakan.

(1) Jabatan fungsional lingkup Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, terdiri atas: a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian; b. Analis Pasar Hasil Pertanian; c. Analis Kebijakan; dan d. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional Sekretariat Inspektorat Jenderal, terdiri atas: a. Kelompok Perencanaan dan Evaluasi; b. Kelompok Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Hubungan Masyarakat; c. Kelompok Data dan Pemantauan Laporan Hasil Pengawasan;

d. Subkelompok Keuangan dan Tata Usaha; dan e. Subkelompok Barang Milik Negara dan Rumah Tangga.

Kelompok Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 557 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program, kegiatan, anggaran, dan kerja sama pengawasan serta evaluasi pelaksanaan program dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Kelompok Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 558 terdiri atas : a. Subkelompok Program dan Anggaran; dan b. Subkelompok Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subkelompok Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan, anggaran, dan kerja sama pengawasan. (2) Subkelompok Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Kelompok Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 557 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi, pelaksanaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik.

Kelompok Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 561, terdiri atas: a. Subkelompok Organisasi dan Kepegawaian; dan b. Subkelompok Hukum dan Hubungan Masyarakat.

(1) Subkelompok Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan organisasi, tatalaksana, dan reformasi birokrasi serta pelaksanaan urusan kepegawaian. (2) Subkelompok Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik serta pelaksanaan perpustakaan dan publikasi.

Kelompok Data dan Pemantauan Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 557 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyusunan data dan pemantauan laporan hasil pengawasan.

Kelompok Data dan Pemantauan Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 564 terdiri atas: a. Subkelompok Data Pemantauan Laporan Hasil Pengawasan I; dan b. Subkelompok Data Pemantauan Laporan Hasil Pengawasan II.

(1) Subkelompok Data dan Pemantauan Laporan Hasil Pengawasan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan

pemantauan laporan hasil pengawasan lingkup Inspektorat I dan Inspektorat II. (2) Subkelompok Data dan Pemantauan Laporan Hasil Pengawasan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan pemantauan laporan hasil pengawasan lingkup Inspektorat III, Inspektorat IV, dan Inspektorat Investigasi.

Subkelompok Keuangan dan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 557 huruf d mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi dan urusan tata usaha.

Subkelompok Barang Milik Negara dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 557 huruf e mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan barang milik negara dan urusan rumah tangga inspektorat jenderal.

(1) Jabatan fungsional lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal, terdiri atas: a. Perencana; b. Analis Pengelola Keuangan APBN; c. Analis Kepegawaian d. Analis Hukum; dan e. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Inspektorat I, terdiri atas jabatan fungsional Auditor dikoordinasikan oleh pejabat fungsional jenjang ahli utama atau ahli madya yang ditunjuk Inspektur I atas persetujuan Inspektur Jenderal. (2) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat 1, mempunyai tugas: a. melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan intern lingkup Inspektorat I; b. melaklukan pengawasan Intern terhadap Kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. melakukan penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan d. melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(1) Jabatan fungsional lingkup Inspektorat I, terdiri atas: a. Auditor; dan b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat I. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Inspektorat II, terdiri atas jabatan fungsional Auditor dikoordinasikan oleh pejabat fungsional jenjang ahli utama atau ahli madya yang ditunjuk Inspektur II atas persetujuan Inspektur Jenderal. (2) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat 1, mempunyai tugas: a. melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan intern lingkup Inspektorat II; b. melaklukan pengawasan Intern terhadap Kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. melakukan penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan d. melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(1) Jabatan fungsional lingkup Inspektorat II, terdiri atas: a. Auditor; dan b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat II. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Inspektorat III, terdiri atas jabatan fungsional Auditor dikoordinasikan oleh pejabat fungsional jenjang ahli utama atau ahli madya yang ditunjuk Inspektur III atas persetujuan Inspektur Jenderal. (2) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat 1, mempunyai tugas: a. Melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan intern lingkup Inspektorat III; b. Melaklukan pengawasan Intern terhadap Kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. Melakukan penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan d. Melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(1) Jabatan fungsional lingkup Inspektorat III, terdiri atas: a. Auditor; dan b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat III. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Inspektorat IV, terdiri atas jabatan fungsional Auditor dikoordinasikan oleh pejabat fungsional jenjang ahli utama atau ahli madya yang ditunjuk Inspektur IV atas persetujuan Inspektur Jenderal. (2) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat 1, mempunyai tugas: a. melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan intern lingkup Inspektorat IV; b. melakukan pengawasan Intern terhadap Kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. melakukan penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan d. melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(1) Jabatan fungsional lingkup Inspektorat IV, terdiri atas: a. Auditor; dan b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat IV. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Inspektorat Investigasi, terdiri atas jabatan fungsional Auditor dikoordinasikan oleh pejabat fungsional jenjang ahli utama atau ahli madya yang ditunjuk Inspektur Investigasi atas persetujuan Inspektur Jenderal. (2) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat 1, mempunyai tugas: a. melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan tujuan tertentu dan pencegahan korupsi; b. melakukan pengawasan tujuan tertentu; c. pengelolaan pengaduan masyarakat; d. melakukan upaya pencegahan korupsi; e. melakukan penyusunan laporan hasil pengawasan tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi dan pemantauan serta pengawasan lainnya ; dan f. melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(1) Jabatan fungsional lingkup Inspektorat Investigasi, terdiri atas: a. Auditor; dan b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Investigasi. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional Sekretariat Badan, terdiri atas: a. Kelompok Perencanaan; b. Kelompok Kepegawaian; c. Kelompok Kerja Sama, Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat; d. Subkelompok Keuangan; e. Subkelompok Barang Milik Negara; dan f. Subkelompok Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Kelompok Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 580 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, informasi serta pelaksanaan analisis pemantauan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan pertanian.

Kelompok Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 581 terdiri atas: a. Subkelompok Data dan Informasi: b. Subkelompok Program dan Anggaran; dan c. Subkelompok Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subkelompok Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian

data dan informasi di bidang penelitian dan pengembangan pertanian. (2) Subkelompok Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang penelitian dan pengembangan pertanian. (3) Subkelompok Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan pertanian.

Kelompok Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 580 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyiapan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, mutasi dan evaluasi kinerja pegawai dan pelaksanaan urusan pendayagunaan jabatan fungsional.

Kelompok Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 584 terdiri atas: a. Subkelompok Perencanaan dan Pengembangan Pegawai; b. Subkelompok Tata Usaha Kepegawaian dan Mutasi; dan c. Subkelompok Pendayagunaan Jabatan Fungsional.

(1) Subkelompok Perencanaan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai. (2) Subkelompok Tata Usaha Kepegawaian dan Mutasi mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha kepegawaian, mutasi dan penyiapan bahan evaluasi kinerja pegawai. (3) Subkelompok Pendayagunaan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan urusan pendayagunaan

jabatan fungsional.

Kelompok Kerja Sama, Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 580 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kerja sama, rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan perjanjian, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik serta urusan perpustakaan.

Kelompok Kerja Sama, Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 587 terdiri atas: a. Subkelompok Kerja Sama; b. Subkelompok Hukum dan Organisasi; dan c. Subkelompok Hubungan Masyarakat.

(1) Subkelompok Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama. (2) Subkelompok Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan litigasi hukum, serta evaluasi, penyempurnaan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi. (3) Subkelompok Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan perpustakaan.

Subkelompok Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 580 huruf d mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.

Subkelompok Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 580 huruf e mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan barang milik negara.

Subkelompok Tata Usaha dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 580 huruf f mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

(1) Jabatan fungsional lingkup Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, terdiri atas: a. Perencana; b. Analis Kebijakan; c. Analis Kepegawaian; d. Pranata Humas; dan e. Jabatan Fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, terdiri atas: a. Kelompok Program dan Evaluasi; b. Kelompok Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian; c. Subkelompok Kepegawaian dan Rumah Tangga; dan d. Subkelompok Keuangan dan Barang Milik Negara.

Kelompok Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 594 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran serta analisis, penyiapan pemantauan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan tanaman pangan.

Kelompok Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 595 terdiri atas: a. Subkelompok Program; dan b. Subkelompok Evaluasi.

(1) Subkelompok Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran di bidang penelitian dan pengembangan tanaman pangan. (2) Subkelompok Evaluasi mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan tanaman pangan.

Kelompok Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 594 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kerja sama, pendayagunaan hasil penyiapan promosi, diseminasi, komersialisasi, dokumentasi, publikasi di bidang penelitian dan pengembangan tanaman pangan.

Kelompok Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 terdiri atas: a. Subkelompok Kerja Sama Penelitian; dan

b. Subkelompok Pendayagunaan dan Diseminasi Hasil Penelitian.

(1) Subkelompok Kerja Sama Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan tanaman pangan. (2) Subkelompok Pendayagunaan dan Diseminasi Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan promosi, diseminasi, komersialisasi, dokumentasi, dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan tanaman pangan serta pelaksanaan urusan perpustakaan.

Subkelompok Kepegawaian dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 594 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga, dan ketatausahaan.

Subkelompok Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 594 huruf d mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan penatausahaan barang milik negara.

(1) Jabatan fungsional lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, terdiri atas: a. Peneliti; dan b. Jabatan Fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura, terdiri atas: a. Kelompok Program dan Evaluasi; b. Kelompok Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian; c. Subkelompok Kepegawaian dan Rumah Tangga; dan d. Subkelompok Keuangan dan Barang Milik Negara.

Kelompok Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 604 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran serta analisis, penyiapan pemantauan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan hortikultura.

Kelompok Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 605, terdiri atas: a. Subkelompok Program; dan b. Subkelompok Evaluasi.

(1) Subkelompok Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran di bidang penelitian dan pengembangan hortikultura. (2) Subkelompok Evaluasi mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan hortikultura.

Kelompok Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 604 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kerja sama, pendayagunaan hasil penyiapan promosi, diseminasi, komersialisasi, dokumentasi, publikasi di bidang penelitian dan pengembangan hortikultura.

Kelompok Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 608 terdiri atas: a. Subkelompok Kerja Sama Penelitian; dan b. Subkelompok Pendayagunaan dan Diseminasi Hasil Penelitian.

(1) Subkelompok Kerja Sama Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan hortikultura. (2) Subkelompok Pendayagunaan dan Diseminasi Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan promosi, diseminasi, komersialisasi, dokumentasi, dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan hortikultura serta pelaksanaan urusan perpustakaan.

Subkelompok Kepegawaian dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 604 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga, dan ketatausahaan.

Subkelompok Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 604 huruf d mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan penatausahaan barang milik negara.

(1) Jabatan fungsional lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura, terdiri atas: a. Peneliti; dan b. Jabatan Fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, terdiri atas: a. Kelompok Program dan Evaluasi; b. Kelompok Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian; c. Subkelompok Kepegawaian dan Rumah Tangga; dan d. Subkelompok Keuangan dan Barang Milik Negara.

Kelompok Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 614 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran serta analisis, penyiapan pemantauan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan perkebunan.

Kelompok Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 terdiri atas: a. Subkelompok Program; dan b. Subkelompok Evaluasi.

(1) Subkelompok Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran di bidang penelitian dan pengembangan perkebunan. (2) Subkelompok Evaluasi mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan perkebunan.

Kelompok Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 614 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil di bidang penelitian dan pengembangan perkebunan.

Kelompok Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 618 terdiri atas: a. Subkelompok Kerja Sama Penelitian; dan b. Subkelompok Pendayagunaan dan Diseminasi Hasil Penelitian.

(1) Subkelompok Kerja Sama Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan perkebunan. (2) Subkelompok Pendayagunaan dan Diseminasi Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan promosi, diseminasi, komersialisasi, dokumentasi, dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan perkebunan serta pelaksanaan urusan perpustakaan.

Subkelompok Kepegawaian dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 614 huruf c mempunyai tugas

melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga, dan ketatausahaan.

Subkelompok Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 614 huruf d mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan penatausahaan barang milik negara.

(1) Jabatan fungsional lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, terdiri atas: a. Peneliti; dan b. Jabatan Fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, terdiri atas: a. Kelompok Program dan Evaluasi; b. Kelompok Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian; c. Subkelompok Kepegawaian dan Rumah Tangga; dan d. Subkelompok Keuangan dan Barang Milik Negara.

Kelompok Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 624 huruf a mempunyai tugas melaksanakan

koordinasi penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran serta analisis, penyiapan pemantauan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan peternakan.

Kelompok Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 625 terdiri atas: a. Subkelompok Program; dan b. Subkelompok Evaluasi.

(1) Subkelompok Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran di bidang penelitian dan pengembangan peternakan. (2) Subkelompok Evaluasi mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan peternakan.

Kelompok Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 624 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kerja sama, pendayagunaan hasil penyiapan promosi, diseminasi, komersialisasi, dokumentasi, publikasi di bidang penelitian dan pengembangan peternakan.

Kelompok Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 628 terdiri atas: a. Subkelompok Kerja Sama Penelitian; dan b. Subkelompok Pendayagunaan dan Diseminasi Hasil Penelitian.

(1) Subkelompok Kerja Sama Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan peternakan. (2) Subkelompok Pendayagunaan dan Diseminasi Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan promosi, diseminasi, komersialisasi, dokumentasi, dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan peternakan serta pelaksanaan urusan perpustakaan.

Subkelompok Kepegawaian dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 624 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga, dan ketatausahaan.

Subkelompok Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 624 huruf d mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan penatausahaan barang milik negara.

(1) Jabatan fungsional lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, terdiri atas: a. Peneliti; dan b. Jabatan Fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Badan, terdiri atas: a. Kelompok Perencanaan; b. Kelompok Keuangan; c. Kelompok Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian; d. Kelompok Evaluasi dan Pelaporan; e. Subkelompok Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan f. Subkelompok Barang Milik Negara.

Kelompok Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 634 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta kerja sama di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.

Kelompok Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 635 terdiri atas: a. Subkelompok Program; b. Subkelompok Anggaran; dan c. Subkelompok Kerja Sama.

(1) Subkelompok Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan program di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.

(2) Subkelompok Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian. (3) Subkelompok Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan kerja sama di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.

Kelompok Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 634 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar, dan pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan.

Kelompok Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 638 terdiri atas: a. Subkelompok Perbendaharaan; dan b. Subkelompok Akuntansi dan Verifikasi.

(1) Subkelompok Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, dan penyiapan bahan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar. (2) Subkelompok Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan.

Kelompok Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 634 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan perjanjian, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, serta evaluasi

dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, dan urusan kepegawaian.

Kelompok Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 641 terdiri atas: a. Subkelompok Hukum dan Organisasi; dan b. Subkelompok Kepegawaian.

(1) Subkelompok Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan perjanjian, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum serta evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi. (2) Subkelompok Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kepegawaian.

Kelompok Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 634 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian, serta tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan hubungan masyarakat, informasi publik dan urusan perpustakaan.

Kelompok Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 644 terdiri atas: a. Subkelompok Data dan Evaluasi; b. Subkelompok Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan c. Subkelompok Hubungan Masyarakat.

(1) Subkelompok Data dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyiapan bahan pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian. (2) Subkelompok Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian, serta tindak lanjut hasil pengawasan. (3) Subkelompok Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat, publikasi, dan informasi publik, serta urusan perpustakaan.

Subkelompok Tata Usaha dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 634 huruf e mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Subkelompok Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 634 huruf f mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan barang milik negara.

(1) Jabatan fungsional lingkup Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, terdiri atas: a. Perencana; b. Analis Pengelola Keuangan APBN; c. Analis Kepegawaian; d. Analis Hukum; dan e. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Badan Penyuluhan dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Penyuluhan Pertanian, terdiri atas: a. Kelompok Program dan Evaluasi Penyuluhan; b. Kelompok Penyelenggaraan Penyuluhan; dan c. Kelompok Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan.

Kelompok Program dan Evaluasi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 650 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Kelompok Program dan Evaluasi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 651 terdiri atas: a. Subkelompok Program dan Kerja Sama Penyuluhan; dan b. Subkelompok Evaluasi Penyuluhan.

(1) Subkelompok Program dan Kerja Sama Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, dan kerja sama di bidang penyuluhan pertanian. (2) Subkelompok Evaluasi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Kelompok Penyelenggaraan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 650 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Kelompok Penyelenggaraan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 654 terdiri atas: a. Subkelompok Informasi dan Materi Penyuluhan; dan b. Subkelompok Pemberdayaan Kelembagaan Petani.

(1) Subkelompok Informasi dan Materi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan informasi dan materi penyuluhan pertanian. (2) Subkelompok Pemberdayaan Kelembagaan Petani mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang penyelenggaran penyuluhan pertanian, serta pemberdayaan kelembagaan petani.

Kelompok Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 650 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, serta pengembangan di bidang kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian.

Kelompok Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 657 terdiri atas: a. Subkelompok Kelembagaan Penyuluhan; dan

b. Subkelompok Ketenagaan Penyuluhan.

(1) Subkelompok Kelembagaan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta penguatan di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian. (2) Subkelompok Ketenagaan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta peningkatan kapasitas dibidang ketenagaan penyuluhan pertanian.

(1) Jabatan fungsional lingkup Pusat Penyuluhan Pertanian, terdiri atas: a. Penyuluh Pertanian; dan b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Penyuluhan Pertanian. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Pendidikan Pertanian, terdiri atas: a. Kelompok Program dan Kerja Sama Pendidikan; b. Kelompok Penyelenggaraan Pendidikan; dan c. Kelompok Kelembagaan dan Ketenagaan Pendidikan.

Kelompok Program dan Kerja Sama Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 661 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan kerja sama, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan pertanian.

Kelompok Program dan Kerja Sama Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 664 terdiri atas: a. Subkelompok Program dan Evaluasi Pendidikan; dan b. Subkelompok Kerja Sama dan Tugas Belajar.

(1) Subkelompok Program dan Evaluasi Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pendidikan pertanian. (2) Subkelompok Kerja Sama dan Tugas Belajar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan kerja sama di bidang pendidikan pertanian dan pelaksanaan tugas belajar.

Kelompok Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 661 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan pendidikan pertanian.

Kelompok Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 665 terdiri atas: a. Subkelompok Kurikulum dan Sistem Pembelajaran; dan

b. Subkelompok Peserta Didik.

(1) Subkelompok Kurikulum dan Sistem Pembelajaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pendidikan, serta penyusunan kurikulum dan sistem pembelajaran. (2) Subkelompok Peserta Didik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, serta pembinaan peserta didik.

Kelompok Kelembagaan dan Ketenagaan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 661 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pengkajian sumber daya manusia pertanian, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, serta pengembangan di bidang kelembagaan dan ketenagaan pendidkan pertanian.

Kelompok Kelembagaan dan Ketenagaan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 668 terdiri atas: a. Subkelompok Kelembagaan Pendidikan; dan b. Subkelompok Ketenagaan Pendidikan.

(1) Subkelompok Kelembagaan Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta penguatan di bidang kelembagaan pendidikan pertanian. (2) Subkelompok Ketenagaan Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan, pengkajian sumber daya manusia pertanian, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta peningkatan kapasitas di bidang ketenagaan pendidikan pertanian.

(1) Jabatan fungsional lingkup Pusat Pendidikan Pertanian, terdiri atas: a. Pengembang Teknologi Pembelajaran; b. Analis Kebijakan; dan c. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Pendidikan Pertanian.

(2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Pelatihan Pertanian, terdiri atas: a. Kelompok Program dan Kerja Sama Pelatihan; b. Kelompok Penyelenggaraan, Kelembagaan, dan Ketenagaan Pelatihan; dan c. Kelompok Standardisasi dan Sertifikasi Pelatihan.

Kelompok Program dan Kerja Sama Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 672 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan kerja sama, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan pertanian.

Kelompok Program dan Kerja Sama Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 673 terdiri atas: a. Subkelompok Program Pelatihan; dan b. Subkelompok Kerja Sama Pelatihan.

