Pasal 13

(1) Pelaksana teknis Peraturan Bersama ini dilaksanakan oleh: a. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri; b. Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Republik INDONESIA; c. Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Republik INDONESIA; d. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Republik INDONESIA; e. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA; f. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik INDONESIA; dan g. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik INDONESIA. (2) Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini akan diatur lebih lanjut masing-masing oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, www.djpp.kemenkumham.go.id

Deputi Pemberantasan BNN dan Deputi Rehabilitasi BNN, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan, dan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial.