Peraturan Menteri Nomor 01-per-m-kominfo-01-2012 Tahun 2012 tentang FORMULA TARIF LAYANAN POS KOMERSIAL

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.

2. Penyelenggara Pos adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan Pos.

3. Penyelenggaraan Pos adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan layanan pos.

4. Layanan Pos Komersial adalah layanan yang besaran tarif dan standar layanannya tidak ditetapkan oleh Pemerintah.

5. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan koperasi.

6. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pos.

7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pos.

(1) Jenis Layanan Pos Komersial mencakup: a. layanan komunikasi tertulis dan/atau elektronik; b. layanan paket; c. layanan logistik; d. layanan transaksi keuangan; dan e. layanan keagenan pos. (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penyelenggara Pos sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pos dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

(1) Komponen perhitungan tarif Layanan Pos Komersial, terdiri atas: a. biaya tetap (fixed cost); dan b. biaya tidak tetap (variable cost). (2) Kelompok biaya komponen perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. kelompok biaya operasi/produksi; (termasuk biaya resiko) b. kelompok biaya pemasaran; c. kelompok biaya administrasi; d. kelompok biaya umum; dan

e. biaya yang tidak bersinggungan langsung dengan proses produksi (overhead cost).

Formula tarif Layanan Pos Komersial ditetapkan dengan perhitungan berbasis biaya yang meliputi seluruh komponen biaya ditambah marjin untuk penyelenggaraan suatu Layanan Pos Komersial.

(1) Penyelenggara Pos MENETAPKAN besaran tarif Layanan Pos Komersial berdasarkan formula tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan merupakan tarif yang dipublikasikan. (2) Besaran tarif Layanan Pos Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi marjin adalah merupakan harga pokok produksi . (3) Besaran tarif Layanan Pos Komersial tidak boleh lebih rendah dari harga pokok produksi.

(1) Penyelenggara Pos wajib membuat laporan kepada Direktur Jenderal baik secara fisik maupun surat elektronik, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penetapan dan/atau perubahan tarif yang dipublikasikan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan komponen biaya yang digunakan sebagai basis perhitungan tarif sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dapat dipertanggungjawabkan oleh Penyelenggara Pos.

(1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan diterima. (2) Penyelenggara Pos wajib meninjau dan menyesuaikan tarif yang telah dipublikasikan, apabila penetapan tarif tidak sesuai dengan formula tarif, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Penyesuaian penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Penyelenggara Pos dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan dari Direktur Jenderal.

(1) Penyelenggara Pos yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran tertulis; dan b. pencabutan ijin.

(1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) butir a dikenakan 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu masing- masing 30 (tiga puluh) hari. (2) Setelah jangka waktu teguran tertulis ke-3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, dilakukan pencabutan ijin.

Penyelenggara Pos wajib menyesuaikan penetapan tarif selambat- lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 10 Januari 2012 2011 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

TIFATUL SEMBIRING

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 11 Januari 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN