Peraturan Badan Nomor per-04-k-bnpt-i-2017 Tahun 2017 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: a. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disebut BNPT adalah Badan setingkat Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dipimpin oleh seorang Kepala; b. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yag selanjutnya disebut Kepala BNPT mempunyai tugas memimpin Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; c. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disebut Sestama BNPT adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya serta kerjasama; d. Kepala Biro Umum selanjutnya disebut Karoum adalah pejabat yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang

melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan Barang Milik Negara, pengelolaan kepegawaian dan organisasi ketatalaksanaan, keuangan dan pelaksanaan tata usaha pimpinan, keprotokolan, serta pengamanan; e. Pegawai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tentara Nasional INDONESIA (TNI) dan Polisi Republik INDONESIA (Polri) yang dipekerjakan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; f. Tim Penilai Akhir selanjutnya disebut TPA adalah tim yang mempunyai tugas melakukan penilaian atas hasil pertimbangan Komisi Kepegawaian Negara mengenai pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural pimpinan tinggi madya yang penetapannya dilakukan oleh atau dengan persetujuan PRESIDEN; g. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab seorang pegawai dalam rangka susunan suatu organisasi. jabatan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional; h. Pangkat adalah tingkat keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam hierarki kepegawaian yang didasarkan atas kualifikasi yang dimiliki seorang Pegawai; i. Pendidikan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang terencana dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap pegawai melalui lembaga pendidikan; j. Karier adalah perkembangan dan kemajuan yang terbuka bagi pegawai dalam kesempatan untuk mendapatkan jabatan/kedudukan tertentu, kenaikan pangkat, kesempatan mengikuti pendidikan serta pemindahan dan giliran penugasan; k. Pembinaan karier adalah bagian dari pembinaan pegawai berupa pemberian kesempatan yang adil untuk menduduki jabatan, memperoleh pendidikan atau

memperkaya pengalaman untuk mewujudkan tercapainya pemenuhan norma-norma jabatan, kepangkatan dan pendidikan yang tepat bagi pegawai yang bersangkutan maupun bagi organisasi; l. Badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan yang selanjutnya disingkat Baperjakat adalah suatu badan/susunan kepanitiaan yang dibentuk dalam rangka membantu pimpinan untuk menyelenggarakan pembinaan karier pegawai khususnya bidang jabatan dan kepangkatan pegawai;dan m. Sidang Baperjakat adalah pertemuan anggota Baperjakat untuk memperoleh kesepakatan dalam pembinaan karier bagi pegawai.

Peraturan Kepala ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pembinaan karier pegawai di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dapat mencapai tingkat objektivitas yang optimal, dengan tujuan untuk digunakan sebagai pedoman dalam pembinaan karier pegawai.

Baperjakat di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BNPT.

Baperjakat di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mempunyai tugas pokok: a. memberikan pertimbangan kepada pembina kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;

b. memberikan pertimbangan kepangkatan bagi pegawai yang telah diangkat ke dalam jabatan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; c. mengadakan sidang paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Ketua Baperjakat; d. memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural dan fungsional; dan e. memberikan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun Pegawai sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Baperjakat di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memberikan pertimbangan kepada pembina kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan setingkat jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Baperjakat di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menyelenggarakan fungsi: a. merumuskan kebijakan umum, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang jabatan dan kepangkatan; dan b. mengembangkan karier pegawai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, namun apabila belum ada pegawai yang memenuhi kriteria jabatan dapat mengusulkan pegawai dari Kementerian/Lembaga lain.

(1) Keanggotaan Baperjakat di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bidang jabatan terdiri atas: a. Penanggung jawab; b. Ketua; c. Sekretaris; dan d. Anggota. (2) Susunan keanggotaan Baperjakat di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bidang jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama terdiri atas: a. Kepala BNPT sebagai penanggung jawab; b. Sestama BNPT sebagai Ketua merangkap anggota tetap; c. Kepala Biro Umum, Sekretariat Utama sebagai Sekretaris merangkap anggota tetap; d. Anggota terdiri atas:

1. Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi;
2. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan;
3. Deputi Bidang Kerjasama Internasional;
4. Inspektur;
5. Kepala Biro Perencanaan Hukum dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Utama; dan
6. Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi Biro Umum, Sekretariat Utama.

(1) Tata cara pengusulan pejabat struktural dan pejabat Fungsional di lingkungan Badan Nasional

Penanggulangan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan sebagai berikut: a. sestama BNPT mengusulkan 3 (tiga) orang calon pejabat struktural pimpinan tinggi madya dan/atau pejabat setingkat jabatan pimpinan tinggi madya dan pejabat struktural pimpinan tinggi pratama di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme kepada Kepala BNPT; dan b. pejabat struktural pimpinan tinggi madya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme setelah mendapat persetujuan Kepala, dibuatkan surat usulan kepada PRESIDEN. (2) Deputi mengusulkan kepada Sestama BNPT dengan tembusan Karoum BNPT untuk calon pejabat struktural, dengan masing-masing pengusulan sebagai berikut: a. calon pejabat struktural pimpinan tinggi pratama paling sedikit 3 (tiga) orang; b. calon pejabat struktural administrator; dan c. calon pejabat pengawas yang telah disetujui sidang Baperjakat tingkat unit kerja, diusulkan penetapan pengangkatannya kepada Sestama BNPT untuk mendapatkan keputusan melalui sidang Baperjakat. (3) Sestama mengajukan usul kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang penggantian pejabat struktural pimpinan tinggi pratama ke bawah beserta rangkaiannya di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam rangka pengembangan dan pembinaan karier pegawai (Tour of Duty dan Tour of Area); dan (2) Eselon jabatan struktural Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bagi TNI dan Polri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini. (3) Eselon jabatan struktural Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bagi ASN sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Sestama atas nama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengusulkan kenaikan pangkat TNI dan Polri yang dipekerjakan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme kepada Panglima TNI dan Kapolri.

(1) Tata cara pengusulan kenaikan pangkat ASN golongan IV/a ke atas di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dilaksanakan sebagai berikut: a. pejabat pimpinan tinggi madya dari tiap unit kerja di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengusulkan kenaikan pangkat untuk ke golongan IV/c ke atas kepada Kepala BNPT dan untuk ke golongan IV/a sampai dengan golongan IV/b kepada Sestama BNPT; dan b. sestama BNPT menyelenggarakan sidang Baperjakat bidang kepangkatan ASN berdasarkan usulan dari seluruh unit kerja di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme selanjutnya berdasarkan hasil keputusan sidang mengajukan usul kenaikan pangkat kepada PRESIDEN untuk ke golongan IV/c ke atas dan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk ke golongan IV/a sampai dengan golongan IV/b. (2) Tata cara pengusulan kenaikan pangkat ASN golongan III/d ke bawah di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dilaksanakan sebagai berikut: a. pejabat pimpinan tinggi madya dari tiap unit kerja di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengusulkan kenaikan pangkat kepada Sestama BNPT untuk ke golongan III/a sampai dengan ke golongan III/d; dan

b. sestama BNPT menyelenggarakan sidang Baperjakat bidang kepangkatan ASN berdasarkan usulan dari seluruh unit kerja di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, selanjutnya berdasarkan hasil keputusan sidang mengajukan usul kenaikan pangkat kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Setiap pegawai yang diusulkan kenaikan pangkat harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut: a. Kenaikan Pangkat TNI dan Polri:

1. memiliki konduite dan prestasi kerja baik;

2. telah menduduki jabatan penuh dalam golongan jabatan sesuai dengan pangkat yang diusulkan berdasarkan keputusan dari pejabat yang berwenang;dan

3. personel TNI dan Polri yang memiliki masa jabatan paling singkat 6 (enam) bulan terhitung mulai dikeluarkannya surat perintah pelaksanaan penempatan dalam jabatan dan memiliki masa dinas Perwira dan masa dinas dalam pangkat sesuai ketentuan dari Panglima TNI dan Kapolri. b. Kenaikan Pangkat Reguler ASN:

4. tidak menduduki jabatan struktural/fungsional;

5. telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

6. belum melampaui pangkat atasan langsung ASN yang bersangkutan;

7. lulus ujian dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

8. belum melampaui pangkat tertinggi berdasarkan ijazah yang dimiliki PNS yang bersangkutan. c. Kenaikan Pangkat Pilihan ASN:

9. menduduki jabatan struktural/fungsional;

10. memperoleh surat tanda tamat belajar/ijazah atau diploma;

11. paling sedikit telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;

12. setiap unsur prestasi kerja bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

13. lulus ujian penyesuaian ijazah bagi yang pindah golongan; dan

14. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu.

Setiap calon yang diusulkan untuk menduduki jabatan struktural di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut: a. berstatus sebagai ASN, TNI dan Polri; b. paling rendah menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan; c. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan; d. semua unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; e. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; f. sehat jasmani dan rohani; dan g. paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural yang pernah dan/atau masih didudukinya kecuali pengangkatan dalam jabatan struktural yang menjadi wewenang PRESIDEN.

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Baperjakat di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dibebankan pada anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Bogor pada tanggal 26 Januari 2017

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUHARDI ALIUS

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA