Pasal 19

Susunan organisasi Divkum Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g sebagai berikut: a. Bagrenmin terdiri dari:

1. Subbagren;
2. Subbagsumda;
3. Subbagbinfung; dan
4. Taud. b. Urkeu; c. Biro Penyusunan dan Penyuluhan Hukum (Rosunluhkum), terdiri dari:
5. Bagian Penyusunan Hukum (Bagsunkum), meliputi: a) Subbagian Penyusunan UNDANG-UNDANG (Subbagsun UU); b) Subbagian Penyusunan PERATURAN PEMERINTAH (Subbagsun PP); c) Subbagian Penyusunan Peraturan Kapolri (Subbagsun Perkap); dan d) Urmin.
6. Bagian Kerja Sama Antar Lembaga (Bagkermalem), meliputi: a) Subbagian Kerja Sama Antar Lembaga Negara (Subbag kermalemneg); b) Subbagian Kerja Sama Antar Lembaga Pemerintah (Subbag kermalempem); s

c) Subbagian Kerja Sama Antar Non Lembaga (Subbag kermanonlem); dan d) Urmin. 3. Bagian Penyuluhan Hukum (Bagluhkum), meliputi: a) Subbagian Penyuluhan Hak Asasi Manusia (Subbagluh HAM); b) Subbagian Penyuluhan Hukum Internal (Subbagluhkumnal); c) Subbagian Penyuluhan Hukum Masyarakat (Subbagluhkummas); dan d) Urmin. 4. Urtu. d. Biro Bantuan Hukum (Robankum), terdiri dari:

1. Bagian Penerapan Hukum (Bagrapkum), meliputi: a) Subbagian Penerapan Pidana dan HAM (Subbagrappid HAM); b) Subbagian Penerapan Pidana Khusus dan Tertentu (Subbag rappidsuster); c) Subbagian Penerapan Disiplin dan Etika (Subbagrapplinetik); d) Urmin.
2. Bagian Hak Asasi Manusia (Bag HAM), meliputi: a) Subbagian Hak Asasi Manusia Luar Negeri (Subbag HAM lugri); b) Subbagian Hak Asasi Manusia Dalam Negeri (Subbag HAM dagri); dan c) Urmin.
3. Bagian Bantuan Penasehat Hukum (Bagbanhatkum), meliputi: a) Subbagian Bantuan dan Nasehat Hukum Disiplin dan Kode Etik (Subbagbanhatplinetik); b) Subbagian Bantuan dan Nasehat Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia (Subbagbanhatpid HAM); c) Subbagian Bantuan dan Nasehat Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (Subbagbanhatperdatun); dan d) Urmin.
4. Urtu.