Pasal 25

(1) Kewenangan pengesahan revisi DIPA dapat ditetapkan oleh DJPB dan/atau Kepala Kanwil DJPB meliputi: a. kesalahan administrasi; b. perubahan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); c. alokasi anggaran antar output atau penambahan/pengurangan output dalam satu kegiatan/program/jenis belanja; d. volume keluaran pada output dengan memperhatikan kesesuaian sasaran kegiatan dan/atau sasaran program tanpa mengubah alokasi dana pada kegiatan/program/jenis belanja; e. realokasi anggaran antar akun dalam satu kegiatan/program/jenis belanja dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi:

1. gaji dan berbagai tunjangan yang melekat pada gaji;
2. belanja untuk langganan listrik, telepon, gas, dan air;
3. pembayaran untuk berbagai tunggakan;
4. alokasi untuk dana pendamping PHLN; dan
5. belanja barang untuk pengadaan bahan makanan; f. pencairan dana yang dibubuhi tanda bintang; dan g. realokasi anggaran antar Satker yang tidak mengubah pagu kegiatan/program/jenis belanja dalam satu DIPA pada provinsi yang sama. (2)Kewenangan revisi DIPA yang diputuskan pengesahannya setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan prinsip dari DJA melalui DJPB, menyangkut perubahan: a. Pagu masing-masing program; b. Pagu masing-masing kegiatan; c. Pagu masing-masing jenis belanja; d. Pagu masing-masing unit organisasi;dan e. Kegiatan dan Program.