Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pelindungan Koperasi untuk pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui: a. restrukturisasi kredit; b. rekonstruksi usaha; c. bantuan modal; dan/atau d. bantuan bentuk lainnya. (2) Kondisi darurat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.