Pasal 18

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan ayat

(2), dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. larangan untuk menyelenggarakan program tertentu; dan/atau c. penurunan tingkat kesehatan. (2) Dana Pensiun yang terlambat menyampaikan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan/atau Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari. (3) Dana Pensiun dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan/atau Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sejak batas waktu penyampaian Dana Pensiun belum menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau Laporan Tahunan, dan dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). (4) Dana Pensiun dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per Laporan Bulanan jika berdasarkan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terdapat kesalahan informasi yang disampaikan dalam Laporan Bulanan. (5) Dana Pensiun yang telah dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif tetap diwajibkan menyampaikan Laporan Berkala dan/atau koreksi Laporan Bulanan. (6) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya. (7) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.