Pasal 2

(1) Pihak yang dapat memiliki Rekening Giro adalah sebagai berikut: a. Pihak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk memiliki rekening di Bank INDONESIA yaitu:

1. Bank;
2. Kementerian Keuangan; dan
3. Lembaga atau pihak lain. b. Pihak yang menurut Bank INDONESIA perlu memiliki Rekening Giro yaitu:
4. instansi Pemerintah di luar Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2;
5. lembaga keuangan internasional;
6. bank sentral negara lain; dan
7. pihak lain. (2) Penetapan pihak yang menurut Bank INDONESIA perlu memiliki Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: a. memiliki keterkaitan dengan tugas Bank INDONESIA dalam bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran; b. memiliki hubungan kerjasama internasional dengan Bank INDONESIA secara bilateral atau multilateral; dan/atau c. memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bank INDONESIA. (3) Pihak yang menurut Bank INDONESIA perlu memiliki Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat memiliki Rekening Giro setelah memperoleh persetujuan Bank INDONESIA.