Peraturan Menteri Nomor 05 Tahun 2019 tentang TATA CARA PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
2. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh

Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 3. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 4. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS. 5. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen. 6. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen. 7. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional. 8. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. 9. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. 10. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas

wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 11. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha yang telah melakukan Pendaftaran. 12. Angka Pengenal Importir yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir. 13. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk INDONESIA. 14. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 15. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. 16. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(1) Permohonan dan layanan Perizinan Berusaha di sektor pertanian yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan melalui OSS. (2) Permohonan melalui OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah memperoleh NIB.

(3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui Pendaftaran. (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dilaksanakan dengan: a. transparan dan akuntabel; b. berorientasi pada proses yang mudah, cepat, dan sederhana; dan c. bersih dan bebas dari pungutan liar, korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Jenis Perizinan Berusaha terdiri atas: a. Izin Usaha; dan b. Izin Komersial atau Operasional.

Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi: a. Izin Usaha perkebunan; b. Izin Usaha tanaman pangan; c. Izin Usaha hortikultura; d. Izin Usaha peternakan; e. Izin Usaha obat hewan; f. pendaftaran usaha perkebunan; g. pendaftaran usaha tanaman pangan; h. pendaftaran usaha budi daya hortikultura; dan i. pendaftaran usaha peternakan.

Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi: a. izin pemasukan dan pengeluaran benih tanaman; b. izin pemasukan dan pengeluaran benih/bibit ternak; c. izin pemasukan dan pengeluaran sumber daya genetik; d. izin pemasukan agens hayati; e. izin pemasukan dan pengeluaran bahan pakan asal hewan dan tumbuhan; f. izin pemasukan dan pengeluaran obat hewan; g. izin pemasukan dan pengeluaran hewan peliharaan; h. rekomendasi ekspor/impor beras tertentu; i. rekomendasi impor produk hortikultura; j. rekomendasi teknis impor tembakau; k. rekomendasi pemasukan dan pengeluaran produk hewan; l. rekomendasi pemasukan dan pengeluaran ternak ruminansia dan babi; m. pendaftaran pangan segar asal tumbuhan; n. pendaftaran alat mesin pertanian; o. pendaftaran pakan ternak; p. pendaftaran/registrasi obat hewan; q. pendaftaran/pelepasan varietas tanaman; r. perlindungan/pendaftaran varietas tanaman; s. pendaftaran pestisida; t. pendaftaran pupuk; dan u. penetapan instalasi karantina tumbuhan dan hewan.

(1) Permohonan Izin Usaha perkebunan dilakukan oleh perusahaan perkebunan.

(2) Izin Usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. usaha budi daya tanaman perkebunan; b. usaha industri pengolahan hasil perkebunan; c. usaha perkebunan yang terintegrasi antara budi daya dengan industri pengolahan hasil perkebunan; dan d. usaha produksi benih tanaman.

Izin Usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan melalui tahapan: a. pemohon menyampaikan permohonan Izin Usaha melalui OSS; dan b. pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan Izin Usaha perkebunan.

(1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, untuk usaha budi daya tanaman perkebunan berisi kesanggupan menyampaikan: a. izin lokasi; b. izin lingkungan; c. rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten/kota dari bupati/wali kota; d. rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur; e. izin pelepasan kawasan hutan, jika areal yang diminta berasal dari kawasan hutan; f. Hak Guna Usaha; g. pernyataan mengenai:

1. rencana kerja pembangunan kebun inti dengan memenuhi ketentuan:

a) paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan lahan perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas hak atas tanah; dan b) paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami tanaman; 2. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari luas Izin Usaha perkebunan yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 3. rencana pengolahan hasil; 4. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 5. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; dan 6. melaksanakan kemitraan dengan pekebun karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan. h. surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok perusahaan perkebunan yang belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Izin Usaha budi daya tanaman perkebunan diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan berisi kesanggupan menyampaikan: a. izin lokasi; b. izin lingkungan; c. rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten/kota dari bupati/wali kota; d. rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur; e. dokumen pasokan bahan baku yang diusahakan sendiri paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari kebutuhan total bahan baku; f. dokumen pasokan bahan baku di luar 20% (dua puluh perseratus) diusahakan sendiri (perjanjian kemitraan); g. rencana kerja pembangunan industri pengolahan; h. Hak Guna Bangunan; dan i. pernyataan ketersediaan melakukan kemitraan yang diketahui kepala dinas yang menyelenggarakan sub urusan perkebunan. (2) Izin Usaha industri pengolahan hasil perkebunan diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, untuk usaha perkebunan yang terintegrasi antara budi

daya dengan industri pengolahan hasil perkebunan berisi kesanggupan menyampaikan: a. izin lokasi; b. izin lingkungan; c. rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten/kota dari bupati/wali kota; d. rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur; e. izin pelepasan kawasan hutan, jika areal yang diminta berasal dari kawasan hutan; f. Hak Guna Usaha; g. pernyataan mengenai:

1. rencana kerja pembangunan kebun inti memenuhi ketentuan: a) paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan lahan perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas hak atas tanah; dan b) paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami tanaman;

2. kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari luas Izin Usaha perkebunan yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;

3. rencana kerja pembangunan unit pengolahan;

4. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman;

5. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;

6. melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan; dan h. pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok perusahaan perkebunan yang belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Izin Usaha perkebunan yang terintegrasi antara budi daya dengan industri pengolahan hasil perkebunan diterbitkan ber dasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, untuk usaha produksi benih tanaman perkebunan berisi kesanggupan menyampaikan: a. pernyataan memiliki dan/atau menguasai benih sumber; b. peryataan memiliki unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan jenis tanaman; c. pernyataan memiliki tenaga ahli dan/atau terampil di bidang perbenihan; dan d. rekomendasi sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat/Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

(2) Izin Usaha produksi benih tanaman perkebunan diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Perusahaan perkebunan wajib menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 melalui OSS paling lambat 2 (dua) bulan sejak Izin Usaha perkebunan yang diterbitkan di awal. (2) Direktorat Jenderal Perkebunan, pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota melakukan evaluasi paling lama 1 (satu) bulan sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinotifikasi ke sistem OSS. (4) Izin Usaha perkebunan berlaku efektif setelah perusahaan perkebunan dinyatakan memenuhi Komitmen berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Permohonan Izin Usaha obat hewan dilakukan oleh badan usaha. (2) Izin Usaha obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

a. izin importir, eksportir, dan produsen obat hewan; dan b. sertifikat cara pembuatan obat hewan yang baik.

Izin Usaha obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan melalui tahapan: a. pemohon menyampaikan permohonan Izin Usaha melalui OSS; dan b. pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan Izin Usaha obat hewan.

(1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, untuk importir, eksportir, dan produsen obat hewan berisi kesanggupan menyampaikan: a. importir:

1. rekomendasi dari kepala dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota di tempat lokasi kantor pusat perusahaan yang bersangkutan apabila lokasi gudang dan kantor berada dalam satu provinsi;

2. rekomendasi dari kepala dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk importir yang menggunakan gudang di luar lokasi kantor pusat;

3. rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan INDONESIA Pengurus Daerah setempat dan/atau Asosiasi Obat Hewan INDONESIA Pusat;

4. pernyataan memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;

5. pernyataan memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu; dan

6. pernyataan mempunyai tenaga dokter hewan atau apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggungjawab teknis. b. eksportir:

7. rekomendasi dari kepala dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota di tempat lokasi kantor pusat perusahaan yang bersangkutan apabila lokasi gudang dan kantor berada dalam satu provinsi;

8. rekomendasi dari kepala dinas daerah propinsi dan kabupaten/kota;

9. rekomendasi dari kepala dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk eksportir yang menggunakan gudang di luar lokasi kantor pusat;

10. rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan INDONESIA Pengurus Daerah Setempat dan/atau Asosiasi Obat Hewan INDONESIA Pusat;

11. pernyataan memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;

12. pernyataan memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu; dan

13. pernyataan mempunyai tenaga dokter hewan atau apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab teknis. c. produsen:

14. rekomendasi dari kepala dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota;

15. rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan INDONESIA Pengurus Daerah setempat dan/atau Asosiasi Obat Hewan INDONESIA Pusat;

16. rekomendasi dari kepala dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota di tempat lokasi kantor pusat perusahaan yang bersangkutan apabila lokasi pabrik dan kantor berada dalam satu provinsi;

17. rekomendasi dari kepala dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk produsen yang mempunyai pabrik di luar lokasi kantor pusat; dan

18. pernyataan mempunyai tenaga dokter hewan dan apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab teknis. (2) Izin Usaha obat hewan diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, untuk sertifikat cara pembuatan obat yang baik berisi kesanggupan menyampaikan: a. sertifikat pelatihan cara pembuatan obat hewan yang baik; b. lay out pabrik; dan (2) Sertifikat cara pembuatan obat yang baik diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Badan usaha wajib menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 melalui OSS paling lambat 2 (dua) bulan sejak Izin Usaha obat hewan diterbitkan di awal.

(2) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan evaluasi paling lama 1 (satu) bulan sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinotifikasi ke sistem OSS. (4) Izin Usaha obat hewan berlaku efektif setelah badan usaha dinyatakan memenuhi Komitmen berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Permohonan Izin Usaha tanaman pangan dilakukan oleh Pelaku Usaha di atas skala usaha tertentu. (2) Izin Usaha tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. Izin Usaha proses produksi tanaman pangan; b. Izin Usaha penanganan pascapanen tanaman pangan; c. Izin Usaha keterpaduan antara proses produksi tanaman pangan dan penanganan pascapanen; dan d. Izin Usaha perbenihan tanaman.

Izin Usaha tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan melalui tahapan: a. pemohon menyampaikan permohonan Izin Usaha melalui OSS; dan b. pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan Izin Usaha tanaman pangan.

(1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, untuk Izin Usaha proses produksi tanaman pangan berisi kesanggupan menyampaikan: a. rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang kabupaten/kota dari bupati/wali kota untuk Izin Usaha proses produksi tanaman pangan yang diterbitkan gubernur; b. rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi dari gubernur untuk Izin Usaha proses produksi tanaman pangan yang diterbitkan bupati/wali kota; c. izin lokasi dari bupati/wali kota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000; d. rencana kerja pembangunan unit usaha budi daya tanaman pangan; e. hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; f. pernyataan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasi pertanian; g. pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan; dan h. rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH) apabila menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika. (2) Izin Usaha proses produksi tanaman pangan diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, untuk Izin Usaha penanganan pascapanen tanaman pangan berisi kesanggupan menyampaikan: a. izin lokasi dari bupati/wali kota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000; b. rencana kerja pembangunan unit usaha budi daya tanaman pangan; c. hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; d. rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan; e. jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh bupati/wali kota; f. pernyataan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian; g. pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan; dan h. rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH) apabila menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika. (2) Izin Usaha penanganan pascapanen tanaman pangan diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, untuk Izin Usaha keterpaduan antara proses produksi

tanaman pangan dan penanganan pascapanen berisi kesanggupan menyampaikan: a. rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang kabupaten/kota dari bupati/wali kota untuk Izin Usaha keterpaduan antara proses produksi tanaman pangan dan penanganan pascapanen yang diterbitkan gubernur; b. rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi dari gubernur untuk Izin Usaha keterpaduan antara proses produksi tanaman pangan dan penanganan pascapanen yang diterbitkan bupati/ wali kota; c. izin lokasi dari bupati/wali kota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000; d. rencana kerja pembangunan unit usaha budi daya tanaman pangan; e. rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan; f. hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; g. pernyataan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasi pertanian; i. pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan; dan h. rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH) apabila menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika. (2) Izin Usaha keterpaduan antara proses produksi tanaman pangan dan penanganan pascapanen diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, untuk Izin Usaha perbenihan tanaman pangan berisi kesanggupan menyampaikan: a. hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; b. surat penguasaan lahan; c. rekomendasi sebagai produsen benih bina yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan sertifikasi benih; d. jenis dan jumlah benih yang akan diproduksi; dan e. fasilitas dan kapasitas prosesing dan penyimpanan yang dimiliki untuk produksi benih tanaman pangan (2) Izin Usaha perbenihan tanaman diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 melalui OSS paling lambat 2 (dua) bulan sejak Izin Usaha tanaman pangan diterbitkan di awal. (2) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota melakukan evaluasi paling lama 1 (satu) bulan sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinotifikasi ke sistem OSS.

(4) Izin Usaha tanaman pangan berlaku efektif setelah Pelaku Usaha dinyatakan memenuhi Komitmen berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Izin Usaha hortikultura mencakup: a. Izin Usaha budi daya hortikultura; dan b. Izin Usaha perbenihan hortikultura. (2) Permohonan Izin Usaha hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. dilakukan oleh Pelaku Usaha budi daya hortikultura menengah dan besar, untuk usaha budi daya hortikultura; dan b. dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha, untuk usaha perbenihan hortikultura.

Izin Usaha hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diberikan melalui tahapan: a. pemohon menyampaikan permohonan Izin Usaha melalui OSS; dan b. pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan Izin Usaha hortikultura.

(1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, untuk Izin Usaha budi daya hortikultura berisi kesanggupan menyampaikan: a. studi kelayakan usaha dan rencana kerja usaha; b. keterangan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. pernyataan akan melakukan kemitraan; dan d. Hak Guna Usaha. (2) Izin Usaha hortikultura diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, untuk Izin Usaha perbenihan hortikultura berisi kesanggupan menyampaikan: a. keterangan telah melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; b. sertifikat kompetensi produsen oleh perangkat daerah yang melaksanakan sub urusan pengawasan dan sertifikasi benih; c. pernyataan akan melakukan kemitraan; dan d. surat penguasaan lahan. (2) Izin Usaha hortikultura diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 melalui OSS paling lambat 2 (dua) bulan sejak Izin Usaha hortikultura diterbitkan di awal. (2) Direktorat Jenderal Hortikultura, pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota melakukan evaluasi paling lama 1 (satu) bulan sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinotifikasi ke sistem OSS. (4) Izin Usaha Hortikultura berlaku efektif setelah pelaku usaha dinyatakan memenuhi Komitmen berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Permohonan Izin Usaha peternakan dilakukan oleh perusahaan peternakan. (2) Perusahaan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha peternakan dengan skala di atas skala usaha kecil; (3) Izin Usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui tahapan: a. pemohon menyampaikan permohonan Izin Usaha melalui OSS setelah memiliki NIB; dan b. pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan Izin Usaha peternakan.

(1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, berisi kesanggupan menyampaikan: a. rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang kabupaten/kota dari bupati/wali kota yang diterbitkan gubernur; b. rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan peternakan provinsi dari gubernur yang diterbitkan bupati/wali kota; c. izin lokasi dari bupati/wali kota yang dilengkapi dengan peta; d. rencana kerja pembangunan unit usaha budi daya peternakan; e. pernyataan melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; g. pernyataan menerapkan pedoman pembibitan yang baik (good breeding practices) dan/atau pedoman budidaya yang baik (good farming practices); dan h. pernyataan akan melakukan kemitraan. (2) Izin Usaha peternakan diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Perusahaan peternakan wajib menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 melalui OSS paling lambat 2 (dua) bulan sejak Izin Usaha peternakan diterbitkan di awal. (2) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, pemerintah provinsi, atau kabupaten/kota melakukan

evaluasi paling lama 1 (satu) bulan sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinotifikasi ke sistem OSS. (4) Izin Usaha peternakan berlaku efektif setelah perusahaan peternakan dinyatakan memenuhi Komitmen berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pendaftaran usaha perkebunan dilakukan oleh perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan perkebunan sesuai dengan kewenangannya terhadap pekebun dengan luasan kurang dari 25 (dua puluh lima) hektare.

(1) Pendaftaran usaha tanaman pangan dilakukan oleh perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan tanaman pangan sesuai kewenangan. (2) Pendaftaran usaha tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap petani untuk: a. usaha proses produksi dengan skala usaha kurang dari 25 ha (dua puluh lima hektar) dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 (sepuluh) orang; b. usaha penanganan pascapanen:

1. pengeringan dan penggudangan padi, dengan kapasitas terpasang kurang dari 50 (lima puluh) ton/hari;

2. jagung: a) pengeringan dan penggudangan (silo), dengan kapasitas terpasang kurang dari 50 (lima puluh) ton/hari; b) pengolahan, dengan kapasitas terpasang kurang dari 2 (dua) ton/jam;

3. kedelai: a) pengeringan dan penggudangan, dengan kapasitas terpasang kurang dari 30 (tiga puluh) ton/hari; b) pengolahan dengan kapasitas terpasang kurang dari 3 (tiga) ton/hari;

4. ubi kayu: a) penanganan pascapanen, dengan kapasitas terpasang kurang dari 6 (enam) ton/hari; b) usaha chip/gaplek, dengan kapasitas terpasang kurang dari 2 (dua) ton/hari; c) usaha tapioca, dengan kapasitas terpasang kurang dari 2 (dua) ton/hari; d) usaha tepung kasava, dengan kapasitas terpasang kurang dari 2 (dua) ton/hari; e) usaha tepung fermentasi, dengan kapasitas terpasang kurang dari 2 (dua) ton/hari;

5. ubi Jalar: a) penanganan pasca panen dan pengolahan, dengan kapasitas terpasang kurang dari 6 (enam) ton/hari; b) usaha tepung ubi jalar, dengan kapasitas terpasang kurang dari 2 (dua) ton/hari;

6. pengolahan kacang hijau, dengan kapasitas terpasang kurang dari 3 (tiga) ton/jam;

7. pengolahan tepung sorgum, dengan kapasitas terpasang kurang dari 3 (tiga) ton/jam;

8. distribusi dan pemasaran hasil, dengan kapasitas terpasang kurang dari 50 (lima puluh) ton/hari. c. usaha keterpaduan antara proses produksi dengan penanganan pasca panen tanaman pangan, dengan skala usaha kurang dari 25 ha (dua puluh lima hektar), kapasitas terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 (sepuluh) orang.

(1) Pendaftaran usaha budi daya hortikultura dilakukan oleh perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan hortikultura sesuai dengan kewenangan terhadap petani dengan: a. unit usaha budi daya hortikultura mikro dengan kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan b. unit usaha budi daya hortikultura kecil dengan kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Kekayaan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

(1) Pendaftaran usaha peternakan dilakukan oleh Bupati/Walikota kepada peternak yang melakukan usaha peternakan skala usaha mikro dan skala usaha kecil.

(2) Skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenis usaha dan kepemilikan ternak meliputi: a. pembibitan/pembiakan:

1. sapi potong dengan kepemilikan paling banyak 50 (lima puluh) ekor induk betina produktif;

2. sapi perah dengan kepemilikan paling banyak 30 (tiga puluh) ekor induk betina produktif;

3. kerbau dengan kepemilikan paling banyak 38 (tiga puluh delapan) ekor induk betina produktif;

4. kambing betina dengan kepemilikan paling banyak 150 (seratus lima puluh) ekor induk betina produktif; dan

5. domba dengan kepemilikan paling banyak 150 (seratus lima puluh) ekor induk betina produktif; b. pembibitan:

6. ayam petelur (GPS) dengan kepemilikan pullet/induk paling banyak 1.550 (seribu lima ratus lima puluh) ekor;

7. ayam potong (GPS) dengan kepemilikan pullet/induk paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) ekor;

8. ayam petelur (PS) dengan kepemilikan pullet/induk paling banyak 12.100 (dua belas ribu seratus) ekor;

9. ayam potong (PS) dengan kepemilikan pullet/induk paling banyak 10.750 (sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh) ekor;

10. ayam lokal dengan kepemilikan pullet/induk paling banyak 5.000 (lima ribu) ekor;

11. itik dengan kepemilikan pullet/induk paling banyak 5.000 (lima ribu) ekor;

12. babi dengan kepemilikan induk /pejantan paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) ekor;

13. kuda dengan kepemilikan induk/pejantan paling banyak 42 (empat puluh dua) ekor;

14. kelinci dengan kepemilikan induk/pejantan paling banyak 938 (sembilan ratus tiga puluh delapan) ekor; dan

15. burung puyuh dengan kepemilikan pullet/induk paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) ekor; c. penggemukan sapi potong dengan kepemilikan bakalan paling banyak 60 (enam puluh) ekor; d. budidaya:

16. sapi perah dengan kepemilikan betina produktif paling banyak 45 (empat puluh lima) ekor;

17. kerbau dengan kepemilikan induk/pejantan paling banyak 50 (lima puluh) ekor;

18. kambing dengan kepemilikan induk/ pejantan paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) ekor;

19. domba dengan kepemilikan induk/pejantan paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) ekor;

20. ayam petelur dengan kepemilikan pullet/induk paling banyak 11.500 (sebelas ribu lima ratus) ekor;

21. ayam potong dengan kepemilikan per siklus paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) ekor;

22. ayam lokal dengan kepemilikan pullet/induk paling banyak 8.824 (delapan ribu delapan ratus dua puluh empat) ekor;

23. itik/angsa dengan kepemilikan pullet/induk paling banyak 15.000 (lima belas ribu) ekor;

24. babi dengan kepemilikan campuran paling banyak 500 (lima ratus) ekor;

25. kuda dengan kepemilikan campuran paling banyak 100 (seratus) ekor; dan

26. kelinci dengan kepemilikan campuran paling banyak 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) ekor.

27. rusa dengan kepemilikan campuran paling banyak 300 (tiga ratus) ekor;

28. Burung puyuh dengan kepemilikan pullet/induk paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) ekor; dan

29. kalkun dengan kepemilikan pullet/induk paling banyak 10.000 (sepuluh ribu) ekor.

(1) Permohonan Izin pemasukan dan pengeluaran benih tanaman dilakukan oleh: a. perseorangan; b. badan usaha atau badan hukum; c. instansi pemerintah; d. pemerhati tanaman; atau e. pelanggan luar negeri. (2) Izin pemasukan dan pengeluaran benih tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup izin pemasukan dan pengeluaran: a. benih tanaman pangan; b. benih tanaman hortikultura; c. benih tanaman perkebunan; dan d. benih/bibit hijauan pakan ternak.

Izin pemasukan dan pengeluaran benih tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diberikan melalui tahapan:

a. pemohon menyampaikan permohonan izin melalui OSS; dan b. pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman.

(1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, untuk izin pemasukan benih tanaman pangan berisi kesanggupan menyampaikan: a. izin atau tanda daftar produsen dan/atau pengedar benih; b. untuk uji adaptasi dalam rangka pelepasan varietas (galur):

1. Information Required for Seed Introduction/ Importation to INDONESIA;

2. Technical Information for Commodity(s) Proposed Exported to INDONESIA, terhadap pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau negara asal;

3. varietas mempunyai keunggulan dan/atau keunikan serta kegunaan spesifik;

4. jumlah benih yang dimohonkan terbatas sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan pelepasan varietas;

5. rancangan uji adaptasi/multilokasi (proposal);

6. bukti realisasi pemasukan benih sebelumnya;

7. hasil uji produksi benih F1 (seed set); dan

8. untuk benih produk rekayasa genetik harus mendapat rekomendasi dari Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKHPRG); c. untuk pengadaan benih tetua/benih sumber dari varietas yang sudah dilepas untuk diproduksi di dalam negeri (Parent Seed):

9. Information Required for Seed Introduction/Importation to INDONESIA;

10. benih tetua/benih sumber belum cukup tersedia atau tidak dapat diproduksi di Wilayah Negara Republik INDONESIA;

11. jumlah benih yang dimohonkan sesuai dengan rencana produksi benih untuk pemenuhan kebutuhan benih dalam negeri dan/atau ekspor;

12. keputusan pelepasan varietas; dan

13. realisasi pemasukan benih sebelumnya; d. untuk produksi benih untuk tujuan ekspor (Parent Seed):

14. Information Required for Seed Introduction/Importation to INDONESIA;

15. Technical Information for Commodity(s) Proposed Exported to INDONESIA, terhadap pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau negara asal;

16. rencana produksi benih (luas yang akan ditanam dan perkiraan produksi);

17. jumlah benih yang dimohonkan sesuai dengan rencana produksi;

18. rekomendasi kesesuaian lahan teknis dari dinas kabupaten/kota;

19. pernyataan benih tidak akan diedarkan di INDONESIA; dan

20. realisasi pemasukan benih sebelumnya; e. untuk uji Baru, Unik, Seragam, Stabil (BUSS) untuk keperluan perlindungan varietas tanaman:

21. Information Required for Seed Introduction/Importation to INDONESIA;

22. Technical Information for Commodity(s) Proposed Exported to INDONESIA, terhadap pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau negara asal;

23. jenis maupun jumlah benih harus sesuai dengan kebutuhan pengujian; dan

24. realisasi pemasukan benih sebelumnya; f. untuk uji Unik, Seragam, Stabil (USS) untuk keperluan jaminan mutu dalam produksi benih:

25. Information Required for Seed Introduction/Importation to INDONESIA;

26. Technical Information for Commodity(s) Proposed Exported to INDONESIA, terhadap pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau negara asal;

27. jenis maupun jumlah benih harus sesuai dengan kebutuhan pengujian; dan

28. realisasi pemasukan benih sebelumnya; g. untuk kebutuhan bagi pemerhati tanaman (F1/BR):

29. Information Required for Seed Introduction/Importation to INDONESIA;

30. Technical Information for Commodity(s) Proposed Exported to INDONESIA;

31. jumlah benih yang dimohonkan terbatas sesuai dengan kebutuhan untuk pemerhati tanaman paling banyak 100 (seratus) biji, 10 (sepuluh) batang stek atau 10 (sepuluh) umbi untuk setiap jenis dan/atau varietas;

32. benih yang dimasukkan tidak boleh dalam bentuk plantlet hasil dari perbanyakan tissue culture;

33. rencana lokasi pertanaman; dan

34. realisasi pemasukan benih sebelumnya; h. untuk bahan pameran, promosi dan/atau lomba:

35. Information Required for Seed Introduction/Importation to INDONESIA;

36. Technical Information for Commodity(s) Proposed Exported to INDONESIA, terhadap pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau negara asal;

37. identitas calon peserta pameran, promosi dan/atau lomba;

38. undangan keikutsertaan dalam pameran, promosi dan/atau lomba dari panitia penyelenggara yang telah mempunyai izin penyelenggaraan dari instansi yang berwenang;

39. pernyataan ikut pameran dari penyelenggara pameran, promosi dan/atau lomba;

40. jenis serta jumlah benih sesuai dengan kebutuhan untuk pameran, promosi dan/atau lomba;

41. pernyataan setelah selesai pameran, promosi dan/atau lomba benih harus dikeluarkan dari wilayah Negara

atau dimusnahkan, dengan berkoordinasi kepada petugas karantina tumbuhan; dan 8. realisasi pemasukan benih sebelumnya; i. untuk pelayanan pengujian mutu benih untuk mendapatkan OIC atau BIC:

1. Information Required for Seed Introduction/Importation to INDONESIA;
2. Technical Information for Commodity(s) Proposed Exported to INDONESIA, terhadap pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau negara asal;
3. jenis dan jumlah benih sesuai dengan pengujian yang dimaksud;
4. surat identitas benih yang diuji;
5. jenis sertifikat yang dimohonkan;
6. realisasi pemasukan benih sebelumnya; dan
7. sisa benih bahan uji dan benih yang telah diuji, setelah pengujian selesai dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang karantina tumbuhan di bawah pengawasan petugas karantina tumbuhan;

j. untuk uji profisiensi atau validasi metode dalam rangka peningkatan jaminan mutu hasil pengujian benih sesuai dengan persyaratan baku:

1. Information Required for Seed Introduction/Importation to INDONESIA;

2. Technical Information for Commodity(s) Proposed Exported to INDONESIA, terhadap pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau negara asal;

3. keterangan non commercial invoice;

4. jenis dan jumlah benih sesuai dengan pengujian yang dimaksud;

5. surat keikutsertaan dalam uji profisiensi/ validasi metode dan/atau fotokopi surat pemberitahuan dari penyelenggara uji profisiensi/validasi metode;

6. untuk validasi metode harus dilengkapi proposal;

7. realisasi pemasukan benih sebelumnya; dan

8. sisa benih bahan uji dan benih yang telah diuji, setelah pengujian selesai dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang karantina tumbuhan di bawah pengawasan petugas karantina tumbuhan. (2) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, untuk izin pengeluaran benih tanaman pangan berisi kesanggupan menyampaikan: a. izin atau tanda daftar produsen dan/atau pengedar benih; b. untuk pengujian adaptasi termasuk untuk pengujian Unik, Seragam, Stabil (USS) dan Baru, Unik, Seragam, Stabil (BUSS):

9. pernyataan kepemilikan varietas; dan

10. realisasi pengeluaran benih sebelumnya; c. untuk keperluan ekspor:

11. keputusan pelepasan varietas;

12. realisasi pengeluaran benih sebelumnya; dan

13. keterangan dari pemulia/instansi pemilik varietas atas benih yang akan dikeluarkan/diekspor (apabila benih varietas bersari bebas dan/atau hibrida merupakan benih bina dari varietas publik); d. untuk uji profisiensi dan validasi metode:

14. keputusan pelepasan varietas;

15. realisasi pengeluaran benih sebelumnya; dan

16. keterangan dari pemulia/instansi pemilik varietas atas benih yang akan dikeluarkan/diekspor (apabila benih varietas bersari bebas dan/atau hibrida merupakan benih bina dari varietas publik); e. untuk pengujian mutu benih dalam rangka Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Seed Scheme:

17. keputusan pelepasan varietas; dan

18. realisasi pengeluaran benih sebelumnya; dan

19. keterangan dari pemulia/instansi pemilik varietas atas benih yang akan dikeluarkan/diekspor (apabila benih varietas bersari bebas dan/atau hibrida merupakan benih bina dari varietas publik); f. untuk keperluan pameran, promosi dan/atau lomba:

20. keputusan pelepasan varietas;

21. realisasi pengeluaran benih sebelumnya; dan

22. keterangan dari pemulia/instansi pemilik varietas atas benih yang akan dikeluarkan/diekspor (apabila benih varietas bersari bebas dan/atau hibrida merupakan benih bina dari varietas publik). (3) Izin pemasukan dan pengeluaran benih tanaman pangan diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, untuk Izin pemasukan benih tanaman hortikultura: a. untuk tujuan pengadaan benih bermutu yang dilakukan badan usaha, berisi kesanggupan menyampaikan:

1. tanda daftar produsen benih;

2. Information Required for Seed Introduction/Importation Into The Territory of Republic of INDONESIA; dan

3. Technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to INDONESIA terhadap pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau Negara asal; b. untuk pengembangan menghasilkan produk benih yang dilakukan badan usaha, berisi kesanggupan menyampaikan:

4. tanda daftar produsen benih;

5. Information Required for Seed Introduction/Importation Into The Territory of Republic of INDONESIA;

6. Technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to INDONESIA terhadap pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau negara asal;

7. rekomendasi dari dinas daerah provinsi setempat yang menyelenggarakan sub hortikultura; dan

8. rekomendasi dari asosiasi benih nasional yang membawahi komoditas; c. untuk pengembangan menghasilkan produk segar yang dilakukan badan usaha, berisi kesanggupan menyampaikan:

9. tanda daftar pelaku usaha hortikultura;

10. Information Required for Seed Introduction/Importation Into The Territory of Republic of INDONESIA;

11. Technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to INDONESIA terhadap pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau Negara asal;

12. rekomendasi dari dinas daerah provinsi, atau daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan; dan

13. rekomendasi dari asosiasi benih nasional yang membawahi komoditas; d. untuk benih tetua yang dilakukan badan usaha, berisi kesanggupan menyampaikan:

14. tanda daftar produsen benih;

15. Information Required for Seed Introduction/Importation Into The Territory of Republic of INDONESIA;

16. Technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to INDONESIA terhadap pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau Negara asal;

17. deskripsi yang ditandatangani oleh pemulia varietas dimaksud; dan

18. proposal perencanaan produksi; e. untuk pendaftaran varietas yang dilakukan badan usaha, berisi kesanggupan menyampaikan:

19. tanda daftar produsen benih;

20. Information Required for Seed Introduction/Importation Into The Territory of Republic of INDONESIA;

21. Technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to INDONESIA terhadap pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau Negara asal; dan

22. ringkasan rancangan uji adaptasi, observasi dan/atau rencana kebutuhan benih untuk uji kebenaran varietas hortikultura; f. untuk uji banding antar laboratorium penguji, uji profisiensi yang dilakukan oleh badan usaha atau instansi pemerintah, berisi kesanggupan menyampaikan:

23. Information Required for Seed Introduction/Importation Into The Territory of Republic of INDONESIA;

24. Technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to INDONESIA terhadap pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau Negara asal;

25. keterangan keikutsertaan dalam uji banding antar laboratorium penguji atau uji profisiensi dan/atau surat pemberitahuan penyelenggaraan uji profesiensi dari ISTA yang masih berlaku; dan

26. pernyataan sebagai penyelenggaraan uji banding professional, uji banding antar laboratorium, atau validasi metoda; g. untuk pelaksanaan uji mutu oleh badan usaha atau instansi pemerintah, berisi kesanggupan menyampaikan:

27. Information Required for Seed Introduction/Importation Into The Territory of Republic of INDONESIA;

28. Technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to INDONESIA terhadap pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau Negara asal;

29. permohonan pengujian benih untuk penerbitan orange dan blue sertifikat; dan

30. permohonan pengambilan contoh benih untuk kepentingan penerbitan orange dan blue sertifikat;

h. untuk pengembangan penanaman komoditas hortikultura sebagai persyaratan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura oleh badan usaha, berisi kesanggupan menyampaikan:

1. Information Required for Seed Introduction/Importation Into The Territory of Republic of INDONESIA;

2. Technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to INDONESIA terhadap pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau Negara asal;

3. sertifikat kompetensi produsen/pengedar benih bagi badan usaha pemasukan benih bawang putih; dan

4. rekomendasi dari dinas daerah provinsi, atau daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan; i. untuk uji Baru, Unik, Seragam, Stabil (BUSS) oleh instansi pemerintah dan badan usaha, berisi kesanggupan menyampaikan:

5. Information Required for Seed Introduction/Importation Into The Territory of Republic of INDONESIA;

6. Technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to INDONESIA terhadap pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau Negara asal; dan

7. proposal rencana pengujian Baru, Unik, Seragam, Stabil (BUSS); j. untuk tujuan pameran/promosi atau kegiatan lomba oleh perseorangan, pemerhati tanaman, instansi pemerintah, dan badan usaha, berisi kesanggupan menyampaikan:

8. information Required for Seed Introduction/Importation Into The Territory of Republic of INDONESIA;

9. technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to INDONESIA terhadap pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau Negara asal; dan

10. undangan keikutsertaan pameran atau lomba dari panitia penyelenggara; k. untuk kebutuhan pemerhati tanaman dan/atau perseorangan, berisi kesanggupan menyampaikan:

11. information Required for Seed Introduction/Importation Into The Territory of Republic of INDONESIA;

12. technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to INDONESIA terhadap pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau Negara asal; dan

13. jumlah benih yang dimohonkan paling banyak: a) 10 (sepuluh) tanaman, terdiri atas beberapa jenis dan/atau varietas; b) 5 (lima) wadah berisi paling banyak 25 (dua puluh lima) planlet atau stek atau tanaman muda per wadah; dan/atau c) 100 (seratus) butir per komoditas untuk koleksi benih acuan;

14. rencana lokasi penanaman, kecuali untuk koleksi benih acuan; l. untuk pemasukan benih yang berasal dari produk rekayasa genetik oleh instansi pemerintah dan badan usaha, berisi kesanggupan menyampaikan:

15. harus memenuhi persyaratan keamanan hayati; dan

16. memperoleh rekomendasi dari Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika (KKHPRG). (2) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, untuk Izin pengeluaran benih tanaman hortikultura berisi kesanggupan menyampaikan:

a. untuk badan usaha, berupa tanda daftar produsen benih atau tanda daftar pelaku usaha hortikultura yang diterbitkan oleh bupati/wali kota; b. untuk instansi pemerintah, disertai proposal pengeluaran benih; c. untuk pemerhati tanaman/perseorangan, berupa pernyataan bahwa benih akan ditanam sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan; d. izin Menteri yang bertanggungjawab dibidang Konservasi Sumber Daya Alam bagi jenis tanaman yang dilindungi; dan e. rekomendasi dari Komisi Nasional Sumber Daya Genetik bagi tanaman yang diduga dapat merugikan kepentingan nasional. (3) Izin pemasukan dan pengeluaran benih tanaman hortikultura diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, untuk Izin pemasukan benih tanaman perkebunan: a. oleh badan usaha atau badan hukum, berisi kesanggupan menyampaikan:

1. izin usaha perkebunan;
2. Information required for seed introduction/importer to INDONESIA;
3. izin lokasi/Hak Guna Usaha/sertifikat;
4. khusus pemasukan benih kelapa sawit: a) pernyataan bahwa benih utk dibudidayakan di kebun sendiri; b) rekomendasi kesiapan kebun yang akan digunakan untuk budi daya dari dinas

yang menyelenggarakan sub urusan perkebunan sesuai kewenangan; c) bukti pembelian benih dalam negeri minimal 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari kebutuhan yang akan dibudidayakan; b. untuk uji adaptasi dalam rangka pelepasan varietas, berisi kesanggupan menyampaikan:

1. information required for seed introduction/importation to INDONESIA;

2. technical information for commodity(s) proposed exported to INDONESIA;

3. keunggulan dan/atau keunikan serta kegunaan spesifik varietas yang bersangkutan;

