Peraturan Badan Nomor 15-pojk-03-2015 Tahun 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Akad Syariah adalah perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
2. Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama INDONESIA, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama INDONESIA.
3. Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang: a. akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; b. aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; dan/atau c. aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
4. Kegiatan Syariah di Pasar Modal adalah kegiatan yang terkait dengan Penawaran Umum Efek Syariah, perdagangan Efek Syariah, pengelolaan investasi syariah di Pasar Modal, dan Emiten atau Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek Syariah yang diterbitkannya,

Perusahaan Efek yang sebagian atau seluruh usahanya berdasarkan prinsip syariah, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek Syariah. 5. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal. 6. Ahli Syariah Pasar Modal yang selanjutnya disingkat ASPM adalah: a. orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah; atau b. badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, yang memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan usaha perusahaan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal.

(1) Kegiatan dan jenis usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal mencakup antara lain: a. perjudian dan permainan yang tergolong judi; b. jasa keuangan ribawi; c. jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan/atau judi (maisir); dan d. memproduksi,mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan antara lain:

1. barang atau jasa haram zatnya (haram li- dzatihi);

2. barang atau jasa haram bukan karena zatnya (haram li-ghairihi) yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama INDONESIA; dan/atau

3. barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. (2) Transaksi yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal mencakup antara lain: a. perdagangan atau transaksi dengan penawaran dan/atau permintaan palsu; b. perdagangan atau transaksi yang tidak disertai dengan penyerahan barang dan/atau jasa; c. perdagangan atas barang yang belum dimiliki; d. pembelian atau penjualan atas Efek yang menggunakan atau memanfaaatkan informasi orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik; e. transaksi marjin atas Efek Syariah yang mengandung unsur bunga (riba); f. perdagangan atau transaksi dengan tujuan penimbunan (ihtikar); g. melakukan perdagangan atau transaksi yang mengandung unsur suap (risywah); dan h. transaksi lain yang mengandung unsur spekulasi (gharar), penipuan (tadlis) termasuk menyembunyikan kecacatan (ghisysy), dan upaya untuk mempengaruhi pihak lain yang mengandung kebohongan (taghrir).

(1) Efek memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal sehingga menjadi Efek Syariah apabila: a. kegiatan dan jenis usaha, serta cara pengelolaan usaha dari Pihak yang menerbitkan Efek; b. akad, cara pengelolaan, dan kekayaan Reksa Dana; c. akad, cara pengelolaan, dan aset keuangan yang membentuk portofolio Efek Beragun Aset yang diterbitkan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset; d. akad, cara pengelolaan, dan kekayaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

e. akad dan portofolionya yang berupa Kumpulan Piutang atau pembiayaan pemilikan rumah; f. akad, cara pengelolaan, dan/atau aset yang mendasari Sukuk; atau g. akad, cara pengelolaan, dan/atau aset yang mendasari Efek lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. (2) Akad-akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan dalam penerbitan Efek wajib mengacu pada peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai akad-akad yang digunakan dalam penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal dan/atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal meliputi: a. Pihak yang menyatakan kegiatan dan jenis usaha, dan/atau cara pengelolaannya, dan/atau jasa yang diberikannya berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal. b. Pihak yang tidak menyatakan kegiatan dan jenis usaha, dan/atau cara pengelolaannya, dan/atau jasa yang diberikannya berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal, namun:

1. pihak tersebut memiliki unit usaha syariah;
2. merupakan Manajer Investasi yang melakukan kegiatan pengelolaan investasi syariah;
3. merupakan Kustodian dari investasi syariah;
4. sebagian aktifitas operasional usaha Pihak tersebut

dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal; dan/atau 5. memberikan jasa syariah lainnya. c. Pihak yang tidak menyatakan kegiatan dan jenis usaha, dan/atau cara pengelolaannya, dan/atau jasa yang diberikannya berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal, namun menerbitkan Efek Syariah dan/atau berperan membantu penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jasa syariah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 5 diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Setiap Pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal wajib mematuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan peraturan perundang-undangan lain di sektor Pasar Modal.

Setiap Pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib: a. menyatakan dalam anggaran dasar atau dokumen sejenis bahwa kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal; dan b. mempunyai Dewan Pengawas Syariah.

Setiap Pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b wajib: a. mempunyai Dewan Pengawas Syariah, untuk Manajer Investasi yang melakukan kegiatan pengelolaan investasi syariah; atau b. mempunyai Dewan Pengawas Syariah atau paling sedikit 1 (satu) direktur atau penanggung jawab kegiatan yang

diberi mandat oleh Direksi yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah, untuk pihak yang melakukan kegiatan selain Manajer Investasi yang mengelola investasi syariah.

(1) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan Pasal 8 huruf a terdiri dari 1 (satu) anggota atau lebih yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, mekanisme lain yang setara dengan Rapat Umum Pemegang Saham, atau ditunjuk oleh Direksi. (2) Anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merupakan orang perseorangan atau badan usaha yang mempunyai izin ASPM dari Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Setiap Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib menyampaikan laporan yang disusun oleh Dewan Pengawas Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal. (2) Setiap Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang disusun oleh: a. Dewan Pengawas Syariah, untuk Manajer Investasi yang melakukan kegiatan pengelolaan investasi syariah; atau b. Dewan Pengawas Syariah, direktur, atau penanggung jawab kegiatan yang diberi mandat oleh Direksi, yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah, untuk pihak yang melakukan kegiatan selain Manajer Investasi yang mengelola investasi syariah.

(1) Laporan terkait pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan penyampaian laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan. (2) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai kewajiban menyampaikan lebih dari 1 (satu) laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jatuh waktu kewajiban penyampaian laporan mengikuti kewajiban penyampaian laporan yang paling akhir. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hasil reviu atas pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan atas pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang dilakukan oleh setiap Pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;

c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan g. pembatalan pendaftaran. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada masyarakat.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, angka 1 Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-

181/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Penerbitan Efek Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 November 2015

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H.LAOLY