Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik INDONESIA.

2. Penanam Modal adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

3. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal yang dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN.

6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang selanjutnya disebut PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

7. PTSP Pusat di BKPM adalah pelayanan terkait penanaman modal yang diselenggarakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu di BKPM, yang penyelenggaraannya dilakukan dengan: a. pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian kepada Kepala BKPM; dan b. penugasan Pejabat Lembaga Pemerintahan Non Kementerian atau pegawai Badan Usaha Milik Negara.

8. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.

9. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Instansi Pemerintah.

10. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah yang memiliki

kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dengan Pemerintah Daerah.

(1) Setiap pemberian layanan publik pada PTSP Pusat di BKPM dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak dengan status valid. (2) Layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa layanan Perizinan dan Nonperizinan. (3) Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jaringan pada: a. SPIPISE; atau b. aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

(1) Dalam hal pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) tidak dapat dilakukan, Konfirmasi Status Wajib Pajak dapat dilakukan secara manual oleh Wajib Pajak untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak dengan status valid. (2) Keterangan Status Wajib Pajak dengan status valid dapat diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang mewakili Kantor Pelayanan Pajak.

(1) Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang memuat status valid digunakan sebagai persyaratan sebelum pemberian Perizinan dan Nonperizinan pada PTSP Pusat di BKPM. (2) Dalam hal pemohon Perizinan dan Nonperizinan memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid, permohonan Perizinan dan

Nonperizinan pada PTSP Pusat di BKPM yang diajukan tidak dapat diproses lebih lanjut. (3) Permohonan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali setelah pemohon Perizinan dan Nonperizinan memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan.

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2017

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA