Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERBAN Peraturan Badan Nomor 21 Tahun 2010 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN ORGANISASI...

Pasal 40

BAB 2 — STRUKTUR ORGANISASI MABES POLRI

Susunan organisasi Bareskrim Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c sebagai berikut: a. Biro Perencanaan dan Administrasi (Rorenmin), terdiri dari:

  1. Bagren, meliputi: a) Subbagprogar; b) Subbagdalgar; dan c) Urmin.
  2. Bagbinfung, meliputi: a) Subbaglatfung; b) Subbagbinsismet; dan c) Urmin.
  3. Bagsumda, meliputi: a) Subbagpers; dan b) Subbagsarpras; dan c) Urmin.
  4. Bagian Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Bagtahti), meliputi: a) Subbagian Perawatan Tahanan (Subbagwattah); b) Subbagian Barang Bukti (Subbagbarbuk); dan c) Urmin.
  5. Urtu. b. Biro Pembinaan Operasiopsnal (Robinopsnal), terdiri dari:
  6. Bagian Perencanaan Operasional (Bagrenopsnal), meliputi:

a) Subbagian Perencanaan Administrasi Operasi (Subbagrenminops); b) Subbagian Pelatihan Operasi (Subbaglatops); dan c) Urmin. 2. Bagian Kerja Sama (Bagkerma), meliputi: a) Subbagian Luar Negeri (Subbaglugri); b) Subbagian Dalam Negeri (Subbagdagri); dan c) Urmin. 3. Bagian Analisis dan Evaluasi (Baganev), meliputi: a) Subbagian Pengkajian Data (Subbagjianta); b) Subbagian Pengendalian Perkara (Subbagdalkara); dan c) Urmin. 4. Bagian Reserse Mobil (Bagresmob), meliputi: a) Unit I; b) Unit II; c) Unit III; dan d) Urmin. 5. Bagian Monitoring (Bagmon), meliputi: a) Subbagian Pengendalian Sistem Prosedur (Subbagdalsisdur); b) Subbagian Pengamanan Produk (Subbagpamduk), yang dibantu oleh Tim Monitor; c) Subbagian Pemeliharaan dan Pengembangan (Subbagharbang); dan d) Urmin. 6. Urtu. c. Biro Pengawas Penyidikan (Rowassidik), terdiri dari:

  1. Bagian Administrasi Penyidikan (Bagmindik), meliputi: a) Subbagian Pengawasan Administrasi (Subbagwasmin); b) Subbagian Pengawasan Materi dan Berkas (Subbagwasmatkas); dan c) Urmin.

  2. Bagian Supervisi dan Pelaporan (Bagvisilap), meliputi: a) Subbagian Supervisi (Subbagvisi); b) Subbagian Pelaporan (Subbaglap); dan c) Urmin.

  3. Urtu. d. Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Rokorwas PPNS), terdiri dari:

  4. Bagian Pengawasan Penyidikan (Bagwassidik), meliputi: a) Subbagian Penelitian Perkara (Subbaglitkara); b) Subbagian Administrasi Penyidikan (Subbagminsidik); dan c) Urmin.

  5. Bagian Bantuan Operasi (Bagbanops), meliputi: a) Subbagian Pembinaan Sistem (Subbagbinsis); b) Subbagian Bantuan Taktis (Subbagbantis); dan c) Urmin.

  6. Bagian Pembinaan PPNS (Bagbin PPNS), meliputi: a) Subbagian Pembinaan Kemampuan (Subbagbinpuan); b) Subbagian Pembinaan Pendidikan dan Latihan (Subbagbindiklat); dan c) Urmin.

  7. Bagian Administrasi Personel PPNS (Bagminpers PPNS), meliputi: a) Subbagian Administrasi (Subbagmin); b) Subbagian Personel (Subbagpers); dan c) Urmin.

  8. Urtu. e. Urkeu; f. Taud; g. Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pus IKNAS), terdiri dari:

  9. Sekretariat (Set), meliputi: a) Subbagren; b) Subbagsumda; c) Subbagbinfung; dan d) Urtu.

  10. Urkeu;

  11. Bidang Pengembangan Sistem (Bidbangsis), meliputi: a) Subbidang Aplikasi (Subbidaplik); b) Subbidang Jaringan (Subbidjaring); dan c) Urmin.

  12. Bidang Pelayanan Informasi Kriminal (Bidyaninfokrim), meliputi: a) Subbidang Pengawasan Data dan Statistik (Subbidwasdastik); b) Subbidang Pelayanan Informasi (Subbidyaninfo); dan c) Urmin.

  13. Bidang Kerja Sama (Bidkerma), meliputi: a) Subbidang Antar Instansi, Kementerian, dan Komisi (Subbid tarinskemkom); b) Subbidang Antar Negara (Subbidtarneg); dan c) Urmin.

  14. Bidang Pusat Data dan Analisis Kejahatan Transnasional (Bid PDAKT), meliputi: a) Tim Analis; dan b) Urmin. h. Pusat Indonesian Automatic Finger Indentification System (Pus INAFIS), terdiri dari:

  15. Set meliputi: a) Subbagren; b) Subbagsumda; c) Subbagbinfung; dan d) Urtu.

  16. Bagian Sistem Informasi (Bagsisinfo), meliputi: a) Subbagian Informasi Sidik Jari (Subbaginfosiri); b) Subbagian Sistem Komunikasi (Subbagsiskom); dan c) Urmin.

  17. Urkeu;

  18. Bidang Daktiloskopi Umum (Biddaktium), meliputi: a) Subbidang Pemrosesan Sidik Jari (Subbidprosiri); b) Subbidang Pendokumentasian Sidik Jari (Subbiddoksiri); dan c) Urmin.

  19. Bidang Daktiloskopi Kriminal (Biddaktikrim), meliputi: a) Subbidang Pendokumentasian Identifikasi Kriminal (Subbid dokidentkrim); b) Subbidang Pemeriksaan Sidik Jari (Subbidriksasiri); c) Subbidang Pengolahan TKP (Subbidolah TKP); dan d) Urmin.

  20. Bidang Fotografi Kepolisian (Bidtopol), meliputi: a) Subbidang Audio Visual (Subbidavis); b) Subbidang Identifikasi Wajah (Subbiddenjah); dan c) Urmin. i. Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor), terdiri dari:

  21. Set meliputi: a) Subbagren; b) Subbagsumda; c) Subbagbinfung; dan d) Urtu.

  22. Bagian Manajemen Mutu (Bagjemenmut), meliputi: a) Subbagian Instalasi (Subbaginstal); b) Subbagian Pengembangan Metoda (Subbagbangmet); c) Subbagian Standar Mutu (Subbagstanmut); dan d) Urmin.

  23. Urkeu;

  24. Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik (Biddokupalfor), meliputi: a) Subbidang Dokumen Palsu (Subbiddokpal); b) Subbidang Uang Palsu (Subbidupal); c) Subbidang Produksi Cetak (Subbidprodcet); dan d) Urmin.

  25. Bidang Balistik Metalurgi Forensik (Bidbalmetfor), meliputi: a) Subbidang Senjata Api (Subbidsenpi); b) Subbidang Bahan Peledak (Subbidhandak); c) Subbidang Metalurgi Analisis (Subbidmetal); dan d) Urmin.

  26. Bidang Fisika Komputer Forensik (Bidfiskomfor), meliputi: a) Subbidang Deteksi Khusus (Subbiddeteksus); b) Subbidang Kecelakaan Kebakaran (Subbidlakabakar); c) Subbidang Komputer Forensik (Subbidkomfor); dan d) Urmin.

  27. Bidang Kimia Biologi Forensik (Bidkimbiofor), meliputi: a) Subbidang Kimia (Subbidkim); b) Subbidang Biologi Serologi (Subbidbioser); c) Subbidang Toksikologi Lingkungan (Subbidtokling); dan d) Urmin.

  28. Bidang Narkoba Forensik (Bidnarkobafor), meliputi: a) Subbidang Narkotik (Subbidnarko); b) Subbidang Psikotropika (Subbidpsiko); c) Subbidang Obat-obatan Berbahaya (Subbidbaya); dan d) Urmin.

  29. Laboratorium Forensik Cabang (Labforcab). j. Dit Tindak Pidana Umum (Dittipidum), meliputi:

  30. Subbagops;

  31. Subbagrenmin;

  32. Subdirektorat I;

  33. Subdirektorat II;

  34. Subdirektorat III;

  35. Subdirektorat IV;

  36. Subdirektorat V; dan

  37. Urtu.

k. Dit Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus), meliputi:

  1. Subbagops;
  2. Subbagrenmin;
  3. Subdirektorat I;
  4. Subdirektorat II;
  5. Subdirektorat III;
  6. Subdirektorat IV;
  7. Subdirektorat V;
  8. Subdirektorat VI; dan
  9. Urtu. l. Dit Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor), meliputi:
  10. Subbagops;
  11. Subbagrenmin;
  12. Subdirektorat I;
  13. Subdirektorat II;
  14. Subdirektorat III;
  15. Subdirektorat IV;
  16. Subdirektorat V; dan
  17. Urtu. m. Dit Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba), meliputi:
  18. Subbagops;
  19. Subbagrenmin;
  20. Subdirektorat I;
  21. Subdirektorat II;
  22. Subdirektorat III;
  23. Subdirektorat IV;
  24. Subdirektorat V; dan
  25. Urtu.

n. Dit Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter), meliputi:

  1. Subbagops;
  2. Subbagrenmin;
  3. Subdirektorat I;
  4. Subdirektorat II;
  5. Subdirektorat III;
  6. Subdirektorat IV;
  7. Subdirektorat V; dan
  8. Urtu.
← Pasal 39 Lihat Peraturan Lengkap Pasal 41 →