Pasal 35

(1) Pengelolaan Ruang Kreatif dilakukan oleh unit pelaksana teknis Daerah atau dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengelolaan Ruang Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar terdapat sistem tata kelola/manajemen yang profesional dan berkelanjutan terhadap pemanfaatan infrastruktur Ekonomi Kreatif.