Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2018 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DERAH PEMERINTAH KOTA BOGOR
Pasal 1
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
Daerah adalah Kota Bogor.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bogor.
Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
Sekretaris Daerah adalah pengelola Barang Milik Daerah.
Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut
Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
5
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah selaku Pengguna Barang.
Inventarisasi/sensus adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.
Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala PD yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
Unit kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
Pengguna Barang Milik Daerah adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang.
Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang.
6
Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan Barang Milik Daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada PD.
Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah.
Penggolongan adalah kegiatan untuk MENETAPKAN secara sistematik ke dalam akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dan sub-sub rincian objek.
Kodefikasi Barang adalah pemberian kode Barang Milik Daerah sesuai dengan penggolongan masing-masing Barang Milik Daerah.
Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.
Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah.
Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
7
Pasal 2
Maksud pelaksanaan inventarisasi/sensus Barang Milik Daerah adalah guna mendapatkan data barang yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal 3
Tujuan pelaksanaan inventarisasi/sensus Barang Milik Daerah adalah:
a. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah;
b. memperoleh rincian data Barang Milik Daerah yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
c. memperoleh data barang secara lengkap, baik mengenai asal- usul, spesifikasi barang, alamat/lokasi barang, jumlah, kondisi dan tahun perolehan serta harga/nilai perolehan;
d. terlaksananya pemutakhiran dan legalisasi status penggunaan Barang Milik Daerah pada setiap PD/Unit Kerja untuk mendukung data yang reliabel sesuai dengan asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas efisiensi, asas akuntabilitas, dan asas kepastian nilai;
e. mendukung perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah.
Pasal 4
(1) Sensus Barang Milik Daerah ini dilaksanakan oleh:
a. Panitia Sensus yang terdiri dari unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, dan Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8
b. Tim Verifikasi Sensus yang terdiri dari unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Inspektorat;
c. Tim Sensus Barang Milik Daerah.
(2) Panita Sensus dan Tim Verifikasi Sensus sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Wali Kota.
(3) Tim Sensus sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan oleh Pengguna Barang.
Pasal 5
Sistematika petunjuk pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut:
a. Pendahuluan;
b. Tahapan pelaksanaan sensus;
c. Kodefikasi Barang; dan
d. Penutup.
Pasal 6
Dengan ditetapkanya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi BMD Pemerintah Kota Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9
Pasal 7
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.
Ditetapkan di Bogor pada tanggal 20 Juli 2018
WALI KOTA BOGOR, Ttd.
BIMA ARYA
Diundangkan di Bogor
pada tanggal 20 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2018 NOMOR 40 SERI E
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,
Ttd.
N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si. NIP. 19720918199911001
10