(1) Subkelompok Program Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pelatihan pertanian. (2) Subkelompok Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan kerja sama di bidang pelatihan pertanian.

Kelompok Penyelenggaraan, Kelembagaan, dan Ketenagaan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 672 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta pengembangan di bidang penyelenggaraan, kelembagaan, dan ketenagaan pelatihan pertanian.

Kelompok Penyelenggaraan, Kelembagaan, dan Ketenagaan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 676 terdiri atas: a. Subkelompok Penyelenggaraan pelatihan; dan b. Subkelompok Kelembagaan dan Ketenagaan Pelatihan.

(1) Subkelompok Penyelenggaraan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pengembangan di bidang penyelenggaraan

pelatihan pertanian. (2) Subkelompok Kelembagaan dan Ketenagaan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi serta pengembangan di bidang kelembagaan dan ketenagaan pelatihan pertanian.

Kelompok Standardisasi dan Sertifikasi Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 672 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan standardisasi kompetensi dan sertifikasi profesi sumber daya manusia pertanian.

Kelompok Standardisasi dan Sertifikasi Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 679 terdiri atas: a. Subkelompok Standardisasi Kompetensi; dan b. Subkelompok Sertifikasi Profesi.

(1) Subkelompok Standardisasi Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan di bidang standardisasi kompetensi sumber daya manusia pertanian. (2) Subkelompok Sertifikasi Profesi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan di bidang sertifikasi profesi sumber daya manusia pertanian.

(1) Jabatan fungsional lingkup Pusat Pelatihan Pertanian, terdiri atas: a. Assesor Sumber Daya Manusia Aparatur; b. Analis Kebijakan; dan c. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan

tugas dan fungsi Pusat Pelatihan Pertanian. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Badan, terdiri atas: a. Kelompok Perencanaan; b. Kelompok Keuangan; c. Kelompok Kepegawaian, Organisasi dan Hukum; d. Kelompok Evaluasi, Data, dan Hubungan Masyarakat; e. Subkelompok Tata Usaha dan Rumah Tangga; f. Subkelompok Barang Milik Negara; dan g. Subkelompok Pelaporan dan Tindaklanjut Hasil Pengawasan.

Kelompok Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 683 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran serta kerja sama di bidang ketahanan pangan.

Kelompok Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 684 terdiri atas: a. Subkelompok Program; b. Subkelompok Anggaran; dan c. Subkelompok Kerja Sama.

(1) Subkelompok Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program di bidang ketahanan pangan. (2) Subkelompok Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang ketahanan pangan. (3) Subkelompok Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama di bidang ketahanan pangan.

Kelompok Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 683 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar, urusan akuntansi dan verifikasi keuangan.

Kelompok Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 687 terdiri atas: a. Subkelompok Perbendaharaan; b. Subkelompok Akuntansi dan Verifikasi.

(1) Subkelompok Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, dan penyiapan bahan pengujian surat perintah membayar. (2) Subkelompok Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan.

Kelompok Kepegawaian, Organisasi dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 683 huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata

laksana, reformasi birokrasi, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan perjanjian, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum.

Kelompok Kepegawaian, Organisasi dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 690 terdiri atas: a. Subkelompok Kepegawaian; dan b. Subkelompok Organisasi dan Hukum.

(1) Subkelompok Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, dan pembinaan jabatan fungsional. (2) Subkelompok Organisasi dan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi, serta penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan perjanjian, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum.

Kelompok Evaluasi, Data, dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 683 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi, analisis, penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta hubungan masyarakat di bidang ketahanan pangan.

Kelompok Evaluasi, Data, dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 693 terdiri atas: a. Subkelompok Evaluasi; b. Subkelompok Data dan Informasi; dan c. Subkelompok Hubungan Masyarakat.

(1) Subkelompok Evaluasi mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan. (2) Subkelompok Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di bidang ketahanan pangan. (3) Subkelompok Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pelaksanaan hubungan masyarakat, informasi publik dan urusan perpustakaan.

Subkelompok Tata Usaha dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 683 huruf e mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Subkelompok Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 683 huruf f mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan barang milik negara.

Subkelompok Pelaporan dan Tindaklanjut Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 681 huruf g mempunyai tugas melakukan pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang ketahanan pangan.

(1) Jabatan fungsional lingkup Sekretariat Badan Ketahanan Pangan, terdiri atas: a. Perencana; b. Analis Pengelola Keuangan APBN; c. Analis Kepegawaian d. Analis Hukum; dan

e. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Badan Ketahanan Pangan. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, terdiri atas: a. Kelompok Ketersediaan Pangan; b. Kelompok Cadangan Pangan; dan c. Kelompok Kerawanan Pangan.

Kelompok Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 700 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan.

Kelompok Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 701 terdiri atas: a. Subkelompok Analisis Ketersediaan Pangan; dan b. Subkelompok Sumberdaya Pangan.

(1) Subkelompok Analisis Ketersediaan Pangan melakukan analisis, pengkajian, penyiapan bahan koordinasi, penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan

kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan ketersediaan pangan. (2) Subkelompok Sumberdaya Pangan mempunyai tugas melakukan koordinasi, pelaksanaan kebijakan, dan pemantapan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan sumber daya pangan.

Kelompok Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 700 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang cadangan pangan.

Kelompok Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 704 terdiri atas: a. Subkelompok Cadangan Pangan Pemerintah; dan b. Subkelompok Cadangan Pangan Masyarakat.

(1) Subkelompok Cadangan Pangan Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan pemerintah. (2) Subkelompok Cadangan Pangan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan masyarakat.

Kelompok Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 700 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang penurunan kerawanan pangan.

Kelompok Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 707 terdiri atas: a. Subkelompok Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kerawanan Pangan; dan b. Subkelompok Mitigasi Kerawanan Pangan.

(1) Subkelompok Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan. (2) Subkelompok Mitigasi Kerawanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang mitigasi kerawanan pangan.

(1) Jabatan fungsional lingkup Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan terdiri atas: a. Analis Ketahanan Pangan; dan

b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Pengelompokan Jabatan Fungsional pada Pusat Distribusi dan Akses Pangan, terdiri atas: a. Kelompok Distribusi Pangan; b. Kelompok Harga Pangan; dan c. Kelompok Akses Pangan.

Kelompok Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 711 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi pangan.

Kelompok Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 712 terdiri atas: a. Subkelompok Jaringan Distribusi Pangan; dan b. Subkelompok Kelembagaan Distribusi Pangan.

(1) Subkelompok Jaringan Distribusi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang jaringan distribusi pangan. (2) Subkelompok Kelembagaan Distribusi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan distribusi pangan.

Kelompok Harga Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 711 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang harga pangan.

Kelompok Harga Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 715 terdiri atas: a. Subkelompok Analisis Harga Pangan Produsen; dan b. Subkelompok Analisis Harga Pangan Konsumen.

(1) Subkelompok Analisis Harga Pangan Produsen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang analisis harga pangan produsen. (2) Subkelompok Analis Harga Pangan Konsumen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan

kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang analisis harga pangan konsumen.

Kelompok Akses Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 711 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang akses pangan.

Kelompok Akses Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 718 terdiri atas: a. Subkelompok Analisis Akses Pangan; dan b. Subkelompok Pengembangan Akses Pangan.

(1) Subkelompok Analisis Akses Pangan melakukan analisis, pengkajian, penyiapan bahan koordinasi, penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan akses pangan. (2) Subkelompok Pengembangan Akses Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan, dan pemantapan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan akses pangan.

(1) Jabatan fungsional lingkup Pusat Distribusi dan Akses Pangan terdiri atas: a. Analis Ketahanan Pangan; b. Analis Pasar Hasil Pertanian; dan

c. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri atas: a. Kelompok Konsumsi Pangan; b. Kelompok Penganekaragaman Pangan; dan c. Kelompok Keamanan Pangan Segar.

Kelompok Konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 722 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi pangan.

Kelompok Konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 723 terdiri atas: a. Subkelompok Pola Konsumsi Pangan; dan b. Subkelompok Kebutuhan Konsumsi Pangan.

(1) Subkelompok Pola Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan

norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pola konsumsi pangan. (2) Subkelompok Kebutuhan Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kebutuhan konsumsi pangan.

Kelompok Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 722 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang penganekaragaman pangan.

Kelompok Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 726 terdiri atas: a. Subkelompok Pengembangan Pangan Lokal; dan b. Subkelompok Promosi Penganekaragaman Pangan.

(1) Subkelompok Pengembangan Pangan Lokal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan pangan lokal. (2) Subkelompok Promosi Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,

pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang promosi penganekaragaman pangan.

Kelompok Keamanan Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 722 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan pangan segar.

Kelompok Keamanan Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 729 terdiri atas: a. Subkelompok Pengawasan Keamanan Pangan Segar; dan b. Subkelompok Kelembagaan Keamanan Pangan Segar.

(1) Subkelompok Pengawasan Keamanan Pangan Segar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan keamanan pangan segar. (2) Subkelompok Kelembagaan Keamanan Pangan Segar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan segar.

(1) Jabatan fungsional lingkup Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri atas: a. Analis Ketahanan Pangan; b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian; dan c. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Badan Karantina Pertanian, terdiri atas: a. Kelompok Perencanaan; b. Kelompok Keuangan; c. Kelompok Organisasi dan Kepegawaian; d. Kelompok Hukum dan Hubungan Masyarakat; e. Subkelompok Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan f. Subkelompok Barang Milik Negara.

Kelompok Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 733 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati.

Kelompok Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 734 terdiri atas: a. Subkelompok Program; b. Subkelompok Anggaran; dan c. Subkelompok Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subkelompok Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana serta program di bidang perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati. (2) Subkelompok Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati. (3) Subkelompok Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati.

Kelompok Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 733 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan.

Kelompok Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 737 terdiri atas: a. Subkelompok Perbendaharaan; dan b. Subkelompok Akuntansi dan Verifikasi.

(1) Subkelompok Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, dan penyiapan bahan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar.

(2) Subkelompok Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan.

Kelompok Organisasi dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 733 huruf c mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi dan urusan kepegawaian.

Kelompok Organisasi dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 740 terdiri atas: a. Subkelompok Organisasi dan Tatalaksana; dan b. Subkelompok Kepegawaian.

(1) Subkelompok Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi, penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi. (2) Subkelompok Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.

Kelompok Hukum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 733 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan, perjanjian, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, serta pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan informasi publik.

Kelompok Hukum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 743 terdiri atas: a. Subkelompok Peraturan Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan; b. Subkelompok Hukum; dan c. Subkelompok Hubungan Masyarakat.

(1) Subkelompok Peraturan Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan dan dokumentasi hukum di bidang perkarantinaan serta pengawasan keamanan hayati. (2) Subkelompok Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perjanjian, pertimbangan, serta bantuan hukum di bidang perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati. (3) Subkelompok Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat, informasi publik dan publikasi.

Subkelompok Tata Usaha dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 733 huruf e mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Subkelompok Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 733 huruf f mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan barang milik negara.

(1) Jabatan fungsional lingkup Sekretariat Badan Karantina Pertanian, terdiri atas: a. Perencana; b. Analis Pengelola Keuangan APBN; c. Analis Kepegawaian; d. Analis Hukum; e. Pranata Hubungan Masyarakat; dan f. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Badan Karantina Pertanian. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan

kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, terdiri atas: a. Kelompok Karantina Hewan Hidup; b. Kelompok Karantina Produk Hewan; dan c. Kelompok Keamanan Hayati Hewani.

Kelompok Karantina Hewan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 749 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantinaan hewan hidup.

Kelompok Karantina Hewan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 750 terdiri atas: a. Subkelompok Hewan Impor; dan b. Subkelompok Hewan Ekspor dan Antar Area.

(1) Subkelompok Hewan Impor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi pelaksanaan perkarantinaan dan laboratorium, analisis risiko hama penyakit hewan karantina hewan hidup impor. (2) Subkelompok Hewan Ekspor dan Antar Area mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi pelaksanaan perkarantinaan,

analisis risiko hama penyakit hewan karantina hewan hidup ekspor dan antar area.

Kelompok Karantina Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 749 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perkarantinaan produk hewan.

Kelompok Karantina Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 753 terdiri atas: a. Subkelompok Produk Hewan Impor; dan b. Subkelompok Produk Hewan Ekspor dan Antar Area.

(1) Subkelompok Produk Hewan Impor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan perkarantinaan, serta analisis risiko hama penyakit hewan karantina produk hewan impor. (2) Subkelompok Produk Hewan Ekspor dan Antar Area mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan perkarantinaan, serta analisis risiko hama penyakit hewan karantina produk hewan ekspor dan antar area.

Kelompok Keamanan Hayati Hewani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 749 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang pengawasan invasive alien species, agensia hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain impor, ekspor serta antar area.

Kelompok Keamanan Hayati Hewani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 756 terdiri atas: a. Subkelompok Keamanan Hayati Hewani Impor; dan b. Subkelompok Keamanan Hayati Hewani Ekspor dan Antar Area.

(1) Subkelompok Keamanan Hayati Hewani Impor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang pengawasan invasive alien species, agensia hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain impor. (2) Subkelompok Keamanan Hayati Hewani Ekspor dan Antar Area mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang pengawasan invasive alien species, agensia hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain ekspor dan antar area.

(1) Jabatan fungsional lingkup Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, terdiri atas: a. Dokter Hewan Karantina; dan b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, terdiri atas: a. Kelompok Karantina Tumbuhan Benih; b. Kelompok Karantina Tumbuhan Nonbenih; dan c. Kelompok Keamanan Hayati Nabati.

Kelompok Karantina Tumbuhan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 760 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perkarantinaan tumbuhan benih.

Kelompok Karantina Tumbuhan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 761 terdiri atas: a. Subkelompok Benih Impor; dan b. Subkelompok Benih Ekspor dan Antar Area.

(1) Subkelompok Benih Impor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang perkarantinaan dan laboratorium, serta analisis risiko organisme pengganggu tumbuhan karantina benih impor. (2) Subkelompok Benih Ekspor dan Antar Area mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang perkarantinaan, serta analisis risiko organisme pengganggu tumbuhan karantina benih ekspor dan antar area.

Kelompok Karantina Tumbuhan Nonbenih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 760 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perkarantinaan tumbuhan nonbenih serta penyelenggaraan sistem audit dan penilaian.

Kelompok Karantina Tumbuhan Nonbenih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 764 terdiri atas: a. Subkelompok Nonbenih Impor, Sistem Audit dan Penilaian; dan b. Subkelompok Nonbenih Ekspor dan Antar Area.

(1) Subkelompok Nonbenih Impor, Sistem Audit dan Penilaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang perkarantinaan, analisis risiko organisme pengganggu tumbuhan karantina nonbenih impor serta penyelenggaraan sistem audit dan penilaian. (2) Subkelompok Nonbenih Ekspor dan Antar Area mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang perkarantinaan, serta analisis risiko organisme pengganggu tumbuhan karantina nonbenih ekspor dan antar area.

Kelompok Keamanan Hayati Nabati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 760 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pengawasan pangan segar asal tumbuhan, invasive alien

species, agensia hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain impor, ekspor serta antar area.

Kelompok Keamanan Hayati Nabati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 767 terdiri atas: a. Subkelompok Keamanan Hayati Nabati Impor; dan b. Subkelompok Keamanan Hayati Nabati Ekspor dan Antar Area.

(1) Subkelompok Keamanan Hayati Nabati Impor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pengawasan pangan segar asal tumbuhan, invasive alien species, agensia hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain impor. (2) Subkelompok Keamanan Hayati Nabati Ekspor dan Antar Area mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pengawasan pangan segar asal tumbuhan, invasive alien species, agensia hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain ekspor dan antar area.

(1) Jabatan fungsional lingkup Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, terdiri atas: a. Analis Perkarantinaan Tumbuhan; b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian; dan c. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Kepatuhan, Kerja Sama, dan Informasi Perkarantinaan, terdiri atas: a. Kelompok Kepatuhan Perkarantinaan; b. Kelompok Kerja Sama Perkarantinaan; dan c. Kelompok Informasi Perkarantinaan.

Kelompok Kepatuhan Perkarantinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 771 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pengawasan dan penindakan perkarantinaan.

Kelompok Kepatuhan Perkarantinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 772 terdiri atas: a. Subkelompok Kepatuhan Perkarantinaan Hewan; dan b. Subkelompok Kepatuhan Perkarantinaan Tumbuhan.

(1) Subkelompok Kepatuhan Perkarantinaan Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran perkarantinaan hewan serta keamanan hayati hewani. (2) Subkelompok Kepatuhan Perkarantinaan Tumbuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran perkarantinaan tumbuhan dan keamanan hayati nabati.

Kelompok Kerja Sama Perkarantinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 771 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kerja sama di bidang perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati.

Kelompok Kerja Sama Perkarantinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 775 terdiri atas: a. Subkelompok Sanitari dan Fitosanitari; dan b. Subkelompok Kerja Sama Perkarantinaan.

(1) Subkelompok Sanitari dan Fitosanitari mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama sanitari dan fitosanitari, notifikasi serta pelaksanaan inquiry point. (2) Subkelompok Kerja Sama Perkarantinaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta keamanan hayati hewani dan nabati.

Kelompok Informasi Perkarantinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 771 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan informasi perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati.

Kelompok Informasi Perkarantinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 778 terdiri atas: a. Subkelompok Sistem Informasi; dan b. Subkelompok Pelayanan Informasi.

(1) Subkelompok Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan, pemeliharaan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi sistem informasi perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati. (2) Subkelompok Pelayanan Informasi mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan pengelolaan dan penyebaran data dan informasi perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati.

(1) Jabatan fungsional lingkup Pusat Kepatuhan, Kerja Sama dan Informasi Perkarantinaan, terdiri atas: a. Dokter Hewan Karantina; b. Analis Perkarantinaan Tumbuhan c. Pranata Komputer; dan d. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Kepatuhan, Kerja Sama dan Informasi Perkarantinaan. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(1) Kelompok Substansi dikoordinasikan oleh koordinator substansi. (2) Koordinator substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan Subkoordinator Substansi, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana. (3) Koordinator substansi merupakan Pejabat Fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional ahli utama

atau ahli madya. (4) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional yang memenuhi syarat sebagaimana pada ayat (3), dapat diangkat pejabat fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional Ahli Muda sesuai tugas jabatannya dengan pangkat paling rendah Penata Tingkat I/III.d.

(1) Koordinator Substansi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Subkoordinator Substansi. (2) Subkoordinator Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Koordinator Substansi dalam menjamin tercapainya kuantitas dan kualitas target kinerja. (3) Subkoordinator Substansi merupakan pejabat fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional ahli madya atau ahli muda. (4) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diangkat pejabat fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional Ahli Pertama sesuai tugas jabatannya dan paling sedikit 3 (tiga) tahun telah menduduki pangkat Penata Muda Tingkat I/III.b.

Koordinator Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 782 dan Subkoordinator Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 783 melaksanakan tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini.

(1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama melakukan evaluasi kinerja terhadap Koordinator Substansi dan/atau Subkoordinator Substansi setiap 1 (satu) tahun. (2) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. (3) Dalam hal hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menunjukkan Koordinator Substansi dan/atau Subkoordinator Substansi tidak melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Menteri ini, Koordinator Substansi dan/atau Subkoordinator Substansi dapat dilakukan penggantian.

Koordinator Substansi, Subkoordinator Substansi, dan Pejabat Fungsional lainnya dalam kelompok substansi dapat melaksanakan tugas antar kelompok substansi yang memiliki kesesuaian jabatan melalui penugasan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada masing-masing unit kerja.

Koordinator substansi dan subkoordinator substansi ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I setelah memperoleh persetujuan dari Sekretaris Jenderal.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2021

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2021

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA