Pasal 51

(1) Ketua Program Studi, Kepala Pusat, dan Kepala UPT bukan merupakan jabatan struktural. (2) Ketua Program Studi, Kepala Pusat, dan Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setara dengan dengan jabatan Administrator atau setingkat IIIa.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2022

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2022

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO