Pasal 59

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaporan yang berlaku bagi BPR dan BPR Syariah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai:

1. BPR dan BPR Syariah;

2. penerapan tata kelola bagi BPR dan BPR Syariah;

3. penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat;

4. penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah;

5. penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah;

6. rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah;

7. kualitas aset bagi BPR;

8. kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bagi bank pembiayaan rakyat syariah;

9. batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat dan batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah;

10. penyelenggaraan produk bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah;

11. penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;

12. penetapan status dan tindak lanjut pengawasan BPR dan BPR Syariah;

13. perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah;

14. standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah;

15. layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif;

16. penerapan strategi anti fraud bagi lembaga jasa keuangan;

17. pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan;

18. penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan;

19. penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan;

20. penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik;

21. integritas pelaporan keuangan bank; dan

22. pelaporan lain yang berlaku bagi BPR dan BPR Syariah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.