Pasal 10

(1) Seksi Kelembagaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas : a. menyusun rencana program kerja Seksi Kelembagaan Masyarakat; b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis terkait lembaga kemasyarakatan desa; c. merencanakan pembinaan terkait Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, dan lainnya); d. melaksanakan bimbingan teknis lembaga kemasyarakatan; e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja seksi kelembagaan masyarakat; f. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil oleh Kepala Bidang; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

(2) Seksi Bina Kader Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas : a. menyusun rencana program kerja Seksi Bina Kader Pemberdayaan; b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis terkait bina kader pemberdayaan; c. merencanakan pembinaan dan motivasi kepada kader pemberdayaan masyarakat; d. melaksanakan bimbingan teknis kepada kader pemberdayaan masyarakat; e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja seksi Bina Kader Pemberdayaan; f. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil oleh Kepala Bidang; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat. (3) Seksi Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas : a. menyusun rencana program kerja Seksi Partisipasi Masyarakat; b. menyusun kebijakan teknis kegiatan pembinaan Partisipasi Masyarakat; c. menyusun Evaluasi Perkembangan Desa/ Kelurahan; d. menyusun rencana pelaksanaan Desa/ Kelurahan Berhasil; e. melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan desa/ kelurahan berhasil serta Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM); f. menyusun rencana kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat desa; g. melaksanakan rekapitulasi, analisa dan evaluasi data partisipasi masyarakat desa; h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Partisipasi Masyarakat; i. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil oleh Kepala Bidang; j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang. Ditetapkan di Lumajang pada tanggal 30 Desember 2020 BUPATI LUMAJANG, ttd. H. THORIQUL HAQ, M.ML. Diundangkan di Lumajang pada tanggal 30 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUMAJANG, ttd. Drs. AGUS TRIYONO, M.Si NIP. 19690507 198903 1 004 BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020 NOMOR 78 PARAF KOORDINASI JABATAN PARAF TANGGAL Sekretaris Daerah Asisten Plt. Kepala DPMD Kabag Organisasi Plt. Kabag Hukum