4. keterangan jumlah benih yang dimohonkan sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan pelepasan varietas;

5. proposal rancangan uji adaptasi/multilokasi;

6. bukti realisasi pemasukan benih sebelumnya; dan

7. rekomendasi keamanan pangan, keamanan pakan, dan/atau keamanan keamanan lingkungan dari Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKHPRG) untuk benih produk rekayasa genetik; c. untuk pengadaan benih unggul dari varietas yang sudah dilepas untuk diproduksi dalam negeri, berisi kesanggupan menyampaikan:

8. information required for seed introduction/importation to INDONESIA; dan

9. keputusan pelepasan varietas;

10. memenuhi standar mutu sesuai pelepasan varietas;

11. bukti realisasi pemasukan benih sebelumnya; d. untuk produksi benih tujuan ekspor (Parent Seed), berisi kesanggupan menyampaikan:

12. information required for seed introduction/importation to INDONESIA;

13. technical information for commodity(s) proposed exported to INDONESIA;

14. rencana produksi benih memuat luas yang akan ditanam dan perkiraan produksi;

15. jumlah benih yang dimohonkan sesuai dengan rencana produksi;

16. rekomendasi kesesuaian lahan teknis dari dinas kabupaten/kota;

17. pernyataan benih tidak akan diedarkan di INDONESIA; dan

18. realisasi pemasukan benih; e. untuk uji Baru, Unik, Seragam, Stabil (BUSS) dan Unik, Seragam, Stabil (USS) keperluan perlindungan varietas tanaman, berisi kesanggupan menyampaikan:

19. information required for seed introduction/importation to INDONESIA;

20. technical information for commodity(s) proposed exported to INDONESIA;

21. jenis maupun jumlah benih harus sesuai dengan kebutuhan pengujian; dan

22. realisasi pemasukan benih; f. untuk kebutuhan bagi pemerhati tanaman (F1/BR), berisi kesanggupan menyampaikan:

23. information required for seed introduction/importation to INDONESIA;

24. technical information for commodity(s) proposed exported to INDONESIA;

25. jumlah benih yang dimohonkan sesuai dengan kebutuhan untuk pemerhati tanaman paling banyak 100 (seratus) biji, 10 (sepuluh) batang stek atau 10 (sepuluh) umbi untuk setiap jenis dan/atau varietas;

26. benih yang dimasukkan tidak dalam bentuk plantlet hasil dari perbanyakan tissue culture;

27. rencana lokasi pertanaman; dan

28. realisasi pemasukan benih;

g. untuk bahan pameran, promosi dan/atau lomba, berisi kesanggupan menyampaikan:

1. identitas calon peserta pameran, promosi dan/atau lomba;
2. undangan keikutsertaan dalam pameran, promosi dan/atau lomba dari panitia penyelenggara yang telah mempunyai izin penyelenggaraan dari instansi yang berwenang;
3. jenis serta jumlah benih sesuai kebutuhan untuk pameran, promosi dan/atau lomba;
4. pernyataan setelah selesai pameran, promosi dan/atau lomba benih harus dikeluarkan dari wilayah negara

atau dimusnahkan, dengan berkoordinasi kepada petugas karantina tumbuhan; dan 5. realisasi pemasukan benih; h. untuk pelayanan pengujian mutu benih untuk mendapatkan OIC atau BIC, berisi kesanggupan menyampaikan:

1. information required for seed introduction/importation to INDONESIA;

2. technical information for commodity(s) proposed exported to INDONESIA;

3. jenis dan jumlah benih sesuai dengan pengujian yang dimaksud;

4. surat identitas benih yang diuji;

5. jenis sertifikat yang dimohonkan;

6. realisasi pemasukan benih; dan

7. pernyataan sisa benih bahan uji dan benih yang telah diuji, setelah pengujian selesai dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan; i. untuk uji profisiensi atau validasi metode dalam rangka peningkatan jaminan mutu hasil pengujian benih sesuai dengan persyaratan baku, berisi kesanggupan menyampaikan:

8. information required for seed introduction/importation to INDONESIA;

9. technical information for commodity (s) proposed exported to INDONESIA;

10. keterangan non commercial invoice;

11. jenis dan jumlah benih sesuai dengan pengujian yang dimaksud;

12. surat keikutsertaan dalam uji profisiensi/validasi metode dan/atau fotokopi surat pemberitahuan dari penyelenggara uji profisiensi/validasi metode;

13. untuk validasi metode harus dilengkapi proposal;

14. realisasi pemasukan benih sebelumnya;

15. sisa benih bahan uji dan benih yang telah diuji, setelah pengujian selesai dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang karantina tumbuhan di bawah pengawasan petugas karantina tumbuhan. (2) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, untuk Izin pengeluaran benih tanaman perkebunan: a. oleh badan usaha, berisi kesanggupan menyampaikan:

16. izin lokasi/hak guna usaha/sertifikat;

17. izin usaha produksi benih; dan

18. keputusan pelepasan varietas b. oleh instansi pemerintah, berisi kesanggupan menyampaikan keputusan pelepasan varietas; c. untuk pengujian adaptasi termasuk untuk pengujian Unik, Seragam, Stabil (USS) dan Baru, Unik, Seragam, Stabil (BUSS), berisi kesanggupan menyampaikan:

19. pernyataan kepemilikan varietas; dan

20. realisasi pengeluaran benih; d. untuk keperluan ekspor, uji profisiensi dan validasi metode, pengujian mutu benih dalam rangka

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) seed scheme, atau keperluan pameran, promosi dan/atau lomba, berisi kesanggupan menyampaikan:

1. keputusan pelepasan varietas;
2. realisasi pengeluaran benih; dan
3. keterangan dari pemulia/instansi pemilik varietas atas benih yang akan dikeluarkan/diekspor (khusus benih bersari bebas dan/atau hibrida yang merupakan benih bina dari varietas publik). (3) Izin pemasukan dan pengeluaran benih tanaman perkebunan diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, untuk Izin pemasukan dan pengeluaran benih benih/bibit hijauan pakan ternak berisi kesanggupan menyampaikan: a. untuk pemasukan:

1. technical information for seed introduction/ importation to INDONESIA;

2. technical information for commodity(s) proposed exported to INDONESIA;

3. pernyataan penggunaan benih;

4. rekomendasi Badan Karantina Pertanian; dan

5. laporan realisasi pemasukan benih hijauan pakan ternak sebelumnya; b. untuk pengeluaran:

6. keterangan pelepasan varietas;

7. keterangan dari pemulia/instansi pemilik atas benih yang akan dikeluarkan/diekspor;

8. rekomendasi Badan Karantina Pertanian; dan

9. laporan realisasi pengeluaran benih hijauan pakan ternak sebelumnya; c. untuk izin yang diajukan oleh badan usaha wajib menyertakan izin atau tanda daftar produsen dan/atau pengedar benih; dan d. untuk izin yang diajukan oleh instansi pemerintah wajib menyertakan permohonan tertulis yang ditandatangani oleh kepala instansi. (2) Izin pemasukan dan pengeluaran benih benih/bibit hijauan pakan ternak diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 (1) wajib menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam: a. Pasal 40 ayat (1) melalui OSS paling lambat 2 (dua) bulan sejak izin pemasukan benih tanaman pangan diterbitkan di awal; b. Pasal 40 ayat (2) melalui OSS paling lambat 10 (sepuluh) Hari sejak izin pengeluaran benih tanaman pangan diterbitkan di awal; c. Pasal 41 ayat (1) melalui OSS paling lambat:

1. 13 (tiga belas) Hari bagi non-produk rekayasa genetik; dan
2. 30 (tiga puluh) Hari bagi produk rekayasa genetik, sejak izin pemasukan benih tanaman hortikultura diterbitkan di awal; d. Pasal 41 ayat (2) melalui OSS paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak izin pengeluaran benih tanaman hortikultura diterbitkan awal;

e. Pasal 42 ayat (1) melalui OSS paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak izin pemasukan benih tanaman perkebunan diterbitkan di awal; f. Pasal 42 ayat (2) melalui OSS paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak izin pengeluaran benih tanaman perkebunan diterbitkan di awal; g. Pasal 43 ayat (1) melalui OSS paling lambat:

1. 2 (dua) bulan sejak izin pemasukan benih/bibit hijauan pakan ternak diterbitkan di awal; atau
2. 30 (tiga puluh) Hari sejak izin pengeluaran benih/bibit hijauan pakan ternak diterbitkan di awal. (2) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Perkebunan, atau Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan: a. melakukan evaluasi paling lama 1 (satu) bulan sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1) angka 1; atau b. melakukan evaluasi paling lama 3 (tiga) jam sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (2), Pasal 43 ayat (1) angka 2. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinotifikasi ke sistem OSS. (4) Izin pemasukan dan pengeluaran benih tanaman berlaku efektif setelah pemohon dinyatakan memenuhi Komitmen berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Permohonan izin pemasukan dan pengeluaran benih/bibit ternak dilakukan oleh: a. perseorangan; atau b. badan hukum. (2) Izin pemasukan dan pengeluaran benih/bibit ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui tahapan: a. pemohon menyampaikan permohonan izin melalui OSS; dan b. pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan perizinan pemasukan dan pengeluaran benih/bibit ternak.

(1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b, untuk izin pemasukan benih/bibit ternak berisi kesanggupan menyampaikan: a. rekomendasi dinas daerah provinsi; b. rencana penyebaran benih dan/atau bibit ternak sesuai dengan pewilayahan sumber bibit; c. keputusan penunjukan instalasi karantina hewan dari Badan Karantina Pertanian; d. sertifikat mutu benih dan bibit ternak saat sampai di INDONESIA;

e. laporan realisasi pemasukan dan penyebarannya di INDONESIA; f. pernyataan mengikuti persyaratan kesehatan hewan; dan g. rencana alokasi dan jadwal pemasukkan untuk unggas. (2) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b, untuk izin pengeluaran benih/bibit ternak berisi kesanggupan menyampaikan: a. rekomendasi dinas daerah provinsi; b. keputusan penunjukan instalasi karantina hewan dari Badan Karantina Pertanian; c. laporan realisasi pengeluaran; dan d. pernyataan mengikuti persyaratan kesehatan hewan. (3) Izin pemasukan dan pengeluaran benih/bibit ternak diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) wajib menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) melalui OSS paling lambat 2 (dua) bulan sejak Izin pemasukan dan pengeluaran benih/bibit ternak diterbitkan di awal. (2) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan: a. melakukan evaluasi paling lama 1 (satu) bulan sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1); atau b. melakukan evaluasi paling lama 3 (tiga) jam sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas

Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2). (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinotifikasi ke sistem OSS. (4) Izin pemasukan dan pengeluaran benih/bibit ternak berlaku efektif setelah pemohon dinyatakan memenuhi Komitmen berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Permohonan Izin pemasukan dan pengeluaran sumber daya genetik dilakukan oleh: a. perseorangan; b. badan hukum; c. badan usaha; atau d. instansi pemerintah. (2) Izin pemasukan dan pengeluaran sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. izin pemasukan dan pengeluaran sumber daya genetik tanaman untuk penelitian; dan b. izin pemasukan dan pengeluaran sumber daya genetik hewan. (3) Izin pemasukan dan pengeluaran sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui tahapan: a. pemohon menyampaikan permohonan izin melalui OSS; dan b. pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan perizinan pemasukan dan pengeluaran sumber daya genetik.

(1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b, berisi kesanggupan menyampaikan: a. untuk pemasukan sumber daya genetik tanaman untuk penelitian:

1. information required seed;
2. proposal penelitian; dan
3. rekomendasi dari Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKHPRG) bagi produk rekayasa genetik. b. untuk pengeluaran sumber daya genetik tanaman untuk penelitian:
4. proposal penelitian; dan
5. Material Transfer Agreement. (2) Izin pemasukan dan pengeluaran sumber daya genetik tanaman diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b, untuk pemasukan sumber daya genetik hewan berisi kesanggupan menyampaikan: a. rekomendasi dinas daerah provinsi; b. rencana penyebaran benih dan/atau bibit ternak sesuai dengan pewilayahan sumber bibit; c. keputusan penetapan instalasi karantina hewan dari Badan Karantina Pertanian; d. sertifikat mutu benih atau bibit ternak; e. laporan realisasi pemasukan sebelumnya;

f. rencana alokasi dan jadwal pemasukan untuk unggas; g. pernyataan pemenuhan teknis kesehatan hewan; dan h. rekomendasi komisi benih/bibit ternak untuk benih/bibit rumpun/galur baru. (2) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b, untuk pengeluaran sumber daya genetik hewan berisi kesanggupan menyampaikan: a. rekomendasi dinas daerah provinsi; b. keputusan penetapan instalasi karantina hewan dari Badan Karantina Pertanian; c. laporan realisasi pengeluaran sebelumnya; d. pernyataan pemenuhan persyaratan teknis kesehatan hewan yang ditetapkan oleh negara tujuan; e. rekomendasi komisi benih/bibit ternak untuk benih/bibit baru; dan f. Material Transfer Agreement (MTA). (3) Izin pemasukan dan pengeluaran sumber daya genetik ternak diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) wajib menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam: a. Pasal 49 ayat (1) melalui OSS paling lambat 15 Hari sejak izin pemasukan dan pengeluaran sumber daya genetik tanaman untuk penelitian diterbitkan di awal; dan b. Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) melalui OSS paling lambat 2 (dua) bulan sejak Izin pemasukan dan

pengeluaran sumber daya genetik hewan diterbitkan di awal. (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling lama 1 (satu) bulan oleh: a. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, untuk izin pemasukan dan pengeluaran sumber daya genetik tanaman untuk penelitian; atau b. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, untuk izin pemasukan dan pengeluaran sumber daya genetik hewan, sejak pemohon memenuhi komitmen. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinotifikasi ke sistem OSS. (4) Izin pemasukan dan pengeluaran sumber daya genetik berlaku efektif setelah pemohon dinyatakan memenuhi Komitmen berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Permohonan izin pemasukan agens hayati dilakukan oleh: a. perseorangan; b. badan hukum; c. badan usaha; dan d. instansi pemerintah. (2) Izin pemasukan agens hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui tahapan: a. pemohon menyampaikan permohonan izin melalui OSS; dan

b. pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan perizinan pemasukan agens hayati.

(1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, berisi kesanggupan menyampaikan: a. keterangan memiliki sarana yang dapat dipergunakan untuk menyimpan dan mengelola agens hayati dengan baik; b. keterangan mempunyai tenaga ahli yang paling rendah berijazah sarjana dan/atau sederajat dalam bidang ilmu terkait; c. keterangan bahwa agens hayati diproduksi dan/atau dikirim oleh orang atau badan hukum yang diberi izin oleh lembaga yang berwenang di negara asalnya; d. keterangan bahwa agens hayati diperoleh dan/atau diproduksi menurut cara yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya; e. keterangan bahwa agens hayati tidak membahayakan hewan, ikan, tumbuhan, keselamatan, dan kesehatan manusia serta lingkungan; f. rencana tindakan pengamanan yang akan dilakukan untuk mencegah terjadinya kontaminasi dan/atau terlepasnya agens hayati; g. keterangan mengenai biologi agens hayati dan hasil penelitian yang pernah dilakukan di negara asalnya dan/atau negara lain; h. keterangan manfaat dan laporan pengkajian tentang dampak negatif yang ditimbulkan dalam penggunaan agens hayati tersebut di negara asalnya dan/atau negara lain;

i. keterangan mengenai tindakan penanggulangan yang telah dilakukan untuk mengatasi dampak negatif dari penggunaan agens hayati di negara asalnya dan/atau negara lain; j. keterangan mengenai musuh alami, antagonis serta kompetitor agens hayati tersebut; k. keterangan mengenai habitat asal, karakteristik serta spesifikasi agens hayati tersebut; dan l. keterangan mengenai cara penangkaran dan/atau produksi agens hayati tersebut. (2) Izin pemasukan agen hayati diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) wajib menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) melalui OSS paling lambat 2 (dua) bulan sejak Izin pemasukan agens hayati diterbitkan di awal. (2) Komisi Agens Hayati (KAH) melakukan evaluasi paling lama 1 (satu) bulan sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinotifikasi ke sistem OSS. (4) Izin pemasukan agen hayati berlaku efektif setelah pemohon dinyatakan memenuhi Komitmen berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Permohonan izin pemasukan dan pengeluaran bahan pakan asal hewan dan tumbuhan dilakukan oleh badan usaha dan badan hukum. (2) Izin pemasukan dan pengeluaran bahan pakan asal hewan dan tumbuhan sebagaimana dimaksud pada (1) diberikan melalui tahapan: a. pemohon menyampaikan permohonan izin melalui OSS; dan b. pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan perizinan pemasukan dan pengeluaran bahan pakan asal hewan dan tumbuhan.

(1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b: a. untuk pemasukan bahan pakan asal hewan berisi kesanggupan menyampaikan pernyataan mengikuti persyaratan kesehatan hewan; dan b. untuk pengeluaran bahan pakan asal hewan berisi kesanggupan menyampaikan pernyataan memenuhi standar mutu apabila dipersyaratkan oleh negara tujuan. (2) Izin pemasukan dan pengeluaran bahan pakan asal hewan diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b: a. untuk pemasukan, berisi kesanggupan menyampaikan:

1. pernyataan bahwa bahan pakan asal tumbuhan hanya untuk pembuatan pakan;
2. keterangan memiliki atau menguasai gudang penyimpanan untuk menjaga terpenuhinya persyaratan mutu dan keamanan bahan pakan asal tumbuhan;
3. laporan realisasi pemasukan sebelumnya;
4. rencana pendistribusian bahan pakan asal tumbuhan bagi trader untuk setiap pengajuan; dan
5. pemenuhan persyaratan teknis bahan pakan asal tumbuhan. b. untuk pengeluaran, berisi kesanggupan menyampaikan:
6. pernyataan memenuhi standar mutu apabila dipersyaratkan oleh negara tujuan; dan
7. laporan realisasi pengeluaran. (2) Izin pemasukan dan pengeluaran bahan pakan asal tumbuhan diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) wajib menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam:

a. Pasal 56 ayat (1) huruf a melalui OSS paling lambat 2 (dua) bulan sejak izin pemasukan bahan pakan asal hewan diterbitkan di awal; b. Pasal 56 ayat (1) huruf b melalui OSS paling lambat 2 (dua) bulan sejak izin pengeluaran bahan pakan asal hewan diterbitkan di awal; c. Pasal 57 ayat (1) huruf a melalui OSS paling lambat 2 (dua) bulan sejak izin pemasukan bahan pakan asal tumbuhan diterbitkan di awal; d. Pasal 57 ayat (1) huruf b melalui OSS paling lambat 2 (dua) bulan sejak izin pengeluaran bahan pakan asal tumbuhan diterbitkan di awal. (2) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan evaluasi: a. paling lama 1 (satu) bulan sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, dan Pasal 57 ayat (1) huruf a; atau b. paling lama 3 (tiga) jam sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b, dan Pasal 57 ayat (1) huruf b. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinotifikasi ke sistem OSS. (4) Izin pemasukan dan pengeluaran bahan pakan asal hewan dan tumbuhan berlaku efektif setelah pemohon dinyatakan memenuhi Komitmen berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Permohonan izin pemasukan dan pengeluaran obat hewan dilakukan oleh: a. badan usaha; atau b. badan hukum. (2) Izin pemasukan dan pengeluaran obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui tahapan: a. pemohon menyampaikan permohonan izin melalui OSS; dan b. pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan perizinan pemasukan dan pengeluaran obat hewan.

(1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b: a. untuk pemasukan bahan baku obat hewan berisi kesanggupan menyampaikan:

1. keputusan izin usaha importir;

2. lembar spesifikasi permohonan;

3. invoice/proforma invoice/purchase order;

4. sertifikat analisa (Certificate of Analysis/CoA) yang terbaru dan masih berlaku;

5. surat keterangan asal/Certificate of Origin (CoO) apabila negara asal pemasukan berbeda dengan negara produsen;

6. keputusan nomor pendaftaran obat hewan untuk bahan baku yang harus didaftarkan;

7. surat persetujuan pemegang nomor pendaftaran obat hewan untuk pemasukan obat hewan yang dilakukan bukan oleh pemegang nomor pendaftaran obat hewan;

8. lembar data keselamatan bahan/Material Safety Data Sheet (MSDS);

9. sertifikat non GMO untuk bahan baku probiotik dan enzim;

10. Veterinary Health Certificate (VHC) untuk bahan baku obat hewan sediaan biologik;

11. sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) yang disahkan oleh otoritas di negara asal untuk bahan baku obat hewan yang tidak didaftarkan dan yang baru pertama kali dimasukkan; dan

12. untuk bahan baku yang mengandung kalsium: a. pernyataan dari produsen bahwa produk tidak berasal dari hewan; dan b. diagram alir (flow chart) pembuatan;

13. untuk bahan baku antibiotik: a. rencana distribusi bahan baku obat hewan; dan b. laporan pemasukan dan distribusi bahan baku antibiotik; b. untuk pemasukan produk jadi obat hewan berisi kesanggupan menyampaikan:

14. keputusan izin usaha importir;

15. lembar spesifikasi permohonan

16. invoice/proforma invoice/ purchase order;

17. sertifikat analisa (Certificate of Analysis/CoA) yang terbaru dan masih berlaku;

18. surat keterangan asal/Certificate of Origin (CoO) apabila negara asal pemasukan berbeda dengan negara produsen;

19. keputusan nomor pendaftaran obat hewan;

20. surat persetujuan pemegang nomor pendaftaran obat hewan untuk pemasukan obat hewan yang dilakukan bukan oleh pemegang nomor pendaftaran obat hewan; dan

21. Veterinary Health Certificate (VHC) untuk sediaan biologik; c. untuk peralatan kesehatan hewan yang digunakan untuk aplikasi obat hewan berisi kesanggupan menyampaikan:

22. keterangan izin usaha importir;

23. lembar spesifikasi permohonan;

24. invoice/proforma invoice/ purchase order; dan

25. brosur alat; d. untuk pengeluaran, berisi kesanggupan menyampaikan:

26. keputusan izin usaha eksportir;

27. keputusan nomor pendaftaran obat hewan;

28. invoice/proforma invoice/sales contract; dan

29. sertifikat analisa (Certificate of Analysis/CoA) yang terbaru dan masih berlaku. (2) Izin pemasukan dan pengeluaran obat hewan diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) wajib menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) melalui OSS paling lambat 30 Hari sejak izin pemasukan dan pengeluaran obat hewan diterbitkan di awal. (2) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan evaluasi: a. paling lama 1 (satu) bulan sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas Komitmen

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c; atau b. paling lama 3 (tiga) jam sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinotifikasi ke sistem OSS. (4) Izin pemasukan dan pengeluaran obat hewan berlaku efektif setelah pemohon dinyatakan memenuhi Komitmen berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Permohonan izin pemasukan dan pengeluaran hewan peliharaan dilakukan oleh: a. perseorangan; b. badan usaha; atau c. lembaga sosial. (2) Izin pemasukan dan pengeluaran hewan peliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui tahapan: a. pemohon menyampaikan permohonan izin melalui OSS; dan b. pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan perizinan pemasukan dan pengeluaran hewan peliharaan.

(1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b: a. untuk pemasukan berisi kesanggupan menyampaikan pernyataan memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan; dan b. untuk pengeluaran, berisi kesanggupan menyampaikan pernyataan memenuhi ketentuan kesehatan hewan apabila dipersyaratkan oleh negara tujuan. (2) Izin pemasukan dan pengeluaran hewan peliharaan diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) wajib menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) melalui OSS paling lambat 2 bulan sejak izin pemasukan dan pengeluaran hewan peliharaan diterbitkan di awal. (2) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan evaluasi: a. paling lama 1 (satu) bulan sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1); atau b. paling lama 3 (tiga) jam sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2). (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinotifikasi ke sistem OSS.

(4) Izin pemasukan dan pengeluaran hewan peliharaan berlaku efektif setelah pemohon dinyatakan memenuhi Komitmen berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Permohonan rekomendasi ekspor/impor beras tertentu dilakukan oleh badan usaha atau badan hukum. (2) Rekomendasi ekspor/impor beras tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui tahapan: a. pemohon menyampaikan permohonan izin melalui OSS; dan b. pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan rekomendasi ekspor/ impor beras tertentu.

(1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b, untuk ekspor berisi kesanggupan menyampaikan: a. keterangan mengenai pesanan (confirmation order) dari pembeli di luar negeri; dan b. sertifikat organik dari lembaga sertifikasi organik yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau sesuai dengan permintaan di negara tujuan (untuk beras organik). (2) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b, untuk impor:

a. beras ketan utuh, berisi kesanggupan menyampaikan rencana penyerapan substitusi impor dari petani ketan yang diketahui oleh kepala dinas daerah kabupaten/kota sentra produksi ketan; b. beras thai hom mali, berisi kesanggupan menyampaikan:

1. keterangan jaminan suplai dari eksportir dan keterangan kemurnian varietas yang diterbitkan dari instansi berwenang negara asal;
2. rencana penjualan untuk toko modern, kebutuhan hotel, restoran, katering, rumah sakit atau apotik;
3. pernyataan tidak untuk diperjualbelikan di pasar tradisional dan pasar induk; dan
4. keterangan kemurnian varietas beras thai hom mali dari negara asal; c. beras japonica dan beras basmati berisi kesanggupan menyampaikan:
5. keterangan jaminan suplai dari eksportir dan keterangan kemurnian varietas yang diterbitkan dari instansi berwenang Negara asal;
6. rencana penjualan untuk toko modern, kebutuhan hotel, restoran, katering, rumah sakit atau apotik; dan
7. pernyataan tidak untuk diperjualbelikan di pasar tradisional dan pasar induk; d. beras kukus/steam rice berisi kesanggupan menyampaikan:
8. keterangan jaminan suplai dari eksportir dan keterangan uji klinis dari istitusi berwenang Negara asal; dan
9. rencana penjualan untuk toko modern, kebutuhan hotel, restoran, katering, rumah sakit atau apotik;

e. beras hibah berisi kesanggupan menyampaikan:

1. rekomendasi dari badan/instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana atau penyelenggaraan bantuan sosial;
2. rencana pendistribusian yang diketahui oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau pejabat yang ditunjuk; dan
3. sertifikat hibah (gift certificate) dari instansi/ lembaga di negeri pemberi hibah yang telah diketahui oleh perwakilan Republik INDONESIA yang berada di Negara pemberi hibah yang bersangkutan. (3) Rekomendasi ekspor/impor beras tertentu diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) wajib menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) melalui OSS paling lambat 1 (satu) Hari sejak rekomendasi ekspor/impor beras tertentu diterbitkan di awal. (2) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melakukan evaluasi: a. paling lama 3 (tiga) jam sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1); atau b. paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinotifikasi ke sistem OSS. (4) Rekomendasi ekspor/impor beras tertentu berlaku efektif setelah pemohon dinyatakan memenuhi Komitmen berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Permohonan rekomendasi impor produk hortikultura dilakukan oleh: a. badan usaha; b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN); c. lembaga sosial; atau d. perwakilan lembaga asing/lembaga internasional. (2) Rekomendasi impor produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui tahapan: c. pemohon menyampaikan permohonan izin melalui OSS; dan d. pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan rekomendasi impor produk hortikultura.

(1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b: a. untuk badan usaha berisi kesanggupan menyampaikan:

1. pernyataan menggunakan produk impor hortikultura sesuai dengan perizinannya bagi badan usaha atau badan hukum pemilik API Produsen (API-P);
2. laporan rekapitulasi realisasi impor produk hortikultura waktu impor sebelumnya untuk yang pernah melakukan impor produk hortikultura;
3. pernyataan kesanggupan untuk pengembangan penanaman bawang putih di dalam negeri;
4. rencana penanaman bawang putih yang diketahui oleh kepala dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
5. laporan realisasi penanaman bawang putih di dalam negeri bagi yang telah merealisasikan penanaman dengan diketahui oleh kepala dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
6. sertifikat penerapan budi daya yang baik (Good Agriculture Practices/GAP) atau sertifikat setara lainnya yang diakui secara internasional dan masih berlaku sampai akhir waktu impor dilakukan;
7. registrasi bangsal penanganan pascapanen (packing house) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dari negara asal yang masih berlaku sampai akhir waktu impor dilakukan; dan
8. keterangan dari eksportir negara asal mengenai kapasitas produksi dari kebun/lahan usaha yang telah diregistrasi atau disertifikasi penerapan budi daya yang baik (Good Agriculture Practices/GAP);

b. untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berisi kesanggupan menyampaikan penugasan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara; c. untuk lembaga sosial berisi kesanggupan menyampaikan:

1. penetapan sebagai lembaga sosial dari instansi berwenang;
2. keterangan pemberian hibah dari negara asal;
3. pernyataan tidak akan memperjualbelikan produk hortikultura; dan
4. keterangan calon penerima; d. untuk perwakilan lembaga asing/lembaga internasional:
5. identitas pimpinan dan/atau wakil yang ditugaskan/dikuasakan; dan
6. pernyataan untuk kebutuhan internal dan tidak diedarkan; (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6 sampai dengan angka 8 diterjemahkan ke dalam Bahasa INDONESIA. (3) Rekomendasi impor produk hortikultura diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) wajib menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) melalui OSS paling lambat 8 (delapan) Hari sejak rekomendasi impor produk hortikultura diterbitkan di awal. (2) Direktorat Jenderal Hortikultura melakukan evaluasi paling lama 5 (lima) Hari sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinotifikasi ke sistem OSS. (4) Rekomendasi impor produk hortikultura berlaku efektif setelah pemohon dinyatakan memenuhi Komitmen berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Permohonan rekomendasi teknis impor tembakau dilakukan oleh badan usaha atau badan hukum. (2) Rekomendasi teknis impor tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui tahapan: a. pemohon menyampaikan permohonan izin melalui OSS; dan b. pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan perizinan rekomendasi teknis impor produk tembakau.

(1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b, berisi kesanggupan menyampaikan: a. bukti penyerapan tembakau petani paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah yang dimohonkan sebagai bahan baku industri tembakau; b. pernyataan mengenai rencana impor sesuai kebutuhan riil industri dan tidak akan memperdagangkan dan/atau memindahtangankan

tembakau yang diimpor kepada pihak lain untuk pemegang API-Produsen (API-P); c. bukti kemitraan dengan petani/kelompok tani tembakau; dan d. laporan rekapitulasi realisasi impor produk impor tembakau sebelumnya. (2) Rekomendasi teknis impor produk tembakau diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) wajib menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) melalui OSS paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak rekomendasi teknis impor produk tembakau diterbitkan. (2) Direktorat Jenderal Perkebunan melakukan evaluasi paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinotifikasi ke sistem OSS. (4) Rekomendasi teknis impor produk tembakau berlaku efektif setelah pemohon dinyatakan memenuhi Komitmen berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Permohonan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran produk hewan dilakukan oleh: a. perseorangan; b. badan usaha milik negara; c. badan usaha milik daerah; d. lembaga sosial; atau e. perwakilan negara asing/lembaga internasional. (2) Rekomendasi pemasukan dan pengeluaran produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. pemasukan karkas, daging, jeroan dan/atau olahannya; b. pemasukan dan pengeluaran produk pangan asal hewan; c. pemasukan dan pengeluaran produk hewan non pangan; dan d. pemasukan dan pengeluaran makanan hewan kesayangan (Pet Food).

Rekomendasi pemasukan dan pengeluaran produk hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) diberikan melalui tahapan: a. pemohon menyampaikan permohonan izin melalui OSS sesuai dengan ketentuan; dan b. pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran produk hewan.

(1) Komitmen untuk pemasukan karkas, daging, jeroan dan/atau olahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a, berisi kesanggupan menyampaikan pernyataan memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarrakat veteriner. (2) Rekomendasi teknis pemasukan karkas, daging, jeroan dan/atau olahannya diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Komitmen untuk pemasukan dan pengeluaran produk pangan asal hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf b: a. untuk pemasukan produk pangan asal hewan, berisi kesanggupan menyampaikan pernyataan memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan b. untuk pengeluaran produk pangan asal hewan, berisi kesanggupan menyampaikan pernyataan memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta persyaratan negara tujuan. (2) Rekomendasi pemasukan dan pengeluaran produk pangan asal hewan diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Komitmen untuk pemasukan dan pengeluaran produk hewan non pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c: a. untuk pemasukan produk hewan non pangan, berisi kesanggupan menyampaikan pernyataan memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan b. untuk pengeluaran produk hewan non pangan, berisi kesanggupan menyampaikan pernyataan memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta persyaratan negara tujuan. (2) Rekomendasi pemasukan dan pengeluaran produk hewan non pangan diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Komitmen untuk pemasukan dan pengeluaran makanan hewan kesayangan (pet food) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf d: a. untuk pemasukan makanan hewan kesayangan (pet food), berisi kesanggupan menyampaikan pernyataan memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan b. untuk pengeluaran makanan hewan kesayangan (pet food), berisi kesanggupan menyampaikan pernyataan memenuhi persyaratan teknis kesehatan

hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta persyaratan negara tujuan. (2) Rekomendasi pemasukan dan pengeluaran makanan hewan kesayangan (pet food) diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) wajib menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam: a. Pasal 76 ayat (1) melalui OSS paling lambat 2 (dua) bulan sejak rekomendasi pemasukan karkas, daging, jeroan dan/atau olahannya diterbitkan di awal; b. Pasal 77 ayat (1) huruf a melalui OSS paling lambat 2 (dua) bulan sejak rekomendasi pemasukan produk pangan asal hewan diterbitkan di awal; c. Pasal 77 ayat (1) huruf b melalui OSS paling lambat 2 (dua) bulan sejak rekomendasi pengeluaran produk pangan asal hewan diterbitkan di awal; d. Pasal 78 ayat (1) huruf a melalui OSS paling lambat 2 (dua) bulan sejak rekomendasi pemasukan produk hewan non pangan diterbitkan di awal; e. Pasal 78 ayat (1) huruf b melalui OSS paling lambat 2 (dua) bulan sejak rekomendasi pengeluaran produk hewan nonpangan diterbutkan di awal; f. Pasal 79 ayat (1) huruf a melalui OSS paling lambat 2 (dua) bulan sejak rekomendasi pemasukan makanan hewan kesayangan (pet food) diterbitkan di awal; dan g. Pasal 79 ayat (1) huruf b melalui OSS paling lambat 2 (dua) bulan sejak rekomendasi pengeluaran makanan hewan kesayangan (pet food) diterbitkan di awal.

(2) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan evaluasi: a. paling lama 1 (satu) bulan sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), Pasal 77 ayat (1) huruf a, Pasal 78 ayat (1) huruf a, dan Pasal 79 ayat (1) huruf a; atau b. paling lama 3 (tiga) jam sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b, Pasal 78 ayat (1) huruf b, dan Pasal 79 ayat (1) huruf b. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinotifikasi ke sistem OSS. (4) Rekomendasi pemasukan dan pengeluaran produk hewan berlaku efektif setelah pemohon dinyatakan memenuhi Komitmen berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Permohonan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran ternak ruminansia dan babi terdiri atas: a. pemasukan ternak ruminansia besar; dan b. pengeluaran ternak ruminansia kecil dan babi. (2) Permohonan rekomendasi pemasukan ternak ruminansia besar dilakukan oleh: a. badan hukum; b. badan usaha; c. kelompok peternak; atau d. koperasi peternak.

(3) Permohonan rekomendasi pengeluaran ternak ruminansia kecil dan babi dilakukan oleh: a. perseorangan; atau b. badan usaha. (4) Rekomendasi pemasukan dan pengeluaran ternak ruminansia dan babi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui tahapan: a. pemohon menyampaikan permohonan izin melalui OSS; dan b. pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan perizinan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran ternak ruminansia dan babi.

(1) Komitmen pemasukan ternak ruminansia besar berisi kesanggupan menyampaikan pernyataan memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan. (2) Rekomendasi pemasukan ternak ruminansia besar diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Komitmen pengeluaran ternak ruminansia kecil dan babi berisi kesanggupan menyampaikan pernyataan memenuhi ketentuan kesehatan hewan apabila dipersyaratkan oleh negara tujuan. (2) Rekomendasi pengeluaran ternak ruminansia kecil dan babi diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) wajib menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) melalui OSS paling lambat 2 (dua) bulan sejak rekomendasi pemasukan ternak ruminansia besar diterbitkan di awal. (2) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) wajib menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) melalui OSS paling lambat 2 (dua) bulan sejak rekomendasi pengeluaran ternak ruminansia kecil dan babi diterbitkan di awal. (3) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan evaluasi: a. paling lama 1 (satu) bulan sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1); atau b. paling lama 3 (tiga) jam sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1). (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinotifikasi ke sistem OSS. (5) Rekomendasi pemasukan dan pengeluaran ternak ruminansia dan babi berlaku efektif setelah pemohon dinyatakan memenuhi Komitmen berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) berupa: a. pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) produk dalam negeri; dan b. pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) produk luar negeri. (2) Permohonan pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dilakukan oleh: a. perseorangan; b. badan usaha; atau c. badan hukum. (3) Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) diberikan melalui tahapan sebagai berikut: a. pemohon menyampaikan permohonan izin melalui OSS; dan b. pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan perizinan pendaftaran pangan segar asal tumbuhan.

(1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) huruf b bagi pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) produk dalam negeri, berisi kesanggupan untuk menyampaikan: a. keterangan komposisi/isi produk; b. contoh kemasan;

c. hasil penilaian konten label atau desain label dan contohnya; d. hasil penilaian higiene sanitasi sarana produksi dan distribusi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dari Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP); e. Standard Operation Procedure (SOP); f. denah ruang penanganan produk; g. daftar pemasok; h. daftar distributor; i. laporan hasil uji produk dari laboratorium terakrediatasi; j. sertifikat atau surat keterangan klaim bagi produk yang mencantumkan klaim pada label; k. surat lisensi bagi produk dengan lisensi; l. surat keterangan pengemas kembali bagi produk yang dikemas kembali; dan m. perjanjian kerja/kontrak kerja bagi produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diproduksi berdasarkan kontrak (maklon). (2) Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) produk dalam negeri diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) huruf b bagi pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) produk luar negeri, berisi kesanggupan untuk menyampaikan: a. keterangan komposisi/isi produk; b. contoh kemasan; c. hasil penilaian konten label atau desain label dan contohnya; d. hasil penilaian higiene sanitasi sarana produksi dan distribusi dari Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP); e. Standard Operation Procedure (SOP); f. daftar pemasok/eksportir negara asal;

g. daftar distributor; h. sertifikat pelepasan produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dari Badan Karantina Pertanian; i. laporan hasil uji produk dari laboratorium yang terakreditasi bagi produk yang tidak diatur dalam peraturan perkarantinaan atau dipersyaratkan oleh regulasi j. sertifikat jaminan mutu dan keamanan pangan bagi pelaku usaha yang memiliki (wajib bagi pelaku yang mencantumkan klaim pada label) atau sertifikat Standar Nasional INDONESIA (SNI) bagi produk yang dikenai ketentuan Standar Nasional INDONESIA (SNI) wajib; k. surat lisensi bagi produk dengan diproduksi dengan lisensi; l. surat keterangan pengemas kembali bagi produk yang dikemas kembali; m. surat penunjukan impor (Izin Impor) bagi produk yang di diatur izin importasinya; n. Certificate Of Analysis bagi produk yang dipersyaratkan peraturan perkarantinaan; o. surat rekomendasi impor bagi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diatur importasinya; dan p. surat perjanjian kerja/kontrak kerja bagi produk PSAT yang yang diproduksi berdasarkan kontrak (maklon) atau surat sejenis bagi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang dikemas kembali atau yang diproduksi di luar negeri berdasarkan kontrak. (2) Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) produk luar negeri diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Pemohon wajib menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (1) melalui OSS paling lambat 2 (dua) bulan sejak bukti pendaftaran pangan segar asal tumbuhan diterbitkan. (2) Perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan melakukan evaluasi paling lama 1 (satu) bulan sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1). (3) Badan Ketahanan Pangan melakukan evaluasi paling lama 1 (satu) bulan sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1). (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dinotifikasi ke sistem OSS. (5) Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) berlaku efektif setelah pemohon dinyatakan memenuhi Komitmen berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

(1) Permohonan pendaftaran alat mesin pertanian dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha. (2) Pendaftaran alat mesin pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

a. pendaftaran alat mesin pertanian; dan b. sertifikasi alat mesin pertanian.

Pendaftaran alat mesin pertanian diberikan melalui tahapan: a. pemohon menyampaikan permohonan izin melalui OSS; dan b. pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan perizinan pendaftaran alat mesin pertanian.

(1) Komitmen untuk pendaftaran alat mesin pertanian oleh perseorangan berisi kesanggupan menyampaikan: a. spesifikasi teknis dan cara penggunaan alat mesin pertanian; dan b. hasil uji atau test report dari lembaga uji terakreditasi. (2) Komitmen untuk pendaftaran alat mesin pertanian oleh badan usaha berisi kesanggupan menyampaikan: a. sertifikat merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau surat pelimpahan merek dari pemilik merek; b. keterangan penunjukan keagenan tunggal dari negara asal untuk alat mesin pertanian berasal dari impor; dan c. hasil uji atau test report dari lembaga uji terakreditasi. (3) Komitmen untuk sertifikasi alat mesin pertanian, berisi kesanggupan menyampaikan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional INDONESIA (SPPT- SNI).

(4) Pendaftaran alat mesin pertanian diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2). (5) Sertifikasi alat mesin pertanian diterbitkkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3).

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) wajib menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) sampai dengan ayat (3) melalui OSS paling lambat 5 (lima) bulan sejak bukti pendaftaran alat mesin pertanian diterbitkan di awal. (2) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melakukan evaluasi paling lama 1 (satu) bulan sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinotifikasi ke sistem OSS. (4) Pendaftaran alat mesin pertanian berlaku efektif setelah pemohon dinyatakan memenuhi Komitmen berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Permohonan pendaftaran pakan ternak dilakukan oleh: a badan usaha; atau b badan hukum.

(2) Pendaftaran pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui tahapan: a. pemohon menyampaikan permohonan izin melalui OSS; dan b. pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan perizinan pendaftaran pakan ternak.

(1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf b, berisi kesanggupan menyampaikan: a. rekomendasi pendaftaran pakan dari dinas daerah provinsi; b. sertifikat mutu dan keamanan pakan; c. contoh label; d. formulir jenis bahan pakan yang digunakan dan presentase dalam formula pakan; e. formulir jenis pelengkap pakan dan imbuhan pakan yang digunakan; f. formulir jenis bahan, ukuran, dan volume kemasan; g. pernyataan yang menyatakan tidak menggunakan Meat and Bone Meal (MBM) untuk pakan ternak ruminansia; h. pernyataan yang menyatakan tidak menggunakan hormon sintetik dan/atau antibiotik imbuhan pakan/Antibiotic Growth Promotor (AGP); dan i. laporan produksi perusahaan. (2) Pendaftaran pakan ternak diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) wajib menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) melalui OSS paling lambat 2 (dua) bulan sejak pendaftaran pakan ternak diterbitkan di awal. (2) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan evaluasi paling lama 1 (satu) bulan sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinotifikasi ke sistem OSS. (4) Pendaftaran pakan ternak berlaku efektif setelah pemohon dinyatakan memenuhi Komitmen berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Permohonan pendaftaran/registrasi obat hewan dilakukan oleh: a. badan usaha; atau b. badan hukum. (2) Pendaftaran/registrasi obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui tahapan: a. pemohon menyampaikan permohonan izin melalui OSS; dan b. pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan perizinan pendaftaran/ registrasi obat hewan.

(1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf b, berisi kesanggupan menyampaikan: a. komposisi obat hewan; b. proses pembuatan sediaan obat jadi (obat hewan); c. pemeriksaan sediaan obat jadi (obat hewan); d. pemeriksaan bahan baku; e. pemeriksaan stabilitas; f. daya farmakologi obat hewan; g. publikasi tentang percobaan klinik di lapangan; h. keterangan wadah dan bungkus; i. keterangan tentang tutup wadah; j. keterangan tentang penandaan; k. contoh sediaan dan standart zat berkhasiat; dan l. keterangan lain tentang produsen dan produk. (2) Selain memenuhi kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dari dalam negeri yang mendaftarkan obat hewan untuk pertama kali, menyampaikan: a. keterangan memenuhi Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB); b. sertifikat izin usaha; dan c. foto pabrik. (3) Selain memenuhi kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, pemohon dari luar negeri yang mendaftarkan obat hewan untuk pertama kali, menyampaikan: a. Certificate of Origin; b. Certificate of Free Sale; c. Certificate of Registration; d. Certificate of GMP; e. letter of appointment; dan f. foto Pabrik.

(4) Selain memenuhi kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran ulang yang dilakukan oleh produsen dalam negeri wajib menyampaikan kesanggupan: a. sertifikat Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB); b. sertfikat izin usaha; c. keputusan Nomor Registrasi; d. sertifikat hasil uji Balai Besar Pengujiaan Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH); dan e. foto pabrik. (5) Selain memenuhi kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran ulang yang dilakukan oleh produsen luar negeri wajib menyampaikan kesanggupan: a. Certificate of Origin; b. Certificate of Free Sale; c. Certificate of Registration; d. Certificate of GMP; e. letter of appointment; f. foto Pabrik; g. keputusan Nomor Registrasi; h. keterangan tidak ada perubahan teknis dan administrasi; i. sertifikat hasil uji Balai Besar Pengujiaan Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH); dan j. untuk produk rekayasa genetik, sertifikat keamanan hayati 1 (satu) tahun). (6) Pendaftaran/registrasi obat hewan diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5).

(1) Pemohon wajib menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat

(1) sampai dengan ayat (5) melalui OSS paling lambat 17 (tujuh belas) bulan sejak pendaftaran/registrasi obat hewan diterbitkan di awal. (2) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan evaluasi paling lama 1 (satu) bulan sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinotifikasi ke sistem OSS. (4) Pendaftaran/registrasi obat hewan berlaku efektif setelah pemohon dinyatakan memenuhi Komitmen berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Permohonan pendaftaran/pelepasan varietas tanaman dilakukan oleh: a. perseorangan; b. badan usaha; c. badan hukum; atau d. instansi pemerintah. (2) Pendaftaran/pelepasan varietas tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. pendaftaran varietas hortikultura; dan b. pelepasan varietas tanaman pangan, perkebunan, dan hijauan pakan ternak. (3) Pendaftaran/pelepasan varietas tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan melalui tahapan: a. pemohon menyampaikan permohonan izin melalui OSS; dan

b. pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan perizinan pendaftaran/ pelepasan varietas tanaman.

(1) Komitmen pendaftaran varietas hortikultura, berisi kesanggupan menyampaikan: a. deskripsi varietas; b. hasil uji keunggulan varietas; c. hasil uji kebenaran varietas; d. rekomendasi Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH); e. pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan perbanyakan benih yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal; f. pernyataan kesanggupan menjamin kebenaran varietas yang diedarkan sesuai deskripsi; g. pernyataan kesanggupan memelihara arsip benih atau tanaman yang didaftarkan sebagai varietas asli (autentik); h. pernyataan kesanggupan menarik benih yang beredar apabila varietas benih tersebut tanda daftarnya dicabut; i. jaminan yang menyatakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah didaftar, benih harus diproduksi di dalam negeri (apabila varietas tersebut dapat diproduksi di dalam negeri); j. penamaan sesuai peraturan; k. foto tanaman/bagian tanaman yang menunjukkan kekhasan/keunikan; dan l. izin pemasukan benih untuk tujuan uji adaptasi (khusus varietas introduksi).

(2) Pendaftaran varietas hortikultura diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Komitmen pelepasan varietas tanaman pangan, perkebunan, dan hijauan pakan ternak, berisi kesanggupan menyampaikan: a. laporan hasil akhir pengujian; b. pernyataan bahwa benih penjenis tersedia; c. jaminan dari penyelenggara bahwa setelah pelepasan, benih F1 akan dihasilkan di dalam negeri; d. rencana pengembangan produksi untuk 5 (lima) tahun ke depan; e. deskripsi varietas; f. foto morfologi varietas; dan g. proposal mengenai keunggulan varietas yang akan dilepas. (2) Pelepasan varietas tanaman pangan, perkebunan, dan hijauan pakan ternak diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Pemohon sebagaimana dimadsud dalam Pasal 99 ayat (1) wajib menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dan Pasal 101 ayat (1) melalui OSS paling lambat 3 (tiga) Hari sejak bukti pendaftaran/pelepasan varietas tanaman diterbitkan di awal.

(2) Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Perkebunan, atau Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan evaluasi paling lama 3 (tiga) hari sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinotifikasi ke sistem OSS. (4) Pendaftaran/pelepasan varietas tanaman berlaku efektif setelah pemohon dinyatakan memenuhi Komitmen berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Permohonan perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman dilakukan oleh: a. perseorangan; b. badan usaha; atau c. badan hukum. (2) Perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT); dan b. pendaftaran varietas tanaman (lokal dan hasil pemuliaan). (3) Perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan melalui tahapan: a. pemohon menyampaikan permohonan izin melalui OSS; dan

b. pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan perizinan perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman.

(1) Komitmen Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), berisi kesanggupan menyampaikan: a. deskripsi varietas tanaman; b. asal usul varietas dan skema pemuliaan; c. gambar/foto tanaman dan/atau bagian varietas tanaman; d. penunjukan konsultan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) bagi pemohon luar negeri yang tidak memiliki perwakilan di INDONESIA; e. keterangan ahli waris untuk permohonan yang dilakukan oleh ahli waris; f. surat tugas pemulia bagi pemohon instansi/perusahaan yang mempekerjakan pemulia; g. keterangan hibah untuk varietas yang dihibahkan kepada pihak lain; h. keterangan pemesanan untuk varietas hasil pemesanan dari pihak lain; i. keterangan jual beli untuk varietas yang dijual kepada pihak lain; j. keterangan aman pangan, aman pakan, dan/atau aman lingkungan dari Komisi Keamanan Hayati (KKH) untuk varietas transgenik; k. surat permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman (Hak PVT) yang pertama untuk permohonan yang menggunakan hak prioritas; l. salinan dokumen permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman (Hak PVT) yang pertama untuk permohonan yang menggunakan hak prioritas;

m. penolakan Hak Perlindungan Varietas Tanaman (Hak PVT) untuk Hak Perlindungan Varietas Tanaman (Hak PVT) yang pernah ditolak di luar negeri; n. surat permohonan uji Baru, Unik, Seragam, Stabil (BUSS); o. pernyataan akan menyerahkan benih varietas yang akan diuji; p. bukti pembayaran biaya pemeriksaan substantif; dan q. bukti pembayaran pembelian dokumen apabila pemeriksaan substantif dilakukan dengan metode checking document. (2) Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) diproses berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Komitmen pendaftaran varietas tanaman (lokal dan hasil pemuliaan): a. untuk varietas lokal, berisi kesanggupan menyampaikan:

1. formulir pendaftaran varietas lokal yang sudah diisi dan ditandatangani oleh bupati/wali kota/gubernur atau lembaga/ institusi yang ditunjuk atau tim yang dibentuk (sesuai dengan sebaran geografis varietas lokal);
2. deskripsi varietas tanaman disertai foto berwarna; dan
3. surat penunjukan atau surat pembentukan tim oleh bupati/wali kota/gubernur (sesuai dengan sebaran geografis varietas lokal) kepada lembaga/institusi yang ditunjuk atau tim yang dibentuk, apabila pendaftaran varietas lokal

diajukan oleh lembaga/ institusi daerah atau tim; b. untuk varietas hasil pemuliaan, berisi kesanggupan menyampaikan:

1. formulir pendaftaran varietas hasil pemuliaan yang sudah diisi dan ditandatangani oleh pemilik varietas hasil pemuliaan di atas kertas bermeterai;
2. deskripsi varietas tanaman disertai foto berwarna;
3. surat penugasan kepada pemulia, bagi varietas yang akan didaftarkan oleh lembaga/institusi yang mempekerjakan pemulia;
4. surat pemesanan atau perjanjian kerja sama, bagi varietas hasil pemuliaan akan didaftarkan oleh perorangan atau lembaga/ institusi melalui pemesanan atau perjanjian kerja sama; dan
5. dokumen kepemilikan varietas, bagi varietas hasil pemuliaan yang diperoleh melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian dalam bentuk akta notaris, atau sebab lain yang dibenarkan UNDANG-UNDANG. (2) Pendaftaran varietas tanaman (lokal dan hasil pemuliaan) diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) wajib menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 melalui OSS paling lambat 3 (tiga) Hari sejak bukti permohonan perlindungan varietas tanaman diterbitkan. (2) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian melakukan evaluasi paling lama 3 (tiga) Hari

sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Permohonan perlindungan varietas tanaman yang dinyatakan memenuhi Komitmen berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengumuman permohonan Hak PVT dan pemeriksaan subtantif. (4) Hasil pemeriksaan subtantif tanaman yang memenuhi unsur Baru, Unik, Seragam, dan Stabil (BUSS), diterbitkan Sertifikat Hak Perlindungan Varietas Tanaman (Hak PVT). (5) Hasil pemeriksaan subtantif yang tidak memenuhi unsur Baru, Unik, Seragam, dan Stabil (BUSS), dilakukan penolakan permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman (Hak PVT). (6) Penerbitan Sertifikat Hak Perlindungan Varietas Tanaman (Hak PVT) atau penolakan permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman (Hak PVT) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dinotifikasi ke sistem OSS.

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) wajib menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) melalui OSS paling lambat 3 (tiga) Hari sejak bukti pendaftaran varietas tanaman diterbitkan di awal. (2) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian melakukan evaluasi paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinotifikasi ke sistem OSS. (4) Pendaftaran varietas tanaman berlaku efektif setelah pemohon dinyatakan memenuhi Komitmen berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Permohonan pendaftaran pestisida dapat dilakukan oleh: a. badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum; atau b. instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi perlindungan tanaman hanya untuk pestisida biologi. (2) Permohonan pendaftaran pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. izin percobaan; dan b. izin tetap. (3) Pendaftaran pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui tahapan: a. pemohon menyampaikan permohonan izin melalui OSS; b. pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan perizinan izin percobaan; dan c. pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan perizinan izin tetap.

(1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) huruf b, untuk izin percobaan berisi kesanggupan menyampaikan: a. keterangan hak menandatangani surat dalam rangka pendaftaran dan perizinan; b. sertifikat merek atau bukti pendaftaran merek;

c. jaminan suplai formulasi/bahan aktif/bahan teknis dari pemasok formulasi/bahan aktif/bahan teknis dan/atau akses data pendaftaran dari pemasok formulasi/bahan aktif/bahan teknis (letter of access) bagi yang tidak memproduksi sendiri dan/atau letter of authorization bagi yang memproduksi sendiri; d. izin produksi dari badan yang berwenang tentang pembuatan bahan aktif/bahan teknis (manufacturing license) yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang di negara asal; e. sertifikat analisis (Certificate Of Analysis/COA) dari laboratorium uji mutu; dan f. sertifikat komposisi formulasi (certificate of composition/coc) dari pembuat formulasi/ produsen asal. (2) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) huruf c, untuk izin tetap berisi kesanggupan menyampaikan: a. sertifikat hasil analisa uji mutu, kecuali feromon dan atraktan; b. laporan hasil uji toksisitas akut oral dan akut dermal, kecuali untuk Pestisida biologi, ZPT, feromon, dan atraktan; c. laporan hasil uji toksisitas lingkungan untuk komoditas padi sawah; d. laporan hasil uji efikasi; dan e. hasil pengujian antagonis untuk pendaftaran formulasi pestisida berbahan aktif majemuk bidang Penggunaan pengelolaan tanaman, kecuali ZPT, Pestisida biologi, feromon, atraktan dan rodentisida. (3) Pendaftaran Pestisida diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) wajib menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam: a. Pasal 109 ayat (1) melalui OSS paling lambat 1 (satu) bulan sejak bukti pendaftaran pestisida diterbitkan di awal; b. Pasal 109 ayat (2) melalui OSS paling lambat 3 (tiga) bulan sejak bukti pendaftaran pestisida diterbitkan di awal. (2) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melakukan evaluasi paling lama 1 (satu) bulan sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinotifikasi ke sistem OSS. (4) Pendaftaran pestisida berlaku efektif setelah Pelaku Usaha dinyatakan memenuhi Komitmen berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Permohonan pendaftaran pupuk dilakukan oleh perusahaan. (2) Pendaftaran pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pendaftaran: a. pupuk an organik; dan b. pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah.

(3) Pendaftaran pupuk diberikan melalui tahapan: a. pemohon menyampaikan permohonan izin melalui OSS; dan b. pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan pendaftaran pupuk.

(1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) huruf b, berisi kesanggupan menyampaikan: a. rincian konsep label; b. bukti pendaftaran merek/sertifikat merek dari instansi yang berwenang; c. laporan hasil uji efektifitas; d. rincian deskripsi pupuk; e. hasil uji mutu atau Standar Nasional INDONESIA (SNI) bagi pupuk wajib Standar Nasional INDONESIA (SNI); dan f. penunjukan pemilik formulasi di luar negeri bagi formula dari luar negeri. (2) Pendaftaran pupuk diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) wajib menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) melalui OSS paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak bukti pendaftaran pupuk diterbitkan di awal. (2) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melakukan evaluasi paling lama 5 (lima) Hari sejak

pemohon menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinotifikasi ke sistem OSS. (4) Pendaftaran pupuk berlaku efektif setelah pemohon dinyatakan memenuhi Komitmen berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Permohonan penetapan instalasi karantina tumbuhan dan hewan dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha. (2) Penetapan instalasi karantina tumbuhan dan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui tahapan: a. pemohon menyampaikan permohonan izin melalui OSS; b. pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan penetapan instalasi karantina tumbuhan; dan c. pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan penetapan instalasi karantina hewan.

(1) Komitmen penetapan instalasi karantina tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf b berisi kesanggupan menyampaikan: a. sistem manajemen mutu; b. keterangan kondisi dan situasi lingkungan yang dapat menjamin tidak terjadi penularan dan/atau penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK); c. keterangan kemampuan menampung media pembawa, pembungkus, dan alat angkut; d. keterangan ketersediaan akses jalan yang memadai dan lokasi yang strategis; e. keterangan bebas banjir dan genangan air; f. keterangan ketersediaan fasilitas pembersih; g. keterangan ketersediaan fasilitas pemusnahan/ incenerator; h. keterangan ketersediaan fasilitas peralatan dan bahan sesuai dengan peruntukannya dan tempat penyimpanan peralatan serta bahan; i. keterangan ketersediaan fasilitas air bersih, listrik, dan alat komunikasi; j. keterangan ketersediaan fasilitas pemeliharaan dan penyimpanan media pembawa; k. keterangan ketersediaan fasilitas keselamatan kerja/kesehatan (P3K); l. keterangan ketersediaan fasilitas pemadam kebakaran; m. keterangan ketersediaan ruangan yang memadai beserta fasilitas untuk petugas karantina tumbuhan dalam pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan sesuai peruntukannya;

n. keterangan ketersediaan penanggungjawab teknis; o. keterangan ketersediaan penanggungjawab penatausahaan atau pencatatan kegiatan instalasi karantina; p. keterangan ketersediaan penanggungjawab keamanan instalasi karantina; dan q. rekomendasi kepala unit pelaksana teknis karantina setempat. (2) Komitmen penetapan instalasi karantina hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf c berisi kesanggupan menyampaikan: a. data teknis sarana prasarana Instalasi Karantina Hewan (IKH) sesuai dengan jenis media pembawa; b. keterangan memiliki dokter hewan sebagai penanggungjawab instalasi karantina hewan; c. izin gangguan lingkungan (Hinder Ordonantie/HO), kecuali yang berlokasi di kawasan berikat, dan kawasan industri; d. rekomendasi lokasi dari dinas daerah kabupaten/ kota yang membidangi fungsi kesehatan hewan; e. pernyataan penguasaan lahan dan bangunan serta tidak berstatus sengketa; f. pernyataan bersedia dilakukan audit setiap saat; g. rekomendasi dari instansi berwenang yang menyatakan bahwa lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); h. dokumen pengolahan limbah, dibuktikan dengan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL); i. dokumen hasil penilaian kelayakan oleh tim penilai kelayakan yang menyatakan bahwa lahan, bangunan, peralatan, dan sarana pendukung sesuai dengan persyaratan teknis yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian mengenai Instalasi Karantina Hewan; j. denah lokasi Instalasi Karantina Hewan (IKH);

k. tata letak (layout) Instalasi Karantina Hewan (IKH); dan l. daftar personil, peralatan, dan sarana pendukung tindakan karantina. (3) Penetapan instalasi karantina tumbuhan dan hewan diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) wajib menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) dan ayat (2) melalui OSS paling lambat 1 bulan sejak penetapan instalasi karantina tumbuhan dan hewan diterbitkan di awal. (2) Badan Karantina Pertanian melakukan evaluasi paling lama 1 (satu) bulan sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinotifikasi ke sistem OSS. (4) Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan dan Hewan berlaku efektif setelah Pelaku Usaha dinyatakan memenuhi Komitmen berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Pemohon wajib membayar biaya Perizinan Berusaha berdasarkan surat perintah membayar.

(2) Penerbitan surat perintah membayar dan pembayaran biaya Perizinan Berusaha oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik. (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh pemohon sebagai bagian dari pemenuhan Komitmen. (4) Pemohon yang telah melakukan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengunggah bukti pembayaran ke dalam sistem OSS. (5) Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional berlaku efektif setelah pemohon menyelesaikan Komitmen dan melakukan pembayaran biaya Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Direktur Jenderal, Kepala Badan lingkup Kementerian Pertanian, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai kewenangan wajib melakukan pengawasan atas: a. pemenuhan komitmen; b. pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran; dan/atau c. usaha dan/atau kegiatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, Direktur Jenderal, Kepala Badan lingkup Kementerian Pertanian, gubernur, dan bupati/wali kota mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. peringatan; b. penghentian sementara kegiatan berusaha;

c. pengenaan denda administratif; dan/atau d. pencabutan Perizinan Berusaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui sistem kepada Lembaga OSS.

(1) Direktur Jenderal, Kepala Badan lingkup Kementerian Petanian, gubernur, dan bupati/wali kota dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) dapat bekerja sama dengan profesi sesuai dengan bidang pengawasan yang dilakukan. (2) Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan bidang yang diperlukan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 873), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2019

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA