Peraturan Badan Nomor 99 Tahun 2021 tentang STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SUBSPESIALIS DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI

Konsil Kedokteran INDONESIA mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Dermatologi Dan Venereologi.

(1) Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Dermatologi dan Venereologi disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran. (2) Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Dermatologi dan Venereologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. Standar Kompetensi Dokter Subspesialis Dermatologi dan Venereologi; b. Standar Isi; c. Standar Proses Pencapaian Kompetensi Berdasarkan Tahap Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Dermatologi dan Venereologi; d. Standar Rumah Sakit Pendidikan; e. Standar Wahana Pendidikan Kedokteran; f. Standar Dosen; g. Standar Tenaga Kependidikan; h. Standar Penerimaan Calon Mahasiswa; i. Standar Sarana dan Prasarana; j. Standar Pengelolaan; k. Standar Pembiayaan; l. Standar Penilaian Program Pendidikan Dokter Subspesialis Dermatologi dan Venereologi; m. Standar Penelitian Dokter Subspesialis Dermatologi dan Venereologi; n. Standar Pengabdian kepada Masyarakat;

o. Standar Kontrak Kerja Sama Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran dengan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kedokteran; p. Standar Pemantauan dan Pelaporan Pencapaian Program Pendidikan Dokter Subspesialis Dermatologi dan Venereologi; dan q. Standar Pola Pemberian Insentif untuk Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Subspesialis Dermatologi dan Venereologi. (3) Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Dermatologi dan Venereologi yang disahkan oleh Konsil Kedokteran INDONESIA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Konsil Kedokteran INDONESIA ini.

(1) Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi dokter subspesialis dermatologi dan venereologi harus menerapkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Dermatologi dan Venereologi, termasuk dalam mengembangkan kurikulum. (2) Perguruan tinggi yang akan mengembangkan kurikulum pendidikan profesi dokter subspesialis kedokteran dermatologi dan venereologi harus mengacu pada Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Dermatologi dan Venereologi untuk menjamin mutu program pendidikan profesi dokter subspesialis kedokteran dermatologi dan venereologi.

Perguruan tinggi harus memenuhi Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Dermatologi dan Venereologi sebagai kriteria minimal pada penyelenggaraan pendidikan profesi dokter subspesialis dermatologi dan venereologi.

(1) Konsil Kedokteran INDONESIA melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Dermatologi dan Venereologi pada penyelenggaraan pendidikan profesi dokter subspesialis dermatologi dan venereologi. (2) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsil Kedokteran INDONESIA memberikan rekomendasi kepada perguruan tinggi untuk mengembangkan sistem penjaminan mutu internal sebagai proses penjaminan mutu pendidikan profesi dokter subspesialis dermatologi dan venereologi. (3) Pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Dermatologi dan Venereologi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dokter yang telah mengikuti pendidikan profesi dokter subspesialis dermatologi dan venereologi di institusi pendidikan terakreditasi, tetap dapat dinilai capaian pembelajarannya sesuai dengan Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Dermatologi dan Venereologi melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perguruan tinggi yang telah menyelenggarakan pendidikan dokter subspesialis dermatologi dan venereologi harus menyesuaikan standar pendidikannya dengan Standar Pendidikan Profesi Dokter Subpsesialis Dermatologi dan Venereologi paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Konsil Kedokteran INDONESIA ini mulai diundangkan.

Peraturan Konsil Kedokteran INDONESIA ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Konsil Kedokteran INDONESIA ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 April 2021

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PUTU MODA ARSANA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2021

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA