Pasal 8

(1) Penetapan fungsi ruas jalan sebagai JAP dan JKP-1 dilakukan secara berkala paling singkat 5(Lima) tahun dengan keputusan menteri. a. menyusun konsep penetapan JAP dan JKP-1 berdasarkan perkembangan simpul PKN dan PKW dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b. menyampaikan konsep penetapan JAP dan JKP-1 sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan untuk mendapatkan masukan sesuai dengan kewenangannya; dan c. MENETAPKAN fungsi ruas jalan sebagai JAP dan JKP-1 setelah memperhatikan masukan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada huruf b.