Peraturan Menteri Nomor 02-per-m-kukm-ii-2015 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2015

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
3. Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
4. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk Instansi vertikal pusat di daerah.
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat untuk masing - masing Satuan Kerja, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian/pengawasan, evaluasi/pelaporan, serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. 9. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang- barang negara/daerah. 10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah unsur pembantu Gubernur dalam bentuk Dinas yang menyelenggarakan urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di tingkat Provinsi dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi lingkup Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pedoman pelaksanaan kegiatan dan anggaran dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2015 ini bertujuan sebagai pedoman bagi dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi/Daerah Istimewa (D.I) dalam melaksanakan kegiatan yang didekonsentrasikan.

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan kegiatan dan anggaran dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2015 ini melaksanakan agenda pembangunan Nasional dan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015 - 2019, melalui 5 (lima) fokus prioritas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, meliputi : a. peningkatan kualitas sumber daya manusia; b. peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan; c. peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran; d. penguatan kelembagaan usaha; e. peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.

Anggaran dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan 5 (lima) focus prioritas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (tiga), yaitu:

1. Memfasilitasi Dinas/SKPD yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi, Daerah Istimewa (D.I.)/Kabupaten/Kota dalam rangka : a. Koordinasi Nasional Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebanyak 1 (satu) kali. b. Koordinasi Terbatas sebanyak 2 (dua) kali. c. Koordinasi Teknis Penyusunan Perencanaan sebanyak 1 (satu) kali. d. Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dekonsentrasi sebanyak 2 (dua) kali. e. Koordinasi Regional:

1. Di Provinsi Riau meliputi: Provinsi Riau, Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kep. Bangka Belitung, Lampung, dan Jambi;
2. Di Provinsi Sulawesi Utara meliputi: Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat;
3. Di Provinsi Jawa Barat meliputi: Provinsi Jawa Barat, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali;
4. Di Provinsi Kalimantan Timur meliputi: Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. f. Memfasilitasi Staf Bagian Perencanaan dan Program pada Dinas yang Membidangi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi/D.I./Kabupaten/Kota dalam rangka :
5. Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran ketempat penyelenggaraan 2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyusun

Perencanaan Program/Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ketempat penyelenggaraan; 3) Rapat Koordinasi Penyusunan Program/Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah terkait Perdesaan dan Daerah Tertinggal ketempat penyelenggaraan. 4) Rapat Koordinasi Identifikasi Program/Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ketempat penyelenggaraan. g. Memfasilitasi koordinasi daerah di tingkat Provinsi/Daerah Istimewa (D.I), dengan peserta dari Kabupaten dan Kota sebanyak 1 (satu) kali; h. Memfasilitasi koordinasi daerah terkait perencanaan pusat dan daerah di tingkat Provinsi/Daerah Istimewa (D.I), dengan peserta dari Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali; i. i. Memfasilitasi Tim Pokja Data Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi/Daerah Istimewa (D.I) masing-masing sebanyak 2 (dua) orang dari Kabupaten dan Kota masing-masing sebanyak 1 (satu) orang; j. Memfasilitasi Tim Pokja Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program dan Kegiatan Strategis Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan k. Menengah Tahun 2015 Provinsi/Daerah Istimewa (D.I)/Kabupaten/Kota masing-masing sebanyak 1 (satu) orang; l. Memfasilitasi dinas dari Provinsi/Daerah Istimewa (D.I) ke Jakarta dalam rangka Rapat Koordinasi Pengarusutamaan Gender (PUG) sebanyak 1 (satu) kali dan melaksanakan Forum Koordinasi tingkat Provinsi/Daerah Istimewa (D.I) dengan melibatkan Kabupaten, Kota dan Gerakan Setempat sebanyak 1 (satu) kali; m. Memfasilitasi Tenaga Operator Penyusunan Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), sebanyak 2 (dua) orang; n. Memfasilitasi dinas Tim Sistem Akuntansi Instansi (SAI) ke Jakarta dalam rangka Rapat Koordinasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI), 1 (satu) orang sebanyak 2 (dua) kali; o. Memfasilitasi dinas dalam Koordinasi Data (Rakor Data) ke Jakarta dalam rangka Rapat Koordinasi Data, sebanyak 1 (satu) kali; p. o Memfasilitasi pameran Small Medium Enterprise’s Cooperatives (SMESCo) Festival yang bertempat di Jakarta Covention Center (JCC) sebanyak 1 (satu) kali; q. Memfasilitasi ruang promosi (display) di Gedung SMESCo UKM INDONESIA;

r. Memfasilitasi Pameran/Pasar Rakyat sebanyak 1 (satu) kali; s. Memfasilitasi pelaksanaan Koordinasi Data Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi/Daerah Istimewa (D.I) serta Rakor Data Online Data System (ODS) Provinsi/Daerah Istimewa (D.I), yang melibatkan Kabupaten dan Kota 2. Memfasilitasi Kegiatan Teknis Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, untuk : a. Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) Provinsi/Daerah Istimewa (D.I), Kabupaten dan Kota. b. Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Provinsi/Daerah Istimewa (D.I)/Kabupaten/Kota yang mendapatkan fasilitasi dan dukungan di Tahun Anggaran 2013 - 2014; c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam upaya mendukung penguatan pelaku Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah daerah baik di Provinsi/D.I./Kabupaten/Kota; d. Fasilitasi koordinasi bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam rangka pengembangan ekonomi kawasan ASEAN dan BIMP-EAGA yang akan dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Sulawesi Selatan. e. Satuan Tugas Pengawasan dan Pengendalian Usaha Simpan Pinjam Koperasi.

Anggaran dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tidak dapat digunakan untuk : a. perjalanan dinas luar negeri, studi banding ke luar negeri dan pameran luar negeri; b. perawatan bangunan kantor milik Pemerintah Daerah; c. kegiatan yang menimbulkan aset dan dicatat dalam neraca Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan d. lain-lain yang bersifat rutinitas kantor yang pembiayaannya harus disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Besaran alokasi anggaran dekonsentrasi melalui Program Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada masing-masing Provinsi/D.I. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

(1) Perangkat pengelola anggaran dekonsentrasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ditetapkan oleh Gubernur. (2) Pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan/penggunaan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pelaksanaan anggaran dekonsentrasi pada masing - masing Provinsi/D.I. diselenggarakan oleh SKPD yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

(1) Bendahara Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Perikatan/Komitmen (P3K) ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kemampuan dibidangnya, dan diutamakan yang mempunyai sertifikat dibidangnya. (2) Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengguna Anggaran dilakukan sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang - undangan dengan memperhatikan aspek kemampuan, kejujuran, pengabdian dan loyalitas.

Sebelum melaksanakan pencairan anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran atau Bendahara Pengguna Anggaran melakukan persiapan sebagai berikut : a. mempelajari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); b. membuat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK); c. membuat Surat Keputusan penetapan para pelaksana anggaran; d. membuat Spesimen ke Bank dan Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN); e. mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ke Kantor Pelayanan Pajak; f. menyiapkan Buku Kas Umum, untuk membukukan transaksi baik penerimaan dan pengeluaran bendahara pengguna anggaran; g. menyiapkan Buku pembantu Pengawasan pelaksanaan Mata Anggaran Kegiatan (MAK); h. menyiapkan Buku pembantu Bank; dan

i. menyiapkan Buku pembantu Pajak.

(1) Penyusunan dan penelaahan DIPA/RKA-KL Tahun Anggaran 2015 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik INDONESIA Nomor 136/PMK.02/2014, tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. (2) Revisi penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Bendahara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, hanya berlaku 1 (satu) Tahun Anggaran, dan usul revisi harus dilakukan dalam Tahun Anggaran berjalan, dengan mengemukakan alasan-alasannya.

Gubernur atau pejabat yang ditunjuk/diberi kewenangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2015.

(1) Administrasi keuangan sebagai pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi di daerah, dilakukan secara terpisah dari administrasi keuangan lainnya. (2) Penerimaan dan pengeluaran yang berkenaan dengan pelaksanaan anggaran dekonsentrasi diadministrasikan dalam anggaran dekonsentrasi. (3) Dalam hal terdapat sisa anggaran lebih dari penerimaan terhadap pengeluaran dana dekonsentrasi, maka sisa anggaran lebih tersebut disetor ke kas negara. (4) Dalam menerapkan tertib administrasi pelaksanaan anggaran dekonsentrasi perlu dilaksanakan pembinaan yang berkesinambungan.

Menteri melimpahkan kewenangan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, kepada Gubernur, dilaksanakan dalam bentuk program/kegiatan dan angggaran dekonsentrasi di Provinsi/Daerah Istimewa (D.I).

(1) Menteri melalui Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran dekonsentrasi di bidang Koperasi dan usaha Mikro, Kecil dan Menengah. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

(1) Menteri melakukan pengawasan fungsional sesuai dengan bidang kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit yang melaksanakan fungsi pengawasan. (3) Ruang lingkup pengawasan meliputi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan kegiatan lain dalam rangka mendukung peningkatan kinerja Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta ketaatan terhadap peraturan, keuangan, ekonomis, efisien dan efektif. (4) Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (5) Laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Deputi terkait di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur.

(1) Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab kepada Gubernur Provinsi/Daerah Istimewa (D.I) atas pelaksanaan dan realisasi anggaran dekonsentrasi. (2) Kuasa Pengguna Anggaran wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur Provinsi/Daerah Istimewa (D.I) mengenai realisasi anggaran baik fisik maupun keuangan kegiatan dekonsentrasi dengan menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP). (3) Gubernur Provinsi/Daerah Istimewa (D.I) atau yang ditunjuk/diberi kewenangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran wajib melaporkan secara periodik (bulanan, triwulan serta akhir tahun anggaran) pelaksanaan kegiatan - kegiatan dan realisasi anggaran dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4. (4) Dengan menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), sebagai laporan yang disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada: a. Menteri Keuangan C.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; b. Menteri Dalam Negeri C.q Direktur Jenderal Pemerintahan Umum; dan c. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, Februari 2015

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

AAGN. PUSPAYOGA Diundangkan di Jakarta Pada tanggal, 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY