Pasal 6

(1) Kepala BPKAD melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan sanksi administratif Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Bupati. (2) Pelaksanaan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dievaluasi dan dilakukan penyesuaian berdasarkan pertimbangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).