Pasal 4

(1) Wali Kota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.

(2) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:

a. MENETAPKAN kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;

b. MENETAPKAN penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan Barang Milik Daerah;

c. MENETAPKAN kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;

d. MENETAPKAN pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;

e. mengajukan usul pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;

f. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;

g. menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan

h. menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerjasama Penyediaan Infrastruktur.