Pasal 2
BAB 1 — KETENTUAN UMUM
Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana adalah satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana.
Pos Komando Penanganan Darurat Bencana yang selanjutnya disingkat Posko PDB adalah institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi penanganan darurat bencana yang merupakan posko utama di dalam sistem komando penanganan darurat bencana, untuk mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
BAB II KEGIATAN PEMULIHAN DENGAN SEGERA
Pasal 2
(1) Kegiatan Pemulihan Dengan Segera meliputi: a. pembersihan lokasi terdampak bencana; dan b. perbaikan darurat sarana dan prasarana vital.
(2) Pembersihan lokasi terdampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyelenggaraan pembersihan dan/atau menyingkirkan bahan/barang akibat kejadian bencana yang mencakup:
a. puing-puing; b. sampah; c. lumpur; d. abu vulkanik; e. bahan/barang yang rusak; f. limbah bahan berbahaya dan beracun; dan/atau g. bahan/barang akibat kejadian bencana lainnya yang mengganggu kehidupan masyarakat.
(3) Perbaikan darurat sarana dan prasarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
a. jaringan air bersih/minum; b. jaringan listrik dan lampu penerangan; c. jaringan telekomunikasi; d. jaringan irigasi; e. jaringan jalan dan jembatan; f. jaringan transportasi; g. sarana pengisian bahan bakar umum; dan h. fasilitas pelayanan umum dan pemerintahan.
(4) Jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi pelabuhan, bandara, terminal, dan stasiun. (5) Fasilitas pelayanan umum dimaksud pada ayat (3) huruf h mencakup fasilitas layanan kesehatan, fasilitas layanan pendidikan, tempat ibadah, dan pasar.
Bagian Kesatu Umum
