Peraturan Menteri Nomor 03-permentan-ot-140-1-2012 Tahun 2012 tentang REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Impor produk hortikultura adalah serangkaian kegiatan memasukan produk hortikultura dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik INDONESIA.

1. Produk hortikultura adalah semua hasil yang berasal dari tanaman hortikultura yang masih segar atau telah diolah.
2. Rekomendasi Impor Produk Hortikultura yang selanjutnya disebut RIPH adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya kepada setiap orang yang akan melakukan impor produk hortikultura ke dalam wilayah negara Republik INDONESIA.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melakukan usaha hortikultura.
4. Usaha hortikultura adalah semua kegiatan untuk menghasilkan produk dan/atau menyelenggarakan jasa yang berkaitan dengan hortikultura.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian.
6. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disingkat PPVT-PP adalah unit kerja yang membidangi fungsi perizinan secara administratif.

Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelayanan pemberian RIPH, dan setiap orang yang akan melakukan impor produk hortikultura.

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian dalam pelayanan pemberian RIPH dan pelaksanaan impor produk hortikultura oleh setiap orang yang melakukan impor produk hortikultura dan jaminan atas produk hortikultura yang diimpor memenuhi keamanan pangan.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. persyaratan dan tata cara memperoleh RIPH; b. kewajiban pemegang RIPH; c. pengawasan; dan d. ketentuan sanksi.

(1) Impor produk hortikultura dapat dilakukan setiap orang setelah mendapat izin impor dari Menteri Perdagangan. (2) Izin impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Menteri Perdagangan setelah memperoleh RIPH dari Menteri Pertanian.

(1) Penerbitan RIPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam pelaksanaannya Menteri melimpahkan kepada Direktur Jenderal. (2) RIPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian seperti tercantum pada Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini. (3) RIPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nomor RIPH; b. nama dan alamat perusahaan; c. nomor dan tanggal surat permohonan; d. negara asal, jumlah, jenis, dan spesifikasi produk hortikultura; e. tempat pemasukan; f. masa berlaku; dan g. tujuan impor dan distribusi.

(1) Direktur Jenderal dalam memberikan RIPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus mempertimbangkan: a. produksi produk sejenis di dalam negeri; b. konsumsi dalam negeri terhadap produk hortikultura yang akan di impor; c. ketersediaan produk hortikultura sejenis di dalam negeri; d. potensi produk mendistorsi pasar; e. waktu panen produk hortikultura;

f. pemenuhan keamanan pangan; g. persyaratan kemasan dan pelabelan berbahasa INDONESIA; dan/atau h. keamanan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. (2) Ketersediaan produk hortikultura sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai analisa kebutuhan nasional.

(1) Produk hortikultura yang dapat diberikan RIPH seperti tercantum pada Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. (2) Produk hortikultura untuk pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi keamanan pangan yang diatur dengan Peraturan tersendiri.

Produk hortikultura yang pertama kali diimpor ke dalam wilayah negara Republik INDONESIA dapat dilakukan setelah Analisis Risiko Impor (Impor Risk Analysis) sesuai dengan prosedur peraturan perkarantinaan.

(1) RIPH dapat diberikan kepada setiap orang. (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sebagai Importir Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Perdagangan.

(1) Untuk mendapatkan RIPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. akte pendirian dan perubahannya; b. Kartu Tanda Penduduk (KTP); c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. keterangan domisili; e. keterangan mempunyai gudang penyimpanan sesuai dengan karakteristik produknya bagi yang dipersyaratkan;

f. Importir Terdaftar (IT) untuk importir umum dari Kementerian Perdagangan; g. Surat Pertimbangan Teknis dari Kementerian Perindustrian (bahan baku industri); h. Surat Persetujuan Pemasukan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (pangan olahan). (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. keterangan registrasi produsen; b. registrasi packing house; c. implementasi Good Agriculture Practices dan/atau keamanan pangan; d. Sertifikat skrining pestisida; e. Sanitary and Phytho Sanitary; f. waktu panen; dan g. waktu simpan di gudang.

(1) Untuk memperoleh RIPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 setiap orang mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal melalui Kepala PPVT-PP seperti tercantum pada Lampiran III sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. (2) Kepala PPVT-PP setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja telah selesai memeriksa kelengkapan dokumen, dan memberikan jawaban diterima atau ditolak.

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 apabila dari hasil pemeriksaan dokumen masih ada kekurangan dokumen persyaratan atau dokumen tidak benar. (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon oleh Kepala PPVT-PP secara tertulis disertai alasan penolakan sesuai format-1 seperti tercantum pada Lampiran IV sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini .

(1) Permohanan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 apabila dari hasil pemeriksaan dokumen telah lengkap dan benar. (2) Permohonan yang lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala PPVT-PP disampaikan kepada Direktur Jenderal. (3) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja telah selesai memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan memberikan jawaban diterima atau ditolak.

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 apabila dari hasil pemeriksaan persyaratan teknis masih ada kekurangan atau tidak benar. (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon melalui Kepala PPVT-PP oleh Direktur Jenderal secara tertulis disertai alasan penolakan sesuai format-2 seperti tercantum pada Lampiran IV sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

(1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 apabila dari hasil pemeriksaan persyaratan teknis telah lengkap dan benar. (2) Permohonan yang telah lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat meminta masukan kepada Tim untuk mendapatkan saran pertimbangan dalam menerbitkan RIPH. (3) Tim dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja telah memberikan saran pertimbangan kepada Direktur Jenderal. (4) Tim dalam memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(1) Setelah persyaratan teknis lengkap dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 maka Direktur Jenderal menerbitkan RIPH. (2) RIPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Direktur Jenderal disampaikan kepada pemohon melalui Kepala PPVT-PP. (3) RIPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam 1 (satu) kali impor.

(1) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berasal dari wakil unsur Direktorat Jenderal Hortikultura, PPVT-PP, Badan Karantina Pertanian, Badan Ketahanan Pangan, Pusat Sosial Ekonomi, dan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. (2) Susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian.

Setiap orang yang telah memperoleh RIPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus mengajukan izin impor produk hortikultura kepada Menteri Perdagangan.

(1) Setiap orang yang telah memperoleh izin impor dari Menteri Perdagangan wajib melakukan impor produk hortikultura melalui pintu masuk yang ditetapkan dalam RIPH. (2) Setiap orang yang telah melakukan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada Direktur Jenderal melalui Kepala PPVT-PP. (3) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Kepala PPVT-PP disampaikan kepada Direktur Jenderal, Direktur Jenderal Hortikultura dan Kepala Badan Karantina Pertanian.

Pengawasan impor produk hortikultura di tempat pemasukan dilakukan oleh Petugas Karantina Tumbuhan.

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan terhadap pemeriksaan dokumen impor hortikultura dan keamanan pangan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan.

(3) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran isi dokumen.

Pemeriksaan keabsahan dokumen impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), meliputi: a. kesesuaian dengan formulir yang ditetapkan; b. bentuk RIPH dan pejabat penerbit RIPH; c. jumlah yang diberikan dalam RIPH belum terpenuhi; dan d. masa berlaku izin pemasukan belum berakhir.

Pemeriksaan kebenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), meliputi: a. tempat pemasukan; b. jenis produk hortikultura yang diimpor sesuai dengan yang tercantum dalam RIPH.

Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terbukti: a. tidak dilengkapi izin impor, dilakukan tindakan penahanan, dan kepada pemilik atau kuasanya diberikan waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penahanan harus sudah dapat menyerahkan izin impor kepada petugas karantina ditempat pemasukan. b. izin impor tidak sah atau tidak benar, dilakukan tindakan penolakan; c. izin impor dan dokumen persyaratan lainnya sah dan benar, dilakukan tindakan karantina sesuai peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan.

Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, izin impor tidak dapat dipenuhi dilakukan tindakan penolakan.

Dalam hal jumlah produk hortikultura melebihi jumlah yang tercantum dalam izin impor, jumlah kelebihan dilakukan tindakan penolakan.

(1) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penolakan pemilik produk hortikultura atau kuasanya tidak segera membawa keluar produk hortikultura dari wilayah negara Republik INDONESIA, dilakukan tindakan pemusnahan. (2) Produk hortikultura yang dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemilik atau kuasanya tidak berhak untuk menuntut ganti rugi.

Setiap orang yang telah mendapat RIPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak mengajukan permohonan izin impor kepada Menteri Perdagangan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam RIPH, menjadi bahan pertimbangan untuk memperoleh RIPH berikutnya.

(1) Setiap orang setelah memperoleh izin impor produk hortikultura dari Menteri Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak melaksanakan impor dan/atau tidak memberikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan secara tertulis; b. penghentian sementara dari kegiatan peredaran; c. penarikan produk hortikultura dari peredaran; dan d. pencabutan izin pemasukan. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Menteri Pertanian kepada Menteri Perdagangan.

(1) Persyaratan mempunyai gudang penyimpanan sesuai dengan karakteristik produknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan Peraturan Menteri Pertanian ini. (2) Peraturan ini tidak berlaku untuk barang bawaan penumpang pesawat udara atau kapal laut, serta pelintas batas negara yang dimaksudkan untuk pemenuhan konsumsi sendiri dan jumlahnya tidak melebihi dari 10 (sepuluh) kilogram per orang.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertanian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2012 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN