Pasal 1

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana, yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut Petunjuk Teknis atau Juknis, merupakan acuan bagi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pihak lain yang terkait dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.