Pasal 3A

(1) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 3 adalah untuk rapat - rapat diluar kantor yang dilaksanakan dalam rangka : a. Musrenbang Tingkat Kota, Penyusunan dan Pembahasan KUA PPAS; b. Asistensi anggaran dan Penyusunan dan Pembahasan Laporan Keuangan dan Kinerja Tingkat Kota; c. Penyusunan Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan dan Kinerja Tingkat Kota; d. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahunan dan Akhir Masa Jabatan; e. Pembahasan Raperda APBD dan Raperda Pertanggungjawaban APBD; f. Penyusunan dan Pembahasan Konsolidasi Data Tingkat Kota yang telah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah;dan g. Rapat Evaluasi Pembangunan dan Kewilayahan.

(2) Untuk pembahasan Raperda selain pembahasan raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Pembahasan Raperda hanya dilakukan pada tahapan pembukaan dan finalisasi; b. Finalisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja; dan c. Rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya dilakukan pada jam kerja di hari kerja.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang

pada tanggal 2 Juli 2018

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang pada tanggal 2 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2018 NOMOR 60

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2017 NMOR