Pasal 21

(1) Bawaslu dalam melakukan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara memastikan: a. sampul yang berisi dokumen hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi masih tersegel; b. KPU meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas formulir model DC dan DC-1 di tingkat KPU Provinsi; c. KPU meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas rincian perolehan suara partai politik dan perolehan suara sah calon anggota DPR dan DPD, dan suara tidak sah; d. KPU melakukan rekapitulasi secara berurutan dimulai dari:

1. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan suara calon anggota DPR dan DPD setiap Provinsi; dan
2. Provinsi pertama sampai dengan Provinsi terakhir. e. KPU mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir model DD dan DD1 DPR dan DPD ditandatangani oleh semua anggota KPU dan saksi yang hadir; f. KPU menyerahkan formulir model DD dan DD1 ke saksi dan Bawaslu; g. KPU MENETAPKAN hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara partai politik serta perolehan suara calon anggota DPR dan DPD; h. KPU MENETAPKAN secara nasional hasil Pemilu anggota DPR, DPD serta DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan i. KPU mengumumkan hasil Pemilu ditempat yang mudah diakses oleh masyarakat dan/atau laman resmi KPU. (2) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian prosedur rekapitulasi dan/atau selisih penghitungan perolehan suara dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Bawaslu dapat mengajukan keberatan guna dilakukan perbaikan.